Memuat halaman...

BPIW Bahas Rancangan Peraturan Menteri tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PU

9 Oktober 2025

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi, saat menjelaskan pokok perubahan pada Peraturan Menteri PU yang sedang direvisi

Dalam rangka penyempurnaan regulasi yang mengatur perencanaan dan pemrograman infrastruktur pekerjaan umum, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, dan dihadiri oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen).

Rapat ini merupakan forum pertama untuk membahas dan memberikan masukan/tanggapan terhadap draft awal Rapermen tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PU yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari perubahan nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU serta hasil evaluasi atas proses perencanaan dan pemrograman sebelumnya. Selain itu, penyusunan regulasi baru ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga.

Zevi mengatakan bahwa izin prakarsa penyusunan Rapermen telah mendapat persetujuan Menteri PU pada 16 Juli 2025. “Proses pembahasan direncanakan berlangsung hingga November 2025, dengan tahapan penyempurnaan oleh akademisi dan praktisi, pelaksanaan focus group discussion lanjutan, hingga harmonisasi di tahap akhir,” ucap Zevi. Selain itu, Zevi juga menjelaskan beberapa pokok perubahan yang disusun dalam Permen PU yang sedang direvisi.

Pertama, penataan ulang kedudukan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PU agar menjadi konsideran dalam penyusunan Renstra dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Kedua, penguatan keterkaitan RPIW dengan Renstra PU sebagai dokumen yang bersifat berjenjang dan saling melengkapi. Ketiga, penyepakatan memorandum program dan anggaran sebagai kertas kerja untuk pemrograman infrastruktur 5 tahunan. Keempat, penambahan hasil evaluasi manfaat sebagai input penyusunan memorandum program dan anggaran. Kelima, penyesuaian pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg). Keenam, penambahan kegiatan commited serta kegiatan tambahan lainnya yang diatur dalam Rapermen. Ketujuh, RPIW yang semula memiliki jangka waktu 10 tahun ditetapkan menjadi 20 tahun.

Sesi diskusi juga menyoroti kebutuhan harmonisasi proses perencanaan lintas sumber pendanaan, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta penataan mekanisme Rakorbangwil dan Konreg agar lebih sinkron dengan sistem informasi seperti SIPRO, e-Monev, dan SAKTI.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Zaldy Sastra, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW, Ande Akhmad Sanusi, pejabat administrator yang mewakili unor lainnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Mutia/Tiara)

#BPIWPU

Berita Terkait

8 Oktober 2025

BPIW Mendorong Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai Kota Pendidikan melalui ICP in Java

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan pembahasan Integrated City Planning (ICP) in Java , Rabu, 8 Oktober 2025 di Jakarta. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, saat membuka acara menekankan pentingnya penyelarasan antara major project dan rencana pembangunan daerah, “Tantangan kita adalah bagaimana menyatukan arah pembangunan, terutama dalam mewujudkan pilot area yang berdaya saing, hijau, dan layak huni,” ujarnya. Dalam sesi pembahasan teknis, Tim ICP melaporkan konsep pengembangan Area Percontohan melalui pengembangan area pendidikan, kota baru, serta kota lama melalui pendekatan kota yang layak huni (liveable), hijau dan berkelanjutan secara ekologis (green and ecologically sustainable), dan kota cerdas (smart cities) serta peninjauan aksesibilitas menuju kawasan mega project berdasarkan pola ruang dan tata bangunan kota. Airlangga menegaskan bahwa pengembangan kota lama dan kota baru Kabupaten Banyumas harus mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah, kemudahan akses, serta potensi pengembangan sektor pariwisata. “ICP bukan hanya tentang desain dasar, tetapi juga harus mampu menjadi model operasional pembangunan kota yang berkelanjutan,” tegasnya. Selain itu ICP juga harus menghasilkan Demonstration of Investment yang juga menggambarkan Project Prospektus untuk dilaksanakan melalui sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, Raymond Tirtoadi, Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah Jawa Barat, menyampaikan bahwa Tim ICP akan berinteraksi langsung dengan wilayah dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi potensi sosial maupun lingkungan yang relevan. Dalam kesempatan yang sama, Project Management Support menekankan bahwa percepatan penyelesaian laporan harus tetap memperhatikan mutu. “Kita tidak hanya mengejar cepat, tetapi juga memastikan kualitas produk ICP dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” tegasnya. Selain itu, pembahasan juga mencakup langkah-langkah penyelesaian Task 2 agar selaras dengan Task 3, meliputi identifikasi major project, kerja sama investasi, aspek lingkungan dan teknis, serta penyusunan basic design sesuai dengan standar pemerintah. Hasil pekerjaan akan dievaluasi untuk memastikan manfaatnya nyata dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi menyampaikan bahwa Program ICP di Kabupaten Banyumas dengan Kota Purwokerto sebagai pilot area diharapkan mampu menjadi katalis pembangunan wilayah yang layak huni, hijau, inklusif, dan kolaboratif, dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. “ICP tidak hanya mencakup perencanaan dasar, tetapi juga aspek operasional untuk memastikan kota percontohan ini dapat menarik kunjungan dan hidup ekonominya,” ujarnya. (Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Kota Masa Depan yang Hijau, Tangguh, Cerdas dan Harmonis dengan Alam

6 Oktober 2025

124

Indonesia Dorong Kota Masa Depan yang Hijau, Tangguh, Cerdas dan Harmonis dengan Alam

