Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, memaparkan rencana alokasi anggaran BPIW Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi V, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya yang lain dari seluruh Unit Eselon I Kementerian PU, antara lain Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Pengatur Jalan Tol. Dalam arahannya, Lassarus menekankan bahwa rapat ini merupakan bagian dari rangkaian proses pembahasan anggaran Kementerian PU, baik untuk keperluan buka blokir anggaran tahun berjalan maupun penyusunan TA berikutnya. Ia meminta agar program dan kegiatan Kementerian PU dalam TA 2026 disusun dengan mempertimbangkan masukan yang telah diberikan oleh Komisi V DPR RI pada kesempatan sebelumnya. “Rapat ini merupakan satu rangkaian panjang dari proses pembahasan anggaran, baik buka blokir tahun 2025 maupun TA 2026. Mohon Kementerian PU dalam penyusunan program kegiatan TA 2026 disesuaikan dengan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI sebelumnya,” ujar Lasarus. Lasarus kemudian menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PU dalam RAPBN Tahun 2026 sebesar Rp118,5 triliun. Dari total tersebut, alokasi pagu indikatif untuk BPIW adalah sebesar Rp172,93 miliar. Sementara itu, alokasi untuk unit lain seperti Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp24,10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp147,13 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp403,93 miliar. Dalam paparannya, Bob Arthur Lombogia menyampaikan bahwa pagu anggaran BPIW sebesar Rp172,93 miliar akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp59,62 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan 341 pegawai PNS dan PPPK, Rp2,5 miliar untuk belanja modal peralatan kantor dan pengolah data, Rp16,25 miliar untuk mendukung operasional perkantoran, dan Rp94,55 miliar untuk belanja barang non-operasional pelaksanaan tugas dan fungsi utama, termasuk pelaksanaan program pembangunan perkotaan berkelanjutan. Selanjutnya, Bob juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan mendukung kinerja Sekretariat BPIW serta empat Pusat. Sekretariat BPIW akan fokus ppada dukungan manajemen internal, termasuk pemberian gaji, tunjangan, dan pelaksanaan operasional perkantoran. Sementara itu, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional akan fokus pada pencapaian output kebijakan dan strategi sinkronisasi program, termasuk pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg, pemantauan dan evaluasi kebermanfaatan infrastruktur, termasuk penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), pelaksanaan SAKIP Kementerian PU, serta kepatuhan intern. Sedangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III akan difokuskan dan berbagi peran sesuai dengan tanggung jawab wilayahnya pada pencapaian output rencana terpadu di wilayah sentra pangan, rencana terpadu perkotaan, kegiatan sinkronisasi program wilayah dan program tematik seperti penanganan kemiskinan dan DOB Papua, dan evaluasi kebermanfaatan. “Seluruh program BPIW telah kami rancang untuk menjawab kebutuhan pengembangan wilayah. Kami mohon arahan dari Komisi V dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang betul-betul bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutur Bob dalam forum tersebut. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi V DPR RI sepakat bersama Kementerian PU untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah disusun, serta mengakomodasi berbagai saran, usulan, dan pendapat yang telah disampaikan selama proses pembahasan RAPBN Tahun 2026, khususnya program-program berbasis masyarakat dan program strategis nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan itu, Kepala BPIW turut didampingi oleh Sekretaris BPIW Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Pranoto, serta para pejabat administrator di BPIW. (Fir/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI. Raker yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dan Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PU tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 4 September 2025. Raker kali ini diselenggarakan dalam rangka membahas evaluasi APBN TA. 2025 sampai dengan bulan September 2025, RKA-K/L 2026 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN 2026 dan Penetapan RKA-K/L Tahun 2026. Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Pada pembukaan rapat, Lasarus menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di penghujung tahun, agar program-program prioritas pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo memaparkan capaian serapan anggaran serta program prioritas yang akan dijalankan pada sisa tahun 2025. Kementerian PU mencatat tambahan alokasi sebesar Rp2,6 triliun dari APBN Perubahan, sehingga total anggaran 2025 mencapai Rp86,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, antara lain renovasi sekolah dan madrasah, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan daerah, serta pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan. Selain percepatan pembangunan infrastruktur fisik, Kementerian PU juga menekankan pentingnya program padat karya tunai agar manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli. “Progres realisasi anggaran hingga awal September 2025 telah mencapai 40 persen, kami optimis hingga akhir tahun capaian serapan bisa menembus 94,86 persen,” ujar Dody. Selanjutnya, untuk Pagu Anggaran Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 telah disetujui oleh Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Dody mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp47,64 triliun tersebut antara lain diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU," ujar Dody.   Total Pagu Anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp24, 10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp403,93 miliar. Ketua Komisi V, Lasarus menegaskan bahwa DPR berkomitmen mendukung pemerintah terutama terkait dengan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti padat karya, perumahan rakyat, hingga perbaikan infrastruktur pascabencana. “APBN harus menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap perubahan anggaran yang diajukan pemerintah akan segera kami sahkan agar tidak menghambat pelaksanaan di lapangan,” tegas Lasarus. Rapat ditutup oleh Lasarus dengan kesepakatan bahwa pendalaman teknis bersama Unit Organisasi Kementerian PU akan dilakukan dalam agenda pertemuan berikutnya. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat perencanaan anggaran 2026, sementara DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan.(Zim/Tiara)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum  (PU) menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi perencanaan dan pembangunan, pada  Rabu, 13 Agustus 2025. Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 4 Gedung G BPIW Kementerian PU dan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto dan Ketua Komisi III, Espin Tulie. Dalam pertemuan tersebut, Espin menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk konsultasi mengenai rencana pengembangan kota terpadu atau Integrated City Planning (ICP) di Provinsi Gorontalo. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang holistik dan terintegrasi demi menunjang pembangunan wilayah dan kualitas hidup masyarakat Gorontalo ke depan. Espin juga menyampaikan beberapa usulan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan Provinsi Gorontalo, seperti pembangunan Fly Over di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo, serta penguatan konektivitas antarwilayah melalui penambahan jalur kereta api dari Provinsi Sulawesi Tengah menuju Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengembangan sektor pariwisata secara terintegrasi, termasuk pemanfaatan ikon-ikon wisata seperti hiu paus Botubarani di bagian timur dan Pulau Cinta di bagian barat Provinsi Gorontalo. “Kami berharap Gorontalo memiliki perencanaan kota yang nyaman, baik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Semua ini harus dirancang dengan mengedepankan integrasi antarkawasan,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW menyambut baik aspirasi yang disampaikan. BPIW telah membentuk forum koordinasi untuk menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU, seperti Rakorbangwil (Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah) guna membahas perencanaan dan pemrograman untuk T+2 dan Konreg (Konsultasi Regional) guna membahas pemrograman untuk T+1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif  dalam kedua forum tersebut dengan menyiapkan dukungan readiness criteria untuk setiap program yang nantinya diusulkan oleh Provinsi. “Kami sudah memiliki Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Gorontalo, termasuk kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Hilirisasi Kelapadi Kabupaten Gorontalo, Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Sentra Garam di Kabupaten Pohuwato, serta pengembangan kawasan perkotaan Kota Gorontalo sebagai kawasan perkotaan sedang,” jelas Pranoto. Ia juga menambahkan bahwa kawasan wisata yang berada di sepanjang Teluk Gorontalo, KSPN Gorontalo Kota-Limboto dsk., serta kawasan konservasi pesisir menjadi bagian penting dalam rencana strategis wilayah. Terkait dengan perencanaan kota terpadu, saat ini pihaknya  tengah mengkaji pengembangan National Urban Development Project (NUDP), yang di dalamnya termasuk ICP.   