Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Kota Ramah Air: Tantangan Dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah”. Kegiatan ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 11 Desember 2023.    Tujuan kegiatan seminar nasional ini adalah untuk menyusun rekomendasi dan usulan untuk memunculkan ide gagasan pengelolaan air kawasan perkotaan serta memperkaya poin-poin penting bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR, yang akan dibawa ke 10th World Water Forum 2024 di Bali pada bulan Mei nanti.   Keynote Speech dan sekaligus membuka seminar tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengapresiasi kegiatan seminar ini, karena mensosialisasikan pelaksanaan World Water Forum tersebut. Dikatakannya juga bahwa dulu BPIW dibentuk berdasarkan ilmu kewilayahan yang dipelajarinya dari Ir. Sutami (almarhum)  yang menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1964. Menteri Basuki kemudian mengembangkan hingga terbentuklah BPIW yang tujuannya untuk programming. “Perencanaan pembangunan dan programming, mestinya di BPIW ini,” tuturnya.     Terkait tema seminar mengenai Kota Ramah Air, Menteri Basuki menjelaskan mengenai Pompa Banjir Sentiong yang diresmikan pada hari ini. Pompa tersebut  berkapasitas 50 meter kubik per detik untuk pompa banjir. Manfaatnya adalah mereduksi banjir sebesar 879 Ha di 8 kecamatan meliputi Pademangan, Sawah Besar, Tanjung Priok, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Matraman, dan Senen.  Selain itu manfaatnya adalah melengkapi sistem pengendalian banjir hulu-hilir di DKI Jakarta.  Menteri Basuki meyakini dengan kerja sama semua pihak dapat mewujudkan kawasan perkotaan menjadi ramah air.     “Water sensitive (kota ramah air), ada yang namanya liveable city, lovable city, sustainable city, pasti semuanya dasarnya air. kalau orang mau hidup nyaman harus ada air. Tidak mungkin orang nyaman hidup tanpa air," ujar Basuki. Usai membuka acara, Ketua IAP, Dr.Phil. Hendricus Andy Simarmata memberikan penghargaan berupa Lifetime Achievement Award kepada Menteri PUPR atas kontribusinya terhadap dunia perencanaan.    Kepala BPIW, Yudha Mediawan menambahkan dari seminar ini diharapkan didapat masukan atau isu-isu terbaru terkait kota ramah air. Hal ini menurutnya berguna bagi BPIW yang memiliki banyak perencana kota dan wilayah. “Dengan seminar ini diharapkan mereka menyampaikan ide-ide dan juga bisa membandingkan instansi lain maupun dari luar negeri. Hasil rumusan dari seminar ini, hasilnya bisa digunakan terutama generasi muda di Kementerian PUPR,” tuturnya.    Dikatakannya juga bahwa generasi muda didorong untuk menyusun dokumen-dokumen yang sangat penting bagi Kementerian PUPR yang disebut Rencana Pengembangan Infrastruktur wilayah (RPIW). Dalam RPIW ini menurutnya ada lokus dan fokus yang merupakan pengembangan kawasan perkotaan, pariwisata, kawasan industri, dan pertanian serta terkait proyek kawasan strategis untuk lima tahun ke depan. Pada kegiatan itu, Ketua IAP  mengangkat Kepala BPIW sebagai salah satu Dewan Penasihat IAP.    Seminar yang dimoderatori Ketua IAP, Dr.Phil. Hendricus Andy Simarmata ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Prof. Diego Ramirez, Professor Urban Design at Monash University,  Melbourne, Australia/ Direktur RISE (Revitalising Informal Settlements And Their Environments Project) dengan tema: Konsep WSC dan Best Pratice-nya WSC di luar negeri dan yang sudah diterapkan di Indonesia.    Dalam paparannya ia merokemendasikan rehabilitasi aliran air dan kawasan sepadan sungai, restorasi hutan dan rekreasi berbasis alam, landscape yang produktif, biomimikri dan solusi berbasis alam untuk tata kelola air, serta pengelolaan daerah banjir, peningkatan kualitas air dan lahan terbuka.   Narasumber lainnya yakni Shana Fatina Sukarsono, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengangkat  tema: Pengelolaan kawasan wisata pada wilayah yang minim sumber daya air. Ia menyampaikan beberapa rekomendasi pengelolaan air di Labuan Bajo yakni pemetaan konservasi sumber air tanah dan permukaan, perencanaan berbasis daya dukung dan tampung kawasan, kampanye ramah air Labuan Bajo dan pariwisata berkelanjutan, audit air secara berkala, dan optimalisasi portal data untuk pelaksanaan pariwisata berkelanjutan.   