Berita

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rapermen) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 23 Oktober 2025, secara hybrid.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, membuka rapat dan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring masukan dari mitra perencanaan dan asosiasi profesi dalam rangka memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PU.   “Rapermen ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur agar pelaksanaannya lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.   Selanjutnya, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Ricky Muhammad Ramdan, dalam kesempatan itu menekankan bahwa urgensi Rapermen adalah untuk menjembatani pelaksanaan perencanaan program di Kementerian PU, terutama dalam memayungi kegiatan tambahan hasil direktif Presiden yang sebelumnya belum memiliki payung hukum.   “Jika dahulu banyak pembangunan di luar tupoksi PU dan ditemukan catatan dari KPK karena belum ada regulasi yang menaunginya, Rapermen yang baru ini harus bisa menutup celah tersebut,” jelasnya.   Ia juga menambahkan bahwa RPIW dengan jangka waktu dua puluh tahun perlu diperkuat dengan staging lima tahunan agar memiliki pondasi perencanaan yang sinkron dengan RPJMN dan RPJPN. Ia menegaskan bahwa “infrastruktur adalah backbone pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama.”   Selain itu, ia mendorong agar kerangka RPIW juga mengacu pada indikator SDGs dan tetap relevan dengan tantangan megatrend global dalam dua dekade mendatang. Dari sisi pendanaan, peserta menekankan pentingnya pengaturan pembiayaan alternatif di luar APBN, termasuk APBD, KPBU, dan lembaga pembiayaan nonswasta seperti Danantara agar kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi secara berkelanjutan.   “Pembiayaan tidak boleh hanya mengandalkan APBN. Kita perlu skema kolaboratif yang membuka ruang bagi berbagai sumber dana,” tambah Ricky.   Sementara itu, perwakilan PPN/Bappenas lainnya, Sumedi, menyoroti pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian kebijakan. “Pembangunan infrastruktur ke depan harus berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan. Namun, kita juga perlu menyeimbangkan antara fleksibilitas dan rigiditas agar ada kepastian bagi wilayah yang tertinggal,” ujarnya.   Ia juga menekankan pentingnya kesepakatan kriteria antara pendekatan top-down dan bottom-up berbasis wilayah agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan dan terukur. Selain itu, Rafli Noor dari Bappenas juga menyampaikan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU perlu menjamin keselarasan antara RPIW dengan RPJPN, RPJMN, RKP, serta dokumen perencanaan lainnya seperti KPN 2045.   Ia menekankan pentingnya detail dan daftar usulan proyek yang siap secara teknis agar dapat diakomodasi dan didanai dalam forum Musrenbangnas. “Integrasi hasil Rakorbangwil dan Konreg perlu diperkuat dalam proses penyusunan RKP, sehingga dokumen RPIW selaras dengan RPJMN dan forum perencanaan teknis lintas K/L,” ujar Rafli.   Ketua IAP, Hendricus Andy Sinarmata, menambahkan usulan perlunya pembedaan yang jelas antara RPIW dan Renstra serta penguatan integrasi antara program PU dengan kementerian/lembaga lain. “BPIW memiliki dua instrumen penting, yaitu Renstra dan RPIW. Keduanya harus saling melengkapi agar arah pembangunan tidak tumpang-tindih,” ujarnya.   Dalam pembahasan lainnya, perwakilan dari Ditjen Cipta Karya, Deva, menyampaikan perlunya pengaturan data dan informasi yang lebih detail dalam Rapermen, tidak hanya sebatas sistem terintegrasi, tetapi juga mencakup kelengkapan dan keterpaduan data antarplatform, seperti SIPRO, e-Monev, dan SAKTI. Ia juga mengusulkan agar pelibatan pemerintah daerah difokuskan melalui Konsultasi Regional (Konreg) untuk efisiensi tanpa mengurangi substansi koordinasi pusat-daerah.   Menanggapi semua usulan tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, menyampaikan bahwa seluruh masukan akan dikaji lebih lanjut oleh tim penyusun. “Semua masukan dari Bappenas, IAP, dan unit organisasi teknis akan kami pertimbangkan agar substansi yang diakomodasi benar-benar memperkuat sistem perencanaan. Target kami, Rapermen ini dapat ditetapkan paling lambat Desember 2025,” ujar Alis. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan PPN/Bappenas, IAP, serta tim penyusun Rapermen dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian PU dan BPIW. (Fir/Tas/Tiara)

