Berita

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung, bersama tim melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan program Integrated City Planning (ICP) Purwokerto–Banyumas. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Joko Kaiman, Kantor Bupati Banyumas, dan dihadiri oleh Bupati Banyumas beserta para kepala OPD terkait.   Dalam paparannya, Melva Eryani Marpaung menjelaskan bahwa program ICP PUrwokerto-Banyumas bertujuan mewujudkan Purwokerto–Banyumas sebagai kota layak huni, hijau, dan cerdas berstandar global, dengan tema “Perkotaan Baru di Selatan Jawa sebagai Kota Pendidikan dan Tujuan Wisata.”   Tiga kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Kawasan Pendidikan, Pusat Pemerintahan Kota Baru, dan Kota Lama Banyumas (wisata-heritage). Selanjutnya, akan disusun proposal bisnis untuk menarik investasi swasta sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD. “Rencana investasi ini akan dikemas dalam bentuk business proposal berbasis pendekatan kawasan beserta tata kelola pengelolaannya untuk menarik minat investor,” jelas Melva.   Melva menjelaskan rencana pengembangan kawasan Purwokerto–Banyumas juga mempertimbangkan keberadaan exit Tol Pejagan–Cilacap di Kecamatan Ajibarang, yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui skema land value capture untuk memaksimalkan nilai lahan seiring pembangunan infrastruktur. Bupati Banyumas menyatakan, “Skema kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” dan menyambut positif strategi land value capture di Ajibarang sebagai katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan.   Sebagai tindak lanjut, Bapak Bupati Banyumas menyatakan dukungan penuh untuk mengintegrasikan hasil ICP ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029. Ia berharap skema kerja sama ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan daerah.   Melva menekankan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. “Partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola yang inovatif dan kolaboratif harus menjadi fondasi utama. Hanya dengan cara ini, kota masa depan yang kita impikan bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.

Rapat Tingkat Menteri (RTM) merupakan tahap akhir dari penyusunan RIDPN sebelum proses pengajuan dan pembahasan Raperpres RIDPN yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Perpres RIDPN akan menjadi dasar dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dalam 20 tahun ke depan. Pelaksanaan RTM 3 KSPN (Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai) pada tanggal 21 November 2023, bertempat di Ruang Rapat DH 1-4 Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Bappenas, serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW, serta perwakilan 14 kementerian/Lembaga.  RIDPN Labuan Bajo memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman satwa endemik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. RIDPN Bromo-Tengger-Semeru menekankan pada fungsi konservasi Taman Nasional serta pelestarian Masyarakat suku Tengger sebagai penduduk asli. Sementara itu RIDPN Morotai mengedepankan pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II sebagai daya tarik pariwisata. Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pada tahun 2020-2023 dukungan infrastruktur di 3 KSPN tersebut telah mencapai Rp 2,9 triliun diantaranya meliputi penyedian air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pembangunan jalan, penataan kawasan pariwisata, pembangunan sarhunta, dan pembangunan infrastruktur dasar.  Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menerima aset infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat segera dipelihara. Disampaikan juga bahwa dalam melaksanakan rencana aksi ITMP/RIDPN dukungan kemudahan perizinan, kepastian ketersediaan lahan, regulasi penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan di 3 KSPN ini dapat terlaksana dengan baik. Pada akhir rapat, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumetera Utara. Hal itu terungkap saat jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan jajaran BPIW kementerian PUPR di Kantor BPIW, Jakarta, akhir pekan lalu.   Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan jajaran Pemkab Samosir melakukan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran BPIW Kementerian PUPR dengan harapan dapat melakukan percepatan pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya.   "Sampai saat ini Kementerian PUPR telah banyak membantu dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir," ungkap Vandiko. Ia menambahkan, namun masih ada kebutuhan pembangunan yang masih belum bisa diselesaikan Pemkab Samosir karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif terbatas.   