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menghadiri Opening Ceremony Regional Conference, Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) yang digelar pada Senin, 6 Oktober 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan delegasi peserta EAROPH International dari Malaysia, Filipina, Pakistan, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Kepulauan Pasifik (Fiji dan Kepulauan Solomon). Sementara itu, sebagai perwakilan dari BPIW, hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul Nababan, serta pejabat pengawas di lingkungan BPIW. Tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Regional Conference EAROPH ke-54 bertema “Transforming Urban Landscapes: Driving Progress, Innovation and Sustainability for Global Future Cities.” Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemangku kebijakan, praktisi, dan para ahli untuk bertukar pikiran mengenai pendekatan inovatif dan berkelanjutan dalam mewujudkan perkotaan global di masa mendatang. Presiden EAROPH Internasional, Jahangir Khan Sherpao, menekankan bahwa tema besar konferensi tahun ini mencerminkan urgensi zaman dalam mendorong inovasi dan ketahanan perkotaan di seluruh dunia. “Menurut saya, masa depan kota adalah tanggung jawab bersama yang diemban pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ucap Jahangir. Ia menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kota inklusif, tangguh, dan berdaya saing global. Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia, Andira Reoputra mengatakan bahwa konferensi ini bukan sekedar forum tematik, melainkan misi bersama untuk menguatkan komitmen terhadap keberlanjutan. Ia menegaskan Jakarta sebagai cerminan tantangan sekaligus harapan kota besar dunia. Saat menyampaikan sambutan, Agus mengatakan pentingnya membangun kota masa depan yang menempatkan manusia, alam, dan teknologi dalam satu ekosistem yang berimbang. “Ketika kita berbicara tentang masyarakat, yang dimaksud bukan hanya kehidupan publik dan koneksi sosial, melainkan juga bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Green and blue infrastructure bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan fondasi penting yang menopang keberlangsungan kehidupan perkotaan,” ujar AHY dalam sambutannya. Selain itu, ia menekankan perlunya tata kelola yang efektif, seperti kolaborasi lintas kementerian/lembaga sebagai penghubung antar unsur pembangunan. Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai tiga tantangan utama perkotaan, yaitu (1) krisis iklim termasuk banjir, kemarau, serta gelombang panas yang dihadapi oleh jutaan orang; (2) transformasi demografi yakni terjadinya pergeseran demografi yang menuntut model perkotaan yang adaptif, adil, dan responsi; (3) revolusi digital yang mendorong transformasi dalam pengelolaan kota, tetapi tetap berpihak pada aspek kemanusiaan. “Artifical Intelligence membuat kita bertransformasi dalam pengelolaan kota yang lebih baik, namun tidak ada teknologi yang bisa menggantikan manusia terutama dalam pengembangan perkotaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucap Agus. Di hadapan para peserta EAROPH Conference, Agus kemudian menutup sambutannya dengan tiga refleksi utama mengenai arah masa depan pembangunan kota di Indonesia dan dunia. “Pertama, masa depan adalah kehidupan perkotaan sebagai takdir yang kita bagi bersama. Kedua, masa depan itu rapuh sehingga kita perlu bertindak dengan hati-hati dan memandang jauh kedepan. Terakhir, masa depan ada ditangan kita dan butuh keberanian serta kasih sayang untuk mengubah kerentanan menjadi kekuatan,” ucap Agus. Melalui refleksi tersebut, Agus mengajak seluruh pemimpin dan pemangku kepentingan untuk membangun kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga tangguh secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. (Mut/Safri/Tiara)

Baca Selengkapnya

Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Menteri PU, BPIW Berperan Besar dalam Perencanaan Infrastruktur PU Terpadu

3 Oktober 2025

121

Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Menteri PU, BPIW Berperan Besar dalam Perencanaan Infrastruktur PU Terpadu

Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema Urban Crisis Response pada Jumat, 3 Oktober 2025, di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PU. Acara yang diawali dengan senam pagi ini menghadirkan seluruh Pejabat Tinggi Madya, perwakilan Pejabat Tinggi Pratama, dan Generasi Muda Kementerian PU. Pada sesi diskusi, mengemuka beberapa poin penting diantaranya: kemacetan di perkotaan, pembangunan Sekolah Rakyat, dan perencanaan perkotaan inklusif. Menanggapi isu tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa permasalahan kemacetan memerlukan penanganan sistemik pada fasilitas jalan, jembatan, dan transportasi yang terintegrasi. Terkait dengan Sekolah Rakyat, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu solusi pengurangan ketimpangan pendidikan di Indonesia. “Dengan Sekolah Rakyat, kemiskinan dapat ditekan, pendidikan meningkat, dan kebiasaan buruk seperti membuang sampah di sungai dapat diperbaiki. Integritas dan pendidikan karakter juga harus dibangun sejak dini” ujar Menteri Dody. Ia menegaskan kembali pentingnya pendidikan. “Pak Prabowo menaruh harapan besar pada Sekolah Rakyat karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil. Pendidikan adalah kunci perbaikan sistem hukum, integritas, dan budaya bangsa,” tegasnya. Sedangkan terkait dengan perencanaan perkotaan inklusif, Menteri Dody menaruh harapan besar kepada BPIW sebagai ujung tombak perencanaan. “Walaupun bersifat nonteknis, BPIW sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, terintegrasi, dan itulah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Saya juga berharap BPIW terlibat aktif dalam program swasembada pangan dan program strategis lainnya” ungkap Menteri Dody lebih lanjut. Sebagai penutup acara, Menteri Dody memberikan pesan kepada Generasi Muda, “Kalian merupakan generasi emas yang akan membawa kementerian ini lebih bersinar. Kami yang senior suatu saat akan mundur dan memberi ruang bagi kalian untuk maju,” ujarnya. (Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya