Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang bertempat di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin, 20 Juli 2026. Rakor yang dihadiri oleh sejumlah Menteri dan jajaran Pemerintah Daerah tersebut berfokus pada pengembangan wilayah Bali khususnya sebagai destinasi wisata berkelas dunia melalui pembangunan yang berkelanjutan pada berbagai sektor seperti infrastruktur, pariwisata, konektivitas dan tata ruang.   Pada sesi pembukaan rakor, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa. "Data ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.   Menurutnya, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun, atau setara sekitar 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.   Namun di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.   Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pengembangan wilayah Bali harus segera dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks.   "Destinasi harus terus dikembangkan tapi tidak boleh terkonsentrasi di satu dua kawasan saja karena itu yang akan menambah beban pembangunan, beban atau tekanan terhadap daya dukung yang harusnya tetap tersedia dengan jumlah yang memadai," ungkap AHY saat memberikan arahan.   AHY mengatakan, saat ini Bali menghadapi empat persoalan utama, yakni tekanan pariwisata akibat fenomena overtourism dan konsentrasi destinasi yang memicu tekanan terhadap daya dukung wilayah, konektivitas yang belum merata ditandai kemacetan pada koridor selatan dan akses antarwilayah yang belum optimal, penurunan kualitas lingkungan akibat meningkatnya sampah, pencemaran air, dan degradasi kawasan pesisir, serta tata ruang yang belum terkendali akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang belum konsisten.   Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong empat klaster utama pengembangan Bali yang meliputi penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.   “Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, pembangunan Bali tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata semata, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memastikan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata,” ujar AHY.   Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Bali sebagai wilayah yang maju, berdaya saing, sekaligus tetap menjaga identitas budaya dan kelestarian alamnya untuk generasi mendatang.   Sementara itu, pada sesi diskusi lanjutan, Kepala BPIW, Adenan Rasyid menjelaskan bahwa saat ini aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali masih terkonsentrasi di wilayah selatan sehingga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, tekanan terhadap infrastruktur dasar, hingga ketimpangan pelayanan antarwilayah. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi melalui pendekatan pembangunan wilayah yang lebih seimbang.   "Pengembangan Bali ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pariwisata, tetapi juga harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pengembangan wilayah utara dan barat Bali menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di wilayah selatan," ujar Adenan.   Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 kilometer yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah barat dan selatan Bali. Infrastruktur tersebut dinilai akan memperkuat integrasi jaringan transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta membuka peluang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan pariwisata utama.   "Konektivitas menjadi kunci pemerataan pembangunan Bali. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi akan membuka akses menuju kawasan-kawasan potensial, meningkatkan daya saing wilayah, sekaligus mendukung distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat," tambah Adenan.   Lebih lanjut, Adenan menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dan lintas wilayah agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, kebutuhan air, serta peningkatan kualitas permukiman dan pelayanan dasar. Dengan pendekatan pembangunan kewilayahan yang terencana dan berkelanjutan, Bali diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga wilayah yang tangguh, inklusif, dan berketahanan dalam menghadapi tantangan masa depan.   "Bali harus menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya. Inilah esensi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan menjadi fokus Kementerian PU dalam mengawal pengembangan Bali ke depan," tutup Adenan.     Sejumlah Menteri turut hadir dalam rakor tersebut, diantaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta perwakilan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (Zim/Tiara)

Upaya percepatan dan sinergi pembangunan program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi pariwisata di Provinsi Bali menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, 8 April 2026. Rapat ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali.   Rapat ini membahas langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga bertujuan menyelaraskan program lintas sektor agar pembangunan Bali tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem wilayah. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan beserta jajaran, Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran, Gubernur Bali beserta jajaran, serta Anggota dan Pimpinan Komisi V DPR RI.   Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki urgensi tinggi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 7,05 juta orang, dan wisatawan domestik 9,2 juta orang. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional bahkan mencapai 55%, dan sektor pariwisata ini berkontribusi 66% terhadap pertumbuhan perekonomian Bali.   Namun demikian, Gubernur juga menyoroti berbagai masalah dan tantangan serius, seperti alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, keterbatasan air bersih, hingga kemacetan dan keterbatasan infrastruktur. “Ada beberapa permasahan yang tidak bisa kami atasi terutama yang berkaitan dengan infrastruktur yang memerlukan dana cukup besar.” ujarnya. Selain itu beliau menambahkan bahwa masalah kemacetan juga semakin tinggi di wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan sebagai lokasi objek wisata utama. Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur laut seperti pebangunan pelabuhan angkutan logistik sangat diperlukan mengingat adanya lonjakan wisatawan yang menggunakan jalur laut sebagai dampak jalan tol Trans Jawa yang sudah mendekat ke Banyuwangi sebagai penghubung jalur laut Pualu Jawa dan Bali.   Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dalam paparannya menegaskan bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol mobilitas yang harus tetap tangguh terhadap tekanan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infratsruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dalam sistem yang mencakup konektivitas wilayah, sanitasi lingkungan, serta dukungan terhadap produktivitas pangan.   Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah merencanakan 206 paket pembangunan di Bali dengan nilai total sekitar Rp1,2 triliun. Program tersebut mencakup penanganan abrasi pantai, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita, serta penguatan irigasi guna mendukung swasembada pangan. “Penangan sampah di Bali sekarang didorong dari dua arah sekaligus, sistem hulunya diperkuat, sistem hilirnya dimodernisasi dan ini penting karena Bali tidak cukup hanya dibersihkan, Bali harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang benar-benar bekerja,” tegas Wakil Menteri ketika membahas masalah persampahan.   Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memaparkan rencana pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Bali, salah satunya melalui moda water taxi yang tengah disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Proyek ini direncanakan memasuki tahap konstruksi pada Agustus 2026 hingga Juli 2027, sebagai alternatif transportasi yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, moda ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan yang saat ini mencapai 1,5 jam melalui jalur darat. Selain itu, pengembangan fasilitas Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan distribusi logistik.   Rapat menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Bali. Pemerintah Provinsi Bali diminta menyelesaikan kepastian lahan dan administrasi terkait objek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan juga diminta mengakomodir berbagai usulan daerah, termasuk kepastian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, penanganan banjir dan abrasi pantai, penyediaan air bersih, pembangunan pelabuhan angkutan logistik, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penguatan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan. Selain itu, kedua kementerian diminta berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dukungan perencanaan dan pembiayaan.   Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang hadir menyusul karena baru usai menghadiri rapat di Istana, menutup rapat dan menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan. (MBA/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah gelar rapat lanjutan mendukung program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQDTP) pada Senin 23 Februari 2026 di Jakarta. Rapat ini merupakan lanjutan dari pembahasan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/DRPPLN (Green Book) SQDTP yang digelar Bappenas 10 Februari lalu. Rapat ini ditujukan untuk membahas rencana pelaksanaan SQDTP di Kementerian Pekerjaan Umum. SQDTP merupakan program pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas yang direncanakan 2027. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata sebagai executing agency, dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai implementing agencies.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan bahwa  Cakupan lokasi program meliputi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan pengembangan Key Tourism Area (KTA), yaitu: Danau Toba, Borobudur–Yogyakarta–Prambanan, Lombok–Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado–Likupang, Raja Ampat, Bromo–Tengger–Semeru, Bangka Belitung, Wakatobi, dan Morotai. Selain itu terdapat 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR): Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.   “Kementerian PU mendapat tugas dalam bidang infrastruktur dan layanan pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas jalan dan jembatan, penataan kawasan dan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan)” Ujar Zevi.   Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Biro Perencanaan, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Prasarana Strategis. Rizki R. Oktora dari Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (PKLN) mengungkapkan bahwa Biro PKLN dalam hal ini sebagai PIC sebagai perwakilan implementing agency dari Kementerian PU. Ia juga menambahkan bahwa apabila green book terbit di april 2026 ini maka di trimester 2 maka akan menjadi dasar penganggaran pada trimester 2 tahun ini.   Sementara Dewi Artrishanty dari Ditjen SDA mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dukungan infrastruktur SDA di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di tahun 2027-2029. “Beberapa lokus yang sudah kami identifikasi adalah di Provinsi Sumatera Utara, Jawa tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Kepulauan Bangka-Belitung, Maluku Utara, Bali, DK Jakarta, dan Kepulauan Riau. Kegiatan yang diusulkan antara lain berupa pengendalian daya rusak air, pembangunan bendungan, normalisasi sungai, dan erosi. Namun hal ini masih menunggu arahan selanjutnya dari Dirjen SDA” Terangnya.   Moh Hasbi Assiddiqi, Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan Ditjen Prasarana Strategis (PS) menambahkan bahwa dukungan yang mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PS adalah berupa sarana dan prasarana pendidikan vokasi (Politeknik Pariwisata). “Kami juga sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan sektor PS, namun perlu kita dudukkan apakah inline dengan Perpres dan ITMP-nya sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut” Ujarnya.   Pandu Gunadi Atmosukarto, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya menambahkan bahwa lesson learned pelaksanaan ITDP sebelumnya menjadi pembelajaran berharga untuk kita di Kementerian PU. “Apa yang kita bangun ini akan indah karena ini ada di kawasan pariwisata, tapi jika tidak ada perencanaan bagaimana pengelolaan ke depannya, akan menjadi PR buat kita semua. Maka perlu jelas dari hulu sampai hilirnya” Terangnya. (MBA/Tiara)

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung, bersama tim melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan program Integrated City Planning (ICP) Purwokerto–Banyumas. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Joko Kaiman, Kantor Bupati Banyumas, dan dihadiri oleh Bupati Banyumas beserta para kepala OPD terkait.   Dalam paparannya, Melva Eryani Marpaung menjelaskan bahwa program ICP PUrwokerto-Banyumas bertujuan mewujudkan Purwokerto–Banyumas sebagai kota layak huni, hijau, dan cerdas berstandar global, dengan tema “Perkotaan Baru di Selatan Jawa sebagai Kota Pendidikan dan Tujuan Wisata.”   Tiga kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Kawasan Pendidikan, Pusat Pemerintahan Kota Baru, dan Kota Lama Banyumas (wisata-heritage). Selanjutnya, akan disusun proposal bisnis untuk menarik investasi swasta sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD. “Rencana investasi ini akan dikemas dalam bentuk business proposal berbasis pendekatan kawasan beserta tata kelola pengelolaannya untuk menarik minat investor,” jelas Melva.   Melva menjelaskan rencana pengembangan kawasan Purwokerto–Banyumas juga mempertimbangkan keberadaan exit Tol Pejagan–Cilacap di Kecamatan Ajibarang, yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui skema land value capture untuk memaksimalkan nilai lahan seiring pembangunan infrastruktur. Bupati Banyumas menyatakan, “Skema kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” dan menyambut positif strategi land value capture di Ajibarang sebagai katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan.   Sebagai tindak lanjut, Bapak Bupati Banyumas menyatakan dukungan penuh untuk mengintegrasikan hasil ICP ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029. Ia berharap skema kerja sama ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan daerah.   Melva menekankan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. “Partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola yang inovatif dan kolaboratif harus menjadi fondasi utama. Hanya dengan cara ini, kota masa depan yang kita impikan bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.

