Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia meninjau pelaksanaan desk pembahasan infrastruktur PU pada Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025 pada Senin, 19 Mei 2025. Desk Konreg pertama yang dihadiri oleh Bob Arhur merupakan desk yang membahas program infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung G Kementerian PU. Selanjutnya, Bob meninjau desk yang membahas program infrastruktur pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Lantai 3, dan 4 Gedung G Kementerian PU. Dalam kunjungannya pada tiap-tiap desk tersebut, Bob Arthur meninjau jumlah peserta yang hadir serta memastikan agar pihak terkait dan stakeholder turut hadir pada setiap desk Konreg. Lebih lanjut, Bob berharap agar materi Konreg dapat tersampaikan dengan baik untuk mencapai target Konreg 2025. “Saya hadir di sini untuk memastikan Konreg Tahun 2025 dapat berlangsung dengan baik. Saya harap setiap moderator dapat memimpin rapat ini demi tercapainya tujuan Konreg 2025 dengan kesesuaian program infrastruktur pada tiap Provinsinya,” ujar Bob. Pada kesempatan tersebut, Bob menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pembahasan program yang selaras dengan kebijakan nasional, khususnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Asta Cita Presiden. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap fokus ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Hasil pembahasan desk Konreg diharapkan mampu memastikan kesiapan Readiness Criteria (RC), termasuk kesiapan lahan dan kajian terhadap dampak lingkungan. Dalam proses penyusunan desain, prinsip efisiensi harus tetap diutamakan dengan melibatkan Direktorat Bina Teknik dari masing-masing unit organisasi untuk menjamin bahwa desain yang dihasilkan sesuai dengan kaidah teknik dan ekonomi," ujar Bob Arthur. Kemudian, Bob melanjutkan untuk meninjau desk Konreg yang membahas program infrastruktur Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Ditjen Sumber Daya Air. Kunjungan Kepala BPIW berakhir pada desk Konreg yang membahas program infrastruktur Maluku di Ruang Rapat Lantai 7 Gedung Ditjen Prasarana Strategis. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional, Zevi Azzaino, dan Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Mangapul L. Nababan. (Fir/Tiara)  

  Sesuai dengan rangkaian penyusunan program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menggelar kegiatan rapat Desk Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025, di Jakarta, pada Jumat-Selasa, 16 hingga 20 Mei 2025. Kegiatan ini digelar untuk menajamkan hasil sinkronisasi program Kementerian PU dengan usulan daerah, sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang sudah terlebih dahulu dilakukan.   Desk Konreg  dilakukan secara hybrid, diikuti oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, dan perwakilan provinsi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum daerah.   Pada hari pertama, Jumat, 16 Mei 2025 dilaksanakan pembahasan di 14 Desk Konreg untuk 14 Provinsi. Desk 1 Konreg dengan pembahasan Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW, Hasna Widiastuti dengan fokus perkotaan yakni peningkatan sanitasi dan air bersih, dukungan infrastruktur di Kawasan industri, pembangunan prasarana pendukung perkotaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), prasarana air baku, pembangunan bendung dan jaringan irigasi, preservasi jalan dan pelebaran jalan mendukung konektivitas.   Desk 2 Konreg dengan pembahasan Provinsi Jambi dan Bengkulu dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW, Sosilawati membahas program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada pembangunan jalan, TPST Regional, SPAM, rehabilitasi jaringan rawa dan irigasi, penyiapan readiness criteria penataan kawasan destinasi wisata, pembangunan bangunan pengendali banjir, serta kawasan pertanian untuk mendukung swasembada pangan.   Desk 3 Konreg yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C BPIW, Zaldy Sastra membahas program infrastruktur pembangunan prasarana dasar perkotaan, pariwisata, peningkatan SPAM, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), pembangunan bangunan pengaman pantai serta pembangunan TPST dan rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) untuk mendukung peningkatan jaringan irigasi. Kemudian Desk 4 Konreg dengan pembahasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A BPIW, Entatarina Simanjuntak, membahas fokus pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis, pembangunan tanggul Tahap A Kali Ancol, peningkatan kapasitas Sungai, pembangunan IPAL Komunal, dan pembangunan SPAM Domestik Terpusat Skala Kota.    