BPIW saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri PUPR (Rapermen) tentang  Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Guna membahas tindak lanjut dari rapermen itu, dilakukan pembahasan yang dipimpin Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto. Pembahasan dilakukan melalui video conference (vicon), Jumat, 9 Juli 2021. Menurut Iwan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyepakati beberapa point dari rapermen tersebut yang belum terselesaikan dari harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Bappenas yang dilaksanakan minggu lalu. Beberapa point yang dibahas seperti mengenai kedudukan dari peraturan presiden dan peraturan menteri terutama bila ada ketentuan lain dari pimpinan terkait perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Dijelaskannya juga bahwa sebelum proses harmonisasi disepakati, maka hanya proses penambahan dan perubahan saja yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Namun kemudian pada proses harmonisasi, diputuskan bahwa sebagian besar dokumen akan ditetapkan oleh Menteri PUPR seperti Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP), Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Kawasan (RPIJMK), proses perubahan, dan penambahan program. Ia berharap keberadaan rapermen ini tidak menimbulkan asumsi membebani semua tanggung jawab ke Menteri PUPR. Salah satu pasal yang dibahas dalam diskusi tersebut yakni pasal 27. Pasal tersebut membahas pengaturan mengenai penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR. Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, Putranta Setyanugraha saat mengikuti vicon tersebut menyatakan jika pasal 27 ini sudah disepakati bersama, maka rapermen akan segera dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa diterbitkan surat yang disebut “Selesai Harmonisasi”. Vicon ini juga diikuti Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Kementerian PUPR, Mardi Parnowiyoto. Selain itu dihadiri pejabat yang mewakili beberapa unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR seperti Ande Akhmad Sanusi dan Fathurrahman dari Ditjen Bina Marga serta Tommy Permadhi dari Ditjen Cipta Karya. Sedangkan dari BPIW dihadiri beberapa pejabat, seperti Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino dan  Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Mangapul L. Nababan. (Hen/infobpiw)  

Kementerian PUPR melalui Sekretariat BPIW terus melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang  Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. Hal itu terungkap dalam Rapat Persiapan Harmonisasi Rapermen tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR yang digelar di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Rapat ini dilaksanakan juga secara terkoneksi video conference. Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto saat menyampaikan sambutan mengatakan, saat ini BPIW terus melakukan penyempurnaan draf Rapermen yang tengah disusun tersebut. “Penyusunan Rapermen telah memasuki tahap persiapan harmonisasi," ungkap Iwan.  Setelah draf sudah matang, lanjut Iwan, prosesnya akan memasuki tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia berharap, tahapan harmonisasi tidak akan memakan waktu yang panjang karena drafnya sudah matang.  “Dalam arti draf Rapermen yang akan dimajukan harmonisasi ini, sudah menjawab seluruh saran dan pertanyaan dari perwakilam Kemenkumham saat Rapat Persiapan Harmonisasi Penyusunan Rapermen beberapa waktu lalu,” terang Iwan. Menurutnya, proses setelah tahapan harmonisasi itu akan memasuki tahapan penetapan sebagai Permen tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Biro Hukum Kementerian PUPR untuk ditetapkan sebagai Permen oleh Menteri PUPR. Pembahasan ini dihadiri perwakilan Biro Hukum Kementerian PUPR, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga, Ande Akhmad Sanusi, perwakilan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya serta jajaran staf BPIW Kementerian PUPR. Draf Rapermen tentang  Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR ini memuat enam bab dan 62 pasal. Enam bab itu, yakni Bab Ketentuan Umum, Bab Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bab Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bab Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan dan Pemprograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bab Ketentuan Peralihan dan Bab Ketentuan Penutup.(ris/infoBPIW)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terus menggodok substansi Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini, pembahasan Rapermen tersebut dilakukan di Batam pada Kamis-Jumat, 12-13 Desember 2019.   Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengungkapkan, saat ini BPIW tengah berproses menjadi lembaga yang tak hanya mengkoordinasi, namun menjadi lembaga pengarah dalam perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR. Menurutnya, produk perencanaan yang disusun BPIW perlu menjadi rujukan dalam implementasi perencanaan unor lain di Kementerian PUPR. "Keberadaan Permen ini akan menjadi payung aturan dalam implementasinya," ungkap Hadi saat membuka rapat pembahasan Rapermen yang dihadiri perwakilan seluruh unor di lingkungan Kementerian PUPR. Ia berharap, substansi dalam Rapermen ini terkait perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR, jangka panjang dan jangka menengah dapat dibahas secara detail dengan seluruh unor. "Dalam hal ini BPIW menerima masukan dari unor untuk dapat melakukan penyempurnaan pada substansi Rapermen," ujarnya. Di tempat yang sama, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu menuturkan, Rapermen yang tengah disusun BPIW ini diharapkan dapat selesai pada Maret 2020 mendatang.   Menurutnya, setelah Rapermen ini berlaku diharapkan proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan ideal. Lebih lanjut, Firman mengatakan, Rapermen ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sejumlah hal yang yang dituangkan dalam Rapermen ini antara lain, mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dan dasar perencanaan yang harus berbasis kewilayahan sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan bahwa infrastruktur harus mendukung kawasan ekonomi yang berbasis kewilayahan. Rapermen ini juga membahas mekanisme pemrograman pembangunan infrastruktur yang diprogramkan setiap tahunan, pengaturan penganggarannya dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Di tempat yang sama, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi, Sekretariat BPIW, Kementerian PUPR, P. Yudantoro mengatakan, selanjutnya pembahasan substansi Rapermen akan dilakukan dengan dengan kementerian/lembaga terkait. “Seperti dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri,-red), Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,-red) dan Kementerian Keuangan,” tegasnya. (ris/hen/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR. Guna menyempurnakan isi Rapermen tersebut, BPIW melakukan pertemuan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk menampung berbagai masukan. Rapat digelar di ruang rapat Sekretariat Jenderal, Senin (28/10).  Saat mengawali rapat tersebut, Sekretaris BPIW   Firman Hatorangan Napitupulu mengatakan disusunnya Rapermen ini, karena adanya perintah dari Menteri PUPR terkait adanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bahwa Kementerian PUPR perlu mengitegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali. Dengan langkah ini maka diharapkan proses perencanaan dan pemrograman dapat berjalan pada kondisi yang benar. “Deskripsi tentang apa yang harus kita lakukan adalah terbitnya pedoman perencanaan dan pemprograman infrastruktur di lingkungan PUPR yang didalamnya mencakup pula pengaturan akan pembagian peran dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan PUPR,” tutur Firman. Saat itu Firman menegaskan bahwa Rapermen ini tidak mengatur internal unor, tapi hanya membahas hubungan tugas antar unor. Tujuannya tak lain agar proses perencanaan dan pemprograman yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ditargetkan pembahasan Rapermen di lingkungan PUPR dapat tuntas pada Desember mendatang. “Setelah itu kita serahkan ke Biro Hukum dan diharapkan pada Maret 2020 Permennya sudah ditandatangani Pak Menteri dan mulai diberlakukan,” ucap Firman.  Seiring dengan pembahasan Rapermen ini, BPIW juga melakukan peningkatan efektifitas  tata kelola organisasi. Masing-masing unor yang hadir pada pertemuan tersebut memberi beberapa masukan. Salah satunya Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Dwityo Akoro Soeranto. Ia mengusulkan agar dibentuk tim kecil yang membahas secara detail isi Rapermen tersebut. Tim kecil ini berasal dari masing-masing unor seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penyediaan Perumahan, dan Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Unor-unor tersebut juga hadir dalam rapat pembahasan Rapermen ini. Usulan itu disambut positif tim penyusun dari BPIW dan seluruh peserta rapat. Akhirnya diputuskan, tim kecil tersebut merupakan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.  