Berita

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang merupakan bagian dari Proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur bidang pekerjaan umum TA 2027 memasuki hari kedua tanggal 14 April 2026. Pada hari kedua ini, BPIW, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, dan jajaran Pemerintah Daerah kembali melanjutkan pembahasan program pada 10 provinsi yang terbagi dalam 5 desk.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, yang hadir dalam desk hari ini memberikan arahan untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan infrastruktur melalui forum konreg ini. Ia menyampaikan bahwa Konreg dimaksudkan untuk mengintegrasikan program infrastruktur dasar Kementerian PU yang nantinya akan saling menunjang, baik antar infrastruktur PU maupun infrastruktur lain di luar kewenangan Kementerian PU, misalnya infrastruktur pelabuhan yang perlu didukung oleh akses jalan.   “Forum ini bukan hanya mengusulkan paket per paket, tapi kita berupaya mengintegrasikan program agar saling menunjang. Tujuan kita membangun suatu wilayah adalah agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan terintegrasi dan terpadu, maka sektor riil di sekitarnya dapat tumbuh dan menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan kemudian meningkatkan PDRB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi” jelasnya.   Desk 1 yang dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau. Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain lanjutan pembangunan beberapa ruas jalan bebas hambatan lintas Sumatera, infrastruktur persampahan, penataan kawasan pariwisata, infrastruktur air minum, dan irigasi.   Desk 2 yang dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA membahas indikasi kebutuhan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pembahasan antara lain meliputi rencana pembangunan beberapa ruas jalan, infrastruktur air baku, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan kawasan perkotaan, pembangunan kampus dan program National Urban Flood Resilience Project (NUFRep). Catatan untuk beberapa program adalah perlunya memperhatikan kesiapan Readiness Criteria (RC) termasuk kesiapan lahan yang perlu komitmen dukungan dari Pemerintah Daerah.   Desk 3 membahas pemrograman di Provinsi Banten yang dipimpin oleh Bernardi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIA, dan Provinsi Jawa timur yang dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIB. Pembahasan di antaranya terkait preservasi beberapa ruas jalan, penyiapan desain pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan SPAM Regional. Beberapa program dapat diakomodir jika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, namun terdapat pula program yang ditangguhkan karena belum lengkapnya Readiness Criteria sebagai syarat utama dalam pembangunan infrastruktur.   Desk 4 dipimpin oleh Andie Pramudita Saidhidayat, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC membahas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beberapa infrastruktur dasar yang dibahas dalam desk seperti pengaman pantai, infrastruktur air baku, pembangunan jalan, dan Sekolah Rakyat juga turut menjadi topik utama dalam pembahasan.  (MBA/Tiara)

Rangkaian kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) saat ini telah memasuki tahap pembahasan indikasi program infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi beberapa desk per provinsi. Rangkaian desk ini digelar pada 13-16 April 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara hybrid. Setiap desk konreg dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko IPK, serta Direktorat Teknis dari seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU. Sementara itu, perwakilan dari Pemda provinsi terdiri dari Bappeda dan dinas teknis yang membidangi urusan terkait infrastruktur ke-PU-an yang hadir secara langsung maupun melalui daring.   Pada hari pertama, Senin 13 April 2026, pembahasan dibagi menjadi 5 untuk membahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada desk sesi pagi dilakukan pembahasan terhadap lima provinsi yang berbeda pada masing-masing desk, yakni Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara pada sesi siang dibahas program pembangunan infrastruktur PU TA 2027 pada Provinsi Kepulauan Riau, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.   Desk 1 membahas Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta dipimpin oleh Bernardi Heryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A. Desk 3 membahas Provinsi Jawa Tengah dan DIY dipimpin oleh Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B.   Desk 4 membahas Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dipimpin oleh Andie Pramudita Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B membahas Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.     