Berita

Upaya percepatan dan sinergi pembangunan program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi pariwisata di Provinsi Bali menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, 8 April 2026. Rapat ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali.   Rapat ini membahas langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga bertujuan menyelaraskan program lintas sektor agar pembangunan Bali tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem wilayah. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan beserta jajaran, Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran, Gubernur Bali beserta jajaran, serta Anggota dan Pimpinan Komisi V DPR RI.   Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki urgensi tinggi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 7,05 juta orang, dan wisatawan domestik 9,2 juta orang. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional bahkan mencapai 55%, dan sektor pariwisata ini berkontribusi 66% terhadap pertumbuhan perekonomian Bali.   Namun demikian, Gubernur juga menyoroti berbagai masalah dan tantangan serius, seperti alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, keterbatasan air bersih, hingga kemacetan dan keterbatasan infrastruktur. “Ada beberapa permasahan yang tidak bisa kami atasi terutama yang berkaitan dengan infrastruktur yang memerlukan dana cukup besar.” ujarnya. Selain itu beliau menambahkan bahwa masalah kemacetan juga semakin tinggi di wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan sebagai lokasi objek wisata utama. Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur laut seperti pebangunan pelabuhan angkutan logistik sangat diperlukan mengingat adanya lonjakan wisatawan yang menggunakan jalur laut sebagai dampak jalan tol Trans Jawa yang sudah mendekat ke Banyuwangi sebagai penghubung jalur laut Pualu Jawa dan Bali.   Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dalam paparannya menegaskan bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol mobilitas yang harus tetap tangguh terhadap tekanan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infratsruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dalam sistem yang mencakup konektivitas wilayah, sanitasi lingkungan, serta dukungan terhadap produktivitas pangan.   Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah merencanakan 206 paket pembangunan di Bali dengan nilai total sekitar Rp1,2 triliun. Program tersebut mencakup penanganan abrasi pantai, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita, serta penguatan irigasi guna mendukung swasembada pangan. “Penangan sampah di Bali sekarang didorong dari dua arah sekaligus, sistem hulunya diperkuat, sistem hilirnya dimodernisasi dan ini penting karena Bali tidak cukup hanya dibersihkan, Bali harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang benar-benar bekerja,” tegas Wakil Menteri ketika membahas masalah persampahan.   Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memaparkan rencana pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Bali, salah satunya melalui moda water taxi yang tengah disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Proyek ini direncanakan memasuki tahap konstruksi pada Agustus 2026 hingga Juli 2027, sebagai alternatif transportasi yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, moda ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan yang saat ini mencapai 1,5 jam melalui jalur darat. Selain itu, pengembangan fasilitas Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan distribusi logistik.   Rapat menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Bali. Pemerintah Provinsi Bali diminta menyelesaikan kepastian lahan dan administrasi terkait objek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan juga diminta mengakomodir berbagai usulan daerah, termasuk kepastian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, penanganan banjir dan abrasi pantai, penyediaan air bersih, pembangunan pelabuhan angkutan logistik, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penguatan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan. Selain itu, kedua kementerian diminta berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dukungan perencanaan dan pembiayaan.   Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang hadir menyusul karena baru usai menghadiri rapat di Istana, menutup rapat dan menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan. (MBA/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah gelar rapat lanjutan mendukung program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQDTP) pada Senin 23 Februari 2026 di Jakarta. Rapat ini merupakan lanjutan dari pembahasan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/DRPPLN (Green Book) SQDTP yang digelar Bappenas 10 Februari lalu. Rapat ini ditujukan untuk membahas rencana pelaksanaan SQDTP di Kementerian Pekerjaan Umum. SQDTP merupakan program pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas yang direncanakan 2027. