Berita

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan percepatan penanganan pengembangan kota-kota di Indonesia sesuai potensinya. Hal itu diketahui dalam Rapat Persiapan Percepatan Penanganan Perkotaan yang digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat memberikan sambutannya menyampaikan, saat ini dinamika permasalahan perkotaan di Indonesia semakin kompleks. "Seperti besarnya penduduk yang akan tinggal di perkotaan, 75% kawasan perkotaan yang berada di daerah pesisir rentan terhadap banjir, tingginya polusi udara, kemacetan yang meningkat, serta lebih dari 30% rumah tangga perkotaan masih tidak layak huni, sehingga diperlukan strategi pembangunan perkotaan yang menjawab isu-isu tersebut secara efektif dan efisien," ungkap Yudha. Yudha mengatakan, untuk penanganan kota-kota pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Dunia melalui National Urban Development Project (NUDP). Ada bebera kegiatan yang dilaksanakan Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit (PIU) Kementerian PUPR, di antaranya yakni National Urban Development Strategy (NUDS), Integrated City Planning (ICP) dan Project Management Support (PMS). Kemudian, ICP merupakan program pembangunan infrastruktur permukiman kota terpadu berbasis New Urban Agenda. Selain itu, PMS sebagai  dukungan pelaksanaan proyek yang akan membantu CPMU dan PMU/PIU dalam melaksanakan, monitoring, dan evaluasi proyek NUDP. Lebih lanjut, Yudha mengatakan, tujuan ICP melakukan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang dapat meningkatkan city competitiveness, keberlanjutan serta peluang investasi kota yang menghubungkan antara perencanaan spasial dengan investasi. Hal itu berdasarkan prinsip-prinsip layak huni, kota hijau, dan kota, serta selaras dengan strategi pembangunan perkotaan nasional. Yudha menjelaskan, arahan Bapak Menteri PUPR agar ICP memprioritaskan 10 kota/kawasan perkotaan, yakni Bukittinggi, Belitung, Semarang, Samarinda, Pontianak, Morowali, Konawe, Ambon, Weda, Sorong. ICP ditargetkan selesai pada Desember 2024. "Bapak Menteri PUPR mengarahkan agar kegiatan ICP melingkupi penyiapan implementasi proyek infrastruktur. Untuk itu, Kegiatan ICP tidak hanya menghasilkan major projects, tetapi juga readiness criteria termasuk Pra-Feasibility Study (FS) dan basic design," terangnya. Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri PUPR, Ia menjelaskan, BPIW telah melakukan exercise percepatan pelaksanaan pekerjaan. Antara lain penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Term of Reference (ToR) yang diselesaikan sebelum libur lebaran, penyusunan ToR yang ditargetkan selesai pada akhir Bulan April, proses pengadaan pekerjaan dengan estimasi waktu tiga bulan hingga bulan Juli, terakhir pelaksanaan pekerjaan dengan estimasi waktu lima bulan selesai pada Desember 2024. Ia berharap, rapat saat ini dapat mendiskusikan usulan lingkup dan output pekerjaan percepatan penanganan 10 kota percontohan dengan mempertibangkan keterbatasan waktu dan ketersediaan anggaran, mendiskusikan kriteria dalam penyusunan ToR pekerjaan percepatan penanganan 10 kota percontohan, jumlah dan kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menyelesaian 10 kota percontohan sesuai dengan output yang diharapkan. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino mengatakan, Rapat Persiapan Percepatan Penanganan Perkotaan menghadirkan tiga pakar perkotaan yakni Sofian Sibarani, Yayat Supriyatna serta Nirwono Joga. Selain itu, hadir juga Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW yang juga Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Boby Ali Azhari, Kapuswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung, Kapuswil III BPIW, Pranoto, Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu serta jajaran tim teknis NUDS.(Ris/Tiara)

