Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan (PUPR) kembali menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kali ini, Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera dilaksanakan di Jambi, Rabu malam (7/3). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian akhir dari Pra Konreg 2018 Kementerian PUPR, setelah sebelumnya digelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang, Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari dan Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Banjarmasin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono saat membuka Pra Konreg provinsi wilayah Sumatera menegaskan, jajarannya pada tahun 2019 berupaya keras akan menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Sumatera.    "Dengan begitu, penyusunan program harus tajam dan fokus untuk pencapaian target prioritas nasional. Pra Konreg sendiri merupakan rangkaian untuk melahirkan program dan rencana kerja Kementerian PUPR," terangnya. Pada Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera ini, Anita berharap, akan lahir program yang menunjang Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan. Kemudian, target selesai 2019 bisa terealisasi. Anita juga menjelaskan, untuk penyelesaian proyek prioritas 2019 pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Sumatera, antara lain Bendungan Sei Gong di Kepulaian Riau ditargetkan selesai tahun 2018. "Untuk yang mulai dibangun tahun 2019 adalah Bendungan Komering II/Tigadihaji di Sumsel (Sumatera Selatan,-red) dan Bendung Lausimeme di Sumut (Sumatera Utara,-red),” papar Anita.  Untuk pembangunan Daerah Irigasi (DI) yang ditarget selesai 2018, yakni DI Lhok Guci Tahap 1 di Aceh, DI Jambo Aye Kanan di Aceh, DI Lematang di Sumsel, DI Jambo Aye Kanan di Aceh, DI Batang Sinamar di Sumbar, DI Jabung di Sumsel. Adapun untuk yang dimulai tahun 2019 adalah DI Lhok Guci Tahap 2 di Aceh.  “Untuk pengendali daya rusak yang ditarget selesai tahun 2018,  yaitu Pengendali Banjir Sungai Asahan di Kabupaten Asahan, Pengaman Pantai Pulau Nongsa atau pulau terluar, Pantai Tepi Laut Tanjung Pinang dan Pantai Kepulauan Karimun, Pengendali banjir dan sedimen di Kabupaten Solok Selatan dan lainnya,” papar Anita.  Adapun penyelesaian proyek prioritas tahun 2019 Bidang Bina Marga, papar  Anita, untuk Jalan yakni di Kota Takengon,Jalan Uning-UWAQ, Jalan Sisingamangaraja, Underpass Bridjen Katamso dan Flyover Keramasan. “Adapun jembatan antara lain Jembatan Sei Wampu, Jembatan Musi IV, Jembatan Duri-Jalan Siak II, Jembatan Ruas Sei. Jembatan Dareh Junction serta Jembatan Batu Rusa,” jelasnya.  Ia menambahkan, untuk jalan tol yang ditarget beroperasi 2018, yakni Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Jalan Tol Palembang-Indralaya, Jalan Tol Kayu Agung-Betung, Jalan Tol Medan-Binjai serta Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. “Sedangkan jalan tol yang ditarget beroperasi 2019, yakni Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung,” jelasnya.  Penyelesaian proyek prioritas tahun 2019 Bidang Cipta Karya, lanjut Anita, proyek yang ditarget selesai 2018, antara lain dukungan terhadap Asian Games 2018, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (SPAM PDAM) Kota Pematang Siantar, SPAM PDAM Kota Palembang dan SPAM Regional Mebidang di Sumut serta Dukungan Kawasan Pariwisata Danau Toba.  “Kemudian untuk penyelesaian proyek prioritas tahun 2019 bidang perumahan adalah rumah swadaya, rumah khusus untuk dokter/tenaga kesehatan di daerah terpencil,” terangnya.  Selain itu dalam mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, ungkap Anita, terdapat penataan kawasan Ajibata, Pelebaran Alur Tanoponggol, Pelebaran Jalan Sidikalang Kutabuluh-Lawepakam dan Pembangunan SPAM Danau Toba. Di tempat sama, Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya merasa bangga Pra Konreg provinsi wilayah Sumatera 2018 dapat dilaksanakan di Jambi. “Kami berharap ajang Pra Konreg ini dapat memberi dampak positif saat pelaksanaannya maupun setelah pelaksanaannya,” ungkap Fachrori. Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, pelaksanaan Pra Konreg 2018 ini memang diharapkan dapat menyusun program 2019 yang akurat, terpadu dan dapat dilaksanakan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan dasar infrastruktur.  Ia juga mengatakan, peserta Pra Konreg 2018 ini diikuti seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Sumatera, Bappeda dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Sumatera. Dalam rangkaian pembukaan Pra Konreg ini juga dilakukan sosialisasi pencegahan korupsi yang mendatangkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Dedi Hartono, Group Head Infrastruktur dan Migas, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Sosialisasi ini diharapkan belanja negara untuk bidang infrastruktur ke depan akan  semakin akuntabel, bersih, transparan termasuk terhindar dari tindak perkara korupsi.