Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI. Raker yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dan Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PU tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 4 September 2025. Raker kali ini diselenggarakan dalam rangka membahas evaluasi APBN TA. 2025 sampai dengan bulan September 2025, RKA-K/L 2026 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN 2026 dan Penetapan RKA-K/L Tahun 2026. Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Pada pembukaan rapat, Lasarus menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di penghujung tahun, agar program-program prioritas pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo memaparkan capaian serapan anggaran serta program prioritas yang akan dijalankan pada sisa tahun 2025. Kementerian PU mencatat tambahan alokasi sebesar Rp2,6 triliun dari APBN Perubahan, sehingga total anggaran 2025 mencapai Rp86,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, antara lain renovasi sekolah dan madrasah, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan daerah, serta pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan. Selain percepatan pembangunan infrastruktur fisik, Kementerian PU juga menekankan pentingnya program padat karya tunai agar manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli. “Progres realisasi anggaran hingga awal September 2025 telah mencapai 40 persen, kami optimis hingga akhir tahun capaian serapan bisa menembus 94,86 persen,” ujar Dody. Selanjutnya, untuk Pagu Anggaran Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 telah disetujui oleh Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Dody mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp47,64 triliun tersebut antara lain diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU," ujar Dody.   Total Pagu Anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp24, 10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp403,93 miliar. Ketua Komisi V, Lasarus menegaskan bahwa DPR berkomitmen mendukung pemerintah terutama terkait dengan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti padat karya, perumahan rakyat, hingga perbaikan infrastruktur pascabencana. “APBN harus menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap perubahan anggaran yang diajukan pemerintah akan segera kami sahkan agar tidak menghambat pelaksanaan di lapangan,” tegas Lasarus. Rapat ditutup oleh Lasarus dengan kesepakatan bahwa pendalaman teknis bersama Unit Organisasi Kementerian PU akan dilakukan dalam agenda pertemuan berikutnya. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat perencanaan anggaran 2026, sementara DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan.(Zim/Tiara)    

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Komisi V DPR RI yang dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian PU. Rapat  digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.  Rapat diselenggarakan dalam rangka membahas kebijakan efisiensi anggaran mitra kerja Komisi V DPR RI dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Membuka rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI menyampaikan arahannya kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir bahwa rapat membahas pengesahan program kegiatan dari masing-masing K/L setelah pagu indikatif yang sudah disahkan. Ditambahkan oleh Lasarus  rapat kali ini juga  membahas Pra-Anggaran Tahun 2025 yang sudah dibahas pada periode tahun lalu. “Sekarang dilakukan penyesuaian efisiensi berdasarkan Asta Cita Presiden. Sehingga pagu indikatifnya fokus kepada program yang akan menjadi prioritas dari K/L masing-masing,” ujar Lasarus. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan target pembangunan infrastruktur bidang PU Tahun 2025 yang diefisiensi pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga (BM), Ditjen Cipta Karya (CK), dan Ditjen Prasarana Strategis (PS).  Menteri Dody  menyampaikan target pembangunan infrastruktur Kementerian PU TA. 2025 sesuai anggaran yang telah mendapatkan efisiensi tersebut dengan rincian Ditjen SDA sebesar Rp 10, 70 T untuk pembangunan 1 unit Bendungan, 450 Ha Daerah Irigasi, 16.000 Ha Rehabilitas Jaringan Irigasi, 11 km pengendali banjir,NULL,5 km pengaman pantai, serta 0,25 m3/detik penyediaan air baku. Ditjen BM yang bernilai Rp 12,48 T untuk pembangunan 63 km jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan, 1.096 m pembangunan dan duplikasi jembatan, 242 m pembangunan flyover/underpass, dan 13 km pembangunan jalan tol. Ditjen CK yang bernilai Rp 3,78 T akan dilakukan pembangunan dan peningkatan SPAM 750 lt/detik , perluasan SPAM 1.702 SR, pengelolaan air limbah pada 2000 KK, pengelolaan persampahan 700 KK, 11,5 Ha, pengembangan kawasan dan 2 unit bangunan gedung. Selanjutnya Ditjen PS yang bernilai Rp 1,16 T berupa pembangunan 86 unit PHTC Madrasah, 11 unit Rehab dan Renov Perguruan Tinggi/Keagamaan, 4 unit Rehab dan Renovasi Pasar, 2 unit Prasarana Olahraga, dan 4 unit prasarana lain seperti sekolah, pasar, serta puskesmas di IKN. “Semoga Bapak berkenan menyetujui program kerja Tahun Anggaran 2025 ini. Terkait kontrak multi years yang sedang on going nantinya akan direlaksasi/diperpanjang dan dipastikan akan tetap dilanjutkan,” ujar Menteri Dody. Rapat berlanjut dengan penyampaikan rencana realisasi program setelah efisiensi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Kementerian Transmigrasi RI, Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Rapat bersama Komisi V DPR RI menghasilkan kesimpulan terkait kebijakan anggaran TA 2025. Komisi V DPR meminta K/L termasuk Kementerian PU di dalamnya  untuk memprioritaskan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah tersambung, serta menjamin kegiatan yang telah selesai proses lelang/ tender utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Transmigrasi RI, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Wakil Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.  (Fir/Tiara)      

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI. Raker yang turut dihadiri Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan pejabat tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Raker kali ini diselenggarakan dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2024 serta membahas program kerja TA. 2025. Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Ketua Komisi V DPR RI tersebut menyampaikan arahannya kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir untuk melakukan reviu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing terkait pelaksanaan APBN TA. 2024. Lasarus juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait anggaran Tahun 2025. “Kami minta Kementerian dan Lembaga untuk menyampaikan efisiensi rencana anggaran masing-masing. Kami juga meminta agar kegiatan yang sudah selesai tender  mendapatkan prioritas terutama kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk beberapa program di Kementerian PU terkait multi-years kontrak untuk segera mendapatkan perhatian,” ujarnya. Selain itu, Lasarus juga meminta K/L untuk mengalokasikan program padat karya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi perlu mendapat perhatian dan prioritas. Kemudian K/L diharapkan dapat menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah bagi masyarakat. Selanjutnya, K/L diminta untuk melaksanakan anggaran tepat waktu, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Terakhir, K/L diharapkan untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel untuk mengurangi potensi kemungkinan terjadinya pemborosan anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Dody Hanggodo menyampaikan anggaran belanja Kementerian PU dalam pelaksanaan APBN TA. 2025 yang telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 81,38 T dari jumlah sebelumnya yang mencapai 110,95 T. “Alokasi anggaran belanja Kementerian PU TA.2025 setelah mengalami efisiensi yakni sebesar Rp 29,5 T yang terdiri dari non rupiah murni Rp 16,31 T dan rupiah murni Rp 13,26 T dengan rincian belanja pegawai, pembiayaan KPBU-AP, tanggap darurat bencana dan pengendalian lumpur sidoarjo, tunggakan/eskalasi, pengadaan tanah, MYC lanjutan Dirjen Prasarana Strategis, sebagian OP infrastruktur SDA, dan kegiatan strategis/ direktif lainnya,” jelas Dody. Dody turut menyampaikan target pembangunan infrastruktur Kementerian PU TA. 2025 setelah efisiensi tersebut dengan rincian Dirjen Sumber Daya Air  sebesar Rp 10, 70 T pada pembangunan 1 unit Bendungan, 450 Ha Daerah Irigasi, 16.000 Ha Rehabilitas Jaringan Irigasi, 11 km pengendali banjir,NULL,5 km pengaman pantai, serta 0,25 m3/detik penyediaan air baku. Dirjen Bina Marga yang bernilai Rp 12,48 T pada pembangunan 63 km jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan, 1.096 m pembangunan dan duplikasi jembatan, 242 m pembangunan flyover/underpass, dan 13 km pembangunan jalan tol. Pada Dirjen Cipta Karya yang bernilai Rp 3,78 T akan dilakukan pembangunan dan peningkatan SPAM 750 lt/detik , perluasan SPAM 1.702 SR, pengelolaan air limbah pada 2000 KK, pengelolaan persampahan PADA 700 KK, 11,5 Hapengembangan kawasan dan 2 unit bangunan gedung. Selanjutnya pada Prasarana Strategis yang bernilai Rp 1,16 T berupa pembangunan 86 unit PHTC Madrasah, 11 unit Rehab dan Renov Perguruan Tinggi/Keagamaan, 4 unit Rehab dan Renovasi Pasar, 2 unit Prasarana Olahraga, dan 4 unit prasarana lain seperti sekolah, pasar, serta puskesmas di IKN. Turut hadir dalam Raker, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Transmigrasi RI, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebagai informasi, APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula bernilai Rp 5,27 T menjadi Rp 1,61 T setelah efisiensi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal semula Rp 2,19 T  menjadi Rp 1,15 T. Kemudian, Kementerian Transmigrasi yang semula Rp 122,41 M menjadi Rp 75,02 M. Badan Meteorologi dan Geofisika semula Rp 2,82 T menjadi Rp 1,40 T, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas yang semula Rp 1,49 T menjadi Rp 1,01 T. (Fir/Tiara)    

Komisi V DPR RI menggelar rapat bersama mitra kerja kementerian dan lembaga. Rapat itu merupakan rapat perdana Komisi V DPR RI pada periode 2024-2029. Rapat dengan menteri dan wakil menteri ini digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Pada rapat ini Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan turut hadir mendampingi Menteri PU.   Lasarus kemudian meminta para menteri menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing. Terlebih, menurut dia, banyak kementerian-kementerian yang dipecah. "Supaya kami Komisi V mengetahui batasan dan di mana saja wewenang dan tanggung jawab dari kementerian ini," ujarnya. Hadir dalam rapat ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Hadir pula Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPP (Basarnas) Marsekal Madya TNI Kusworo. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan, berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, dinyatakan tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. "Dengan demikian, Kementerian PU menjalankan fungsi seperti pada Perpres tersebut dengan pengecualian fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman dan bidang perumahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan Perpres No. 139 Tahun 2024 Pasal 14," jelas Menteri Dody. Ia menjelaskan, dalam melaksanakan tugas Kementerian PU menyelenggarakan fungsi utama antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi. "Rancangan struktur organisasi Kementerian PU tahun 2025-2029 nantinya akan ditinjau dan disinkronkan kembali dengan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya oleh KemenpanRB," tambah Menteri Dody. Selain itu, hadir juga wakil menteri di rapat, antara lain Wamen PU, Diana Kusumastuti, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Riza Patria serta Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah serta para pejabat eselon I dan II di kementerian mitra Komisi V DPR RI.(ris/MBA)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR hingga Agustus 2022 telah mencapai realisasi keuangan 44,55% dan realisasi fisik 44,57% pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan BPIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.  Pada RDP tersebut, Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra menyatakan, saat ini BPIW tengah melakukan upaya percepatan realisasi anggaran TA 2022.  "Pertama, melakukan penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan revisi/perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)," papar Arief. Kemudian, lanjut Arief, kedua melakukan percepatan pelaksanaan survey, FGD, dan rapat koordinasi baik di level pusat dan daerah dalam rangka penyiapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Ketiga, lanjutnya, jajaran BPIW akan melihat potensi anggaran yang tidak dapat diserap untuk dialihkan ke kegiatan lain yang lebih produktif. "Keempat, upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, yaitu kegiatan Integrated Tourism Development Project (ITDP)," terangnya. Terakhir, ungkapnya, melakukan percepatan pembahasan restrukturisasi kegiatan National Urban Development Project (NUDP) bersama Bappenas dan Bank Dunia. Selain itu, Arief juga memaparkan realisasi kegiatan strategis BPIW pada TA 2022 antara lain, Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Rakorbangwil merupakan forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah provinsi. Kemudian, lanjut Arief, ada juga penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). RPIW yang disusun BPIW sebagai salah satu upaya menciptakan standar substansi dan kualitas agar setiap produk rencana BPIW mempunyai muatan yang standar dan berkualitas. RPIW Provinsi ditargetkan selesai pada TA 2022. "Kemudian, ada juga kegiatan integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kementerian PUPR," terangnya. Lebih lanjut Arief memaparkan, pada tahun 2023 BPIW akan mendapat pagu anggaran Rp140,76 M. Hal itu akan dialokasikan untuk dukungan manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp74,80 M serta Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp65,96 M. Sementara itu, Roberth Rouw sebelum menutup RDP Komisi V DPR RI menyatakan, Komisi V memahami penjelasan capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik BPIW TA 2022. Ia menyatakan, Komisi V DPR RI meminta BPIW untuk melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan saran dan usulan Komisi V DPR RI.(ris/infoBPIW)

Pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 163,38 Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, yakni Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamliha di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin 27 Juni 2022. Di depan lembaga wakil rakyat itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Areif Dienaputra memaparkan, pagu anggaran BPIW TA 2023 akan dialokasikan untuk mendukung tujuan tugas dan fungsi BPIW menyelenggarakan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR. "Yakni dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah Rp 71,45 Miliar, serta pengembangan infrastruktur wilayah Rp 91,93 Miliar," ungkap Arief. Ia menjelaskan, anggaran target prioritas BPIW 2023, penyusunan rencana pengembangan wilayah, sinkronisasi program, pemantauan dan evaluasi, telaah strategis kewilayahan, belanja pegawai, belanja barang operasional, layanan manajemen, dan kepatuhan intern. Alokasi tersebut untuk penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas di Wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Selain itu, melakukan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur PUPR berbasis wilayah mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas nasional hasil rekomendasi RPIW. "Ada juga sinkronisasi program tahunan yang dilakukan pada 8 wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai bahan Rakorbangwil dan Konsultasi Regional," paparnya. Ia menambahkan, melakukan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh wilayah merupakan bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR dan Konsultasi Regional Kementerian PUPR. Termasuk, menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam bentuk daftar kegiatan prioritas di masing-masing wilayah yang telah melalui proses sinkronisasi dengan stakeholders terkait guna dijadikan bahan masukan dalam tahapan pemrograman. Kemudian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR juga dilakukan pada 8 wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua," terangnya. Termasuk, lanjutnya, menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR prioritas tahunan secara berkala. "Menyusun rekomendasi hasil evaluasi tahunan dan 5 tahunan sebagai masukan terhadap pelaksanaan rencana aksi pembangunan dalam RPIW," paparnya. Selain itu, ungkap Arief, alokasi untuk telaah strategis kewilayahan melalui kebutuhan expert advisory melalui konsultan bantuan teknis dalam menyusun telaah strategis kewilayahan dan pengambilan keputusan. "Dan melakukan telaahan strategis dengan bantuan panel ahli/expert advisory untuk membahas isu-isu terkait pengembangan infrastruktur PUPR di masing-masing wilayah sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis," paparnya. Ia menambahkan, termasuk menyusun rekomendasi hasil quick assessment sebagai respon terhadap dinamika kebijakan nasional dan perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung skenario pengembangan wilayah. "Serta untuk kajian keekonomian terkait dampak pembangunan infrastruktur PUPR terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, serta kajian dampak pembangunan IKN (Ibu Kota Negara,-red) terhadap pertumbuhan kebutuhan dukungan dari wilayah sekitar," paparnya. Ia juga menyampaikan target prioritas BPIW Tahun Anggaran 2023, yakni belanja pegawai Rp 29,50 Miliar, gaji dan tunjangan, belanja barang operasional, pemenuhan kebutuhan belanja operasional pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW layanan  manajemen Rp 18,10 Miliar, pelaksanaan dukungan manajemen terkait kesekretariatan dan tata usaha di lingkungan BPIW Kepatuhan Intern Rp1,35 Miliar. Sementara itu, Arief juga menyampaikan, pagu anggaran BPIW 2022 Rp 220,12 M. Anggaran tersebut dialokasikan pada dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah Rp 68,96 Miliar serta pengembangan infrastruktur wilayah Rp 151,16 Miliar. "Adapun program kerja BPIW TA 2022 penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah Rp 111,81 Miliar," terangnya. "Selain itu ada juga sinkronisasi program, Telaah Strategis Kewilayahan,  kebijakan dan strategi, kepatuhan internal,” terang Arief.  Kemudian, dukungan manajemen Rp 69,36 Miliar mencakup kebutuhan rutin seperti gaji, tukin dan operasional. Lebih lanjut Arief menyampaikan,  untuk upaya percepatan realisasi anggaran TA 2022, antara lain Penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK),  percepatan pelaksanaan survey, Focus Group Discussion (FGD), dan rapat koordinasi baik di level pusat dan daerah dalam rangka penyiapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). “Melihat potensi anggaran yang tidak dapat diserap untuk dialihkan ke kegiatan lain yang lebih produktif,” terangnya. Untuk upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, yaitu kegiatan Integrated Tourism Development Project (ITDP) serta percepatan pembahasan restrukturisasi kegiatan National Urban Development Project (NUDP) bersama Bappenas dan Bank Dunia. Sementara itu, sebelum menutup RDP, Syaifullah Tamliha meminta unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, yakni Setjen, Itjen, BPSDM dan BPIW untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan 2022. “Komisi V sepakat dengan  Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) masing-masing dalam nota keuangan RABN TA 2023 secara lebih konkret sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023 dengan mengedepankan prinsip good governance,” ungkap Syaifullah sambil menutup rapat.(ris.infoBPIW)