Rapat Tingkat Menteri (RTM) merupakan tahap akhir dari penyusunan RIDPN sebelum proses pengajuan dan pembahasan Raperpres RIDPN yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Perpres RIDPN akan menjadi dasar dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dalam 20 tahun ke depan. Pelaksanaan RTM 3 KSPN (Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai) pada tanggal 21 November 2023, bertempat di Ruang Rapat DH 1-4 Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Bappenas, serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW, serta perwakilan 14 kementerian/Lembaga.  RIDPN Labuan Bajo memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman satwa endemik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. RIDPN Bromo-Tengger-Semeru menekankan pada fungsi konservasi Taman Nasional serta pelestarian Masyarakat suku Tengger sebagai penduduk asli. Sementara itu RIDPN Morotai mengedepankan pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II sebagai daya tarik pariwisata. Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pada tahun 2020-2023 dukungan infrastruktur di 3 KSPN tersebut telah mencapai Rp 2,9 triliun diantaranya meliputi penyedian air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pembangunan jalan, penataan kawasan pariwisata, pembangunan sarhunta, dan pembangunan infrastruktur dasar.  Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menerima aset infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat segera dipelihara. Disampaikan juga bahwa dalam melaksanakan rencana aksi ITMP/RIDPN dukungan kemudahan perizinan, kepastian ketersediaan lahan, regulasi penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan di 3 KSPN ini dapat terlaksana dengan baik. Pada akhir rapat, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumetera Utara. Hal itu terungkap saat jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan jajaran BPIW kementerian PUPR di Kantor BPIW, Jakarta, akhir pekan lalu.   Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan jajaran Pemkab Samosir melakukan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran BPIW Kementerian PUPR dengan harapan dapat melakukan percepatan pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya.   "Sampai saat ini Kementerian PUPR telah banyak membantu dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir," ungkap Vandiko. Ia menambahkan, namun masih ada kebutuhan pembangunan yang masih belum bisa diselesaikan Pemkab Samosir karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif terbatas.   Vandiko mengungkapkan, kebutuan tersebut yakni infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih untuk Kabupaten Samosir. Kemudian, pembangunan jalan lingkar/By Pass Pangururan dan Tomok untuk mengantisipasi kemacetan jalan saat musim liburan, serta Penataan 40 Desa Wisata untuk semakin menarik minat wisatawan ke Kabupaten Samosir.   Ia berharap, Kementerian PUPR melalui BPIW dapat membantu memprogramkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, agar sektor pariwisata di Kabupaten Samosir dapat berkembang dengan pesat.   Sementara itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Samosir yang terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya, dan perlunya prioritisasi usulan, mana yang paling penting.   Ia mengatakan, kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih di Kabupaten Samosir memerlukan kajian untuk mengetahui lebih konkrit. Menurutnya, bisa jadi Kabupaten Samosir betul membutuhkan, namun berapa banyak kebutuhan serta apakah sudah masuk kategori mendesak.   Arief juga menyatakan, terkait pembangunan jalan by pass untuk mengantisipasi kemacetan jalan terlihat belum terlalu prioritas, memperhatikan intensitas kendaraan yang ada berdasarkan kunjungan yang dilakukan Arief ke Samosir beberapa waktu lalu.   Terkait desa wisata, lanjut Arief, di Kabupaten Samosir bisa saja membutuhkan penataan desa wisata. Hanya untuk jenis penataannya masih memerlukan kajian. Arief juga menyampaikan, Tim BPIW akan memperdalam dari usulan-usulan yang disampaikan.     Arief juga menyampaikan, untuk tahun 2023 Kementerian PUPR telah memprogramkan pembangunan untuk Kabupaten Samosir, antara lain pengendalian daya rusak sungai Siguluan, penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Samosir serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Samosir.   Dikatakannya juga bahwa dukungan infrastruktur yang diberikan Kementerian PUPR disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan Pemkab Samosir.  Hadir pada pertemuan itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono dan  jajaran  dan jajaran pejabat Pemkab Samosir.(Ris/infoBPIW)