Peluang investasi bagi sektor konstruksi di Tanah Air dipastikan semakin terbuka lebar. Pasalnya, pengembangan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. Sehingga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha pada sektor konstruksi ditantang dapat makin terlibat.
"Pemerintah juga sangat membuka lebar berbagai peluang kerja sama pengembangan infrastruktur," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat paparan "Investment Opportunity in Public Work and Housing contruction in 35 Strategic Development Region Across Indonesia" di ajang Pameran Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia, Jakarta, Rabu (8/11).
Rido menerangkan, peluang kerja sama tersebut mulai dari kerja sama antar pemerintah, badan usaha dengan badan usaha, serta pemerintah dan badan usaha yang lebih dikenal Public Private Partnership (PPP).
Di sisi lain, Rido mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat mandat pengembangan infrastuktur untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
Guna mewujudkan mandat tersebut, ungkap Rido, Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur menerapkan pola strategi yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Wilayah di Indonesia semuanya telah terkelompokkan dalam 35 WPS," jelasnya.
Pada seluruh WPS tersebut Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) sebagai perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR. Setiap WPS memiliki berbagai karakter tersendiri, sehingga ada sejumlah tema kawasan, seperti kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan kota metropolitan, kawasan agrokultural dan lainnya.
Dalam sasaran pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019, ungkapnya, sektor Sumber Daya Air targetnya dapat membangun 65 bendungan, penyediaan 67,53 M3/s air baku, 1 juta ha jaringan irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 530 KM pengamanan pantai dan 3.000 KM pengendali banjir. Harapannya agar pembangunan di sektor Sumber Daya Air, dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
Pembangunan untuk mendukung konektivitas nasional targetnya terwujud 1.000 KM jalan tol. “Baik yang dibangun pemerintah maupun swasta,” terang Rido. Selain itu, pembangunan 2.650 KM jalan nasional, pembangunan 29.859 M jembatan baru, peningkatan kapasitas jalan nasional 3.073 KM serta peningkatan kualitas jembatan sepanjang 19,953 M. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa.
Ada juga target peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.(ris/infoBPIW)
