Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW menggelar Kick Off Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) bidang PUPR di Jakarta, Kamis-Jumat, 17-18 Desember 2021. Kick off yang digelar ini dihadiri jajaran pejabat BPIW dan para pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/ Bappenas).
Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra menekankan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanah dari Menteri PUPR agar BPIW menjadi garda terdepan terkait penyusunan program prioritas dalam mendukung pengembangan wilayah di Kementerian PUPR. Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi penyusunan prioritisasi kawasan yang akan disepakati antara Kementerian PUPR dengan Bappenas.
Ia menjelaskan, kawasan prioritas yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat 374 kawasan. Kemudian, dari jumlah tersebut yang merupakan kawasan prioritas penanganan PUPR mencapai 249 kawasan.
“Dari 249 kawasan ini, kami evaluasi dan kita buat model sederhananya. Intinya, dari jumlah tersebut, kami memilih kawasan mana yang paling prioritas,” tuturnya. Dari kajian BPIW muncul 91 kawasan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2023.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata yang hadir melalui video conference memberikan beberapa masukan. Menurut Rudy, tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi kesiapan readiness criteria diantaranya lahan harus clean and clear, kesiapan daerah dalam menerima pembangunan infrastruktur yang terlihat dari besaran belanja modal daerah yang tinggi, serta program pembangunan prioritas yang harus diarahkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Hal itu penting agar pembangunan infrastruktur yang dibangun bebas dari masalah dan tidak terbengkalai," terangnya. Ia pun menyambut baik pelaksanaan Rakorbangwil yang diselenggarakan Kementerian PUPR melalui BPIW.
Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Josaphat Rizal Primana memaparkan, arah dan strategi pengembangan infrastruktur ke depan yakni, perlu adanya penyediaan hunian layak dan terjangkau. Kemudian peningkatan akses air minum layak dan aman, serta peningkatan akses sanitasi layak dan aman.
"Termasuk perlu ada pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan, peningkatan akses layanan air minum yang layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujarnya. Ia juga menambahkan, perlu pengoptimalan manfaat waduk multiguna untuk mendukung kawasan prioritas.
Selain itu, perlu ada perluasan program hibah jalan daerah, pembangunan jalan tol dan non tol pada lintas utama, serta pembangunan jalan akses menuju simpul transportasi prioritas.
Ia menengaskan, hal yang perlu dilakukan juga keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan. "Keterkaitan antar pulau yang didukung oleh infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Josaphat menekan, perlu hadir infrastruktur keterpaduan dalam mendukung pembangunan wilayah serta infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur tidak menjadikan masyarakat atau kelompok masyarakat kehilangan mata pencariannya. "Sebaliknya, pembangunan infrastruktur dapat memberi nilai ekonomi tambah bagi masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Benny Hermawan mengatakan, indikator, kriteria dan bobot dalam penentuan kawasan prioritas dibagi kedalam lima aspek yaitu kebijkan, special issues, fokus kawasan, aspek ekonomi dan kesejahteraan, serta aspek dukungan daerah.
Dalam melakukan kajian, menurutnya, digunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2019 untuk mengurangi anomali yang terjadi akibat adanya pandemi.
Dikatakannya, dari 91 kawasan prioritas yang dibuat BPIW terdapat 13 Kawasan Non-RPJMN, yaitu Tambak Udang Lampung Selatan, Tambak Udang Dipasena Tulang Bawang, Taman Nasional Kerinci Seblat, KSPN Muaro Jambi, dan Food Estate. Kawasan tersebut di Pulau Sumatera.
Sedangkan di Pulau Jawa yakni Rebana dan KSPN Dieng. Selain itu yang terdapat di Pulau Bali yakni KSPN Ubud dsk / Ulapan dan KSPN Nusa Penida dsk. Kemudian, di Pulau Nusa Tenggara yakni KPPN Dompu, KSN Mbay, dan PKW Waingapu. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi yakni Lokpri Kecamatan Anggrek.
Rapat tersebut dilanjutkan dengan paparan masing-masing kepala pusat. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono memaparkan secara detail mengenai Rekomendasi Kawasan Prioritas dan Program Tahun Anggaran 2023 untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Kuswardono memaparkan Rekomendasi Kawasan Prioritas untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan memaparkan mengenai Rekomendasi Kawasan Prioritas dan Program Tahun Anggaran 2023 untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.
Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Keterpaduan Program Zevi Azzaino ini dihadiri juga para pejabat dari Bappenas. Kemudian jajaran yang hadir memberikan masukan secara detail terkait seluruh kawasan yang diusulkan menjadi prioritas oleh BPIW. Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut para pejabat Administrator Koordinator, Subkor, dan para staf terkait di lingkungan BPIW. (Hen/Ris/infoBPIW)