Vandiko mengungkapkan, kebutuan tersebut yakni infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih untuk Kabupaten Samosir. Kemudian, pembangunan jalan lingkar/By Pass Pangururan dan Tomok untuk mengantisipasi kemacetan jalan saat musim liburan, serta Penataan 40 Desa Wisata untuk semakin menarik minat wisatawan ke Kabupaten Samosir.   Ia berharap, Kementerian PUPR melalui BPIW dapat membantu memprogramkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, agar sektor pariwisata di Kabupaten Samosir dapat berkembang dengan pesat.   Sementara itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Samosir yang terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya, dan perlunya prioritisasi usulan, mana yang paling penting.   Ia mengatakan, kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih di Kabupaten Samosir memerlukan kajian untuk mengetahui lebih konkrit. Menurutnya, bisa jadi Kabupaten Samosir betul membutuhkan, namun berapa banyak kebutuhan serta apakah sudah masuk kategori mendesak.   Arief juga menyatakan, terkait pembangunan jalan by pass untuk mengantisipasi kemacetan jalan terlihat belum terlalu prioritas, memperhatikan intensitas kendaraan yang ada berdasarkan kunjungan yang dilakukan Arief ke Samosir beberapa waktu lalu.   Terkait desa wisata, lanjut Arief, di Kabupaten Samosir bisa saja membutuhkan penataan desa wisata. Hanya untuk jenis penataannya masih memerlukan kajian. Arief juga menyampaikan, Tim BPIW akan memperdalam dari usulan-usulan yang disampaikan.     Arief juga menyampaikan, untuk tahun 2023 Kementerian PUPR telah memprogramkan pembangunan untuk Kabupaten Samosir, antara lain pengendalian daya rusak sungai Siguluan, penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Samosir serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Samosir.   Dikatakannya juga bahwa dukungan infrastruktur yang diberikan Kementerian PUPR disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan Pemkab Samosir.  Hadir pada pertemuan itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono dan  jajaran  dan jajaran pejabat Pemkab Samosir.(Ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR secara konsisten mendukung pembangunan pariwisata tanah air. Hal itu terlihat dari program-program infrastruktur bidang PUPR yang telah direalisasikan. Kondisi tersebut dipaparkan oleh dua Kepala Pusat di BPIW yang menjadi  narasumber pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dukungan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun Anggaran (TA) 2022, Rabu, 23 Februari 2022. Rapat yang digelar secara virtual ini digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).  Dua Kepala Pusat BPIW tersebut adalah Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan.  Pada kesempatan itu Hari Suko memaparkan mengenai Dukungan Infrastruktur PUPR DI DPSP Danau Toba TA. 2022. Konsep pengembangan Kawasan Wisata Utama (KWU) atau Key Tourism Area (KTA) di Kawasan Danau Toba menurutnya dibagi enam yakni  KTA  1 Parapat dengan tema wisata berupa MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exibition) dan rekreasi, KTA 2 Simanindo dengan tema Budaya, KTA 3 Pangururan dengan tema Geotourism, KTA 4 Balige dengan tema Urban heritage. KTA 5 – Muara dengan tem  Budaya dan Geologi, serta KTA 6 – Merek  dengan tema  Nature-eco.  Menurut Hari ada sejumlah program infrastruktur PUPR tahun ini di DPSP Danau Toba antara lain pengendalian Daya Rusak Sungai Binanga Aron dan Pembangunan Tampungan Air Hujan pada Daerah Kekeringan ( ABSAH) Di Pulau Samosir Kab. Samosir pada Sektor Sumber Daya Air.   Kemudian, ada beberapa program infrastruktur Sektor Bina Marga antara lain Penggantian Jembatan / Aek Tano Ponggol dan Preservasi Jalan Jembatan Tomok - Pangururan - Onan Runggu. Sedangkan dukungan infrastruktur PUPR pada Sektor Cipta Karya antara lain Penataan Kawasan Bukit Sibea-bea, Kabupaten Samosir, dan Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Parapat Kab Simalungun.  Ia juga menyebutkan mengenai Annual Working Plan (AWP)  2021 - 2022 Tourism Development Project (ITDP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Dalam AWP 2021 – 2022 tersebut Ditjen Cipta Karya melakukan Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Penataan Kawasan Tele.  Sedangkan Ditjen Bina Marga melakukan Preservasi Jalan Merek – Panji – Bts. Kab. Simalungun – Saribu Dolok – Tiga Rungu, Preservasi Jalan Tiga Rungu – Tanjung Dolok, Preservasi Jalan Aek Natolu – Ajibata, Preservasi Jalan Bandara Silangit - Sp. Silangit - Parapat - Pel. Ajibata, dan Preservasi Jalan Bts. Kab. Dairi – Dolok Sanggul.  “Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk mengurangi kesenjangan antar kabupaten, selain memenuhi keinginan bersama untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian wilayah,” ucap Hari Suko.  Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan memaparkan mengenai dukungan infrastruktur PUPR TA 2021 dan 2022 untuk DPP Manado – Likupang, DPP Wakatobi, KSPN / DPP Morotai, dan KSPN / DPP Raja Ampat.  Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dukungan infrastruktur PUPR untuk DPP Manado – Likupang beberapa diantaranya adalah Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Likupang Tahap I MYC 2021-2022 (KSPN Manado-Likupang) yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air, Pembangunan Jalan Manado Outer Ringroad III (Tahap I dan II) oleh Ditjen Bina Marga, dan Penataan Kawasan Pantai Malalayang dan Kawasan Ecotourism Village Bunaken serta Pembangunan TPA Sampah Regional (Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, dan Kota Bitung) yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya.  Pembangunan infrastruktur PUPR untuk DPP Wakatobi antara lain Pembangunan Pengaman Pantai Waha Paket 2 yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air, Padat Karya Rutin Jalan Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara dan Preservasi Jalan Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara (MYC) oleh Ditjen Bina Marga, serta Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Marina dan Keraton Liya KSPN Wakatobi Tahap II dan Pembangunan SPAM mendukung Keraton Liya yang dibangun Ditjen Cipta Karya.  Dijelaskannya juga mengenai dukungan infrastruktur PUPR KSPN / DPP Morotai TA 2022 antara lain Pembangunan Konstruksi Penahan Ombak Pantai Morotai Utara yang dibangun Ditjen Sumber Daya Air, Pembangunan Jalaan Sofi - Wayabula sepanjang 12,5 Km (yang merupakan bagian MYC tahun 2020-2022 sepanjang 20 Km) dan Pembangunan Jembatan Ake Cio Kecil Cs (MYC) oleh Ditjen Bina Marga, serta Revitalisasi Rumah Susun Tenaga Medis di Desa Dehigila, Kec. Morotai Selatan, Maluku Utara oleh Ditjen Penyediaan Perumahan.  Terakhir ia menjelaskan dukungan infrastruktur PUPR untuk KSPN/DPP Raja Ampat TA 2022 yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya Air yakni Pemeliharaan Berkala Sungai Marinda, Sungai Waisai, Pantai Kawasan Bandara, Pantai WTC, dan Pantai Samate. Sedangkan Ditjen Bina Marga melaksanakan program Padat Karya Rutin Jalan Ruas Jalan Waisai-Bandara.  Kegiatan ini juga dihadiri  narasumber lain, diantaranya Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina, Direktur Industri Pariwisata dan Lembaga Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Raja Malem Ukur Tarigan, dan  Direktur Destinas Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) Agustin Peranginangin. Sedangkan dari BPIW yang hadir diantaranya adalah  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B Sukamto, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Doedoeng Zenal Arifin. (Hen/infobpiw)    

Kawasan Mandalika - Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan terutama mancanegara. Selain Lombok-Mandalika ada DPSP adalah Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.   Sehubungan dengan hal itu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW Bernadi Haryawan menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021, Kementerian PUPR memberikan dukungan infrastruktur untuk pengembangan kawasan yang berada di provinsi tersebut.  “Dukungan infrastruktur PUPR TA 2020 di Lombok dengan total anggaran mencapai Rp 403,99 miliar,“ ujar Bernadi disela-sela kunjungan lapangan  Press Tour di Lombok, Jumat, 5 November 2021.  Pada TA 2020 itu pembangunan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan  seperti Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kab. Lombok Tengah. Pada sektor jalan dan jembatan dibangun Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 1,2, dan 3.   Sedangkan pembangunan sektor permukiman seperti Pengembangan Kawasan Wisata di Tiga Gili, Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara.  Kemudian, sektor perumahan memiliki beberapa program seperti Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Pengembangan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata. Dukungan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2021 di Lombok menurutnya memiliki anggaran sebesar  Rp 912 miliar. Anggaran tersebut untuk membiayai program sektor SDA seperti Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah dan  Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika. Dukungan infrastruktur PUPR sektor jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp 561, 18 miliar untuk Pembangunan Jalan Bypass BIL – Mandalika. Sektor permukiman menelan dana sebesar Rp 151,6 miliar.  