Penyelesaian Dukungan infrastruktur PUPR pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Menjadi Fokus Sampai Tahun 2024

Layanan Informasi BPIW     |     15 Dec 2022     |     10:12     |     4563
Penyelesaian Dukungan infrastruktur PUPR pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Menjadi Fokus Sampai Tahun 2024
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan (kiri) saat mengikuti Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui virtual

Dukungan infrastruktur PUPR pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas menjadi fokus Kementerian PUPR untuk diselesaikan hingga tahun 2024. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan yang mewakili Kepala BPIW pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamis 15 Desember 2022. 

 

Pada Rakornas tersebut, Kementerian PUPR melaporkan realisasi dukungan infrastruktur PUPR sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 dan rencana dukungan infrastruktur PUPR tahun 2023. “Realisasi pembangunan infrastruktur PUPR mendukung kepariwisataan ini dilaksanakan sesuai amanah major project yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024” ujar Benny.  

 

Lima destinasi yang diarahkan Presiden sebagai super prioritas adalah Danau Toba, Borobudur dskt., Lombok Mandalika, Labuhan Bajo dan Manado-Likupang.  Selain itu, Kementerian PUPR juga secara bertahap memberikan dukungan infrastruktur pada DPP Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Morotai dan Raja Ampat.

 

Selain melaporkan realisasi dukungan infrastruktur PUPR tersebut, Benny juga menyampaikan beberapa pesan Kepala BPIW kepada peserta rakornas sebagai bahan diskusi. “Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Batu Cermin, Puncak Waringin dan Kampung Ujung di Labuhan Bajo, optimalisasi pemanfaatan Sarhunta di Mandalika, dan  pemanfaatan Jalan Pulisan di Likupang perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga keberlanjutan kebermanfaatannya bagi tujuan-tujuan kepariwisataan,” jelas Benny.  

 

“Selain itu penyelesaian beberapa pending matters seperti penyelesaian heritage impact assessment di Borobudur dan penyelesaian izin prinsip untuk penanganan missing link jalan akses KEK Likupang agar bisa diberikan perhatian bersama,” tambah Benny. Penjelasan ini sejalan dengan tema diskusi dalam Rakornas yakni “Transformasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 

 

Turut hadir dalam sesi diskusi Rakornas tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu, Praktisi Hak Kekayaan Intelektual, Ari Julianto, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Kementerian LHK, Nandang Prihadi, dan Direktur Marketing In Journey, Maya Watono. Rakornas ini dihadiri Menteri Parekraf, Wamen, dan jajaran pejabatnya serta dinas pariwisata seluruh provinsi di Indonesia. (Hen/Tiara/infobpiw)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: