Berita

Kepala BPIW yang diwakili Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Benny Hermawan menjadi salah satu narasumber dalam talkshow yang digelar Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusbangkom BPW) BPSDM Kementerian PU di Bandung, Rabu, 28 Mei 2025.   Kepala Pusat Pusbangkom JPW, Doedoeng Zenal Arifin berlaku sebagai moderator dalam Talkshow yang mengambil tema “Strategi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah 2025-2029”. Dalam paparannya, Benny menjelaskan bahwa tugas BPIW yang utama adalah melaksanakan keterpaduan dan sinergi infrastruktur PU dalam konteks pengembangan wilayah. Tujuannya agar infrastruktur yang sudah dibangun, bisa dioptimalkan, yang direncanakan bisa optimal, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efisien dan efektif.”’Hal itu yang ditekankan Kepala BPIW,” ujarnya.   Benny juga menegaskan bahwa perencanaan yang dilakukan BPIW merespon arahan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tentunya mengacu pada 8 Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Asta Cita menurutnya ada beberapa peran Kementerian PU seperti memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.   Kementerian PU juga menjalankan Asta Cita terkait peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Disebutkan juga bahwa Kementerian PU berperan dalam Asta Cita terkait memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).   “Kementerian PU juga berperan dalam upaya mendorong renovasi sekolah rakyat. Esensi pembangunan sekolah rakyat ini adalah bagaimana intervensi Kementerian PU dan Kemensos bisa memutus rantai kemiskinan melalui penyiapan sekolah rakyat,” tuturnya. Menurut Benny Kementerian PU juga menjalankan Asta Cita dalam hal membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.   Dalam konteks pembangunan inrastruktur bidang PU, kata Benny, Kementerian PU melaksanakan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan di sektor sumber daya air, yang dikaitkan dengan program prioritas nasional kedua, terkait mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada; penyelenggaraan jalan dalam mendukung prioritas nasional ketiga. Kemudian, peningkatan kualitas akses menyangkut keciptakaryaan seperti pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi. Selain itu Kementerian PU mendapat tugas baru terkait prasarana strategis melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, salah satunya sekolah/madrasah.   Ia juga menjelaskan mengenai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang merupakan dokumen teknokratik perencanaan untuk seluruh provinsi di Indonesia. “Tentunya, dokumen RPIW disesuaikan Asta Cita. RPIW menurutnya menjadi arahan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional, dan lainnya. “Kepala BPIW meminta kita aktif di forum-forum tersebut, agar di situlah kita menjaga target Kementerian PU dan memperkuat pemanfaatan infrastruktur,” ujarnya.   Target Kementerian PU tersebut menurutnya adalah mencapai PU 608 yakni mencapai efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6). Kemudian pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%/tahun.   Dalam bagian akhir talkshow  Benny mengatakan bahwa BPIW dalam merencanakan dan memprogramkan infrastruktur, harus benar-benar menjalankan keterpaduan infrastruktur bidang PU. ‘Jadi infrastruktur harus bermanfaat untuk perbaikan kualitas kehidupan kita, tidak hanya untuk sekarang, tapi ke depan. Jangan lupa, kita ada generasi ke depan,” tuturnya. Ia juga menekankan mengenai perbaikan lingkungan melalui pengembangan infrastruktur.   Benny juga mengatakan bahwa, keterpaduan dan sinergi perencanaan, sinkronisasi program maupun monitoring dan evaluasi, juga bukan tujuan akhir “Namun yang terpenting bagaimana kita dapat mewujudkan sasaran yang disampaikan Menteri PU, terkait target PU 608 dan hal itu menjadi pegangan kita dalam memprogramkan infrastruktur 5 tahun ke depan,” tukasnya.   Talkshow ini juga menghadirkan Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djuang Fadjar Sodikin dan Koordinator Substansi Penataan Tanah, Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, R. Bambang Triantoro. (Hen/Tiara)  