Beberapa program yang dibahas pada desk antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional dan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelola persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa fasilitas kesehatan, perekonomian, peribadatan dan fasilitas umum. Adapun beberapa kesimpulan kesepakatan dalam desk berdasarkan hasil pembahasan pada masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi untuk dilaksanakan TA 2027, ditangguhkan dan akan dibahas kembali untuk TA 2028, ditangguhkan karena telah selesai dilaksanakan TA 2026, serta ditangguhkan karena akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan selain APBN dan akan dibahas pada forum pemrograman lainnya yang disertai dengan beberapa catatan lain hasil kesepakatan dalam desk. (MBA/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah kembali menyelenggarakan Kick Off Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) tahun 2025 untuk pemrograman infrastruktur tahun 2027 di Jakarta, 4 Desember 2025. Rakorbangwil adalah forum koordinasi program dan anggaran pengembangan infrastruktur PU dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Di dalam forum ini dibahas program tahunan yang berasal dari Memorandum Program dan Anggaran serta program tahunan yang berasal dari K/L terkait. Tujuan forum ini adalah untuk menyepakati program keterpaduan pengembangan infrastruktur PU tahun 2027.   Forum yang tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan untuk Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti. Wamen Diana menegaskan, Rakorbangwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan. “Pembangunan infrastruktur PU harus memperkuat swasembada pangan, energi, dan air. Membuka lapangan kerja, memperkuat daerah serta mendorong ekonomi yang merata,” kata Wamen Diana.   Wamen Diana menyampaikan rekapitulasi capaian pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 dan target pembangunan tahun 2027. Beliau juga menyampaikan ada tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2027, yaitu: Pertama memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah. Kedua, melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas K/L dan pemerintah daerah.   Hadir pula dalam forum tersebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimudin. Beliau menyampaikan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, di antaranya bahwa pembangunan harus dipastikan terpadu dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita, RPJMN, RPJP, serta Instruksi Presiden.   Untuk Sektor Pekerjaan Umum, Beliau menyampaikan bahwa perlu perhatian pada infrastruktur terkait air, konektivitas/jalan, pengembangan SDM, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi bersih. “Infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Kebutuhan investasi infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan mencapai 10 ribu triliun Rupiah. Ini tentu tidak cukup hanya dengan APBN, dan memerlukan cara-cara strategis dan kreatif dalam pembiayaan”, jelasnya.   Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorbangwil dilaksanakan sebagai forum pemrograman tahunan yang menjadi tahapan awal perencanaan pemrograman infrastruktur PU sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PU nomor 6 tahun 2022. Rakorbangwil juga menjadi bagian dari proses perencanaan & penganggaran pembangunan nasional sesuai PP 17 tahun 2017. “Perencaanaan 2027 dilaksanakan setahun lebih awal agar kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penajaman kesiapan lokus prioritas beserta kebuthan programnya” ujarnya.   Dalam kesempatan berdialog dengan media, Wakil Menteri PU menyatakan bahwa untuk lokus prioritas pembangunan tahun 2027 tentunya semua provinsi mendapat perhatian yang sama. “Semua mendapatkan fokus, namun kita akan melihat masukan dari K/L dan daerah pada rakorbangwil ini untuk menjadi dasar penentuan provinsi mana yang lebih membutuhkan. Tentunya adanya wilayah yang terdampak bencana seperti sekarang ini, akan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan lokus prioritas”, ujarnya.     Kick off Rakorbangwil ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ibu Wida Nurfaida; jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian PU beserta tim; Kepala Balai Kementerian PU seluruh Indonesia, Perwakilan K/L terkait pembangunan infrastruktur PU; serta Bappeda, Bapperinda, dan Bappelitbangda dari semua provinsi yang hadir secara online. Forum ini akan dilanjutkan dengan diskusi dalam format desk  per provinsi yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 17 Desember 2025 mendatang. (MBA/Tiara)

