BPIW dan JICA Tinjau Kondisi Lahan Relokasi Penduduk di Sulawesi Tengah

Layanan Informasi BPIW     |     22 Jan 2019     |     09:01     |     800
BPIW dan JICA Tinjau Kondisi Lahan Relokasi Penduduk di Sulawesi Tengah

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan peninjauan ke beberapa tempat di Sulawesi Tengah, Jumat (18/1). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lahan empat kawasan yang akan dijadikan relokasi penduduk pasca bencana di Palu, Donggala, dan Sigi yang terjadi tahun lalu.

Keempat kawasan yang akan dijadikan relokasi penduduk itu adalah Duyu, Tondo, Pombewe, dan Petobo. Koordinasi yang dilakukan dengan JICA untuk memastikan empat kawasan tersebut benar-benar aman untuk dihuni. Hal ini mengingat JICA telah melakukan pengeboran di beberapa tempat.

Menurut Hadi lokasi yang akan dijadikan hunian, sudah seharusnya tidak masuk dalam zona merah atau wilayah yang berbahaya dari bencana terutama likuifaksi. Bila sudah dinyatakan aman dari bencana, maka akan sangat berarti untuk hunian masyarakat.

Selain melakukan koordinasi dengan JICA, Hadi beserta rombongan melakukan pertemuan dengan pejabat setempat. Kala itu ia menjelaskan mengenai tugas yang diemban BPIW. Ada dua draft yang sudah dibuat BPIW. Pertama, draft masterplan atau rencana induk untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Kedua, draft site plan rencana tapak di empat lokasi relokasi penduduk tersebut. Site plan ini berisi keterpaduan infrastruktur sektor PUPR.

Ia meminta agar pemerintah setempat dapat menajamkan draft-draft yang sudah dibuat sesuai kondisi riil di lapangan. Dicontohkannya kapasitas air minum yang dibutuhkan masyarakat yang akan direlokasi. Kemudian juga terkait infrastruktur jalan dan sumber air baku yang ada di kawasan tersebut.

Draft yang kita buat masih perlu masukan dari pemerintah daerah termasuk juga mengenai pembuatan infrastruktur seperti outer ring road dan pembangunan jembatan yang telah rusak. Kita melibatkan sumber daya manusia ada di BPIW seperti ahli geologi, arsitektur, dan planonologi,” ungkapnya.

Dalam membuat dua draft tersebut, BPIW juga melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait seperti Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian ATR dan Agraria.  (Yudi/Hen/infobpiw)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: