Memuat halaman...

BPIW dan ITB Gelar FGD Ketiga Fokus Penguatan Data Distribusi Pangan Mendukung Perencanaan Infrastruktur Wilayah

20 November 2025

Sekretaris BPIW, Riska, saat memberi sambutan acara

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) ketiga yang mengangkat tema “Data dan Analisis Distribusi Pangan dalam Swasembada Pangan, Energi, dan Air untuk Mendukung Penguatan Data Perencanaan Pengembangan Wilayah”. FGD yang merupakan rangkaian program kerjasama BPIW Kementerian PU dan ITB ini dilaksanakan di Conference Hall B, Gedung Center for Research and Service (CRCS) ITB Bandung, pada Kamis-Jumat, 20-21 November 2025.

FGD ini bertujuan untuk menstandardisasi metode pengumpulan data dan analisis ketahanan pangan; menghasilkan pedoman yang dapat diimplementasikan oleh BPIW dan instansi teknis; serta mengintegrasikan aspek ketahanan pangan ke dalam rencana pengembangan infrastruktur wilayah secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini dihadirkan empat narasumber ahli yaitu Dr. Kelik Budiana dari Badan Pangan Nasional; Taufiq Hidayat Putra, Ph.D dari Bappenas; Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E, M.Ec.Dev.dan Prof. Sri Maryati dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB.

Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya menegaskan “Pelibatan berbagai ahli dan stakeholder ini untuk menganalisa dan mengetahui Infrastruktur PU yang seperti apa yang harus disiapkan untuk mendukung terwujudnya swasembada/ketahanan pangan yang merupakan amanat dalam Asta Cita.”

Narasumber pertama, Dr. Kelik Budiana, selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional, memaparkan kondisi ketersediaan data distribusi dan logistik pangan nasional. Ia menekankan pentingnya data yang terstandar dan terintegrasi, mulai dari neraca pangan, stok cadangan, harga, hingga fasilitasi distribusi. Ia juga menyoroti kendala utama seperti perbedaan format data antarinstansi, belum adanya kode referensi komoditas yang seragam, serta keterbatasan infrastruktur data. Dr. Kelik menegaskan perlunya integrasi seluruh data tersebut ke dalam satu sistem distribusi pangan nasional sebagai dasar perencanaan yang lebih akurat dan responsif.

Narasumber kedua, Taufiq Hidayat Putra, S.T., M.Eng., Ph.D., Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bappenas, memaparkan arahan kebijakan Konektivitas Sistem Logistik Nasional. Ia menegaskan pentingnya tata kelola logistik yang terintegrasi sebagai fondasi swasembada pangan, energi, dan air. Penguatan jaringan transportasi, pusat distribusi, serta konektivitas antarwilayah menjadi strategi utama. Ia menekankan bahwa keterpaduan infrastruktur logistik adalah kunci efisiensi rantai pasok nasional.

Sebagai penguatan akademis, Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E., M.Ec.Dev. dari ITB memaparkan materi tentang pengembangan indikator distribusi dan logistik pangan. Inti paparannya menekankan perlunya indikator yang terukur, relevan, dan berbasis data spasial untuk menilai efisiensi, kualitas, serta ketahanan rantai pasok pangan. Indikator ini penting agar perencanaan infrastruktur dapat langsung menyasar bottleneck logistik dan potensi food loss.

Pada hari kedua, dilakukan pemaparan dari Prof. Sri Maryati dari ITB mengenai Kerangka Logistik Pangan dan Permasalahan Distribusi; Integrasi Data Transportasi dan Analisis Spasial untuk Swasembada Pangan, Energi, dan Air; serta Analisis Spasial Distribusi dan Jaringan Transportasi Pangan. (MBA/Tiara)