(Ris/Hen/Ind/indoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad pada tahun 2019 dapat menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pasalnya, tahun 2019 merupakan periode akhir dari lima tahun pemerintahan, sehingga tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun penyelesaian. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dalam pembukaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam (28/2). Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara tersebut dilaksanakan mulai (28/2) hingga (2/3). Anita mengungkapkan, proyek infrastruktur prioritas di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara antara lain, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) pembangunan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimulai 2018 serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bendungan Kolhua di NTT dimulai 2019.  “Untuk yang ditargetkan selesai 2018 adalah Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Bintang Bano di NTB, Bendungan Marangkayu di Kaltim, Bendungan Mila di NTB. Kemudian, pembangunan yang selesai tahun 2019 adalah Bendungan Tapin di Kalsel,” terangnya. Selain itu, untuk pembangunan Daerah Irigasi (DI) dan air baku yang diharapkan selasai paling lambat tahun 2019 adalah DI Pitap di Kalimantan Selatan (Kalsel), DI Batang Alay di Kalsel, Air Baku Kab. Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula. “Kemudian proyek Pengendali Banjir Sungai Motamassi di Kab. Belu, NTT dan Pengendali Banjir Sungai Malibaka di Kab. Belu, NTT juga ditargetkan selesai 2019,” terangnya. Di sisi lain, Anita menjelaskan, untuk sektor Bina Marga proyek-proyek yang ditargetkan selesai 2019, antara lain, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kaltim, Jembatan Ruas Temajuk – Badau di Kalbar, Jembatan Tumbang Samba di Kalteng, Jembatan Ruas perbatasan di Kaltara, Jembatan Pulau Balang II di Kaltim. “Termasuk Jembatan Samota II di NTB, Jembatan Petuk I di NTT, Jalan Bts. Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kalbar, Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong–Rasau di Kalbar, Jalan Akses Pelabuhan Trisakti  di Kalsel, Jalan Long Boh–Metulang Long Nawang di Kaltara,” terangnya. Terkait pembangunan jalan perbatasan, yakni Jalan Trans Perbatasan Kalimantan pada tahun 2019 ditargetkan selesai 1.920 KM serta perbatasan NTT tahun 2018 ditargetkan selesai 176,2 km. Adapun sektor Cipta Karya, lanjut Anita, seperti dukungan untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. “Kemudian, untuk sektor perumahan, ada pembangunan rumah susun, rumah khusus untuk dokter/tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta rumah khusus di kawasan perbatasan,” jelasnya. Dengan begitu, Anita berharap, perencanaan program tahun 2019 yang dirumuskan dalam Pra Konreg dapat benar-benar melahirkan program yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan, rasa apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kementerian PUPR yang telah menggelar Pra Konreg di Kota Banjarmasin. Menurutnya, pelaksanaan Pra Konreg di Banjarmasin pasti akan memiliki pengaruh positif terhadap  pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalsel. “Adapun saat ini hal yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat Kalsel adalah pembangunan jalan tol. Kita ingin ada jalan tol di Kalsel,” harap Sahbiri.  Di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti  mengatakan, diselenggarakannya Pra Konreg 2018 untuk menyusun program pembangunan tahun anggaran 2019. “Prosesnya program-program usulan, akan dibahas seluruh stakeholder untuk menjadi program pembangunan pada tahun anggaran 2019,” terang Lana. Ia berharap, penyusunan program 2019 ini dapat dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder dari pusat maupun daerah. “Adapun peserta Pra Konreg ini, seluruh pejabat perencana di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Kalimantan-Nusa Tenggara, Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Kalimantan-Nusa Tenggara,” ungkap Lana. Seperti diketahui, sebelumnya BPIW telah menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada (12-14/2) serta Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari, Sulawesi Tenggara pada (21-23). Adapun Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera akan dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret mendatang.(ris/hen/ind/infoBPIW)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya).  Selain itu kebijakan tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Demikian disampaikanya saat membuka Kick Off atau Pembukaan Konsultasi Regional penyusunan progam 2019 di Semarang, (12/2).  Sehubungan dengan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 tersebut, ia juga mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah agar mempertajam program kerja dengan beberapa target prioritas tahun 2019.  