Beberapa proyek yang direalisasikan seperti Pengembangan Kawasan Wisata Tiga  Gili, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sigar Penjalin untuk Kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara, Peningkatan TPA Pengengat (Desa Pengengat, Kec Pujut, Kab. Lombok Tengah), dan  Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Tahap I (Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kap. 50 l/dtk dan Jaringan Perpipaan). Ia juga menjelaskan, ada beberapa arahan strategis dari skenario pengembangan kawasan tersebut yakni melindungi Global Geopark Rinjani, mendistribusikan kesejahteraan, membuka potensi pantai selatan, meningkatkan konektivitas ke kepulauan sekitarnya, melestarikan area pertanian dan meningkatkan rantai pasok pariwisata, melestarikan dan mempromosikan keragaman  budaya Lombok, serta meningkatkan pariwisata tematik.  Tinjauan Pembangunan Infrastruktur Pada Press Tour tersebut dilakukan peninjauan lapangan ke TPA Kebon Kongok Lombok Barat. Di TPA ini akan dibangun Refuse Derived Fuel (RDF) yang dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) Ditjen Cipta Karya.  Kepala BPPW NTB  Ditjen Cipta Karya  Ika Sri Rejeki menjelaskan, pengembangan RDF masih dalam proses pengerjaan dengan target selesai di 2022. Ika mengatakan, diperlukan perluasan dengan pembebasan lahan hingga 4,8 Ha dengan peruntukan 2 Ha sebagai landfill baru. "Kami harapkan di awal Januari - Februari 2022 sudah stabil untuk pekerjaan fisiknya.  Jadi tahun depan itu diharapkan sudah bisa berjalan," ucap Ika. Kunjungan dilanjutkan ke Bypass BIL-Mandalika yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram Ditjen Bina Marga. Saat peninjauan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan mengatakan pembangunan jalan Bypass BIL sepanjang 17,36 km akan memperlancar konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata di DPSP Mandalika, sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan Mandalika.  "Pembangunan jalan utama telah selesai, dengan progres keseluruhan pekerjaan mencapai 98,6 persen. Saat ini tengah dilakukan tahap finalisasi, sehingga jalan bypass ini sudah siap untuk diresmikan awal November 2021, menjelang penyelenggaraan World Superbike pada 19 November 2021 mendatang," terang Reiza.  Keberadaan jalan bypass menurutnya akan mengurangi waktu tempuh dari  bandara menuju kawasan Mandalika dari yang semula 45 menit menjadi 15 menit. Kunjungan juga dilakukan ke Sarana Hunian Pariwisata Gerupuk Lombok Tengah yang ditangani Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTB Direktorat Jenderal Perumahan.  Kasi Wilayah II BP2P NTB Dudi Mustofa menyatakan dari total 398 unit rumah, sebanyak 300 unit rumah berada di Kawasan Mandalika dan 98 unit di kawasan Gili Air. “Hunian tersebut pada awalnya adalah rumah tidak layak huni dan oleh Kementerian PUPR melalui BP2P NTB melakukan pembangunan dengan total anggaran Rp 62 miliar,” tuturnya.  Dudi menambahkan, satu rumah mendapat anggaran dengan pendanaan maksimal Rp 115 juta. Namun, tiap-tiap rumah mendapat angka yang berbeda sesuai tingkat kerusakan huniannya. “Jadi ada yang hanya butuh dibantu Rp 90 juta, beda-beda tapi maksimal Rp 115 juta, tapi ada warga mau tambah lagi anggarannya secara  swadaya sendiri, boleh saja," sambung Dudi. Tinjauan juga dilakukan ke proyek Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Ditjen SDA.  PPK Sungai dan Pantai Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Ditjen SDA  Kementerian PUPR Sonny Iswanto menyebutkan,  saluran drainase utama di area sirkuit Mandalika dibangun sepanjang 7.221 meter. Tujuannya untuk mencegah Mandalika International Street Circuit terendam banjir.  “Pembangunan drainase atau pengendali banjir di area sirkuit itu dibangun dengan dua tahun anggaran, yaitu 2020 dan 2021," kata Sonny.  Turut melakukan tinjauan lapangan tersebut adalah  Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Hari Suharto Diyaksa, dan tim dari Birkom Kementerian PUPR yang dipimpin Puji Yudantoro. (Hen/cid/infobpiw)                  

Guna menjaring masukan dalam pengembangan pariwisata di Palau Papua, BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Puswil) III menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pariwisata di Pulau Papua yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis, 30 April 2021. FGD ini juga digelar secara virtual (video conference) yang diikuti oleh perwakilan Pemerintah Daerah. Kepala Puswil III, BPIW, M. Rudy Siahaan mengatakan, kegiatan FGD ini menjadi wadah yang dapat menampung usulan-usulan daerah. Sehingga perwakilan dari daerah dapat memberikan saran dan masukan terkait program pembangunan pariwisata di Pulau Papua. Ia menerangkan, percepatan pengembangan di Pulau Papua merupakan implementasi dari visi-misi Presiden