#BPIWPU

Berita Terkait

5 Desember 2025

BPIW Bahas Penyelesaian NUDP dan Finalisasi Project Completion Report 2025

Pembahasan progres implementasi National Urban Development Project (NUDP) terus berlanjut menjelang penutupan kegiatan pada 31 Desember 2025. Dalam rapat yang digelar pada 5 Desember 2025 di Jakarta, BPIW bersama pemangku kepentingan lintas kementerian membahas perkembangan kegiatan serta penyusunan Project Completion Report (PCR) sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban program. Saat membahas progres kegiatan NUDP, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia mengatakan bahwa NUDP meliputi komponen-komponen penting salah satunya Capital Investment Planning (CIP), dalam artian investasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kota. “Kita harapkan dengan adanya CIP ini, kita mampu memberikan panduan kepada pemerintah daerah cara untuk mendapatkan sumber investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perkotaan. Model pembiayaan yang kita berikan juga tentunya sudah didasarkan pada Key Performance Indicator (KPI) yang disesuaikan dengan kemampuan dan kategori kota yang ada rumuskan dalam pilot project perkotaan Integrated City Planning (ICP),”ucap Bob. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Abdul Malik Sadat, mengapresiasi bahwa visi NUDP yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta sudah sangat baik. Namun Ia menekankan perlunya keberlanjutan dan komitmen dari pihak yang berkolaborasi dalam implementasi NUDP. “Visi NUDP sangat bagus untuk keberlanjutan pembangunan kota bertransformasi sesuai yang kita harapkan dan road map implementasi juga sudah disusun. Ketika mengelola sebuah perkotaan, para pengampu perkotaan dan unit organisasi yang terlibat harus sepakat dan mendukung agar perencanaan ini bisa dilaksanakan,” tegas Abdul. Terkait dengan proses penyelesaian kegiatan NUDP, Ketua Tim Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Firman Hatorangan Napitupulu, menyampaikan perlunya menuntaskan beberapa kegiatan yang belum selesai mengingat batas waktu pengerjaan NUDP berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. “Kita sudah susun timeline kegiatan yang perlu kita lakukan seperti konsolidasi, asistensi dan penilaian deliverables, hingga penyampaian penilaian deliverables dan closing loan ICP di akhir tahun,”sebut Firman. Menutup rapat, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia mengatakan dalam penyelesaian kegiatan NUDP CPMU tetap berkolaborasi dengan pihak Project Management Support (PMS) NUDP dan memperhatikan aturan-aturan yang diberikan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan pembiayaan kegiatan NUDP. Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Inrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Inrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dian Irawati, Kepala Sub Direktorat Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, M.Ali Irmanda, perwakilan Tim CPMU dan PMS, serta pejabat pengawas dan staf di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

27 November 2025

BPIW Sukses Selenggarakan Permainan Catur Simultan Untuk Peringati Hari Bakti PU Ke-80 Tahun 2025

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menjadi tuan rumah penyelenggaraan permainan catur simultan dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-80 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2025 di Jakarta. Acara ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan olahraga dan seni yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan melibatkan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) serta unit organisasi di lingkungan Kementerian PU. Dalam sambutannya, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menyampaikan bahwa sebagai insan PU kita perlu mampu memahami filosofi permainan catur dalam dinamika pekerjaan sehari-hari. “Catur bukan sekedar permainan. Setiap langkah yang diambil selalu mempertimbangkan konsekuensi atau risiko. Begitu pula dalam bekerja, setiap keputusan harus dipahami risiko apa yang mungkin terjadi,” ujar Bob. Ia turut menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko serta memaknai catur sebagai gambaran organisasi yang berjalan melalui peran-peran yang saling melengkapi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Peserta permainan catur simultan terdiri atas Hanif Khaerul Latif dan Dina Rachmawati dari BPIW, Teguh Triprasetyo dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Rizal Fahsya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Alifiandi Hannanto dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Gardha Satria Fadilah dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Rio Gunawan Jufri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Mutia Karunia Azzahra dari Sekretariat Jenderal, Cahya Mulyanto dari Inspektorat Jenderal, Harry Navalino dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Susanto dari IPPU. Sebagai informasi tambahan, permainan catur simultan merupakan pertandingan dimana satu pemain dalam hal ini Kadek Iin Dwi Jayanti dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku grandmaster, bermain melawan para peserta sekaligus di waktu yang bersamaan. Pada akhir pertandingan, juara ketiga diraih oleh Teguh Tri Prasetyo dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, juara kedua diraih oleh Rizal Fahsya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, dan juara pertama dimenangkan oleh Rio Gunawan Jufri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan medali oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, kepada para peserta pemain catur simultan. (Mut/Ocd/Tiara)

Baca Selengkapnya

Kementerian PU Terima Audiensi Tim Konsolidasi Kemendes PDT, Bahas Pemetaan Program K/L Masuk Desa

21 November 2025

2779

Kementerian PU Terima Audiensi Tim Konsolidasi Kemendes PDT, Bahas Pemetaan Program K/L Masuk Desa

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapuswilnas), Zevi Azzaino, menerima kunjungan Tim Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L) dari Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 20 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai program K/L yang masuk hingga ke level desa, guna mencegah fragmentasi dan tumpang-tindih program serta memperkuat konsolidasi program untuk mendukung target nasional pembangunan desa. Ketua Tim Konsolidasi, Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi, menjelaskan bahwa Kemendes PDT tengah melakukan pemetaan besar untuk melihat keseluruhan program lintas K/L yang selama ini masuk ke desa, yang nilainya mencapai ratusan triliun Rupiah. Oleh karena itu, Kemendes PDT ingin memperoleh gambaran utuh mengenai seluruh kegiatan yang berlangsung di desa, sehingga kebijakan dan perencanaan dapat lebih terarah. “Kami ingin memperoleh benchmarking dari BPIW untuk melihat bagaimana pemetaan dan perencanaan infrastruktur dilakukan. Kami melihat ada fragmentasi program di desa, dan pemetaan ini penting agar kami dapat memperkuat integrasi,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemendesa dalam membangun integrasi antar-K/L. Ia menekankan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU mengacu pada RPJMN 2025–2029, yang dijabarkan ke dalam Renstra PU dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). “Proses perencanaan dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan konstruksi melalui Rakorbangwil, forum koordinasi lintas K/L untuk menyelaraskan dukungan pembangunan di kawasan prioritas. Proses tersebut kemudian diperdalam melalui Konreg, yang dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan konstruksi untuk memastikan sinkronisasi program dan kesiapan pelaksanaannya,” jelasnya. Zevi juga memaparkan bahwa pada 12–18 November 2025 lalu, Kementerian PU telah menggelar Pra-Rakorbangwil bersama sejumlah K/L, termasuk perwakilan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, sebagai langkah awal penyelarasan program dan penajaman isu-isu prioritas kawasan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman konteks spasial atau kewilayahan dalam menyusun program pembangunan, karena desa dan kota merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling tergantung. Menurut Zevi, pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari peran desa sebagai hinterland yang menjadi bagian penting rantai ekonomi regional. Desa mendukung suplai bahan baku industri, basis produksi pangan, penopang pariwisata, hingga penjaga keseimbangan ekologis. Karena itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran aliran barang, jasa, dan mobilitas manusia antara desa dan kota. “Agar desa dapat optimal berperan sebagai pendukung rantai ekonomi wilayah, maka konektivitas dan infrastruktur dasar perdesaan harus kuat,” tegasnya. Zevi juga menjelaskan bahwa untuk mencapai transformasi wilayah, dibutuhkan komitmen kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah, dengan pembangunan yang bertumpu pada empat pilar pengembangan wilayah: ketersediaan infrastruktur, ketersediaan modal, institusi yang kuat dan ramah investasi, serta partisipasi masyarakat. Keempat pilar ini menjadi fondasi bagi delapan indikator transformasi kota yang mencakup peningkatan kinerja pembangunan, keterpaduan antar sektor, akses pelayanan publik yang inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Menutup pertemuan, Zevi menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat kolaborasi lintas K/L. Ia menyampaikan bahwa BPIW memiliki mandat strategis, termasuk penyusunan Renstra PU, memorandum program dan anggaran, laporan kinerja, serta analisis manfaat pembangunan infrastruktur. “Kami siap berbagi langkah dan pengalaman untuk memperkuat peran BPI di Kemendes. Sinergi ini sangat penting agar perencanaan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya. Para perwakilan Tim Konsolidasi Kemendes PDT menyampaikan bahwa proses pemetaan dan harmonisasi perencanaan yang disampaikan Kementerian PU menjadi masukan penting bagi mereka untuk memperkuat posisi unit perencanaannya. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus dilanjutkan, termasuk pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme Rakorbangwil dan Konreg. Turut mendampingi Kapuswilnas dalam kunjungan tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary. (Fir/Cid/Tiara)

Baca Selengkapnya