Urbanisasi saat ini menjadi salah satu peluang untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Beberapa riset dan studi praktis menunjukkan antara pembangunan ekonomi dan urbanisasi mempunyai keterkaitan erat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam "Sharing Session: Rethingking Urban Planning and Infrastructure Development Approach in Post Covid-19 Era" di Tangerang Selatan, Senin 26 April 2020. Kegiatan ini tersambung juga secara virtual. Hadir pada diskusi tersebut Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas yang juga Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati serta Ahli Perkotaan, Wicaksono Sarosa. Hadi menambahkan, urbanisasi merupakan isu perkotaan yang tidak dapat dihindari, melainkan dapat dikelola. Salah satu cara yang dilakukan Kementerian PUPR dalam hal ini adalah dengan dengan menyediakan infrastruktur perkotaan yang layak dan cukup secara kualitas maupun kuantitas. "Kementerian PUPR akan mendukung untuk terwujudnya infrastruktur yang layak di sana," ungkapnya. Ia juga mengatakan bahwa urbanisasi tidak sepenuhnya berdampak negatif. "Saat ini data menunjukan 1% tren urbanisasi meningkatkan 1,4 % pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan, 1% tren urbanisasi di China, menumbuhkan 3% ekonomi nasional negaranya," terang Hadi sambil menambahkan, urbanisasi jika dikelola dengan baik makan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Terkait pandemi Covid-19, Hadi menyatakan, peristiwa tersebut menimbulkan peningkatan angka pengangguran, angka kemiskinan. "Untuk turut mengatasi hal itu, Kementerian PUPR melakukan program padat karya. Yang salah satu tujuannya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat," terang Hadi. Hayu Parasati mengatakan, pandemi Covid-19 ini makin mendesak perubahan dalam pembangunan perkotaan. "Kita tidak bisa lagi melakukan pembangunan seperti biasanya," terang Hayu. Apalagi untuk Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, khususnya di kawasan metropolitan seperti Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Gerbangkertosusila, Kedungsepur, Mamminasata dan lainnya. "Pada kawasan itu polusi udara, air dan tanah, diperburuk dengan meningkatnya suhu udara area perkotaan, kelangkaan ruang perkotaan untuk pesepeda, pejalan kaki, dan ruang publik untuk beraktivitas aktif, hal ini mendorong rentannya kota-kota ini terhadap pandemi," terang Hayu. Hayu menerangkan, untuk menciptakan kota yang berketahanan, smart, green, resilient harus harus dilakukan perencanaan kota terintegrasi. Ia menerangkan, penerapan konsep di Ibu Kota Baru, antara lain aktivitas fisik, pangan sehat, edukasi dan perilaku hidup sehat, lingkungan sehat, serta ada deteksi dini. Hal ini dapat mendorong terwujudnya kualitas hidup lebih baik. Wicaksono Sarosa mengatakan, Covid-19 awalnya merupakan masalah kesehatan, namun kemudian berimplikasi terhadap semua bidang. "Pandemi ini juga mengajarkan, kedepan akan banyak hal yang tidak bisa diantisipasi, ketidakpastian pun semakin tinggi. Namun tetap harus disikapi dengan positif," terang Wicaksono. Menurutnya, Kota memang merupakan episentrum pandemi yakni dengan sekitar 90% kasus dilaporkan terjadi di kota. Namun, kota juga berpotensi menjadi titik balik kebangkitan pasca pandemi. Ia menerangkan, perencanaan kota jaman dulu komprehensif dan jangka panjang. "Sekarang tak bisa lagi hanya itu, karena banyak ketidakpastian itu. Untuk era sekarang perencanaan kota yang dibutuhkan itu tetap punya visi jangka panjang, namun  harus ada incremental yang rinci akan tahap bertahapnya," tegasnya. Sharing ini juga diwarnai diskusi dari peserta, terutama terkait pengembangan ibu kota negara baru pasca pandemi ini.(ris)

Pemerintah akan melakukan penanganan terhadap tantangan perkotaan di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) secara komprehensif.  Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat diwawancarai presenter CNBC Indonesia, Erwin Surya Brata dalam acara Squawk Box, Senin, (22/06). Menurut Hadi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Jabodetabek-Punjur pada 16 April 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan 20 tahun dari 2020 – 2039. "Kita saat ini punya Perpres baru, Perpres yang diperlukan karena dinamika di lapangan sudah berubah drastris, seperti jumlah penduduk yang membawa dampak kepada kebutuhan infrastruktur, lingkungan, dan fasilitas umum baru lainnya," ungkap Hadi.  