serta Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. "Yakni, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," terangnya. Termasuk, lanjutnya, implementasi dari Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat mendukung kesejahteraan di Tanah Papua, termasuk perkembangan sektor Pariwisata. Rudy mengatakan, dalam rangka pengembangan sektor pariwisata ada beberapa kawasan yang perlu mendapat dukungan infrastruktur PUPR, seperti  Kawasan Taman Nasional (TN) Teluk Cendrawasih, TN Lorentz dan TN Wazur. "Kemudian ada KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,-red), yakni KSPN Raja Ampat, KSPN Teluk Cendrawasih, KPNS Wazur, KSPN Agats-Asmat, KSPN Sentani dan KSPN Biak," terangnya. Ia menegaskan, ada juga dukungan untuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KPPN) yakni, KPPN Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, dan Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya. Rudy berharap, kegiatan ini dapat benar-benar mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Pulau Papua. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wlayah III.C, BPIW, Doedoeng Zenal Arifin mengatakan, pemerintah telah mencanangkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan struktur ekonomi yang kokoh.  Untuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas) di Pulau Papua ada beberapa yang akan dikembangkan, yakni Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Sorong-Raja Ampat dsk, DPN Manokwari-Fak-fak dsk, DPN Timika – Lorentz dsk, DPN Merauke–Wazur dsk, DPN Biak–Numfor dsk, serta DPN Sentani-Wamena dsk. Doedoeng juga mengatakan, pihaknya mengharapkan seluruh perwakilan daerah yang ikut FGD dapat mengusulkan beragam pengembangan. "Agar dalam penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah dan jangka Panjang terkait pariwisata di Pulau Papua dapat dilakukan makin terpadu," terangnya. Ia menambahkan, FGD ini bertujuan juga sebagai brainstorming terkait strategi pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Papua. "Termasuk salah satu upaya pemulihan ekonomi dan pengembangan wilayah di Papua," ujar Doedoeng. Ia berharap, seluruh pemda di Pulau Papua memberikan usulan atau proposal terkait rencana pengembangan kawasan pariwisata di daerahnya masing-masing. "Baik untuk kawasan pariwisata prioritas maupun kawasan pariwisata baru. Pada FGD ini usulan program infrastruktur PUPR belum dibahas rinci karena masih terkait pengembangan kawasan pariwisata secara makro," tegas Doedoeng. Kegiatan ini dihadiri para nara sumber, yakni Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Suparman, Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wawan Gunawan, Plt. Direktur Regional, Bappenas, Ika Retna Wulandary serta Akademisi/Pakar Pariwisata, Myra P. Gunawan. Suparman mengatakan, rekomendasi prioritas dari pemerintah adalah penguatan akses atau konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata. “Selain itu, perlu penyelenggaraan kegiatan wisata dengan pola ekowisata berbasis masyarakat, untuk membangkitkan pendanaan bagi usaha pelestarian sumber daya sebagai atraksi wisatanya dengan keterlibatan penuh masyarakat setempat,” terangnya. Wawan Gunawan, pengembangan destinasi wisata di Pulau Papua saat ini fokus pada daya tarik wisata  Destinasi Pariwisata Provinsi (DTW DPP), yakni Papua Barat adalah  Raja Ampat dan sekitarnya, untuk Papua adalah Biak– Teluk Cendrawasih dan sekitarnya. “Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Penyediaan infrastruktur jaringan air bersih, toilet bersih standar internasional, sistem pengelolaan sampah, gas, listrik, dan sarana komunikasi agar disediakan secara optimal di destinasi wisata,” jelasnya. Ika Retna Wulandary mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 sejak April 2020 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mengalami pengurangan signifikan. Penurunan disebabkan adanya travel ban ataupun travel restriction dari dan menuju Indonesia. “Untuk pemulihan sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Peningkatan wisnus diyakini akan lebih cepat pulih dibandingkan wisman. Hal itu ditandai dari aktivitas transportasi nasional, baik moda transportasi darat, laut, dan udara yang mulai bergerak ke atas dari titik terendahnya,” terangnya. Myra P. Gunawan mengatakan, Pariwisata Pulau Papua itu bukan untuk pariwisata massal, tapi lebih cocok  wisatawan allocentric serta volunteer tourists. “Tidak bisa diharapkan semua orang menjadi wisatawan ke Papua,” terangnya. Menurutnya, pariwisata di sana perlu diprioritas bagi masyarakat Papua serta intra-regional untuk melakukan leisure dan rekreasi. FGD ini juga diikuti perwakilan Unor di Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat, serta perwakilan Bappeda kabupaten/kota di Pulau Papua.(ris/infoBPIW)