Desk 5 Konreg yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan meliputi program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada dukungan infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi yang perlu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas dan hilirisasi sentra pertanian, serta dukungan kawasan perkotaan mencakup pemenuhan (Standar Pelayanan Minimal) SPM perkotaan di pusat pelayanan prioritas dan menjamin konektivitas simpul koleksi distribusi jaringan pemasaran komoditas unggul, pengembangan jaringan kepariwisataan regional Bali-Nusa Tenggara serta pengembangan wisata tematik.   Desk 6 Konreg yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A BPIW,  Riska Rahmadia dengan fokus pembahasan pengembangan pembangunan SPAM, optimalisasi IPLT Kabupaten Minahasa, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik, pembangunan sistem pengelolaan persampahan serta pengaman Pantai. Desk 7 Konreg yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya dimoderatori oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C BPIW, Amanda Widyadwiana membahas fokus program pembangunan sentra produksi dan pengolahan, pengembangan infrastruktur dasar mendukung kegiatan pariwisata, serta optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas kawasan perbatasan.   Desk konreg ini akan menghasilkan susunan program pembangunan infrastruktur TA 2026, terutama yang termasuk kedalam kriteria Form Kegiatan Wajib (FKW) yang disesuaikan dengan arahan Menteri PU dan menjadi dasar dalam penyusunan pagu kebutuhan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga ada Form Kegiatan Strategis (FKS) yang mendukung prioritas nasional berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah serta Form Kegiatan Baru (FKB) yang memuat usulan program pembangunan. Ketiga form tersebut akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan dan menjadi masukan penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).   Kegiatan Desk Konreg pada hari pertama dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Melva, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)    

Dalam upaya menyiapkan kondisi jalan nasional yang prima, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia melaksanakan kunjungan lapangan yang diidampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Kunjungan hari kedua 15 Maret 2025, pada salah satu lokasi longsor di ruas jalan Kaiya – Kotamobagu (longosoran lereng atas pada STA 32+200).  Untuk mengatasi dampak longsor di ruas jalan Kaiya – Kotamobagu ini, telah dilakukan sejumlah tindakan, seperti pembersihan material longsor dan pemasangan rambu peringatan di titik-titik rawan. Penanganan ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kecelakaan serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Sebagai langkah mitigasi, pemetaan terhadap lokasi rawan bencana telah dilakukan. Terdapat 13 titik rawan longsor pada koridor jalur Lebaran 2025 dari total 64 titik rawan longsor di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, di jalur yang sama juga teridentifikasi 9 titik rawan banjir dari total 21 titik rawan banjir yang tersebar di seluruh ruas jalan nasional di provinsi Sulawesi Utara. Bob menginstruksikan agar peralatan DRU disiagakan pada masing-masing lokasi guna memastikan respons cepat dalam situasi darurat. Selain itu, posko Lebaran akan didirikan di titik-titik strategis untuk memberikan layanan informasi, bantuan darurat, serta memastikan kelancaran perjalanan para pemudik demi menciptakan pengalaman mudik yang aman dan nyaman. (Farh/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan intervensi infrastruktur PUPR pada 20 lokus prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) pada tahun 2024. Hal tersebut diupayakan dalam pembahasan progres integrasi program PKE tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat BPIW, Senin, 1 April 2024. Sebagai informasi, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri PUPR mendapat tiga tugas yakni, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Pusat dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melakukan 3 strategi, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah. Skema dukungan program Kementerian PUPR dalam PKE dilakukan melalui integrasi Program Cipta Karya dan Program Perumahan pada lokus prioritas yang merupakan klaster permukiman.  Dalam pembahasan rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, beliau menyampaikan progres PKE sektor Cipta Karya dan Perumahan tahun 2024 dengan sebaran lokus prioritas integrasi program yang terdiri dari 13 provinsi, 19 kabupaten/kota, dan 20 desa/ kelurahan. “Integrasi Program Cipta Karya dan Perumahan pada lokus prioritas kantong kemisikinan dimana terdapat BNBA miskin ekstrem lebih dari 50 unit,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hasna jika integrasi program pada Ditjen Cipta Karya berupa Pembangunan sanitasi, akses air minum, dan penataan kawasan (pembangunan/ perbaikan jalan lingkungan, drainase) pada lokus prioritas dan terintegrasi dengan progtam BSPS PKE.  