Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan pendekatan berbasis kewilayahan tersebut, seperti pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, di NTT juga dibangun Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, serta dikembangkan pula infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menjawab pertanyaan dari Anggota DPR RI dari Fraksi PAN NTT I, Syahrulan Pua Sawa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Selasa, (21/6).
Pada kesempatan itu, Dardak juga menanggapi komentar dari Fraksi PDIP Sulawesi Tengah, Rendy M. Affandy yang setuju dengan adanya organisasi perencanaan dan pemrograman seperti BPIW. Menurut Dardak di level nasional, fungsi perencanaan pembangunan nasional berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal (Bappenas), dimana perannya melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Sedangkan, BPIW kata Dardak, merupakan unit organisasi baru pada Kementerian PUPR yang bertugas menyusun kebijakan teknis dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan keterpaduan infrastruktur dan membangun sinkronisasi program pada bidang infrastruktur PUPR.
“Kebutuhan infrastruktur difokuskan pelaksanaannya pada WPS, antar WPS dan kawasan-kawasan strategis lainnya yang berada di dalam WPS, seperti Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN, Kawasan Pengembangan. Pariwisata Nasional atau KPPN, Kota Terpadu Mandiri atau KTM, kawasan perbatasan, kawasan perkotaan metropolitan dan kota baru, Agropolitan dan Minapolitan, serta outlet berupa pelabuhan dan bandar udara,” urai Dardak.
Terkait pertanyaan mengenai sinergitas pembangunan Jembatan Madura dengan perekonomian Surabaya – Madura yang diajukan oleh Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS Jawa Timur I, Dardak menjelaskan bahwa perlu adanya pembangunan lingkar timur dan radial di Surabaya sehingga pembauran fungsi menjadi tinggi. “Untuk itu perlu adanya percepatan pembangunan jalan lingkar dan radial untuk meningkatkan konektifitas dan daya saing kawasan metropolitan Gerbangkertosusila atau Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo dan Lamongan, sekaligus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan layak huni Kota Surabaya dan sekitarnya,” tutur Dardak.
Khusus mengenai BPIW Anggota DPR, Rendy M. Affandy berharap BPIW kedepan akan lebih produktif dengan kewenangan yang dimiliki BPIW dalam hal menterpadukan pembangunan infrastruktur. (INI/InfoBPIW)
