Agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebih optimal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mempertajam perencanaan, terutama terkait penyusunan masterplan dan development plan. Dengan penajaman tersebut diharapkan dapat diketahui pembangunan infrastruktur yang akan menjadi prioritas. Demikian disampaikan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat berbicara dalam Talkshow Bingkai Inspirasi di Kompas TV, Jakarta, (10/11).
Selain itu menurut Dadang, BPIW juga akan meningkatkan interaksi dengan pemerintah dan sektor lain. Dengan demikian terjalin keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR.
“Dari sisi pemprograman, kedepan kita harus lebih memahami kapasitas keuangan negara, dan memahami hal-hal prioritas. Dari sisi penyusunan masterplan dan development plan harus lebih tajam, Sehingga dapat diketahui, mana yang menjadi prioritas mana yang tidak,” Dadang.
Dalam kesempatan itu Dadang juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendorong pertumbuhan wilayah, sehingga dapat memiliki daya saing. Pembangunan infrstruktur tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. “Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam melakukan pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur,” tutur Dadang.
Pembangunan infrastruktur sektor PUPR menurut Dadang, dihadapkan berbagai tantangan, seperti tingkat urbanisasi yang mencapai enam kali lipat dalam 4 dekade, dan disparitas antara Indonesia bagian barat dengan timur. Selain itu masih belum meningkatnya konektivitas antar wilayah dan penggunaan sumber daya alam yang belum optimal.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian PUPR mengedepankan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stategis (Renstra) 2015-2019. Wilayah pertumbuhan itu terdiri dari wilayah yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru.
“Dengan ditetapkannya 35 WPS, maka 4 hal dalam nawacita akan didukung Kementerian PUPR, yakni meningkatkan konektivitas, mengurangi disparitas, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Dadang.
Dikatakannya pengembangan wilayah dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas, sudah mulai dilakukan sejak tahun 2015. Dengan demikian ia berharap tahun 2019 pembangunan infrastruktur memiliki konteks yang kuat, tidak hanya membangun dan berorientasi pada output, tetapi berorientasi pada outcame.
Dalam mengembangkan infrastruktur menurut Dadang pada dasarnya Kementerian PUPR mendukung pembangunan berbagai sektor, seperti 14 kawasan industri prioritas yang kita dukung, 4 kawasan pedesaan prioritas nasional, 13 lumbung pangan, dan 12 kawasan metropolitan. Selain itu Kementerian PUPR mendukung 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. “Tahun ini kita prioritaskan tiga lokasi yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Dengan adanya tiga prioritas itu, maka kita memiliki destinasi wisata baru, sehingga diharapkan 2019, target 20 juta wisatawan mancanegara dapat tercapai,”tukas Dadang. Ind/infobpiw