Ia juga memberi masukan terkait skema pembiayaan. Menurutnya perlu dipertimbangkan ditambah poin hasil kajian dan studi kelayakan dalam pembiayaan. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arif Dienaputra menyatakan BPIW yang menyusun perencanaan, tapi unor-unor akan terus meminta data pendukung untuk keberlangsungan program. “Proses perencanaan dimulai dari Bappenas, kemudian dari Bappenas, perencanaan terkait infrastruktur PUPR masuk ke BPIW. Menurut saya, BPIW menjadi penyaring perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dan yang mengkomunikasikan hal itu dengan seluruh unor di Kementerian PUPR. BPIW juga yang menjembatani komunikasi kita di unor-unor ini dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait dengan infrastruktur,” ucapnya. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga siang  ini dimoderatori Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian PUPR Trisasongko Widianto. (Hen/infobpiw)

Saat ini Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah membahas secara tuntas Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Hatorangan Napitupulu Raperman ini disusun dengan tujuan, agar proses penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu PUPR   yang efektif melalui prosedur yang baku dan standar. “Maksud dari dibuatnya Rapermen ini adalah tersusunnya landasan hukum dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang baku dan standar,” ujar Firman saat membuka kegiatan pembahasan Pedoman Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu tersebut di Batam beberapa hari yang lalu. Pembuatan Rapermen ini menurutnya sangat penting untuk menjaga keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Pembuatan pedoman ini didasari juga pada kebutuhan di lapangan,” tutur Firman. Ruang lingkup Rapermen ini adalah ketentuan pokok mengenai rencana dan program pengembangan terpadu infrastruktur PUPR yang meliputi muatan serta proses penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur terpadu PUPR yang dalam penyusunannya juga melibatkan unit organisasi lain di Kementerian PUPR Ditempat yang sama Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR,  Bobby Prabowo  menyatakan pembahasan masalah keterpaduan sangat penting mengingat pembangunan infrastruktur PUPR memerlukan keterpaduan dan sinkronisasi baik antar unit organisasi di pusat maupun daerah.  Bobby juga menyatakan, unit kerjanya selalu memonitor perkembangan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan. “Kita juga menanyakan kepada daerah, apa yang menjadi kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerahnya,” ungkap Bobby. Selain dengan daerah, diskusi dengan unit organisasi lainnya menurut Bobby juga dilakukan untuk mensinkronkan perencanaan infrastruktur PUPR. “Dengan melakukan sinkronisasi kita tidak hanya memiliki konsep semata, tapi konsep itu harus direalisasikan oleh unit organisasi di Kementerian PUPR,” ujar Bobby. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono menambahkan Rapermen ini perlu mengatur keseluruhan proses penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur terpadu PUPR. Sebagai contoh  pelaksanaan Pra Konsultasi Regional harus dimaksimalkan untuk melakukan keterpaduan terutama dengan pemerintah daerah. “Aspirasi daerah dan kebutuhannya harus kita dengarkan, disitulah peran dari Pra Konsultasi Regional,” ucap Hadi.   Lebih lanjut Hadi menyatakan ada 3 hal yang menjadi perlu  diperhatikan BPIW dalam membuat program, yakni arah kebijakan nasional, arahan kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR dan arahan kebijakan pembangunan global yang menjadi bagian pola penyusunan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR baik rencana maupun program. “Jadi 3 hal itu menjadi  “senjata”  kita yang harus kita kuasai. Disamping itu kita juga harus terus berinteraksi dengan dunia internasional,” ucap Hadi. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga memastikan unit kerjanya telah membuat konsep pengembangan kawasan perkotaan sesuai dengan kondisi yang ada dan dengan adanya  penyusunan Rpermen ini akan semakin membantu dalam pelaksanaan tugas tersebut karena sudah memiliki prosedur yang jelas dan mempunyai dasar hukum. “Harapan saya, kita dapat menyimpulkan apa yang kita diskusikan saat ini untuk penyempurnaan Rapermen,” tuturnya. Kegiatan ini diikuti para pejabat eselon II, III, dan IV serta para staf di pusat-pusat dan Sekretariat BPIW.  Hen/infobpiw