Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen untuk melakukan berbagai dukungan infrastruktur yang sesuai tema kawasan.
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan, perencanaan pengembangan infrastuktur memang perlu disesuaikan dengan tema kawasan, agar hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai tujuan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan.
"Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan malah kontraproduktif atau menurunkan mutu lingkungan," ungkap Bobby saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Awal Dukungan Penguatan Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pelestarian Cagar Budaya dan Alam Indonesia di Jakarta, Senin (27/8).
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Jejaring Inovasi SDA Maritim, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, perwakilan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, perwakilan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, perwakilan Bidang Wisata Petualangan, Kementerian Pariwisata, perwakilan Bidang Sejarah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, perwakilan Direktorat Sumber Daya Energi dan Pertambangan BAPPENAS serta perwakilan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur pada kawasan cagar alam dan cagar budaya yakni penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan.
"Artinya perlu dicari cara agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat membangkitkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, namun cagar budaya dan cagar alam yang ada tetap terjaga kelestariannya," terang Bobby.
Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memunculkan rumusan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pelestarian cadar budaya dan alam. "Baik standarisasi desain, material hingga jasa konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan cagar budaya dan alam. Hal itu dilengkapi lagi dengan analisisnya mendalam," ungkap Bobby.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Riska Rahmadia menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan juga untuk menjaring masukan-masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan perencanaan pengembangan infrastruktur di kawasan cagar budaya dan cagar alam.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga untuk menggali nilai–nilai kekhususan pada kawasan tertentu, seperti geopark dan kawasan lainnya. "Termasuk penetapan delineasi dan zonasi kawasan dalam bentuk peta," harapnya.
Riska menceritakan, Kementerian PUPR melalui Bidang Cipta Karya telah ditugaskan melakukan penanganan pada 7 (tujuh) Taman Nasional dan 10 (sepuluh) kawasan. “Dalam penanganan tersebut tentu perlu perencanaan infrastuktur yang tepat,” jelasnya.(ris/infoBPIW)