BPIW saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri PUPR (Rapermen) tentang  Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyusunan Rapermen telah memasuki tahap persiapan harmonisasi dan pembahasannya dilakukan di Bintaro Tangerang Selatan pada Rabu, 21 April 2021. Saat memimpin acara tersebut Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto berharap akan terwujudnya pemahaman atau adanya kesamaan persepsi terhadap isi dari Rapermen. “Saya juga berharap pada saat harmonisasi tidak terlalu banyak hal-hal yang dipertentangkan atau dipertanyakan,” ujar Iwan. Bila persiapan harmonisasi selesai dilakukan, maka Rapermen tersebut akan memasuki tahapan harmonisasi. “Mudah-mudahan kita bisa segera menyepakati Rapermen ini, sehingga tinggal menunggu jadwal untuk harmonisasi  dengan Kementerian Hukum dan HAM, meskipun sepertinya saat ini jadwal Kementerian Hukum dan HAM untuk  harmonisasi ini padat,” ungkapnya. Kegiatan ini dihadiri beberapa pihak seperti Mardi Parnowiyoto, Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Kementerian PUPR. Dari Biro Hukum juga dihadiri Firman Herzal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga Ande Akhmad Sanusi. Perwakilan Ditjen Bina Marga lainnya, Fadil. A.N., dan perwakilan dari Biro Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Djuang F.S.  Kelompok Perancang Pengharmonisasian 17 Kementerian Hukum dan HAM turut hadir yakni Nur Rokhma M, Luluatul F, dan Imam S. Selain hadir langsung, kegiatan ini juga diikuti beberapa peserta yang mengikuti video conference seperti perwakilan dari Ditjen Bina Marga, Fathurrahman, perwakilan Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Isnaini, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Cipta Karya. Sedangkan dari BPIW dihadiri beberapa pejabat, salah satunya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Kuswardono. Beberapa  hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai definisi dari pengembangan wilayah, wilayah, perencanaan, dan rencana. Beberapa definisi dipertimbangkan untuk dipertahankan dan dihilangkan. Tim dari Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan untuk dihapuskannya pasal 2 dan 3 tentang Maksud dan Tujuan. Selain itu pasal 4 tentang Lingkup juga direkomendasikan untuk dihapuskan. Alasannya Peraturan Menteri tidak membutuhkan Maksud, Tujuan, dan Lingkup, karena ketiga hal itu dimasukkan dalam konsideran “Menimbang”.  Kegiatan ini digelar Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BPIW Kementerian PUPR. (Hen/infobpiw)  

Negara Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 atau Corona. Seluruh aspek kehidupan terdampak pandemi ini termasuk kegiatan infrastruktur sektor PUPR. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan aspek kebencaanaan non alam seperti Covid-19 ini dimasukan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan perencanaan dan pemrograman sektor PUPR. Menurut Hadi perkembangan pandemi setiap harinya terus dipantau. Perencanaan dan pemrograman disesuaikan dengan kondisi pandemi terakhir. Artinya bila angka positif Covid-19 masih tinggi, maka infrastruktur yang dibangun disesuaikan, bila infrastruktur yang dibangun merupakan single project atau proyek pembangunan infrastruktur yang dapat diselesaikan satu tahun, maka diubah menjadi multi year project atau proyek yang diperpanjang masa pelaksanaannya.  Selain itu program padat karya semakin panjang dilakukan, bila angka positif Covid-19 masih tinggi. Hal itu menurut Hadi dilakukan Kementerian PUPR untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akibat dari wabah tersebut.  “Selama terjadinya pandemi Covid-19, dukungan infrastruktur terutama ditujukan untuk penanganan kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit. Dukungan program juga ditujukan untuk penanganan perekonomian masyarakat, seperti program padat karya,” ujar Hadi saat menjadi pembicara pada Seminar Online dengan tema "Konsep Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Menghadapi Aspek Kebencaanaan Non Alam (Pandemi)", Selasa, 19 Mei 2020. Bila ternyata kasus Covid-19 masih ada dan diharuskan bekerja di rumah, maka menurut Hadi infrastruktur yang dibangun menyesuaikan kondisi tersebut, misalkan standar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR perlu diperluas lagi. “begitu pula fasilitasnya ditambah dengan jaringan internet supaya mereka nyaman bekerja di rumah, “jelas Hadi. Dengan demikian menurut Hadi infrastruktur disesuaikan dengan kondisi yang ada termasuk bila aktifitas tetap jalan dengan standar kesehatan yang ada ditengah-tengah pandemi Covid-19 atau yang disebut “new normal life”.  Pada saat itu Hadi juga menjelaskan mengenai Prinsip dan Kebijakan Transformasi Kota Masa Depan. Menurut ia transformasi kota masa depan meliputi Penguatan Kerangka Perencanaan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan seperti integrasi aspek keberlanjutan dan target peningkatan kualitas hidup, peningkatan Kapasitas Pemda melalui pemanfaatan teknologi . Selain itu urban regeneration dan strategi kolaborasi perkotaan-perdesaan untuk keberlanjutan dan menarik investasi. Transformasi Kota Masa Depan menurut Hadi memperhatikan Ketahanan Kota untuk Mengantisipasi Risiko di Masa Depan seperti penggunaan infrastruktur tangguh bencana, sektor informal sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ketahanan kota, kerja sama untuk strategi ketahanan kotajangka panjang, dan pemanfaatan big data oleh pemerintah daerah. Selain itu kota masa depan menurut Hadi mengakomodir Smart City dan Inklusif melalui pemanfaatan teknologi dalam bentuk meningkatkan tata kelola kota cerdas, mendorong perusahaan IT dalam menciptakan smart cityberketahanan , perlindungan