Ia menjelaskan, point baru yang dinaungi Perpres tersebut, antara lain pemerintah akan membentuk lembaga baru yang diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan anggotanya para menteri terkait serta pimpinan pemerintah daerah. "Termasuk Menteri PUPR, Menteri Perhubungan dan lainnya," terangnya. Kedua, lanjut Hadi, ada list daftar usulan program yang lengkap. "Baik program yang akan dilakukan segera, tahun ini, tahun depan maupun jangka panjang 20 tahun ke depan. Hal itu lengkap dengan eksekutornya, seperti kementerian mana atau pemerintah daerah mana, termasuk sampai sumber pendanaannya," jelas Hadi. Ia menjelaskan, hal yang besar di Kawasan Jabodetabek-Punjur seperti banjir dan kemacetan. "Bagaimana menangani banjir mulai dari hulu, tengah, hilir hingga ke pesisir. Kita bersama sinergi untuk menanganinya. Di hulu tugasnya untuk konservasi, tengah sebagai penyangga hingga pesisir bagaimana memanfaatkan ruang secara lebih bijak," ungkapnya. Terkait transportasi, kata Hadi, misalnya bagaimana memecahkan masalah kemacetan dengan melakukan pembangunan transportasi publik yang terpadu dan lebih baik, misalnya melalui Transit Oriented Development (TOD).(ris/ajg/infoBPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR terus mematangkan rencana pelaksanaan dari National Urban Development Project (NUDP). NUDP sendiri merupakan program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Hal itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Paket Kegiatan NUDP di Kantor BPIW, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, M Rudy Siahaan saat membuka rapat mewakili Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, pada fase 2020 ini sudah ada enam kota peserta penerima NUDP, yaitu Kota Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar dan Metropolitan Bandung. "Serta fase 2020 ada agenda penyusunan analisa strategis sebagai masukan untuk dokumen rencana kota," ungkap Rudy.   Menurutnya, NUDP sendiri ada 6 tahapan, yakni fase 2019 hingga fase 2014. “Adapun total efektivitas pelaksanaan NUDP ini mencapai 60 bulan," ujarnya,   Rudy menyatakan, tujuan utama dari NUDP sendiri adalah kota-kota peserta agar dapat menjalankan perencanaan pengembangan infrastruktur yang terpadu dan dapat memprioritaskan investasi modal. Lebih lanjut, menurut Rudy, pelaksanaan NUDP akan meliputi penyusunan perencanaan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penanganan kawasan kumuh, air minum perkotaan, persampahan, sanitasi perkotaan, sistem transportasi perkotaan, drainase, penanganan banjir dan tanggap bencana. Adapun komponen-komponen dalam pelaksanaan NUDP, pertama, pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan. "Kedua, perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan. Ketiga, pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan kota dan manajemen proyek dan keempat dukungan implementasi proyek,” paparnya. Ia menegaskan, saat ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan NUDP, antara lain menyiapkan Term Of Reference (TOR) paket kegiatan serta rekening khusus untuk menampung pencairan dana NUDP dari Bank Dunia nanti.    Adapun persiapan yang perlu dilakukan kota peserta adalah membentuk organisasi pelaksana NUDP di tingkat kota. Organisasi pelaksana tersebut sebagai tim koordinasi dan kelompok kerja NUDP. "Termasuk, mengalokasikan anggaran untuk operasional tim koordinasi dan pokja," terangnya. Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Taufik Widjoyono berharap, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus dilakukan. “Kemudian, hal-hal teknis yang menyangkut NUDP terinformasikan semuanya, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” terangnya.(ris/infoBPIW)      

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka. Pedoman tersebut diharapkan akan menjadi acuan dalam mengusulkan dan menetapkan kota pusaka. Hal itu terungkap dalam Konsultasi Publik Rancangan Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka di Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengungkapkan, proses akhir dari pengusulan dan penetapkan kota pusaka adalah pemrograman yang akan dilakukan dalam mengembangkan dan melestarikan suatu kota pusaka. "Untuk melakukan pemrograman memang harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk sinergi antar berbagai pemangku kepentingan," terang Hadi. Dalam pengembangan kota pusaka, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kota