Berita

  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR 2022 untuk membahas mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA 2023 di Jakarta, Rabu 25 Mei 2022. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka acara menyampaikan kepada jajaran Kementerian PUPR untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada TA 2023. “Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” kata Menteri Basuki. Untuk menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada 2023, diperlukan percepatan baik pekerjaan fisik maupun penyerapan anggaran. Hingga Mei 2022, progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88%. “Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” tambah Menteri Basuki. Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri Basuki memberi tiga arahan pada kesempatan ini. Pertama untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang. Di tempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra berkesempatan menyampaikan rekomendasi Program TA 2023. Ia mengungkapkan, untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) antara lain, terhadap Committed Project Ditjen SDA agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project yang difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN. Untuk Multi Years Contract (MYC) di SDA dipastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. Pada saat alokasi MYC tahun rencana tidak bisa dipenuhi, agar dilakukan exercise potensi untuk relaksasi sampai dengan TA 2024. "Untuk kebutuhan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi dan Rehabilitasi (OPOR,-red) agar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian bendungan sesuai arahan Presiden, pengendalian daya rusak air, pengendalian banjir yang memberikan gangguan pada kegiatan ekonomi; pengamanan abrasi pantai, pengamanan pantai, serta rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk di Pulau Nias, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai," paparnya. Ia menambahkan, untuk pengadaan tanah diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dipastikan selesai paling lambat TA 2024 dan alokasi kegiatan fisiknya dipastikan tersedia. Adapun untuk kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR. "Untuk kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW," terangnya. Untuk Ditjen Bina Marga (BM), lanjut Arief, terkait Committed Project Ditjen BM agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project dengan difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN. Untuk MYC dipastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. Pada saat alokasi MYC tahun rencana tidak bisa dipenuhi, agar dilakukan exercise potensi untuk relaksasi sampai dengan TA 2024. Kebutuhan OPOR agar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian koridor logistik, termasuk konektivitas yang harus dipastikan kemantapan dan waktu tempuhnya, akses ke sentra produksi. Menurutnya, seperti kawasan industri, pertanian, perikanan, perkebunan, serta akses jalan mendukung PKSN, daerah tertinggal terutama di Pulau Nias, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai. "Ditjen Bina Marga perlu membuat skenario kemantapan jalan dan kebutuhan pendanaan (94%, 93%, 92%, dll) serta menjelaskan implikasi untuk setiap skenario," terangnya. Ia mengatakan, pengadaan tanah diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dipastikan selesai paling lambat TA 2024 dan alokasi kegiatan fisiknya dipastikan tersedia. Untuk kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR, serta untuk kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW. Ditjen Cipta Karya, ujar Arief, terhadap Committed Project Ditjen CK agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project dengan mengutamakan pembayaran tunggakan dengan difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN. "Untuk MYC dipastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. Pada saat alokasi MYC tahun rencana tidak bisa dipenuhi, agar dilakukan exercise potensi untuk relaksasi sampai dengan TA 2024," paparnya. Adapun untuk kebutuhan OPOR agar diprioritaskan untuk keberfungsian infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya. Kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR, serta untuk kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW. Fokus penataan kawasan di KSPN dan metropolitan, pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah di Food Estate Kalimantan Tengah, penyediaan air minum di daerah rawan air dan kekeringan serta sistem pengelolaan persampahan di Kepulauan Mentawai, penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan pariwisata serta prasarana pendukung di Pulau Nias dan Mentawai. "Dipastikan tersedianya alokasi yang memadai untuk program penanganan kemiskinan ekstrem/stunting yang terintegrasi dengan Ditjen Perumahan," terangnya. Untuk Ditjen Perumahan, papar Arief, terhadap Committed Project Ditjen Perumahan agar dilakukan perhitungan yang lebih mendetail terkait kebutuhan per project dengan difasilitasi BPIW dan Biro PAKLN. Untuk MYC dipastikan sudah mendapatkan izin MYC dari Bapak Menteri PUPR serta memastikan agar alokasi mencukupi dan dapat diserap. "Kebutuhan OPOR agar diprioritaskan untuk keberfungsian rumah susun dan rumah khusus yang telah dibangun sebelumnya, serta berkoordinasi dengan Ditjen terkait," paparnya. Kegiatan Padat Karya mengikuti arahan Bapak Menteri PUPR dan kegiatan baru agar dilakukan pembahasan kembali dengan BPIW, dengan fokus pembangunan rumah susun untuk MBR; penyediaan Sarhunta dan perlu mendapatkan izin dari Menteri/Dirjen sebelum dilaksanakan serta pembangunan rumah khusus untuk kawasan terdampak bencana dan kawasan terdampak program pemerintah. "Memastikan tersedianya alokasi yang memadai untuk program penanganan kemiskinan ekstrem/stunting yang terintegrasi dengan Ditjen Cipta Karya, mengingat loan NAHP closing date tahun 2023," jelasnya. Raker Kementerian PUPR ini dihadiri juga Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, seluruh jajaran eselon I dan II serta para kepala balai seluruh Indonesia yang mengikuti secara online. (ris/infoBPIW)                                        