cybersecurity, rencana investasi untuk smart mobility, dan  mekanisme pendanaan smart city. Transformasi Kota Masa Depan juga terkait Pembiayaan Perkotaan Melibatkan Peran Berbagai pihak seperti KPBU dan penyertaan masyarakat untuk solusi pembiayaan perumahan, mekanisme pendanaan terkait lahan untuk pembangunan infrastruktur,dan memperkenalkan congestion-charging dan environtmental user fee untuk meningkatkan kualitas udara. Selain Hadi, narasumber lainnya adalah Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga yang membahas mengenai Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Dalam Rangka Menghadapi Bencana Pandemi Covid-19. Danis menyatakan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) melalui program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap dilaksanakan dengan penyesuaian metode kerja dengan protokol Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Sedangkan Rudy Setiawan yang merupakan narasumber dari  Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya memapakan mengenai “Mewujudkan Smart City Sebagai Konsep Penataan Kawasan yang Tangguh Bencana Non Alam Pandemi”. Menurutnya Smart City adalah kota yang memberi inspirasi, berbagi budaya, pengetahuan, dan kehidupan, kota yang memotivasi penghuninya untuk menciptakan dan berkembang dalam kehidupan mereka sendiri. Salah satu bagian dari Smart City adalah Smart People, di mana dalam kondisi pandemi sekarang ini adalah ketika aktifitas masyarakat yag melakukan  berbagai cara untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek yang ditargetkan ke beberapa kalangan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung krisis kesehatan tersebut. Kegiatan seminar yang diadakan Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Surabaya ini diikuti lebih dari 100 peserta termasuk dari pejabat dan staf BPIW. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR. Guna menyempurnakan isi Rapermen tersebut, BPIW melakukan pertemuan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk menampung berbagai masukan. Rapat digelar di ruang rapat Sekretariat Jenderal, Senin (28/10).  Saat mengawali rapat tersebut, Sekretaris BPIW   Firman Hatorangan Napitupulu mengatakan disusunnya Rapermen ini, karena adanya perintah dari Menteri PUPR terkait adanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bahwa Kementerian PUPR perlu mengitegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali. Dengan langkah ini maka diharapkan proses perencanaan dan pemrograman dapat berjalan pada kondisi yang benar. “Deskripsi tentang apa yang harus kita lakukan adalah terbitnya pedoman perencanaan dan pemprograman infrastruktur di lingkungan PUPR yang didalamnya mencakup pula pengaturan akan pembagian peran dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan PUPR,” tutur Firman. Saat itu Firman menegaskan bahwa Rapermen ini tidak mengatur internal unor, tapi hanya membahas hubungan tugas antar unor. Tujuannya tak lain agar proses perencanaan dan pemprograman yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ditargetkan pembahasan Rapermen di lingkungan PUPR dapat tuntas pada Desember mendatang. “Setelah itu kita serahkan ke Biro Hukum dan diharapkan pada Maret 2020 Permennya sudah ditandatangani Pak Menteri dan mulai diberlakukan,” ucap Firman.  Seiring dengan pembahasan Rapermen ini, BPIW juga melakukan peningkatan efektifitas  tata kelola organisasi. Masing-masing unor yang hadir pada pertemuan tersebut memberi beberapa masukan. Salah satunya Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Dwityo Akoro Soeranto. Ia mengusulkan agar dibentuk tim kecil yang membahas secara detail isi Rapermen tersebut. Tim kecil ini berasal dari masing-masing unor seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penyediaan Perumahan, dan Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Unor-unor tersebut juga hadir dalam rapat pembahasan Rapermen ini. Usulan itu disambut positif tim penyusun dari BPIW dan seluruh peserta rapat. Akhirnya diputuskan, tim kecil tersebut merupakan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.  Ia juga memberi masukan terkait skema pembiayaan. Menurutnya perlu dipertimbangkan ditambah poin hasil kajian dan studi kelayakan dalam pembiayaan. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arif Dienaputra menyatakan BPIW yang menyusun perencanaan, tapi unor-unor akan terus meminta data pendukung untuk keberlangsungan program. “Proses perencanaan dimulai dari Bappenas, kemudian dari Bappenas, perencanaan terkait infrastruktur PUPR masuk ke BPIW. Menurut saya, BPIW menjadi penyaring perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dan yang mengkomunikasikan hal itu dengan seluruh unor di Kementerian PUPR. BPIW juga yang menjembatani komunikasi kita di unor-unor ini dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait dengan infrastruktur,” ucapnya. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga siang  ini dimoderatori Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian PUPR Trisasongko Widianto. (Hen/infobpiw)