Percepatan Infrastruktur dan Transportasi Pariwisata Bali Jadi Fokus Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Upaya percepatan dan sinergi pembangunan program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi pariwisata di Provinsi Bali menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, 8 April 2026. Rapat ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali.

 

Rapat ini membahas langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga bertujuan menyelaraskan program lintas sektor agar pembangunan Bali tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem wilayah. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan beserta jajaran, Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran, Gubernur Bali beserta jajaran, serta Anggota dan Pimpinan Komisi V DPR RI.

 

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki urgensi tinggi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 7,05 juta orang, dan wisatawan domestik 9,2 juta orang. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional bahkan mencapai 55%, dan sektor pariwisata ini berkontribusi 66% terhadap pertumbuhan perekonomian Bali.

 

Namun demikian, Gubernur juga menyoroti berbagai masalah dan tantangan serius, seperti alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, keterbatasan air bersih, hingga kemacetan dan keterbatasan infrastruktur. “Ada beberapa permasahan yang tidak bisa kami atasi terutama yang berkaitan dengan infrastruktur yang memerlukan dana cukup besar.” ujarnya. Selain itu beliau menambahkan bahwa masalah kemacetan juga semakin tinggi di wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan sebagai lokasi objek wisata utama. Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur laut seperti pebangunan pelabuhan angkutan logistik sangat diperlukan mengingat adanya lonjakan wisatawan yang menggunakan jalur laut sebagai dampak jalan tol Trans Jawa yang sudah mendekat ke Banyuwangi sebagai penghubung jalur laut Pualu Jawa dan Bali.

 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dalam paparannya menegaskan bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol mobilitas yang harus tetap tangguh terhadap tekanan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infratsruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dalam sistem yang mencakup konektivitas wilayah, sanitasi lingkungan, serta dukungan terhadap produktivitas pangan.

 

Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah merencanakan 206 paket pembangunan di Bali dengan nilai total sekitar Rp1,2 triliun. Program tersebut mencakup penanganan abrasi pantai, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita, serta penguatan irigasi guna mendukung swasembada pangan. “Penangan sampah di Bali sekarang didorong dari dua arah sekaligus, sistem hulunya diperkuat, sistem hilirnya dimodernisasi dan ini penting karena Bali tidak cukup hanya dibersihkan, Bali harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang benar-benar bekerja,” tegas Wakil Menteri ketika membahas masalah persampahan.

 

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memaparkan rencana pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Bali, salah satunya melalui moda water taxi yang tengah disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Proyek ini direncanakan memasuki tahap konstruksi pada Agustus 2026 hingga Juli 2027, sebagai alternatif transportasi yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, moda ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan yang saat ini mencapai 1,5 jam melalui jalur darat. Selain itu, pengembangan fasilitas Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan distribusi logistik.

 

Rapat menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Bali. Pemerintah Provinsi Bali diminta menyelesaikan kepastian lahan dan administrasi terkait objek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan juga diminta mengakomodir berbagai usulan daerah, termasuk kepastian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, penanganan banjir dan abrasi pantai, penyediaan air bersih, pembangunan pelabuhan angkutan logistik, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penguatan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan. Selain itu, kedua kementerian diminta berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dukungan perencanaan dan pembiayaan.

 

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang hadir menyusul karena baru usai menghadiri rapat di Istana, menutup rapat dan menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan. (MBA/Tiara)