pusaka. Dengan begitu, tegas Hadi, pemerintah pusat berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menunjukan inisiasi dan komitmen dalam melestarikan kota pusaka di wilayahnya. Hal senada diungkapkan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, M. Rudy Siahaan. Ia menambahkan, Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka yang disusun BPIW memiliki tujuan antara lain, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan kota pusaka pada kabupaten/kota. "Kemudian menyusun kriteria pengusulan dan penilaian terhadap penetapan kota pusaka," terangnya. Selain itu, untuk menyusun metode pengusulan dan penetapan kota pusaka serta untuk menyediakan informasi kepada publik. Ia menambahkan, adapun fungsi Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka sebagai acuan dalam pengusulan dan penetapan kota pusaka dalam mendukung kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai kota pusaka. Hal itu akan bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam penilaian dalam penetapan kota pusaka. "Menjadi panduan dalam menentukan kota-kota yang masuk dalam kategori sebagai kota pusaka. Termasuk, memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kota pusaka berupa pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan kota pusaka," papar Rudy. Untuk kriteria pengusulan dan penetapan hal itu merupakan yang akan diatur, indikatornya mulai dari integritas, keotentikan, komitmen lembaga pengelola kota pusaka serta komitmen lembaga pengelola dalam pelestarian kota pusaka. Konsultasi Publik ini dihadiri perwakilan dari berbagai pemerintah kabupaten/kota yang selama ini mengusung tema pembangunan daerahnya sebagai kota pusaka, seperti Pemkab Tabanan, Pemkab Sawahlunto, dan lainnya.(ris/aje/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka. Pedoman tersebut diharapkan akan menjadi acuan dalam mengusulkan dan menetapkan kota pusaka. Hal itu terungkap dalam Konsultasi Publik Rancangan Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka di Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengungkapkan, proses akhir dari pengusulan dan penetapkan kota pusaka adalah pemrograman yang akan dilakukan dalam mengembangkan dan melestarikan suatu kota pusaka. "Untuk melakukan pemrograman memang harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk sinergi antar berbagai pemangku kepentingan," terang Hadi. Dalam pengembangan kota pusaka, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kota pusaka. Dengan begitu, tegas Hadi, pemerintah pusat berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menunjukan inisiasi dan komitmen dalam melestarikan kota pusaka di wilayahnya. Hal senada diungkapkan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, M. Rudy Siahaan. Ia menambahkan, Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka yang disusun BPIW memiliki tujuan antara lain, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan kota pusaka pada kabupaten/kota. "Kemudian menyusun kriteria pengusulan dan penilaian terhadap penetapan kota pusaka," terangnya. Selain itu, untuk menyusun metode pengusulan dan penetapan kota pusaka serta untuk menyediakan informasi kepada publik. Ia menambahkan, adapun fungsi Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka sebagai acuan dalam pengusulan dan penetapan kota pusaka dalam mendukung kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai kota pusaka. Hal itu akan bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam penilaian dalam penetapan kota pusaka. "Menjadi panduan dalam menentukan kota-kota yang masuk dalam kategori sebagai kota pusaka. Termasuk, memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kota pusaka berupa pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan kota pusaka," papar Rudy. Untuk kriteria pengusulan dan penetapan hal itu merupakan yang akan diatur, indikatornya mulai dari integritas, keotentikan, komitmen lembaga pengelola kota pusaka serta komitmen lembaga pengelola dalam pelestarian kota pusaka. Konsultasi Publik ini dihadiri perwakilan dari berbagai pemerintah kabupaten/kota yang selama ini mengusung tema pembangunan daerahnya sebagai kota pusaka, seperti Pemkab Tabanan, Pemkab Sawahlunto, dan lainnya.(ris/aje/infoBPIW)