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata sebagai executing agency, dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai implementing agencies.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan bahwa  Cakupan lokasi program meliputi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan pengembangan Key Tourism Area (KTA), yaitu: Danau Toba, Borobudur–Yogyakarta–Prambanan, Lombok–Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado–Likupang, Raja Ampat, Bromo–Tengger–Semeru, Bangka Belitung, Wakatobi, dan Morotai. Selain itu terdapat 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR): Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.   “Kementerian PU mendapat tugas dalam bidang infrastruktur dan layanan pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas jalan dan jembatan, penataan kawasan dan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan)” Ujar Zevi.   Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Biro Perencanaan, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Prasarana Strategis. Rizki R. Oktora dari Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (PKLN) mengungkapkan bahwa Biro PKLN dalam hal ini sebagai PIC sebagai perwakilan implementing agency dari Kementerian PU. Ia juga menambahkan bahwa apabila green book terbit di april 2026 ini maka di trimester 2 maka akan menjadi dasar penganggaran pada trimester 2 tahun ini.   Sementara Dewi Artrishanty dari Ditjen SDA mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dukungan infrastruktur SDA di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di tahun 2027-2029. “Beberapa lokus yang sudah kami identifikasi adalah di Provinsi Sumatera Utara, Jawa tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Kepulauan Bangka-Belitung, Maluku Utara, Bali, DK Jakarta, dan Kepulauan Riau. Kegiatan yang diusulkan antara lain berupa pengendalian daya rusak air, pembangunan bendungan, normalisasi sungai, dan erosi. Namun hal ini masih menunggu arahan selanjutnya dari Dirjen SDA” Terangnya.   Moh Hasbi Assiddiqi, Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan Ditjen Prasarana Strategis (PS) menambahkan bahwa dukungan yang mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PS adalah berupa sarana dan prasarana pendidikan vokasi (Politeknik Pariwisata). “Kami juga sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan sektor PS, namun perlu kita dudukkan apakah inline dengan Perpres dan ITMP-nya sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut” Ujarnya.   Pandu Gunadi Atmosukarto, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya menambahkan bahwa lesson learned pelaksanaan ITDP sebelumnya menjadi pembelajaran berharga untuk kita di Kementerian PU. “Apa yang kita bangun ini akan indah karena ini ada di kawasan pariwisata, tapi jika tidak ada perencanaan bagaimana pengelolaan ke depannya, akan menjadi PR buat kita semua. Maka perlu jelas dari hulu sampai hilirnya” Terangnya. (MBA/Tiara)

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung, bersama tim melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan program Integrated City Planning (ICP) Purwokerto–Banyumas. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Joko Kaiman, Kantor Bupati Banyumas, dan dihadiri oleh Bupati Banyumas beserta para kepala OPD terkait.   Dalam paparannya, Melva Eryani Marpaung menjelaskan bahwa program ICP PUrwokerto-Banyumas bertujuan mewujudkan Purwokerto–Banyumas sebagai kota layak huni, hijau, dan cerdas berstandar global, dengan tema “Perkotaan Baru di Selatan Jawa sebagai Kota Pendidikan dan Tujuan Wisata.”   Tiga kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Kawasan Pendidikan, Pusat Pemerintahan Kota Baru, dan Kota Lama Banyumas (wisata-heritage). Selanjutnya, akan disusun proposal bisnis untuk menarik investasi swasta sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD. “Rencana investasi ini akan dikemas dalam bentuk business proposal berbasis pendekatan kawasan beserta tata kelola pengelolaannya untuk menarik minat investor,” jelas Melva.   Melva menjelaskan rencana pengembangan kawasan Purwokerto–Banyumas juga mempertimbangkan keberadaan exit Tol Pejagan–Cilacap di Kecamatan Ajibarang, yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui skema land value capture untuk memaksimalkan nilai lahan seiring pembangunan infrastruktur. Bupati Banyumas menyatakan, “Skema kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” dan menyambut positif strategi land value capture di Ajibarang sebagai katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan.   Sebagai tindak lanjut, Bapak Bupati Banyumas menyatakan dukungan penuh untuk mengintegrasikan hasil ICP ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029. Ia berharap skema kerja sama ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan daerah.   Melva menekankan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. “Partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola yang inovatif dan kolaboratif harus menjadi fondasi utama. Hanya dengan cara ini, kota masa depan yang kita impikan bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.

Rapat Tingkat Menteri (RTM) merupakan tahap akhir dari penyusunan RIDPN sebelum proses pengajuan dan pembahasan Raperpres RIDPN yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Perpres RIDPN akan menjadi dasar dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dalam 20 tahun ke depan. Pelaksanaan RTM 3 KSPN (Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai) pada tanggal 21 November 2023, bertempat di Ruang Rapat DH 1-4 Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Bappenas, serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW, serta perwakilan 14 kementerian/Lembaga.  RIDPN Labuan Bajo memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman satwa endemik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. RIDPN Bromo-Tengger-Semeru menekankan pada fungsi konservasi Taman Nasional serta pelestarian Masyarakat suku Tengger sebagai penduduk asli. Sementara itu RIDPN Morotai mengedepankan pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II sebagai daya tarik pariwisata. Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pada tahun 2020-2023 dukungan infrastruktur di 3 KSPN tersebut telah mencapai Rp 2,9 triliun diantaranya meliputi penyedian air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pembangunan jalan, penataan kawasan pariwisata, pembangunan sarhunta, dan pembangunan infrastruktur dasar.  Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menerima aset infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat segera dipelihara. Disampaikan juga bahwa dalam melaksanakan rencana aksi ITMP/RIDPN dukungan kemudahan perizinan, kepastian ketersediaan lahan, regulasi penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan di 3 KSPN ini dapat terlaksana dengan baik. Pada akhir rapat, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumetera Utara. Hal itu terungkap saat jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan jajaran BPIW kementerian PUPR di Kantor BPIW, Jakarta, akhir pekan lalu.   Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan jajaran Pemkab Samosir melakukan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran BPIW Kementerian PUPR dengan harapan dapat melakukan percepatan pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya.   "Sampai saat ini Kementerian PUPR telah banyak membantu dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir," ungkap Vandiko. Ia menambahkan, namun masih ada kebutuhan pembangunan yang masih belum bisa diselesaikan Pemkab Samosir karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif terbatas.   Vandiko mengungkapkan, kebutuan tersebut yakni infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih untuk Kabupaten Samosir. Kemudian, pembangunan jalan lingkar/By Pass Pangururan dan Tomok untuk mengantisipasi kemacetan jalan saat musim liburan, serta Penataan 40 Desa Wisata untuk semakin menarik minat wisatawan ke Kabupaten Samosir.   Ia berharap, Kementerian PUPR melalui BPIW dapat membantu memprogramkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, agar sektor pariwisata di Kabupaten Samosir dapat berkembang dengan pesat.   Sementara itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Samosir yang terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya, dan perlunya prioritisasi usulan, mana yang paling penting.   Ia mengatakan, kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih di Kabupaten Samosir memerlukan kajian untuk mengetahui lebih konkrit. Menurutnya, bisa jadi Kabupaten Samosir betul membutuhkan, namun berapa banyak kebutuhan serta apakah sudah masuk kategori mendesak.   Arief juga menyatakan, terkait pembangunan jalan by pass untuk mengantisipasi kemacetan jalan terlihat belum terlalu prioritas, memperhatikan intensitas kendaraan yang ada berdasarkan kunjungan yang dilakukan Arief ke Samosir beberapa waktu lalu.   Terkait desa wisata, lanjut Arief, di Kabupaten Samosir bisa saja membutuhkan penataan desa wisata. Hanya untuk jenis penataannya masih memerlukan kajian. Arief juga menyampaikan, Tim BPIW akan memperdalam dari usulan-usulan yang disampaikan.     Arief juga menyampaikan, untuk tahun 2023 Kementerian PUPR telah memprogramkan pembangunan untuk Kabupaten Samosir, antara lain pengendalian daya rusak sungai Siguluan, penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Samosir serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Samosir.   Dikatakannya juga bahwa dukungan infrastruktur yang diberikan Kementerian PUPR disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan Pemkab Samosir.  Hadir pada pertemuan itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono dan  jajaran  dan jajaran pejabat Pemkab Samosir.(Ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR secara konsisten mendukung pembangunan pariwisata tanah air. Hal itu terlihat dari program-program infrastruktur bidang PUPR yang telah direalisasikan. Kondisi tersebut dipaparkan oleh dua Kepala Pusat di BPIW yang menjadi  narasumber pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dukungan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun Anggaran (TA) 2022, Rabu, 23 Februari 2022. Rapat yang digelar secara virtual ini digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).  