Dalam menyusun program, Basuki menegaskan mengenai 3 pokok kebijakan belanja infrastruktur 2019. Tiga pokok kebijakan tersebut pertama, besaran belanja barang operasional sama dengan realisasi tahun 2017 atau pagu 2018 apabila lebih rendah. Dilakukan penajaman belanja barang yang akan diserahkan atau hibahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.  Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas. Membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru. Mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas. Ketiga, realokasi belanja barang menjadi belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.  “Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi/air baku  untuk mendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih berfokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak (tidak terawat,red) di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional,” tegas Basuki. Memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun politik, Basuki meminta kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR untuk tidak ikut berpolitik praktis dengan tetap menjalankan pekerjaan sesuai aturan, mengutamakan keselamatan dan kualitas dalam bekerja, kompak dan bekerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan, mengutamakan kejujuran profesional, memanfaatkan hasil penelitian untuk solusi teknologi, dan siaga bencana. Kegiatan ini juga diisi dengan paparan beberapa pejabat, salah satunya Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Saat itu Lana menyatakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah adanya disparitas atau kesenjangan ekonomi dan sosial antardaerah.   Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, tahun 2016,  struktur perekonomian Indonesia secara spasial, masih didominasi oleh provinsi-provinsi  di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 58,49%  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Presentase ini berbeda jauh dengan pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Pulau Papua dan Maluku yang rata-rata kontribusi PDRBnya hanya 7,4% serta Pulau Sulawesi 7,42%. Untuk mengatasi hal itu, menurut  Lana  Kementerian PUPR memfokuskan pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Kemudian juga percepatan pertumbuhan di wilayah pengembangan strategis.   Lana juga menyebutkan bahwa pengembangan wilayah tersebut dilakukan Kementerian PUPR dengan membangun konektivitas, penyediaan penampung air baku, irigasi, penyediaan infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.  Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah ini menurutnya mendukung pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, perbatasan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),  Pulau Kecil Terluar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Eknomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).    “Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program untuk pelaksanaan program. Dukungan infrastruktur PUPR sangat diperlukan untuk konektivitas multi moda sepert bandara, kereta api dan sebagainya,” ujar Lana. Terkait penyusunan program 2019 menurut Lana, tantangan BPIW adalah memilih dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingat terbatasnya anggaran yang ada.  Meski demikian, pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan BPIW menurutnya sudah sesuai dengan yang disarankan Bappenas, yakni pendekatan pembangunan holistik, integratif, tematik, dan spasial.  Selain Lana, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana juga menjadi pembicara pada kegiatan tersebut. Pada acara ini, wawan memaparkan mengenai Potensi Korupsi Sektor Konstruksi. Kemudian Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Wismana Adi Suryabrata memaparkan mengenai Arah, Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.  Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran dari Direktorat Jenderal  Aggaran Kemenkeu, Made Arya Wijaya menyajikan materi terkait Pokok-Pokok Kebijakan Penganggaran Tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. Sesi paparan ini dimoderatori Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Adang Saf Ahmad. Kegiatan yang diikuti ratusan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari pemerintah pusat dan daerah ini juga dihadiri Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono. Hen/ris/ind/ infobpiw  

