Kawasan Wisata Tanjung Lesung yang berada di Provinsi Banten, merupakan satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Tanjung Lesung juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Guna membahas rencana pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan World Bank melakukan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, di ruang rapat Bappeda, Selasa (23/2).
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginagin mengatakan pengembangan pariwisata di wilayah selatan seperti Tanjung Lesung akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian Provinsi Banten. Selain Tanjung Lesung, dampak pariwisata akan mempengaruhi kawasan wisata di sekitarnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Bayah, dan Kampung Suku Baduy.
“Pengembangan wisata tersebut masih perlu didukung oleh pengembangan infrastruktur. Saat ini, terdapat jalan nasional dari Cibaliung menuju Sukabumi yang melintasi wilayah selatan Provinsi Banten. Nantinya akan dibantu dengan pembangunan jalan tol dari Serang menuju Panimbang sepanjang 83,7 kilometer dan rencana pembangunan bandara di Panimbang,” jelas Rezeki.
Kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsia dalam paparannya menyatakan, saat ini Bappeda sedang menselaraskan pembangunan infrastruktur dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dari Kementerian PUPR. Sehubungan dengan hal itu ia memastikan, Provinsi Banten akan membantu pusat dalam pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung. “Dengan pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung dan ditambah lagi dengan penetapan Tanjung Lesung sebagai KEK, diharapkan wilayah bagian selatan dari Provinsi Banten akan terus meningkat dari segi pendapatan wisata,” tutur Hudaya.
Diakuinya pendapatan Provinsi Banten didominasi dari wilayah bagian utara sebesar 80 %, sedangkan pendapatan dari wilayah bagian selatan hanya sebesar 20 %. Hal ini menunjukkan masih terjadinya disparitas yang cukup tinggi di wilayah selatan dan utara Provinsi Banten.
Terkait jumlah wisatawan asing dan domestik yang datang selama tahun 2015 ke kawasan wisata di bagian selatan Provinsi Banten terutama di Kawasan Wisata Pantai Bayah dan Tanjung Lesung, Hudaya menjelaskan jumlah wisatawan asing yang datang mencapai 180 ribu pengunjung dan wisatawan domestik mencapai 2 juta pengunjung. Ia berharap, ke depan jumlah tersebut akan meningkat 4 kali lipat.
“Jika kawasan wisata Tanjung Lesung sudah dikembangkan, harapan kita untuk pertumbuhan kedatangan wisatawan asing per tahun, akan meningkat sebesar 5 % dan untuk wisatawan domestik 10 %,” ungkapnya. Selama ini, wisatawan asing yang datang ke kawasan wisata Tanjung Lesung berasal dari Belanda, Perancis dan negara-negara di Asia Tenggara.
Menurutnya Provinsi Banten memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, karena menggelar beberapa kegiatan wisata yang dilakukan tiap tahun. Beberapa agenda tahunan tersebut seperti Festival Cisadane, Festival Bahari, Festival Kuliner Tangsel, Panjang Maulud, Ethnic Festival, Seba Baduy dan Festival Debus.
Sehari sebelum rapat koordinasi ini, BPIW dan World Bank telah melakukan survei ke Tanjung Lesung yang dipimpin langsung oleh Dirut PT. Banten West Java, Setiawan Mardjuki. Dalam kesempatan itu Setiawan menjelaskan bahwa Tanjung Lesung direncanakan akan dikembangkan sebagai resort seluas 1.500 hektar. Resort ini nantinya akan terintegrasi dengan prasarana infrastruktur yang lengkap dengan suplai air bersih yang mandiri, pengolahan air limbah, listrik, gas dan jaringan fiber optik di seluruh kawasan. Hal ini untuk menjamin kenyamanan para stakeholder dan wisatawan dalam mengintegrasikan keindahan alam Tanjung Lesung.
Dalam paparannya, Setiawan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginstrusikan Kementerian PUPR membangun Jalan Tol Serang-Tanjung Lesung guna mendukung pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Jalan tol sepanjang sekitar 67 kilometer diinstruksikan Presiden selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
"Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata, dan Gubernur Banten juga memberikan dukungan sepenuhnya serta komitmen untuk program ini. KEK dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten khususnya, serta mendukung ekonomi nasional," tukas Setiawan. (Naufal/Nina)
