Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan memprioritaskan pengembangan 128 kawasan tahun depan. “Dari 230 kawasan yang terdapat dalam RPJMN, kita menyepakati untuk tahun 2022 memberikan prioritas 128 kawasan yang kita jadikan prioritas,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono dalam pembukaan Konreg Kementerian PUPR Tahun 2021 di Jakarta, Senin, 15 Maret seperti dikutip Antaranews.com.
Menurut Hadi, 128 kawasan yang akan menjadi prioritas pada tahun 2022 terdapat di setiap pulau mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Papua. Kepala BPIW berharap Kementerian lain bisa menyasar ke 128 kawasan prioritas tahun 2022 rersebut.
Mediaindonesia.com menyebutkan dari 230 kawasan, di Sumatra sendiri ada 56 kawasan yang diprioritaskan untuk dibangun, lalu di Kalimantan ada 24 kawasan, di Jawa dan Bali ada 33 kawasan, Nusa Tenggara Barat dan Timur ada 23 kawasan, Kepulauan Maluku ada 23 kawasan, dan di Papua ada 46 kawasan. Dalam paparannya terlihat, di Jawa-Bali misalnya, akan diprioritaskan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Tanjung Lesung, Wilayah Metropolitan Jakarta, Bendung, Semarang, Kawasan Industri Brebes dan Madura dan lainnya. Kabartimurnews.com dan Akurat.co juga menarik-narik hal itu di media masing-masing.
Sedangkan Republika.co.id informasikan bahwa BPIW Kementerian PUPR sudah melakukan koordinasi terkait hal itu. Dari rapat tersebut terdapat sejumlah arahan dan kesepakatan dari 13 kementerian dan lembaga terkait dan prioritas pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR pada 2022. "Kesepakatan tersebut mengacu pada kebijakan nasional yang setuju pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian PUPR 2020 -2024, dan program perencanaan dari kementerian / lembaga yang terlibat, "jelas Hadi.
Dia menuturkan, yang perlu diperhatikan pada 2022 penyelesaian penyelesaian multi years contract dan kriteria kesiapan . Begitu juga dengan dampak pandemi Covid-19 hingga kebijakan pimpinan yang terkini.
Bisnis.com menyebutkan, Kementerian PUPR akan mempertajam target pembangunan infrastruktur pada 2022. Hal tersebut dilakukan lantaran pembangunan infrastruktur pada 2020—2021 terpukul oleh pandemi Covid-19. Hadi Sucahyono mengatakan bahwa fokus pembangunan infrastruktur pada 2022 masih merupakan terjemahan dari RPJMN 2020-2024. Namun, pandemi Covid-19 telah membuat realisasi pembangunan pada 2020 tidak mencapai target.
"Kami membandingkan tren [konstruksi infrastruktur] 2020 dan 2021 sehingga akan tahu kemampuan kami pada 2022 seperti apa ketika memakai dengan kemampuan fiskal. Ini akan ada beberapa angka yang nantinya ditajamkan kembali," katanya. Berdasarkan data BPIW, hanya Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mengukur lebih tinggi dari Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) 2021. Sementara itu, target konstruksi infrastruktur Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber daya Air (SDA) pada 2022 sejauh ini tercatat lebih rendah dari DIPA 2021.
Adapun, Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun sistem penyediaan air minum berkapasitas 2.588 liter per detik (lpd). Angka tersebut tumbuh 28,05 persen salah satu DIPA 2021 di peringkat 2.021 lpd. Pertumbuhan target terbesar ada pada konstruksi infrastruktur pengelolaan air limbah. BPIW mendata akan membangun infrastruktur pengelolaan air limbah untuk 407.000 kepala keluarga pada 2022, naik dari DIPA 2021 sebanyak 131.347 kepala keluarga.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah hanya akan membangun infrastruktur yang dapat rampung pada 2024. Dengan kata lain, Kementerian PUPR hanya akan memulai infrastruktur konstruksi baru pada 2023. Basuki berujar akan ada empat fokus yang akan dilakukan pihaknya, yakni optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan atau rehabilitasi OPOR. Dengan kata lain, Kementerian PUPR akan fokus melanjutkan atau memutakhirkan infrastruktur yang ada pada 2022.
HarianJogja.com menarik-narik mengenai program Padat Karya Tunai (PKT). Media ini menyebutkan Kementerian PUPR memprioritaskan beberapa wilayah untuk melaksanakan program PKT pada 2022. Selain itu, kementerian juga akan fokus menyelesaikan kawasan prioritas tahun depan. Berdasarkan data BPIW Kementerian PUPR, sebanyak 144 kabupaten / kota dibagi menjadi tiga prioritas, yakni sangat butuh, butuh, dan cukup butuh berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah kasus Covid-19. Setidaknya ada lima kabupaten / kota dengan prioritas tertinggi, yaitu Brebes, Probolinggo, Palangkaraya, Kutai Kartanegara, dan Buleleng.
"Kami punya data dan analisis, provinsi atau kabupaten / kota mana yang perlu jadi prioritas. Ini mudah-mudahan bisa menjadi satu acuan pada saat melanjutkan program padat karya yang tak terkalahkan dengan dampak pandemi terkini," kata Hadi. Hadi mendata 144 kabupaten / kota tersebut terkenal pada 14 provinsi. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat membutuhkan program PKT karena kemiskinan. Pasalnya, ada 14 kabupaten / kota yang sangat membutuhkan program PKT karena tingkat kemiskinan.
Sementara itu, ada sembilan kabupaten / kota yang sangat membutuhkan program PKT karena pandemi Covid-19. Kesembilan kabupaten / kota tersebut adalah Banjarmasin, Padang, Mataram, Jayapura, Makassar, Pandeglang, Palembang, Surabaya, dan Bandung. Di sisi lain, Hadi menyatakan bahwa Kementerian PUPR akan menyelesaikan 128 kawasan prioritas pada 2022. Dengan kata lain, Kementerian PUPR akan membangun 55,65 persen dari total pembangunan kawasan prioritas 2020—2024 sebanyak 230 kawasan. Sebelumnya, Kementerian PUPR di negara baru menyalurkan dana senilai Rp1,39 triliun pada 110.544 orang melalui program PKT. Realisasi tersebut baru mencapai 6 persen dari total anggaran program PKT Kementerian PUPR tahun ini senilai Rp23,24 triliun.