Kementerian PUPR tengah siapkan program infrastruktur PUPR untuk Pulau Jawa dan Bali di tahun 2019. Menurut Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti, perencanaan di dua pulau tersebut difokuskan pada penyelesaian infrastruktur strategis, misalnya bendungan dan jalan, demikian terungkap pada pembukaan Pra Konreg di Semarang yang dilaksanakan 12-14 Februari (12/2). “Untuk infrastruktur jalan, kita menargetkan terbangunnya jalan tol hingga Surabaya. Untuk bidang perumahan fokus kita pada pembangunan rumah untuk pesantren, rumah untuk dokter daerah terpencil dan rumah swadaya,” jelas Anita. Ia berharap pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan PUPR bisa tercapai dengan dukungan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Dengan bantuan kerja sama pemeirntah dan badan usaha tersebut, bisa mempercepat pencapaian target sebagaimana yang tercantum dalam Renstra (Rencana Strategis.red),” ucap Anita. Kementerian PUPR setiap tahun menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg).  Kegiatan yang dilaksanakan sebelum Konreg tersebut untuk menyiapkan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun berikutnya.  Agar lebih maksimal, menurut Anita, instansinya terus melakukan perbaikan pelaksanaan Pra Konreg tersebut, seperti terkait penyiapan materi dan juga konsep penyelenggaraanya. “Bila tahun lalu langsung dilaksanakan Pra Konreg, maka tahun ini dimulai dengan kick off Konsultasi Regional (Konreg,red).  Dalam kick off itu, ada arahan kebijakan dari Pak Menteri untuk program 2019.  Itu sangat penting,” tutur Anita saat membuka pelaksanaan Pra Konreg, Semarang, (12/2).  Terkait dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Anita meminta BPIW tidak hanya memprogramkan dukungan infrastruktur jalan tapi juga program terkait keciptakaryaan, seperti penyediaan sanitasi yang berstandar internasional dan juga pengolahan limbahnya. Hal ini menurutnya penting, karena KSPN seperti Borobudur banyak dikunjungi turis dari mancanegara. Saat memberikan paparannya, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti  menjelaskan Pra Konreg memiliki tujuan untuk mengumpulkan program usulan dari pusat dan daerah. Diungkapannya bahwa untuk tahun anggaran 2019, pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. “Usulan program tersebut dikonsolidasikan melalui rangkaian pembahasan, sehingga kita bisa mendapatkan program prioritas untuk tahun 2019,” ungkap Lana. Dalam menyusun program 2019 tersebut menurut Lana perlu keterpaduan, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait dari pusat dan daerah. Pembukaan Pra Konreg di Semarang ini diikuti seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Jawa-Bali, serta Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Jawa-Bali.  Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan di desk masing-masing provinsi di seluruh Jawa-Bali hingga 14 Februari. Pra Konreg Semarang merupakan satu dari 4 rangkaian Pra Konreg. Setelah Semarang, maka Pra Konreg kedua akan dilaksanakan di Kendari pada 21-23 Februari mendatang yang membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Sulawesi, Maluku dan Papua.   Pra Konreg ketiga diselenggarakan di Banjarmasin pada 28 Februari hingga 2 Maret yang membahas program infrastruktur di Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pra Konreg keempat atau yang terakhir dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret yang membahas program infrastruktur untuk Pulau Sumatera. Hen/Ind/infobpiw

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembahasan pendahuluan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg)  dengan Unit Organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR. "Pembahasan materi pendahuluan Pra Konreg dilaksanakan dengan Unor-unor teknis, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Kegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang akan digelar mulai awal Februari nanti," ungkap Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat membuka Pembahasan Pendahuluan Pra Konreg BPIW dengan Unor di Jakarta, Kamis (4/1). Iwan mengatakan, adanya pembahasan pendahuluan ini penting agar pelaksanaan Pra Konreg nanti dapat berjalan lancar, efektif serta efisien. Selain itu, berbagai kendala yang berpotensi muncul akan dapat diminimalisir. Menurutnya, BPIW Kementerian PUPR sebagai penyelenggara Pra Konreg perlu memastikan program prioritas nasional, arahan masterplan development plant (MPDP) serta direktif presiden dapat terakomodir Pra Konreg. Terkait kepastian pelaksanaan Pra Konreg, lanjutnya, saat ini masih menunggu persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. "Untuk pelaksanaannya sendiri, BPIW mengusulkan dua skenario rencana lokasi dan waktu pelaksanaan, yakni skenario empat tempat dan tiga tempat," terang Iwan.  Untuk skenario 4 tempat yakni, Pra Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara di Balikpapan pada 21-22 Februari 2018 serta Pra Konreg Wilayah Sumatera di Batam atau Jambi 27 Februari-1 Maret 2018. Adapun skenario 3 tempat yakni, Pra Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakan    di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara di Yogyakarta pada 21-22 Februari 2018, serta Pra Konreg wilayah Sumatera di Batam atau Jambi pada 27 Februari-1 Maret 2018. "Untuk pelaksanaan Konreg sendiri diharapkan dapat diselenggarakan pada Juni atau Juli 2018 di Kementerian PUPR, Jakarta," jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo mengatakan, pelaksanaan Pra Konreg tahun lalu seyogyanya menjadi pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan tahun ini. "Salah satu yang perlu diperkuat, salah satunya sinkronisasi dengan semua Unor teknis di Kementerian PUPR," terangnya. Dengan begitu, lanjutnya, dalam melakukan sinkronisasi dengan lembaga lainnya akan bisa lebih mudah. "Artinya pelaksanaan Pra Konreg diharapkan dapat semakin baik dari tahun ke tahunnya," terangnya. Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Doedoeng Zaenal Arifin mengatakan, Pra Konreg dilakukan pada awal Februari 2018 pertimbangannya pada akhir Februari 2018 akan ada rapat kabinet yang meminta semua kementeriaan/lembaga mengusulkan data program pembangunan tahun 2019. Ia juga mengatakan, pada penyusunan program arahan tahun 2019 terdapat sekitar 1.700 program. Hal itu muncul dalam usulan dari Unor yang didapat dari workshop yang digelar waktu lalu. "Program usulan ini perlu ditelaah kembali, untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk dimasukkan dalam program arahan yang akan dibahas dalam Pra Konreg nanti," terangnya.   Seperti diketahui, Pra-Konreg 2018 ini merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dihadiri Bappeda provinsi, dinas PUPR provinsi, balai serta Unor di lingkungan PUPR. (ris/infoBPIW)

Dalam melakukan penyusunan program infrastruktur, Kementerian PUPR fokus untuk mencapai target prioritas nasional. Selain itu program yang disusun tersebut benar-benar dipertajam. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa (21/3) malam. Dengan keterbatasan fiskal, Anita juga meminta  kepada seluruh stakeholder untuk bekerja secara efektif dan efisien. “Dengan anggaran yang sangat terbatas, mari kita bekerja dengan baik, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan,” tegas Anita. Dalam kesempatan itu, Anita juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, terutama yang ada di Pulau Kalimantan dan NTT. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),  termasuk di Labuan Bajo, NTT. Dalam kesempatan itu Anita juga menyampaikan bahwa daya saing Indonesia pada sektor infrastruktur mengalami kenaikan, dimana untuk 2014-2015 pada posisi 72, dan meningkat tahun 2015-2016 yakni pada posisi 64. Pada acara ini juga ditayangkan video arahan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam arahannya Basuki menyatakan bahwa dalam  dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. Dikatakannya bahwa perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. “Perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat  segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Basuki. Sementara itu dalam pidatonya, Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan bahwa Program Arahan 2018 disusun melalui tahapan Master Plan dan Development Plan dari Rencana Induk Pulau (RIP) Wilayah Pengembangan Strategis dan Perkotaan, Program Jangka Pendek, Program Tahunan. Dikatakannya juga bahwa semua Program Arahan memiliki interdependensi satu sama lain untuk memperkuat sinergi kemanfaatan dan impact. “Upaya menerpadukan pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR dapat dicapai dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan ditujukan untuk meningkatkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tutur Rido. Kemudian Rido juga menyatakan, bahwa keterbatasan APBN mendorong pelaku pembangunan infrastruktur PUPR untuk lebih kreatif dalam memobilisasi sumber anggaran non APBN. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang turut hadir dalam acara tersebut  menyambut baik dipilihnya NTT sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Pra Konreg. Baginya dengan ditunjuknya sebagai tuan rumah,  berarti Kementerian PUPR sangat memperhatikan pengembangan infrastruktur di NTT. “Kita sangat membutuhkan dukungan Kementerian PUPR, apalagi ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di NTT, salah satunya masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan dukungan Kementerian PUPR, ia berharap tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menerangkan, tema Pra Konreg tahun 2017 sesuai RAKP 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Adapun tujuan Pra Konreg ini menurutnya ada empat. Pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Bidang PUPR 2018. Kedua melakukan identifikasi awal terkait dengan rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk tahun 2018. Pembukaan Pra Konreg juga diwarnai dengan pemberian buku ke masing-masing perwakilan daerah, yakni NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Setidaknya sekitar lebih dari 300 orang hadir, dimana para peserta tersebut melibatkan beberapa instansi yakni Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi,  Balai  Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.   Selain itu juga melibatkan Satker Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi, Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Acara dilanjutkan dengan pembahasan program 2018 di masing-masing desk. Setelah Pra Konreg di Kupang, minggu depan akan dilaksanakan Pra Konreg di Manado untuk Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Hen/ind/InfoBPIW)