Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah menyusun Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP) di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat).
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, penyusunan ITMP merupakan kegiatan yang akan menggunakan anggaran dari dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di Tanah Air.
“Total dana yang akan diberikan Bank Dunia dalam pengembangan pariwisata itu sebesar 300 juta dolar Amerika,” ungkap Hadi saat paparan “Rencana Penggunaan Dana Pinjaman Bank Dunia Terkait Pembangunan Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Prioritas” dalam acara “Kick off Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, akhir pekan lalu.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh perwakilan kementerian dan lembaga ini, Hadi menerangkan, total penggunaan dana dari Bank Dunia akan meliputi empat komponen, komponen pertama meliputi, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua meliputi, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih.
“Komponen ketiga meliputi, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata. Adapun, komponen keempat meliputi meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata,” jelas Hadi.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, komponen pertama ada beberapa kegiatan, seperti penyiapan rencana induk pariwisata terpadu (Integrated Tourism Master Plan/ ITMP), rencana induk sektoral di tingkat hilir, pengembangan kelembagaan, pembangunan kapasitas untuk perencanaan daerah di kawasan wisata terpilih.
“Ada juga merekrut konsultan kelas dunia yang akan menyediakan program manajemen pendukung. Konsultan tersebut juga menyediakan manajemen perencanaan proyek untuk penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, koordinasi dan kegiatan lainnya,” terangnya.
Untuk komponen kedua, Hadi menjelaskan, ada beberapa kegiatan seperti, pembiayaan untuk sarana transportasi di destinasi pariwisata terpilih sesuai dengan standar nasional.
“Ada juga pengembangan infrastruktur dan pelayanan pariwisata, seperti sarana lalu lintas bagi pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor, pembangunan taman, ruang terbuka hijau serta peningkatan fasilitas daerah untuk angkutan umum,” terang Hadi.
Selain itu, untuk pembangunan pelayanan infrastruktur dasar dan pariwisata. “Seperti penyediaan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sanitasi di kawasan pariwisata terpilih. Termasuk, melakukan studi kelayakan dan rancangan rekayasa terperinci untuk investasi fisik yang akan dilakukan,” terangnya.
Adapun komponen ketiga meliputi pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan untuk pelatih/guru guna meningkatkan kemampuan masyarakat dan penyusunan substansi materi yang tepat sasaran. “Termasuk juga pemberian bantuan teknis untuk lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan teknik dan sekolah kejuruan,” paparnya.
Untuk elemen keempat, lanjutnya, akan meliputi kegiatan persiapan dan pembaruan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan, melaksanakan promosi pasar, melakukan pemantauan untuk proyek investasi dan lainnya.
Hadi menerangkan, komponen pertama akan mendapat alokasi anggaran 22 juta dolar Amerika, kompoten kedua mendapat alokasi anggaran 239,6 juta dolar Amerika, komponen ketiga mendapat alokasi anggaran 37,1 dan komponen keempat akan mendapat alokasi anggaran 1,3 juta dolar Amerika. Sehingga, totalnya sesuai dengan jumlah dukungan Bank Dunia 300 juta dolar Amerika.
Sebelumnya di tempat yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Wismono Adi Suryabrata mengatakan, rapat Kick off Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan digelar dalam rangka mempersiapkan program pariwisata nasional terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia berharap, kegiatan tersebut akan membuat seluruh kementerian dan lembaga mengetahui mengenai program pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan begitu, lanjutnya, seluruh kementerian/lembaga dapat bersama-sama mendukung dalam mewujudkan pengembangan pariwisata. “Baik yang terkait kegiatan fisik maupun nonfisik,” terangnya.
Di tempat sama, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani mengatakan, pihaknya kini sudah siap melakukan berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsi kementeriannya.
“Ranah kami ada di komponen empat, ada pun kegiatannya meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, melalui peningkatan standard kompetensi, pembinaan dan pelatihan,” terang Rizki.
Termasuk, lanjutnya, pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas usaha, pelatihan peningkatnan pemasaran online, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi dan monitoring hingga manajemen proyek. (ris/infoBPIW)
