Berita

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Irwanto, melakukan kunjungan audiensi ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu 19 Februari 2025. Irwanto menjelaskan kedatangannya untuk berkoodinasi terkait dukungan infrastruktur PU yang dibutuhkan serta alokasi anggaran infrastruktur untuk Kabupaten Banggai Kepulauan.   “Dari hasil penjaringan aspirasi dan diskusi sebelumnya dengan DPRD dan eksekutif, kami dapatkan hasil usulan secara merata mengenai kebutuhan dukungan infrastruktur untuk peningkatan Kabupaten Banggai Kepulauan,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa potensi pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sangat besar bahkan sudah mendunia, namun sayangnya konektivitas menuju kawasan-kawasan wisata ini masih butuh perhatian.  “Saat ini kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan masih tertinggal dalam aspek infrastruktur. Disana masih ada daerah yang mengalami kekeringan, kekurangan air bersih, serta kondisi jalan yang butuh perbaikan terutama daerah pariwisata,” ucapnya. Kerusakan jalan tersebut, dikatakannya mempersulit warga sekitar bahkan turis asing yang ingin berwisata. Ia berharap agar Kementerian PU melalui BPIW dapat mendukung infrastruktur pendukung menuju lokasi pariwisata tersebut, ditengah adanya skema efisiensi anggaran. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto yang menerima langsung kunjungan audiensi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud bertujuan mengalokasikan dana untuk program prioritas. “Selama ini kita telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur, ada sarana dan prasarana juga yang perlu dipelihara, namun disesuaikan dengan skema efisiensi,” ucapnya.  Menambahkan hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia, menyebutkan bahwa salah satu fokus Kementerian PU adalah skema Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). “Selain untuk preservasi, anggaran infrastruktur diupayakan lanjut pada program bersifat IBM seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa setiap usulan yang disampaikan perlu dilengkapi justifikasi seperti urgensi, analisa dampak serta manfaat infrastruktur yang diusulkan.  (Mut/Zim/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Komisi V DPR RI yang dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian PU. Rapat  digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.  Rapat diselenggarakan dalam rangka membahas kebijakan efisiensi anggaran mitra kerja Komisi V DPR RI dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Membuka rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI menyampaikan arahannya kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir bahwa rapat membahas pengesahan program kegiatan dari masing-masing K/L setelah pagu indikatif yang sudah disahkan. Ditambahkan oleh Lasarus  rapat kali ini juga  membahas Pra-Anggaran Tahun 2025 yang sudah dibahas pada periode tahun lalu. “Sekarang dilakukan penyesuaian efisiensi berdasarkan Asta Cita Presiden. Sehingga pagu indikatifnya fokus kepada program yang akan menjadi prioritas dari K/L masing-masing,” ujar Lasarus. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan target pembangunan infrastruktur bidang PU Tahun 2025 yang diefisiensi pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga (BM), Ditjen Cipta Karya (CK), dan Ditjen Prasarana Strategis (PS).  Menteri Dody  menyampaikan target pembangunan infrastruktur Kementerian PU TA. 2025 sesuai anggaran yang telah mendapatkan efisiensi tersebut dengan rincian Ditjen SDA sebesar Rp 10, 70 T untuk pembangunan 1 unit Bendungan, 450 Ha Daerah Irigasi, 16.000 Ha Rehabilitas Jaringan Irigasi, 11 km pengendali banjir,NULL,5 km pengaman pantai, serta 0,25 m3/detik penyediaan air baku. Ditjen BM yang bernilai Rp 12,48 T untuk pembangunan 63 km jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan, 1.096 m pembangunan dan duplikasi jembatan, 242 m pembangunan flyover/underpass, dan 13 km pembangunan jalan tol. Ditjen CK yang bernilai Rp 3,78 T akan dilakukan pembangunan dan peningkatan SPAM 750 lt/detik , perluasan SPAM 1.702 SR, pengelolaan air limbah pada 2000 KK, pengelolaan persampahan 700 KK, 11,5 Ha, pengembangan kawasan dan 2 unit bangunan gedung. Selanjutnya Ditjen PS yang bernilai Rp 1,16 T berupa pembangunan 86 unit PHTC Madrasah, 11 unit Rehab dan Renov Perguruan Tinggi/Keagamaan, 4 unit Rehab dan Renovasi Pasar, 2 unit Prasarana Olahraga, dan 4 unit prasarana lain seperti sekolah, pasar, serta puskesmas di IKN. “Semoga Bapak berkenan menyetujui program kerja Tahun Anggaran 2025 ini. Terkait kontrak multi years yang sedang on going nantinya akan direlaksasi/diperpanjang dan dipastikan akan tetap dilanjutkan,” ujar Menteri Dody. Rapat berlanjut dengan penyampaikan rencana realisasi program setelah efisiensi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Kementerian Transmigrasi RI, Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Rapat bersama Komisi V DPR RI menghasilkan kesimpulan terkait kebijakan anggaran TA 2025. Komisi V DPR meminta K/L termasuk Kementerian PU di dalamnya  untuk memprioritaskan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah tersambung, serta menjamin kegiatan yang telah selesai proses lelang/ tender utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Transmigrasi RI, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Wakil Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.  (Fir/Tiara)      

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menerima kunjungan audiensi DPRD Kota Tomohon pada Selasa 4 Februari 2025. Kunjungan disambut Kepala  BPIW, Bob Arthur Lombogia yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. Dalam pertemuan ini, Kepala BPIW menyampaikan informasi terkait rencana pengembangan Kota Tomohon serta dukungan infrastruktur yang telah dibangun di kota tersebut. “BPIW merupakan integrator program PU, dalam hal ini telah ada dukungan infrastruktur Sumber Daya Air berupa irigasi di Kota Tomohon untuk menunjang hortikultura yang merupakan salah satu keunggulan komparatif Kota Tomohon. Kota Tomohon dijuluki sebagai Kota Bunga dan memiliki TIFF (Tomohon Internasional Flower Festival) yang menjadi salah satu event unggulan pariwisata nasional  Kementerian Pariwisata, sehingga branding ini perlu lebih ditunjukan oleh Kota Tomohon melalui penataan kota dengan potensi bunganya. Bob juga menambahkan bahwa terdapat beberapa alternatif pemrograman infrastruktur PU yang dapat dioptimalkan yakni terkait konektivitas melalui APBN menggunakan opsi IJD (Inpres Jalan Daerah), Inpres Air Minum dan Inpres Irigasi (yang saat ini prosesnya sedang berlangsung) atau APBD.   Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tomohon, Ferdinand, mengatakan saat ini Kota Tomohon akan memasuki fase pembangunan baru seiring penetapan Walikota Tomohon baru yang rencananya akan dilantik pada 20 Februari 2025. Kota Tomohon memiliki Visi “Maju, Berdaya Saing, Sejahtera”, yang sudah sejalan dengan Visi Misi di Pemerintah Pusat. Isu utama Kota Tomohon selain  penyediaan irigasi,  juga berkaitan dengan lingkungan yakni alih fungsi lahan, kawasan kumuh di pusat kota, serta banjir. Ferdinand menyampaikan, terkait alih fungsi lahan, DPRD Kota Tomohon akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RTRW seiring akan dilanjutkannya revisi RTRW Kota Tomohon tahun ini. Nantinya, tugas utama Pansus ini untuk membahas masalah alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman di Kota Tomohon. Ia juga menambahkan bahwa Kota Tomohon memiliki pasar yang berpotensi menjadi aset strategis namun dirasakan kurang berfungsi optimal. “Kondisi eksisting penataan pasarnya masih banyak masalah, terutama jalur keluar masuk, dan tata letak pasar serta banyaknya pedagang liar yang masuk kedalam pasar”, ucapnya.   Menurutnya, Pasar Tomohon perlu direvitalisasi mengingat potensinya sebagai pusat akses kebutuhan sehari-hari masyarakat. “Pasar berfungsi tidak hanya untuk wilayah Kota Tomohon saja, melainkan juga untuk kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Minahasa”, tambahnya.  Selain itu, ia juga mengatakan Kota Tomohon membutuhkan sport center yang bisa menjadi daya tarik wisata karena karakteristik masyarakatnya gemar berolahraga terutama di hari libur. “Hal ini kita anggap bisa member multiplier effect yang besar dari sektor olahraga dan wisata”, ucapnya.   