Sedangkan program pada Ditjen Perumahan berupa Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya (BSPS PKE) yang merupakan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat miskin ekstrem dengan bantuan senilai Rp 20 juta ( Rp 17,5 juta untuk bahan dan Rp 2,5 juta untuk tukang) dan 40 juta untuk wilayah pegunungan Papua. Program Ditjen Perumahan juga meliputi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS Reguler) yang merupakan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dengan bantuan senilai Rp 20 juta (Rp 17,5 juta untuk bahan dan Rp 2,5 juta untuk tukang) dan 40 juta untuk wilayah pegunungan Papua. Rapat yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan tersebut membahas progres terkini tiap-tiap lokus PKE tahun 2024, rencana selanjutnya tiap-tiap lokus serta kendala dan permasalahan yang ada pada pembahasan progres integrasi program PKE tahun 2024 yang meliputi pembahasan dan kesepakatan mengenai intervensi sektor sanitasi pada BNBA yang sudah memiliki kloset yang dibangun melalui kegiatan BSPS dalam kaitannya dengan pemenuhan standar teknis dalam penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak di beberapa lokasi termasuk diantaranya di Desa Karya Bersama, Provinsi Kalimantan Tengah; serta membahsa potensi pengakhiran pelaksanaan kegiatan PKE TA 2024 melewati Bulan Juni 2024 (dengan jangka waktu pelaksanaan rata-rata per lokasi selama empat bulan dan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan rata-rata baru dapat dimulai sejak minggu III & minggu IV Maret 2024). (Fir/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar Rapat Desk  Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni 22 dan 23 Februari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan pelaksanaan Rakorbangwil ini bertujuan untuk mendukung terpadunya pengembangan infrastruktur wilayah dan sinergi lintas sektor.  Hasil Rakorbangwil ini akan menjadi input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 dan referensi bagi proses pemrograman dan penganggaran infrastruktur tahunan, antara lain pada Forum Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang melibatkan pemerintah daerah yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2024, Rakortekrenbang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, hingga Musrenbangnas. Dikatakannya juga bahwa dalam rangka penguatan fondasi transformasi pembangunan dan pencapaian target pada tahap pertama 2025-2029, Kementerian PUPR telah menyusun rancangan program/kegiatan jangka menengah dengan mempertimbangkan target jangka panjang dan jangka menengah nasional, evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR pada periode sebelumnya, serta kajian dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).  Terkait program jangka menengah PUPR menurutnya ada tiga kategori rancangan program jangka menengah tersebut yakni Major Project atau Proyek Strategis, Proyek Prioritas Nasional Lainnya, dan Program Pemerataan Pembangunan Wilayah. “Bapak Menteri PUPR juga mengarahkan agar rancangan program/kegiatan 2025-2029 fokus pada program pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun,” ucapnya. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengoptimalkan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun pada periode sebelumnya untuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui rapat Desk Rakorbangwil yang diselenggarakan dua hari ini, Yudha berharap partisipasi dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan Unit Organisasi (unor) Teknis di lingkungan Kementerian PUPR dalam proses penyusunan dan sinkronisasi program/kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2025.  Ia juga berharap perwakilan Kementerian/Lembaga dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Proyek Strategis Infrastruktur PUPR TA 2025 dan mendiskusikan program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang selaras dengan rancangan program/kegiatan PUPR. “Untuk Kementerian PPN/Bappenas, saya berharap hasil dari Rakorbangwil ini akan memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029,” ucapnya. Selain itu, integrasi program/kegiatan lintas sektor ini juga perlu dikoordinasikan dengan program/kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, ia berharap Kementerian Dalam Negeri dapat mengkoordinasikan program/kegiatan pemerintah daerah yang mendukung program/kegiatan di tingkat pusat. Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional selaku Ketua Panitia Penyelenggara, Zevi Azzaino menjelaskan kegiatan ini diikuti 13 Kementerian/Lembaga dan unor di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.  Ke-13 Kementerian/Lembaga yang hadir secara langsung maupun melalui online yakni Kementerian PPN/Bappenas, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dalam Negeri, Kesehatan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.    Selain itu juga diikuti Kementerian Pertanian, Agraria dan Tata Ruang/BPN, Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, PUPR, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.  Dikatakannya juga bahwa kegiatan Rakorbangwil ini dibagi tiga desk yakni desk I membahas pembangunan infrastruktur PUPR untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, desk II  wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta  desk III untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.  Kegiatan ini dihadiri  Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari,  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. Selain itu juga dihadiri perwakilan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR,  Pejabat Administrator dan staf di lingkungan BPIW.  Usai pembukaan langsung dilakukan pembahasan di tiga desk. Desk I dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari,  desk II dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan desk III dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR saat  ini  sedang  mempersiapkan Survei Lokus Integrasi Program PUPR mendukung percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Tahun 2024. Guna membahas hal itu, digelar rapat pada Selasa, 12 September 2023, yang diikuti Pusat Wilayah BPIW, Ditjen Cipta Karya (Direktorat Sanitasi, Air Minum, PKP, SSPIP), Ditjen Perumahan (Direktorat SSPP, Rumah Swadaya), Balai Prasarana Permukiman Wilayah, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan serta perwakilan dari Kemenko PMK .  Saat memimpin rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I,  Boby Ali Azhari menjelaskan berdasarkan hasil konsolidasi dan pengolahan data yang dilakukan BPIW, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan pada 21 dan 22 Agustus 2023 lalu, terpilih 20 lokus atau lokasi prioritas untuk dilakukan survei penajaman dalam rangka integrasi program bidang Cipta Karya Tahun 2024.  Dua puluh lokus ini terdiri dari lima lokus di Pulau Sumatera, sembilan lokus di Pulau Jawa, lima lokus di Pulau Sumatera, dua lokus di Pulau Kalimantan, satu lokus Pulau Sulawesi, dua lokus di Kepulauan Maluku, dan satu lokus  di Papua. Puluhan lokus ini tersebar di 13 Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota mendukung 2.042 By Name By Address  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BNBA BSPS) yang telah dibangun tahun 2022 - 2023.  Semula ada 25 lokus, namun mengingat ada lokus yang cukup sulit untuk dijangkau, maka dipilih 20 lokus yang akan dilakukan survei. “Walaupun ada yang sama-sama satu dusun, tapi rumahnya berjauh-jauhan. Jadi kita membatasi dulu 20 lokus untuk kita lakukan survei,” tuturnya.  Boby Ali Azhari menambahkan bahwa program PKE ini juga menjadi prioritas juga bagi pemerintah daerah. Ia berharap rapat yang dilakukan ini dapat memberikan masukan serta mempersiapkan data-data sebelum dilaksanakan survei. Direncanakan survei akan dimulai minggu depan hingga minggu pertama Oktober. Survei kolaborasi yang dilakukan Kementerian PUPR juga akan melibatkan Kemenko PMK, BKKBN, dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya intervensi PUPR pada lokus prioritas ini selanjutnya diharapkan adanya konvergensi program dengan K/L lain maupun Pemerintah Daerah.  Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto yang turut hadir dalam rapat tersebut berharap  survei tersebut dapat tuntas pada bulan Oktober. “Ini tidak hanya PKE, tapi program reguler kami selenggarakan lebih dini lagi dan lelang dini semua, dan harus bisa,” tegasnya.  Lebih lanjut dikatakan bahwa program 2024 tidak terlepas dari program PKE yang dilaksanakan pada 2023, yakni yang difokuskan pada 17 lokasi. Menurutnya 17 lokasi  tersebut harusnya dapat menjadi percontohan sebelum akan dilakukan yang lebih masif lagi.  Menurut Pandu, survei diperlukan untuk memvalidasi kondisi yang ada di lapangan dan dilakukan juga pengecekan anggaran. Setelah sepakat dengan programnya menurutnya baru kemudian dilaksanakan. Terkait alokasi anggaran 2024 untuk PKE menurutnya sama dengan yang dilakukan 2023 dan tidak berkurang.  Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti,  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.C, Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestary, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto serta perwakilan dari bidang lain Pusat Wilayah BPIW. (Hen/Tiara)