Pranoto juga mendorong agar kegiatan ini menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Ia menekankan pentingnya aksesibilitas wisata dari utara hingga selatan Gorontalo, serta penentuan ikon wisata yang kuat sebagai daya tarik utama provinsi. “Semoga diskusi ini dapat menghasilkan perencanaan yang konkret dan membawa Gorontalo lebih siap untuk masuk dalam PSN,” tutup Pranoto. Hadir dalam diskusi ini, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III Setyo Purnomo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Anas Jusuf. (Fir/Tiara/RDI)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan hari Rabu, 16 Juli 2025 di Jakarta, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran BPIW TA 2026. Rapat  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.  Ridwan Bae membuka rapat dengan menyampaikan pagu indikatif Kementerian PU yakni sebesar Rp70,86 triliun, dimana alokasi pagu indikatif BPIW Tahun 2026 adalah Rp52,87 miliar. Lebih lanjut wakil ketua Komisi V mendorong agar BPIW meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU.   “BPIW perlu meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, dan bendungan yang terintegrasi dengan pusat-pusat logistik dan UMKM,” tegas Ridwan Bae.   Diharapkan oleh Ridwan Bae bahwa hasil pembangunan kedepannya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak hanya memberi output tetapi juga memberi outcome atau mempunyai dampak luas.  Pada kesempatan yang sama, Bob melaporkan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi BPIW, terdapat 6 (enam) kegiatan BPIW yaitu pertama, menyusun Rencana Strategis Kementerian PU 5 Tahunan. Kedua,  menyusun dan mereviu RPIW di 38 Provinsi dan kawasan-kawasan strategis sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Ketiga, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian PU. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PU. Kelima, penyusunan laporan kebermanfaatan infrastruktur PU tahunan. Keenam, penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian PU.  Lebih lanjut, Bob melaporkan “Kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 adalah Rp162.93 miliar. Dengan alokasi pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp52.87 miliar, maka masih ada kebutuhan anggaran BPIW TA 2026 yang belum tertampung. Mengingat pagu indikatif seluruhnya merupakan belanja pegawai dan belanja operasional, Bob melaporkan masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung yakni Rp110.56 miliar. Selain untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, kebutuhan ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan utama BPIW,” ujar Bob. Kegiatan utama tersebut sangat penting untuk memenuhi arahan-arahan dari wakil ketua Komisi V DPR RI.  “Kami mohon saran, arahan, dan pendapat terhadap rencana kerja BPIW TA 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PU yang terintegrasi berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah serta bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” harap Bob.  Pada sesi pendalaman, Bob juga melaporkan tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) di 38 Provinsi yang saat ini dalam proses finalisasi reviu seiring adanya program-program baru pada RPJMN.  Ia menjelaskan bahwa RPIW disusun secara teknokratis dan melalui proses konsultasi serta konsolidasi berbagai aspirasi aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.   “Dalam RPIW, kami mengarahkan infrastruktur apa saja yang akan dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah atau mengejar ketertinggalan daerah. Namun untuk ke arah detail desain, kami akan memberikan rekomendasi dengan menghubungkan unit organisasi yang menangani jika terdapat kebutuhan penyusunan detail desain oleh daerah,” jelas Bob Arthur.  Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut dan sepakat bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing unit eselon I pada TA 2026 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi V DPR RI.  Turut mendampingi Kepala BPIW, Sekretaris BPIW, Benny Hermawan; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; Plt. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Hasna Widiastuti serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto (Fir/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia  menerima kunjungan dari DPRD Komisi A dan Komisi C, DPDRI Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama) di Gedung Kementerian PU, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait usulan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Teluk Wondana. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Edy Juharsyah, serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto. Sementara dari pihak DPRD Papua Barat hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama Bernardi A. Imburi, Gayus Baibaba DPRD-Ketua Komisi A, Yulianan Manupapami DPRD-Ketua Komisi C, dan jajaran yang terdiri dari Mohamad Afif, Irza Hadi, Ambos Waropen, dan Sri Maryani sebagai Sekretaris Dewan DPDRI, serta Said Kasim Kepala Dinas PUPR Teluk Wondama beserta jajaran. Bob Arthur menyambut baik kedatangan rombongan dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif daerah dalam mendorong pembangunan wilayah. Ia menegaskan bahwa Kementerian PU terbuka terhadap masukan dari daerah. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Papua Barat menyampaikan 4 (empat) usulan utama. Pertama, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan daerah ruas Wasior-Resiei-Tandia yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor pada tahun 2010. Kedua, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan nasional Trans Papua ruas Manokwari – Teluk Wondama – Nabire yang saat ini masih memiliki konstruksi tanah dan dalam kondisi rusak berat dengan tingkat kemantapan dibawah 50%. Ketiga,  penanganan situs purbakala dan peradaban masyarakat Papua di Situs Aitumiere yang berada di Bukit Arbinyeri untuk mendukung agenda  persiapan perayaan 1 abad Situs Aitumiere yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2025, dengan perkiraan akan hadir 20.000 tamu undangan. Keempat, usulan pembangunan/rehabilitasi pasar sebagai pengganti pasar tradisional yang tidak layak di Pasar Iriyati atau Pasar Sanwai, dengan status lahan milik Pemda seluas masing-masing 2 hektar. Menanggapi hal tersebut, Bob menyatakan akan menindaklanjuti usulan yang masuk sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan dana untuk penanganannya, dengan syarat utama telah memenuhi kelengkapan dokumen Readiness Criteria (RC) dan lahan yang dibutuhkan. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah melaporkan usulan penanganan tersebut kepada Wakil Menteri PUPR dan unit organisasi terkait. “Kami akan identifikasi lebih lanjut apakah kerusakan jalan dan jembatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, sehingga penanganannya bisa segera dilakukan. Penanganan jalan daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor dapat menggunakan skema Inpres sedangkan penanganan Situs Aitumiere dan pembangunan/rehabilitasi pasar akan dikoordinasikan dengan unor dan K/L terkait,” jelas Bob.  Sementara itu, Bernardi A. Imburi berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Kementerian PU. Ia juga berharap dokumen perencanaan yang telah diberikan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di Papua Barat. “Kami percaya, melalui sinergi ini, harapan masyarakat Teluk Wondama untuk menikmati infrastruktur yang lebih baik bisa segera terwujud,” tutup Bernard.  (Fir/Tiara/Srk)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Irwanto, melakukan kunjungan audiensi ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu 19 Februari 2025. Irwanto menjelaskan kedatangannya untuk berkoodinasi terkait dukungan infrastruktur PU yang dibutuhkan serta alokasi anggaran infrastruktur untuk Kabupaten Banggai Kepulauan.   “Dari hasil penjaringan aspirasi dan diskusi sebelumnya dengan DPRD dan eksekutif, kami dapatkan hasil usulan secara merata mengenai kebutuhan dukungan infrastruktur untuk peningkatan Kabupaten Banggai Kepulauan,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa potensi pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sangat besar bahkan sudah mendunia, namun sayangnya konektivitas menuju kawasan-kawasan wisata ini masih butuh perhatian.  “Saat ini kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan masih tertinggal dalam aspek infrastruktur. Disana masih ada daerah yang mengalami kekeringan, kekurangan air bersih, serta kondisi jalan yang butuh perbaikan terutama daerah pariwisata,” ucapnya. Kerusakan jalan tersebut, dikatakannya mempersulit warga sekitar bahkan turis asing yang ingin berwisata. Ia berharap agar Kementerian PU melalui BPIW dapat mendukung infrastruktur pendukung menuju lokasi pariwisata tersebut, ditengah adanya skema efisiensi anggaran. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto yang menerima langsung kunjungan audiensi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud bertujuan mengalokasikan dana untuk program prioritas. “Selama ini kita telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur, ada sarana dan prasarana juga yang perlu dipelihara, namun disesuaikan dengan skema efisiensi,” ucapnya.  Menambahkan hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia, menyebutkan bahwa salah satu fokus Kementerian PU adalah skema Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). “Selain untuk preservasi, anggaran infrastruktur diupayakan lanjut pada program bersifat IBM seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa setiap usulan yang disampaikan perlu dilengkapi justifikasi seperti urgensi, analisa dampak serta manfaat infrastruktur yang diusulkan.  (Mut/Zim/Tiara)