Terkait hal-hal yang disebutkan, Kepala BPIW mengatakan perlunya penegasan di dalam revisi RTRW Kota Tomohon, salah satunya terkait sanitasi (pengelolaan limbah) terutama di kawasan wisata. Kemudian mengenai sport center, Bob sependapat bahwa hal tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi baru di Tomohon. “Nanti sport center ini bisa mencakup seluruh olahraga serta pusat UMKM”, jelasnya. Ia menambahkan, pembangunan pasar merupakan direktif Presiden dan diperlukan kolaborasi dengan semua pihak terutama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, demikian halnya untuk pembangunan sarana ibadah dan sekolah.    Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto mengatakan terdapat tiga poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wilayah Kota Tomohon. Diantaranya, bidang/sektor yang akan dikembangkan  (dikaitkan dengan koordinasi antarsektor), kewenangan (pusat/daerah/diperbantukan melalui direktif), sumber dana terutama untuk sektor yang merupakan kewenangan pusat, dan kegiatan strategis seperti Inpres Jalan Daerah, serta kegiatan lainnya yang sifatnya direktif.(Zim/Mut/Dady).

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian mitra kerjanya, rapat yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri PU ini digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Pada rapat ini Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan turut hadir mendampingi Menteri PU. Agenda rapat kerja kali ini membahas penetapan dan perubahan RKA K/L antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan persetujuan RKA K/L Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta penetapan dan perubahan RKA K/L Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Persetujuan RKA K/L Kementerian Transmigrasi TA. 2025. Lasarus kemudian menyampaikan banyaknya kementerian-kementerian yang dipecah memerlukan pergeseran alokasi anggaran, agar para menteri dapat segera menjalankan program kerja TA 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V DPR RI tanggal 8 September 2024 yang lalu, salah satunya terdapat perubahan alokasi anggaran dari Kementerian PU ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)" ujarnya. Disamping itu, Lasarus juga menekankan bahwa tidak ada penambahan atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh Kementerian Mitra Kerja Komisi V DPR RI. Hadir dalam rapat ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan, berdasarkan usulan kebutuhan pagu yang diusulkan pada 4 April 2024 Kementerian PU adalah 212 Triliun, namun setelah itu terdapat penyesuaian pagu menjadi 116,22 Triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan. “Sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, alokasi anggaran Kementerian PU yang sebelumnya dari 116,22 Triliun menjadi 110,95 Triliun dan sebesar 5,27 Trliun dipindahkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman” ujar Dody.   Ia menjelaskan, dengan anggaran yang sudah ditetapkan maka Kementerian PU akan menyelenggarakan tugas dan fungsi utama antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, hadir juga wakil menteri di rapat, antara lain Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Riza Patria, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah serta para pejabat eselon I dan II di Kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI.(Zim)  

Komisi V DPR RI menggelar rapat bersama mitra kerja kementerian dan lembaga. Rapat itu merupakan rapat perdana Komisi V DPR RI pada periode 2024-2029. Rapat dengan menteri dan wakil menteri ini digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Pada rapat ini Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan turut hadir mendampingi Menteri PU.   Lasarus kemudian meminta para menteri menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing. Terlebih, menurut dia, banyak kementerian-kementerian yang dipecah. "Supaya kami Komisi V mengetahui batasan dan di mana saja wewenang dan tanggung jawab dari kementerian ini," ujarnya. Hadir dalam rapat ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Hadir pula Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPP (Basarnas) Marsekal Madya TNI Kusworo. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan, berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, dinyatakan tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. "Dengan demikian, Kementerian PU menjalankan fungsi seperti pada Perpres tersebut dengan pengecualian fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman dan bidang perumahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan Perpres No. 139 Tahun 2024 Pasal 14," jelas Menteri Dody. Ia menjelaskan, dalam melaksanakan tugas Kementerian PU menyelenggarakan fungsi utama antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi. "Rancangan struktur organisasi Kementerian PU tahun 2025-2029 nantinya akan ditinjau dan disinkronkan kembali dengan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya oleh KemenpanRB," tambah Menteri Dody. Selain itu, hadir juga wakil menteri di rapat, antara lain Wamen PU, Diana Kusumastuti, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Riza Patria serta Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah serta para pejabat eselon I dan II di kementerian mitra Komisi V DPR RI.(ris/MBA)

Komisi V DPR RI memahami usulan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Hal ini disampaikan dalam  rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala BPIW, Kementerian PUPR.  Rapat yang dilakukan pada Kamis, 31 Agustus 2023, dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Muhammad Iqbal.  Di depan para anggota dewan, Kepala BPIW Yudha Mediawan memaparkan mengenai Rencana Alokasi Anggaran BPIW tahun 2024. Dijelaskannya bahwa berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-Mn/1138 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024, BPIW mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp141,60 M. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-Mn/1721 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2024, BPIW memiliki pagu anggaran sebesar Rp142,33 M, dikarenakan adanya penyesuaian besaran alokasi Pinjaman Luar Negeri. Dikatakannya juga bahwa keluaran pagu anggaran BPIW TA 2024 yakni pertama, Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR yang terdiri dari Rencana Pengembangan Infrastruktur di 38 provinsi, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029, ITDP di KSPN dan NUDP di 13 kota dan satu kawasan industri (PHKLN), dan Studio Geo-Infrastruktur. Keluaran yang kedua adalah Pemprograman infrastruktur PUPR yang terdiri dari Kesepakatan Program Tahunan Nasional, Program Tahunan di 38 provinsi, serta Dukungan Integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di 25 lokasi prioritas.  Kemudian keluaran yang ketiga berupa Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur PUPR, rinciannya kegiatannya yakni Model Analisis Manfaat, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 38 provinsi, Telaah Strategis di 3 Kawasan Prioritas, dan Laporan Kerja di Kementerian PUPR.  Sebelum Kepala BPIW, terjadwal hadir dan memaparkan program-programnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal, T. Iskandar, dan Kepala BPSDM, Khalawi AH. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota komisi V DPR RI mengajukan pertanyaan dan tanggapan diantaranya ditujukan kepada Kepala BPIW, Yudha Mediawan. Pertanyaan dan tanggapan ini terkait dengan perencanaan infrastruktur PUPR dalam menjawab permasalahan pada lokasi-lokasi tertentu.  Pertanyaan ini dijawab Yudha yang mengatakan bahwa produk yang dihasilkan BPIW terdapat dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang didalamnya terdapat fokus dan lokus.  Dicontohkannya di sebuah provinsi fokusnya bisa pada kawasan industri, kawasan perkotaan, pertanian, dan pariwisata, Dalam dokumen RPIW tersebut dijelaskan juga lokus dari kawasan-kawasan tersebut. “Melalui RPIW kita integrasikan semua program di Kementerian PUPR meliputi program dari DItjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan,” tuturnya. Turut mendampingi Kepala BPIW, yakni Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Abram Elsajaya Barus, dan Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Bernadi Haryawan.  (Hen/Tiara)