Sinergitas BPIW dan DPRD Provinsi Gorontalo Wujudkan Perencanaan Kota Terpadu
Kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo ke BPIW
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi perencanaan dan pembangunan, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 4 Gedung G BPIW Kementerian PU dan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto dan Ketua Komisi III, Espin Tulie.
Dalam pertemuan tersebut, Espin menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk konsultasi mengenai rencana pengembangan kota terpadu atau Integrated City Planning (ICP) di Provinsi Gorontalo. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang holistik dan terintegrasi demi menunjang pembangunan wilayah dan kualitas hidup masyarakat Gorontalo ke depan.
Espin juga menyampaikan beberapa usulan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan Provinsi Gorontalo, seperti pembangunan Fly Over di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo, serta penguatan konektivitas antarwilayah melalui penambahan jalur kereta api dari Provinsi Sulawesi Tengah menuju Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengembangan sektor pariwisata secara terintegrasi, termasuk pemanfaatan ikon-ikon wisata seperti hiu paus Botubarani di bagian timur dan Pulau Cinta di bagian barat Provinsi Gorontalo.
“Kami berharap Gorontalo memiliki perencanaan kota yang nyaman, baik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Semua ini harus dirancang dengan mengedepankan integrasi antarkawasan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW menyambut baik aspirasi yang disampaikan. BPIW telah membentuk forum koordinasi untuk menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU, seperti Rakorbangwil (Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah) guna membahas perencanaan dan pemrograman untuk T+2 dan Konreg (Konsultasi Regional) guna membahas pemrograman untuk T+1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kedua forum tersebut dengan menyiapkan dukungan readiness criteria untuk setiap program yang nantinya diusulkan oleh Provinsi.
“Kami sudah memiliki Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Gorontalo, termasuk kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Hilirisasi Kelapadi Kabupaten Gorontalo, Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Sentra Garam di Kabupaten Pohuwato, serta pengembangan kawasan perkotaan Kota Gorontalo sebagai kawasan perkotaan sedang,” jelas Pranoto.
Ia juga menambahkan bahwa kawasan wisata yang berada di sepanjang Teluk Gorontalo, KSPN Gorontalo Kota-Limboto dsk., serta kawasan konservasi pesisir menjadi bagian penting dalam rencana strategis wilayah. Terkait dengan perencanaan kota terpadu, saat ini pihaknya tengah mengkaji pengembangan National Urban Development Project (NUDP), yang di dalamnya termasuk ICP.
Pranoto juga mendorong agar kegiatan ini menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Ia menekankan pentingnya aksesibilitas wisata dari utara hingga selatan Gorontalo, serta penentuan ikon wisata yang kuat sebagai daya tarik utama provinsi.
“Semoga diskusi ini dapat menghasilkan perencanaan yang konkret dan membawa Gorontalo lebih siap untuk masuk dalam PSN,” tutup Pranoto.
Hadir dalam diskusi ini, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III Setyo Purnomo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Anas Jusuf. (Fir/Tiara/RDI)