Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, resmi melantik 4 Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW pada Rabu, 17 September 2025 di Jakarta. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain sebagai tindak lanjut regulasi, pelantikan ini juga dimaknai sebagai momentum penyegaran organisasi untuk memperkuat formasi, meneguhkan komitmen integritas, serta meningkatkan kinerja BPIW ke depan. Dalam sambutannya, Kepala BPIW menekankan sejumlah hal penting bagi pejabat yang baru dilantik. Pertama, pejabat pengawas merupakan etalase organisasi yang berperan dalam membangun kolaborasi sekaligus mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan. “Kuasai aturan dan pekerjaan, serta hindari tindakan yang bersifat warisan seperti pola kerja yang hanya berdasarkan kebiasaan lama. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tegas Bob. Kedua, Bob mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja sama tim. “Dengan bekerja sama, potensi masalah atau konflik internal dapat diminimalisasi. Kekompakan membuat kita saling melindungi dan mengingatkan bila ada kekeliruan,” ucap Bob. Ketiga, pejabat pengawas dituntut untuk tidak bekerja secara business as usual, melainkan senantiasa menghadirkan inovasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ia menekankan peran pemimpin sebagai teladan. “Pemimpin adalah guru. Bekali diri dengan ilmu, karena bawahan berhak mendapat jawaban yang sesuai dengan aturan. Wawasan seorang pemimpin harus luas agar dapat menjadi rujukan, tempat bertanya, sekaligus panutan,” ucap Bob. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin harus dekat dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan jujur dalam bekerja. Sebagai wujud komitmen bersama, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas yang menjadi simbol penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik. Adapun 4 pejabat pengawas yang dilantik adalah Ricca Alexandra Noor Arynda, sebagai Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sieska Komala Dewi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Angger Hassanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, dan Shoviah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Acara pelantikan berlangsung khidmat namun hangat, ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat dari seluruh pegawai BPIW yang hadir. (Mut/Tiara)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola risiko dalam proses Manajemen Risiko, BPIW melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) menggelar Workshop Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Tingkat II selama dua hari di Jakarta, akhir pekan lalu. Kepala Pusnas BPIW Kementerian PUPR, Benny Hermawan menyatakan, ke depan Manajemen Risiko di lingkungan BPIW harus menjadi budaya organisasi. "Agar kita memiliki harapan yang lebih baik terus," ungkap Benny saat menutup workshop tersebut.  Ia meyakini, manajemen risiko dapat mendukung suasana bekerja yang lebih baik. Menurutnya, manajemen risiko merupakan kebutuhan bukan sekadar formalitas yang bersifat administratif.  Implementasi Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu organisasi mengelola risiko sehingga mampu mencapai sasaran Organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu dengan menerapkan Manajemen Risiko diharapkan seluruh pegawai di Lingkungan BPIW dapat memiliki pola pikir berbasis risiko (risk based thinking) dalam seluruh kegiatan sehingga penerapan Manajemen Risiko menjadi budaya dalam bekerja. Sebelumnya, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusnas BPIW, Riska Rahmadia mengungkapkan, BPIW merupakan research center untuk Kementerian PUPR, memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi program, dan merupakan database dari pengolahan data dan informasi pengembangan wilayah. Sehingga BPIW harus mampu menjalankan perannya dengan didukung oleh manajemen risiko yang baik. Lebih lanjut, Riska menjelaskan, kegiatan workshop Unit Pemilik Risiko Tingkat 2 ini dilaksanakan untuk pembinaan dan pendampingan Manajemen Risiko di tingkat Unit Kerja di lingkungan BPIW agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola risiko dalam proses Manajemen Risiko.    Pada workshop ini hadir narasumber yang pakar di bidangnya, Staf Khusus Menteri PUPR, Binsar H. Simanjuntak; Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Bambang Adhityo; Praktisi Manajemen Risiko, yaitu Djoko Prihardono serta Ratih Kusmartiwi. Binsar H. Simanjuntak menyatakan, saat ini pemerintah serius menerapkan manajemen perubahan birokrasi, yakni mengubah paradigma lama ke paradigma baru yang cepat, lebih transparan, efektif, proaktif dan mengedepankan kepuasan publik. "Untuk di Kementerian PUPR sendiri, Pak Menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono,-red) telah menetapkan 9 (sembilan) Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian PUPR," terangnya. Ia menambahkan, 9 Strategi tersebut adalah Reorganisasi Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM); Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan); Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang melibatkan BPKP; Pelaksanaan Manajemen Risiko; Pembentukan Unit Kepatuhan Intern (UKI) pada Unit Organisasi dan Balai (sebagai second line of defense); Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor di Inspektorat Jenderal; dan Continous Monitoring atas perangkat pencegahan fraud pengadaan barang/jasa dengan IT Based (PUPR 4.0).  "Untuk poin 6 dan 7 tegas mengamanatkan adanya penerapan manajemen risiko baik di Unor, Balai dan Satker, serta membentuk Unit Kepatuhan Intern pada masing-masing Unor," jelas Binsar. Di tempat yang sama, Bambang Adhityo menyatakan, saat ini Kementerian PUPR telah Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR melalui Surat Edaran Menteri PUPR nomor 4 tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR. Menurutnya, kerangka Manajemen Risiko berguna untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Manajemen risiko dinilai efektif apabila terintegrasi ke dalam tata kelola organisasi dan pengambilan keputusan.. Sementara itu, Djoko Prihardono menerangkan, SPIP dan Manajemen Risiko ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. SPIP adalah sistem pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah, dan Manajemen Risiko merupakan salah satu unsur dalam penerapannya.   Ratih Kusmartiwi menerangkan, tujuan utama manajemen risiko untuk menciptakan dan melindungi nilai-nilai organisasi, antara lain menciptakan peluang dan mengetahui risiko-risiko yang ada untuk melindungi nilai-nilai organisasi. "Inti dari Manajemen Risiko adalah mengoptimalkan peluang dan meminimalkan ancaman yang berupa risiko," ujar Ratih.(ris/infoBPIW)        

Ir Hadi Sucahyono, MPP, PhD kembali diamanahi sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu terungkap setelah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melantik seluruh pejabat pimpinan tinggi madya/eselon I unit organisiasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. Pelantikan tersebut sebagai pengisian pejabat eselon I untuk susunan organisasi Kementerian PUPR yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR. Adapun pelantikan pejabat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52/TPA tahun 2020 tentang  pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian PUPR. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52/TPA tahun 2020 tersebut menetapkan, Prof. Anita Firmanti M.T sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Ir. Widiarto sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR, Ir. Jarot Widyoko sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dr. Ir Hedy Rahadian, M.Sc sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga M.Eng.Sc sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Dr Ir Khalawi MM, M.Sc sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Ir Trisasongko Widianto, Dipl. HE sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dr Ir Eko Djoeli Heriepoerwanto, MCP sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur  Kementerian PUPR, Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR serta Ir Sugiyartanto, MT sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPSDM) Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan, Perpres baru telah melebur Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR ke Ditjen SDA, BM, dan CK sebagai direktorat bina teknis. Menurutnya, Kementerian PUPR juga akan menindaklanjuti rencana reorganisasi yang sedang diproses Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk eselon II dan III.  Adapun untuk eselon IV pada semua kementerian akan dihapus. “Eselon III tergantung kebutuhan kementerian masing-masing, Kementerian PUPR ada beberapa yang bisa dilebur, ada yang masih dipertahankan atau dibutuhkan,” terang Basuki. Basuki juga menyatakan, saat ini kondisi sosial ekonomi sedang tidak biasa dengan adanya ancaman Corona, sehingga mendorong untuk mempercepat  belanja negara melalui percepatan pengadaan barang dan jasa 2020. Ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. “Pembuatan marka jalan di lapangan yang belum dikerjakan bisa dikerjakan sekarang, termasuk pengecatan jembatan yang dapat dilakukan melalui skema padat karya segera dilaksanakan. Program padat karya bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tuturnya. Basuki juga berpesan kepada pejabat dilantik dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan membentuk unit kepatuhan internal di setiap Ditjen sebagai first line of defense. “Selanjutnya saya mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ingat 4 big no’s: no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle,” ujar Menteri Basuki. Menteri Basuki juga meminta kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR untuk serius dalam mengurangi risiko penyebaran virus corona, khususnya di Kampus PUPR. Sebagai tindakan preventif, Kementerian PUPR telah menyediakan multivitamin tambahan yang dibagikan ke seluruh pegawai dan fasilitas hand sanitizer untuk membersihkan tangan.   “Kita juga sedang mendapat tugas dari Presiden untuk membangun Rumah Sakit Khusus di Pulau Galang. Targetnya selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan kapasitas 1.000 isolated,” kata Basuki. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada para Pejabat Tinggi Madya yang telah menyelesaikan tugas dan atas dedikasi yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur yakni kepada Dr. Ir. Hari Suprayogi (mantan Dirjen SDA), Dr. Ir. Syarif Burhanuddin (mantan Dirjen Bina Konstruksi), dan Ir. Lolly Martina Martief, M.T. (mantan Kepala BPSDM). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PUPR yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi V Ahmad Riza Patria. Turut hadir Pejabat Tinggi Madya dan Paratama di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian/Lembaga dan BUMN.(ris/infoBPIW)

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Lingkungan BPIW di Bandung, pekan lalu. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW Kementerian PUPR, Hasna Widiastuti mengatakan, workshop ini digelar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para auditor, calon auditor, maupun seluruh individu yang terlibat dalam implementasi SMM di lingkungan BPIW, sehingga diharapkan penerapan SMM di BPIW akan berjalan dengan berkelanjutan dan tidak hanya bergantung kepada auditor saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum, Manajemen Mutu merupakan sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan mutu dan sasaran mutu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengukuran kinerja terhadap penerapan SMM melalui audit internal dan audit SMM.  Audit dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam acara yang dihadiri tim auditor internal Sekretariat BPIW dan perwakilan dari masing-masing Bagian Anggaran dan Umum tiap Pusat di lingkungan BPIW, peserta diberikan pemahaman mengenai audit, tujuan audit, kriteria audit, audited, auditor dan cara untuk  untuk melakukan audit internal SMM di lingkungan BPIW. Sementara itu, Soeprihadi KS, narasumber dalam workshop tersebut, menerangkan, audit merupakan proses sehingga keberhasilan audit ditentukan oleh mutu, masukan, personil, aktivitas  dan output. “Dalam pelaksanaannya audit harus sistematis, bersifat independen dan terdokumentasi” tutur Soeprihadi. Hal yang dilakukan auditor selama audit yaitu mencari bukti audit, mengevaluasi bukti audit secara seimbang, jujur dan adil dan menentukan tingkat kesesuaian bukti-bukti terhadap persyaratan yang berlaku. Satu program audit  bisa berisi beberapa jadwal audit, biasanya program audit disusun untuk jangka waktu satu tahun dan disebut sebagai program audit tahunan.   Soeprihadi menjelaskan temuan audit biasanya yaitu pekerjaan yang dikerjakan belum sesuai prosedur, sudah sesuai prosedur tapi ada prosedur yang tidak dilakukan, dan rekamannya tidak ada.(Brilyan/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dinilai perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan sesuai dengan Permen PUPR No.15/PRT/M Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, saat membuka acara Pemantapan Konsepsi Rancangan Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Rancangan Pedoman Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR di Jakarta beberapa pekan lalu. Menurut Dadang, saat ini belum ada kaidah pengaturan yang baku dan standar dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR. Maka dari itu, kedua pedoman tersebut perlu disusun. Pedoman tersebut telah termuat dalam Rancangan Kepmen PUPR tentang Program Legislasi Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2017 – 2019 dan telah tersusun rancangan awal materi teknisnya. Lebih lanjut Dadang menjelaskan pedoman terdiri atas mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan selama ini oleh masing-masing pusat di BPIW namun belum dituangkan dalam bentuk format standar operasional prosedur (SOP) dan diformilkan dalam bentuk Peraturan Menteri. “Peraturan Menteri ini dapat memuat lampiran berupa matrik SOP yang sudah dilengkapi dengan penjelasan,” tutur Dadang. Dadang mengatakan bahwa peraturan ini sangat mendesak untuk segera diterbitkan sehingga ditargetkan pada akhir Agustus tahun 2016 sudah selesai. Penanggung jawab pembuatan SOP di tiap pusat perlu segera berkoordinasi untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi agar dapat diproses penetapannya. Dalam tindak lanjut ke depan, Dadang menginstruksikan Sub Bagian Bagian Hukum untuk memberikan contoh matrik SOP yang kemudian akan disesuakan isinya oleh tiap pusat di BPIW. Bagian Hukum akan memfasilitasi pembahasan terkait penyusunan pedoman ini. Selanjutnya, akan dilakukan ekspose kepada Kepala BPIW sebagai tindak lanjut dari acara tersebut. (INI/InfoBPIW)