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini mulai mempersiapkan lelang dini untuk 28 paket kegiatan kontraktual tahun anggaran 2017. Direncanakan lelang pertama akan dilaksanakan bulan depan, yakni November 2016. Kemudian dilanjutkan dengan lelang  kedua pada Desember 2016 mendatang.  Ditargetkan penandatangan kontrak akan mulai dilaksanakan mulai Januari 2017 mendatang. Persiapan lelang dini tersebut dibicarakan lebih lanjut saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan di Lingkungan BPIW, yang diikuti seluruh pejabat, Jumat (21/10). Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan paket kegiatan yang disiapkan BPIW sudah menunjukkan money follow program. Ia berharap tahapan pelelangan dapat dijalankan dengan baik, sehingga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Mengenai penajaman program kegiatan sudah sesuai amanat dari Bapak Menteri,” tuturnya.     Rido berharap semua bagian dari organisasi BPIW, dapat mempersiapkan lelang dengan baik dan dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalaupun anggaran harus dipangkas pemerintah, Rido menegaskan hal itu tidak mengurangi semangat BPIW untuk melaksanakan tugas yang diberikan.  “Pekerjaan kita sendiri sudah sangat menantang, dan sudah sangat membutuhkan perhatian semua unsur di BPIW,” ucapnya. Ia juga meminta program kegiatan seluruh pusat dapat saling bersinergi terutama dalam mendukung program prioritas nasional, salah satunya 10 prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).  “Jadi kalau ada aktivitas kuat di bidang pariwisata, tentunya semua unit BPIW harus memikirkan itu agar program pariwisata berjalan baik. Artinya semua itu bisa disiapkan” tegasnya. Ditempat yang sama, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menambahkan dalam melaksanakan lelang, beberapa persiapan yang dilakukan yakni SK penetapan Pokja, persiapan dokumen lelang  seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana lelang, readiness criteria, dan lain-lain. Dalam acara itu, masing-masing pusat memberikan paparannya mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan direncanakan tahun 2017. Kepala Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW, Hadi Sucahyono menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Beberapa diantaranya adalah Rencana induk pulau/kepulauan, baik di Pulau Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan pengembangan infrastruktur kawasan Perbatasan. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris.H.Batubara menyampaikan beberapa hal seperti program layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin memaparkan beberapa hal, diantaranya mengenai rencana pembangunan terpadu infrastruktur PUPR wilayah pertumbuhan strategis / kawasan strategis dan anjungan cerdas.   Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan mengenai program yang telah dan masih dijalankan seperti pengembangan Kota Baru Maja, pengembangan Metropolitan Baru, dan program dukungan terhadap pengembangan kawasan perdesaan. Hen/infobpiw

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr. A Hermanto Dardak, menyampaikan arahan kebijakan strategis keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR 2017 kepada peserta rapat kerja (raker) Kementerian PUPR yang mengambil tema “Penyelesaian Program Tahun 2015 dan Penajaman Program 2016” di Gedung Serba Guna (GSG) Kementerian PUPR, Jakarta, (22/12/2015). Arahan kebijakan strategis keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR meliputi, ultimate dan program 2017 di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan,  Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. “Untuk tahun 2017, kita telah membuat develoment plan pulau per pulau,” jelasnya. Menurut Dardak, kebijakan strategis keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berangkat dari visi nawacita pemerintah, mulai dari membangun dari pinggiran untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, mewujudkan kemandirian ekonomi. “Baik ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi,” terangnya. Selain itu, lanjut Dardak, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing bangsa melalui peningkatan konektivitas. “Kemudian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dasar,” papar Dardak. Menurut Dardak, perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR merupakan jawaban dari tantangan infrastruktur yang ada di tanah air. “Pengembangan kawasan dan insfrastruktur PUPR saat ini dilakukan melalui pola pengembangan kawasan strategis atau yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dalam penerapannya dari Sabang sampai Merauke kita membaginya 35 WPS, yang terbagi menjadi 3 kriteria, yakni WPS pertumbuhan terpadu, WPS sedang berkembang dan WPS pertumbuhan baru,” ungkap Dardak. Ia menjelaskan, pada pengembangan WPS tersebut sudah tercakup, antara lain pengembangan tol laut, dukungan jalan terhadap pembangunan 15 bandar udara, dukungan jalan terhadap 60 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), transportasi perkereta-apian nasional, dukungan jalan terhadap 15 kawasan industri prioritas 2015-2019, dukungan jalan terhadap 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta pengembangan kota terpadu mandiri transmigrasi. Pada pelaksanaan rapat kerja hari pertama,  selain diisi paparan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak dengan materi  "Arahan Kebijakan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR", terdapat juga paparan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Anita Firmanti dengan dipandu moderator oleh Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga. (humasbpiw/ini)