Jajaran BPIW mengunjungi beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan di sepanjang pesisir utara Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Lokasi-lokasi yang dikunjungi merupakan infrastruktur pendukung program strategis Giant Sea Wall yang merupakan salah satu quick wins Kementerian Pekerjaan Umum, diantaranya Tanggul Muara Baru, Jakarta Sewerage Development, Pompa Ancol Sentiong, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Infrastruktur pertama yang dikunjungi yaitu Tanggul Muara Baru di Pluit, Jakarta Utara. Ketinggian tanggul terus berkurang disebabkan adanya kondisi penurunan tanah hingga 10 cm/tahun. Dari total panjang tanggul 33,55 km, telah terealisasi sepanjang 12,93 km dengan rincian 10,05 km oleh Kementerian PU dan sisanya 2,88 km oleh Pemerintah Provinsi DKI. Selanjutnya, Tim BPIW mengunjungi Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 yang masih berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. JSS Zona 1 dengan kapasitas IPAL sebesar 240.000m3/ hari dan luas lahan IPAL sebesar 3,9 Ha akan melayani 3 kota administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. JSS memiliki tujuan peningkatan kualitas lingkungan perairan, akses sanitasi di DKI Jakarta serta merupakan dukungan terhadap program NCICD. Lokasi ketiga, merupakan proyek untuk memperbaiki sistem perairan di wilayah DKI Jakarta, yakni Stasiun Pompa Ancol Sentiong. Infrastruktur ini memiliki kapasitas reduksi banjir 50m3/dtk meliputi wilayah Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Senen, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Jatinegara.   Sedangkan lokasi terakhir yang dikunjungi Tim BPIW adalah SPAM Jatiluhur IPA Bekasi. SPAM ini dibangun dengan memanfaatkan air baku dari bendungan Jatiluhur di Jawa Barat dan bertujuan untuk mengurangi pengambilan air tanah yang dapat menahan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Pantai Utara Jakarta.  Kepala BPIW, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa agenda seperti ini dapat dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di lapangan sejalan dengan perencanaan konseptual yang disusun. “Perlu dilakukan analisa sesuai skenario dengan menggunakan tools yang ada untuk memastikan apa yang dilaksanakan unit organisasi sudah sejalan dengan perencanaan, sebagai bentuk evaluasi dan pembelajaran untuk pegawai BPIW”. Ungkap Yudha. Dalam kesempatan ini Yudha juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut mendampingi kunjungan yaitu Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Anang Muchlis, Sp.PSDA.; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Ditjen Cipta Karya, Indah Widi Hapsari, S.T., M.T.; sejumlah pegawai Direktorat Sungai Pantai, Direktorat Sanitasi, Direktorat Air Minum, BBWS Ciliwung Cisadane, BPPW Jakarta Metropolitan, serta Satuan Kerja PTPIN atas dedikasinya dalam memahami dan melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur strategis. Turut hadir dalam kunjungan lapangan tim BPIW, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan beberapa pegawai di lingkungan BPIW. (MS/Tiara).  

Kota-kota yang masuk program National Urban Development Project (NUDP) akan mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono saat meeting video conference dengan Bank Dunia mengenai Persiapan Pelaksanaan NUDP, Rabu, 10 Juni 2020. “Dalam struktur organisasi BPIW yang baru, terdapat tiga pusat baru yang fokus utamanya menangani pengembangan di tiga wilayah Indonesia tersebut (Barat, Tengah dan Timur-red),” papar Hadi. Dengan begitu, lanjutnya, BPIW akan memfasilitasi pelaksanaan NUDP pada kota-kota yang mewakili tiga wilayah negeri tersebut. Tujuan NUDP dilaksanakan untuk mewujudkan kota-kota peserta yang menjalankan perencanaan pengembangan infrastruktur terpadu dan dapat menyusun prioritas investasi modal. Kota-kota peserta itu diharapkan menjadi kota percontohan bagi kota-kota di wilayahnya. Hal senada diungkapkan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M Rudy Siahaan. Menurutnya, NUDP merupakan program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Dalam NUDP ada 6 tahapan, yakni, fase tahun 2019 hingga tahun 2024. “Total efektivitas pelaksanaan NUDP ini mencapai 60 bulan,” terangnya. Kemudian, pelaksanaan NUDP akan meliputi penyusunan perencanaan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penanganan kawasan kumuh, air minum perkotaan, persampahan, sanitasi perkotaan, sistem transportasi perkotaan, drainase, penanganan banjir dan tanggap bencana. Di tempat berbeda, Senior Urban Development Specialist dari Bank Dunia, Gayatri Singh mengatakan, kota-kota di Indonesia tumbuh dengan pesat, sehingga harus ada upaya mendongkrak potensi kawasan perkotaan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan kota dan masyarakatnya. Gayatri berharap, Pemerintah Indonesia dapat memenuhi seluruh kesiapan administrasi dan teknis menjelang pelaksanaan NUDP di indonesia.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun perubahan terhadap rencana induk 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menjelaskan, perubahan pada rencana induk 35 WPS tersebut dipicu oleh perubahan dinamika yang terbilang pesat. "Salah satunya seperti rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur," ungkap Hadi kepada wartawan di Kantor BPIW, Jakarta, akhir pekan kemarin. Selain itu, lanjutnya, kondisi lapangan di WPS juga sudah mengalami banyak perubahan seiring pesatnya pembangunan infrastruktur pada 4 tahun terakhir. "Banyaknya infrastruktur baru telah mengubah lanskap di wilayah pengembangan. Seperti di Sumatra, kehadiran jalan tol Trans-Sumatra perlu memantik gairah pertumbuhan ekonomi baru sehingga perencanaan infrastruktur harus direncanakan dengan terpadu," jelas Hadi. Lebih lanjut, ungkap Hadi, untuk perubahan WPS tersebut secara jumlah masih bisa sama, tapi delineasinya berubah. "Akan ada wilayah yang nanti lebih gemuk WPS-nya," katanya. Salah satu wilayah yang pasti akan mengalami perubahan delineasi adalah Kalimantan Timur. Pasalnya, dua kabupaten yang terletak di Kalimantan Timur sudah diumumkan menjadi lokasi ibu kota negara yang baru. Menurutnya, saat ini BPIW telah menetapkan sejumlah indikator dalam melakukan evaluasi terhadap WPS, antara lain seperti rancangan teknokratis RPJMN, kawasan metropolitan, kawasan strategis tematik, koridor pengembangan jalan tol dan jalan nasional. Kemudian, bendungan terbangun, usulan ibu kota negara, ibu kota provinsi dan pulau-pulau kecil terluar. Hadi mengharapkan, perubahan WPS bisa rampung pada akhir 2019 atau 2020. Perubahan tersebut akan tertuang dalam perubahan Keputusan Menteri PUPR. Seperti diketahui, sejak tahun 2015 Kementerian PUPR menggunakan pendekatan berbasis kewilayahan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan pada 35 WPS. Dari 35 WPS tersebut terbagi tiga kategori, WPS sudah berkembang, sedang berkembang dan pengembangan baru. WPS tersebut menjadi basis dari perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Pendekatan kewilayahan juga dilakukan agar pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.     Dalam setiap WPS memiliki kawasan tematik seperti kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan dan lainnya.(ris/infoBPIW)

Penajaman pembahasan rencana pengembangan Kota Baru di Jayapura terus dilakukan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga di kantor BPIW, Rabu (12/6). Rapat ini dihadiri Bupati Jayapura, Mathius Awaitaouw, perwakilan dari Bappeda Jayapura, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Agusta mengatakan, Jayapura merupakan salah satu lokasi yang direncanakan terdapat kota baru. “Adapun pertemuan ini untuk mendapatkan informasi dari jajaran Pemkab Jayapura mengenai isu strategis pengembangan kawasan kabupaten yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi dan deliniasi perencanaan Kota Baru di Jayapura,” terangnya. Menurutnya, untuk penentuan lokasi dan deliniasi kota baru Jayapura diperlukan koordinasi dan kesepakatan lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura. Pada kesempatan ini, Mathius mengusulkan, pembangunan kota baru lebih baik di kawasan kabupaten dikarenakan lokasinya jauh dari perbukitan. “Kemudian, ada potensi yang bisa dikembangkan yaitu potensi kakao,” terangnya. Ia menambahkan, belum lama ini juga ada musibah banjir bandang di Sentani, sehingga perlu adanya pembangunan di kawasan baru untuk memindahkan pusat perkotaan yang memiliki potensi bencana di daerah tersebut. Sementara itu jajaran Bappenas mengusulkan lokasi kota baru agar tetap berada di kota Jayapura,  sedangkan untuk penanganan bencana di Kabupaten Jayapura bisa dilakukan dengan pendekatan pascabencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sama seperti penanganan bencana di daerah lainnya. Terlebih, pembangunan kota baru tidak untuk kepentingan masing-masing kota dan kabupaten, tetapi harus memberikan dampak sekurang-kurangnya skala regional dan mendukung isu strategis nasional. (aje/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) jarak jauh terakhir dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kamis (21/3).  Pada pelaksanaan Konreg jarak jauh terakhir ini, Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta sedangkan Pemprov Jatim di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII di Surabaya, Jatim. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto, saat membuka kegiatan menyatakan, pelaksanaan Konreg jarak jauh dengan Pemprov Jatim merupakan penyelenggaran yang keempat dan sesi terakhir di Konreg 2019. Iwan menjelaskan, tahun 2019 merupakan tahun pertama adanya Konreg jarak jauh melalui video conference.  “Pada tahun 2019, Konreg jarak jauh diujicobakan pada empat provinsi, yaitu dilaksanakan dengan Pemprov Kalsel, Pemprov Sulut, Pemprov Sumut serta Pemprov Jatim," jelasnya. Menurutnya, tahun depan ditargetkan akan lebih banyak Konreg yang dilakukan secara jarak jauh. Konreg jarak jauh ini diharapkan dapat menekan biaya penyelenggaraannya, sehingga pelaksanaan Konreg menjadi lebih efisien dan efektif. Iwan berharap, Konreg jarak jauh yang dilaksanakan dapat tetap menghasilkan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR yang tajam, efektif serta mensinergikan program pusat dan daerah. "Harapannya kualitas hasil Konreg jarak jauh ini tetap berkualitas, seperti pelaksanaan tatap muka langsung," ungkap Iwan. Iwan menekankan,  Konreg jarak jauh dengan Pemprov Jatim agar dapat mendukung visium Kementerian PUPR, antara lain, memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia. Selain itu, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ada juga pemantapan ketahanan air, pemerataan pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Kemudian, Iwan menjelaskan, Konreg jarak jauh dengan Provinsi Jatim dilaksanakan selama dua hari Kamis dan Jumat, (21-22/3). “Hari pertama Desk akan fokus pada pembahasan sektor Bina Marga dan Penyediaan Perumahan. Adapun hari kedua fokus pada pembahasan sektor Cipta Karya dan Sumber Daya Air,” jelasnya. Usai pembukaan diputar video mengenai arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang wakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Selanjutnya, diputar vidio arahan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Dirjen Penyediaan Perumahan, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air. Di Surabaya, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII, Ketut Darmawahana mengatakan, jajaran di Pemrov Sumut dalam melakukan Konreg jarak jauh menghadirkan semua perwakilan dinas pemprov terkait  perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah. “Perwakilan dari Pemprov Jatim dan perwakilan Kementerian PUPR di balai telah siap melakukan konreg jarak jauh,” terangnya. Kepala Bidang Infrastruktur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemrov Jatim, Toni Indrayanto memaparkan, Jatim merupakan provinsi yang didominasi sektor agribisnis, pariwisata, air dan energi. Sehingga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jatim menjadikan pengelolaan lingkungan keberlanjutan menjadi bahasan pertama termasuk kualitas air dan layanan air minum. Ia juga mengatakan, Jatim merupakan provinsi yang berkembang cepat, sehingga pengembangan infrastruktur perlu dilakukan dengan cepat juga agar dapat mendukung kemajuan masyarakat. Toni berharap ada pecepatan dukungan pengembangan infrastruktur dari pusat di Jatim, seperti pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru, konektivitas Jawa Selatan dan lainnya. Konreg jarak jauh ini diikuti perwakilan Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air serta Ditjen Penyediaan Perumahan. Kemudian, dari Sulut ada perwakilan pemprov dan Balai-balai Kementerian PUPR yang melingkupi Provinsi Jatim.(ris/infoBPIW)