Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin bertambah dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello saat melakukan kunjungan kerja didampingi jajarannya ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (16/3).
Kunjungan kerja Pemkab Lingga tersebut diterima langsung Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto didampingi jajaran pejabat di BPIW.
"Akan sangat wajar dan tak berlebihan, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Lingga. Pasalnya, berbagai potensi alam yang menarik hadir di Kabupaten Lingga," terang Alias Wello.
Ia mencontohkan, pada tahun 2017 di Kabupaten Lingga sudah bergulir pencetakan sawah baru seluas 3.000 hektar dari pemerintah pusat, namun kini sawah baru tersebut produktivitasnya belum optimal.
“Soalnya perairan sawah baru mengandalkan hujan, sehingga kalau tidak hujan mengalami kekurangan air. Untuk itu, kami berharap ada pembangunan daerah irigasi, agar sawah tersebut dapat semakin produktif,” harapnya.
Selain itu, Alias mengakui, Pemkab Lingga pun terus berupaya mengembangkan jalan poros pulau Lingga, jalan poros Singkep Selatan, pengembangan sumberdaya air, peningkatan konektivitas antar pulau dan pembangunan pelabuhan industri.
“Hal itu dilakukan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lingga,” jelasnya. Ia menegaskan, saat ini sudah berkomitmen untuk menggratiskan perizinan. Hal itu sudah mulai mendatangkan dampak positif. Terbukti, investasi untuk sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan sudah mulai diminati banyak investor.
Untuk lebih menggeliatkan investasi kedepan, lanjutnya, Pemkab Lingga membutuh dukungan dari Pemerintah. Sebab, apabila mengandalkan kemampuan daerah akan sulit untuk melakukan percepatan mengembangan infrastruktur dasar yang memadai.
Di tempat yang sama, Iwan Nurwanto menerangkan, Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Adapun wilayah Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam WPS 3, Batam-Tanjung Pinang.
Menurutnya, WPS 3 memang memiliki banyak potensi, mulai dari potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga di sekitarnya. Selain itu Kawasan Pariwisata juga didorong untuk berkembang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang industri pariwisata.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW, Susilowati menerangkan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa program pengembangan infrastruktur PUPR di Kepri.
Untuk sektor Cipta Karya, yakni ada pembangunan perumahan di beberapa lokasi, pembangunan 35 rumah susun serta bantuan rumah swadaya.
Kemudian pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman.
Untuk sektor sumber daya air (SDA), antara lain pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam dan pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam. Lalu ada juga pembangunan beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam.
Terkait sektor Bina Marga, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji-Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil, pembangunan fly over Jam, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jembatan di beberapa wilayah lainnya.(ris/infoBPIW)
