Untuk melaksanakan amanat Nawacita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah menyiapkan 3 program pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Program tersebut sudah dijalankan tahun 2016 ini hingga 2019 mendatang. Sehubungan dengan hal itu Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan 3 program tersebut adalah mendukung konektivitas, pemanfaatan sumber daya mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, serta mendukung peningkatan kualitas hidup.
“Program mendukung konektivitas, terbagi lagi atas 3 bagian yakni konektivitas di 3 wilayah pertumbuhan, konektivitas di satu wilayah pertumbuhan sekaligus kawasan perbatasan, dan Konektivitas antar Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS dan luar WPS,” ujar Hadi saat berbicara dalam rapat tindak lanjut sinergi program pembangunan wilayah Papua untuk tahun 2016 dan 2017, di ruang pertemuan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (4/5).
Lebih lanjut Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR berbasis pengembangan wilayah. Dari 35 WPS yang dikembangkan Kementerian PUPR, maka ada beberapa WPS yang terdapat di Pulau Papua, seperti WPS 34 Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu–Merauke, sepanjang 1.105 km.
Selain WPS Jayapura-Merauke, wilayah pengembangan baru di Papua seperti WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, dan WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena. Penataan kawasan perbatasan juga dilakukan, antara lain dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar.
Terkait penanganan ruas jalan di Pulau Papua menurutnya, Kementerian PUPR memiliki tiga skenario. Skenario pertama, penanganan jalan Trans Papua didalam WPS. Skenario kedua, penanganan jalan Trans Papua di dalam WPS antar WPS. Skenario ketiga, dengan penanganan jalan Trans Papua di dalam WPS dan Antar WPS, serta jalan nasional non Trans Papua.
Total jalan Trans Papua mencapai 4.325 km yang terdiri dari jalan nasional mencapai 2.685 km dan jalan non nasional mencapai 1.640 km. Kemudian jalan yang sudah tersambung mencapai 3.625 km dan yang belum tersambung 700,2 km. “Ini merupakan hasil dari sinkronisasi program yang dilakukan melalu Konsultasi Regional beberapa waktu lalu,” ungkap Hadi.
Ia mengakui dana yang tersedia di Kementerian PUPR, sangat terbatas untuk membangun Papua. Oleh karenanya ia berharap pihak pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten, Kota maupun Provinsi dapat ikut membiayai beberapa pembangunan infrastruktur sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
Yan Okago dari Dinas Pekerjaan Umum Papua menyatakan pihaknya sangat menyambut baik pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pengembangan wilayah. Namun ia berharap pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, sehingga dirasakan seluruh masyarakat.
Rapat yang dipimpin Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Raden Siliwanti ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 19 Januari lalu dan rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan pada 21 dan 28 April lalu. Hasil rapat yang diikuti juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua ini, akan menjadi bahan laporan pada Presiden dalam Sidang Kabinet pertengahan Mei mendatang. Hen/infobpiw