Dua Kepala Pusat BPIW tersebut adalah Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan.  Pada kesempatan itu Hari Suko memaparkan mengenai Dukungan Infrastruktur PUPR DI DPSP Danau Toba TA. 2022. Konsep pengembangan Kawasan Wisata Utama (KWU) atau Key Tourism Area (KTA) di Kawasan Danau Toba menurutnya dibagi enam yakni  KTA  1 Parapat dengan tema wisata berupa MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exibition) dan rekreasi, KTA 2 Simanindo dengan tema Budaya, KTA 3 Pangururan dengan tema Geotourism, KTA 4 Balige dengan tema Urban heritage. KTA 5 – Muara dengan tem  Budaya dan Geologi, serta KTA 6 – Merek  dengan tema  Nature-eco.  Menurut Hari ada sejumlah program infrastruktur PUPR tahun ini di DPSP Danau Toba antara lain pengendalian Daya Rusak Sungai Binanga Aron dan Pembangunan Tampungan Air Hujan pada Daerah Kekeringan ( ABSAH) Di Pulau Samosir Kab. Samosir pada Sektor Sumber Daya Air.   Kemudian, ada beberapa program infrastruktur Sektor Bina Marga antara lain Penggantian Jembatan / Aek Tano Ponggol dan Preservasi Jalan Jembatan Tomok - Pangururan - Onan Runggu. Sedangkan dukungan infrastruktur PUPR pada Sektor Cipta Karya antara lain Penataan Kawasan Bukit Sibea-bea, Kabupaten Samosir, dan Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Parapat Kab Simalungun.  Ia juga menyebutkan mengenai Annual Working Plan (AWP)  2021 - 2022 Tourism Development Project (ITDP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Dalam AWP 2021 – 2022 tersebut Ditjen Cipta Karya melakukan Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Penataan Kawasan Tele.  Sedangkan Ditjen Bina Marga melakukan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Rungu, Preservasi Jalan Tiga Rungu – Tanjung Dolok, Preservasi Jalan Aek Natolu – Ajibata, Preservasi Jalan Bandara Silangit - Sp. Silangit - Parapat - Pel. Ajibata, dan Preservasi Jalan Bts. Kab. Dairi – Dolok Sanggul.  “Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk mengurangi kesenjangan antar kabupaten, selain memenuhi keinginan bersama untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian wilayah,” ucap Hari Suko.  Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan memaparkan mengenai dukungan infrastruktur PUPR TA 2021 dan 2022 untuk DPP Manado – Likupang, DPP Wakatobi, KSPN / DPP Morotai, dan KSPN / DPP Raja Ampat.  Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dukungan infrastruktur PUPR untuk DPP Manado – Likupang beberapa diantaranya adalah Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Likupang Tahap I MYC 2021-2022 (KSPN Manado-Likupang) yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air, Pembangunan Jalan Manado Outer Ringroad III (Tahap I dan II) oleh Ditjen Bina Marga, dan Penataan Kawasan Pantai Malalayang dan Kawasan Ecotourism Village Bunaken serta Pembangunan TPA Sampah Regional (Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, dan Kota Bitung) yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya.  Pembangunan infrastruktur PUPR untuk DPP Wakatobi antara lain Pembangunan Pengaman Pantai Waha Paket 2 yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air, Padat Karya Rutin Jalan Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara dan Preservasi Jalan Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara (MYC) oleh Ditjen Bina Marga, serta Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Marina dan Keraton Liya KSPN Wakatobi Tahap II dan Pembangunan SPAM mendukung Keraton Liya yang dibangun Ditjen Cipta Karya.  Dijelaskannya juga mengenai dukungan infrastruktur PUPR KSPN / DPP Morotai TA 2022 antara lain Pembangunan Konstruksi Penahan Ombak Pantai Morotai Utara yang dibangun Ditjen Sumber Daya Air, Pembangunan Jalaan Sofi - Wayabula sepanjang 12,5 Km (yang merupakan bagian MYC tahun 2020-2022 sepanjang 20 Km) dan Pembangunan Jembatan Ake Cio Kecil Cs (MYC) oleh Ditjen Bina Marga, serta Revitalisasi Rumah Susun Tenaga Medis di Desa Dehigila, Kec. Morotai Selatan, Maluku Utara oleh Ditjen Penyediaan Perumahan.  Terakhir ia menjelaskan dukungan infrastruktur PUPR untuk KSPN/DPP Raja Ampat TA 2022 yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air yakni Pemeliharaan Berkala Sungai Marinda, Sungai Waisai, Pantai Kawasan Bandara, Pantai WTC, dan Pantai Samate. Sedangkan Ditjen Bina Marga melaksanakan program Padat Karya Rutin Jalan Ruas Jalan Waisai-Bandara.  Kegiatan ini juga dihadiri  narasumber lain, diantaranya Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina, Direktur Industri Pariwisata dan Lembaga Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Raja Malem Ukur Tarigan, dan  Direktur Destinas Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) Agustin Peranginangin. Sedangkan dari BPIW yang hadir diantaranya adalah  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B Sukamto, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Doedoeng Zenal Arifin. (Hen/infobpiw)