Kemudian, Dr. Nirarta Samadhi, Country Director World Resource Institute (WRI) Indonesia paparannya mengenai “Program Rencana Aksi Hutan Kota dan Solusi Berbasis Alam untuk Menjaga Kesinambungan Siklus Hidrologi Kawasan Perkotaan dan Sekitarnya”. Dikatakannya bahwa konsep solusi berbasis alam penting untuk diterapkan, karena menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan seperti perubahan iklim, urbanisasi, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.    Narasumber berikutnya, Alis Listalatu,  Generasi Muda BPIW yang mengangkat tema: Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Ramah Air yang sudah dilakukan. Beberapa rekomendasi berdasarkan peluang yang ada yakni water accounting sebagai tool pengelolaan database sektor air dalam perencanaan infrastruktur wilayah, pengelolaan sumber daya air dalam perencanaan infrastruktur wilayah seperti Benefit-Cost Analysis, kombinasi grey and green infrastructure, serta evaluasi dampak infrastruktur terbangun. Dikatakannya juga bahwa perlu inovasi perencanaan dalam pencapaian target infrastruktur 2045.    Dengan tema yang sama Adriadi Dimastanto, Generasi Muda IAP/Sekretaris Jenderal IAP menyimpulkan Kota ramah air mengutamakan konsistensi antara manusia dengan alam, dengan manajemen siklus air sebagai bagian terintegrasi dalam pembangunan kota.  Rumusan hasil seminar itu disampaikan generasi muda BPIW yakni Citra Fadhilah Utami dan Andreas Partogi. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pejabat di BPIW dan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta undangan lainnya. (Hen/Tiara)      

Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia sepakat untuk mewujudkan potensi kerja sama. Salah satunya terkait Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencana Infrastruktur Wilayah (SKKK PIW). Hal itu diketahui dalam Rapat Audiensi BPIW dengan IAP Indonesia yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Yudha Mediawan di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. Yudha menyampaikan, apresiasi terhadap jajaran IAP Indonesia yang berupaya mewujudkan kerja sama dengan BPIW. "Kami menyampaikan apresiasi setingginya kepada jajaran IAP Indonesia yang menjalin potensi kerja sama dengan BPIW," ujar Yudha. Ia mengakui, BPIW perlu membuatkan standar kompetensi pegawai, khususnya mengenai keahlian khusus perencana infrastruktur wilayah. Menurutnya, BPIW sebagai bagian dari penyusunan standar kompetensi pegawai perlu membuat modul, skema pelatihan dan juga assesor. Lebih lanjut, standar kompetensi yang akan disusun diharapkan tidak hanya berguna untuk pegawai di lingkungan BPIW, tetapi juga professional penyedia jasa terkait perencanaan. "Kerja sama dengan IAP merupakan langkah awal untuk penyusunan standar kompetensi, sehingga perlu disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS perlu dibuat agar yang akan dilakukan bisa dipertanggung jawabkan," jelas Yudha. Menurutnya, dalam penyusunan modul akan diverifikasi oleh verifikator dengan tim yang beranggotakan Jafung Perencana di lingkungan BPIW, perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan perwakilan dari Tim Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, lanjutnya, BPIW dan IAP dapat bekerja sama terkait dukungan perhelatan World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali. Di tempat yang sama, Ketua Umum IAP Indonesia, Hendricus Andy Simarmata mengatakan, IAP Indonesia merupakan organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota dengan kurang lebih 2.300 anggota dan 1.300 anggota yang telah tersertifikasi. "IAP saat ini memang telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi untuk 5 kompetensi," terangnya. Ia mengatakan, IAP Indonesia salah satunya memiliki potensi berkerja sama dengan BPIW dalam standar kompetensi pegawai, khususnya Jafung Perencana. Andi menyatakan, IAP Indonesia pernah memiliki pengalaman kerja sama dengan BPIW, seperti dalam pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata. Menurutnya, IAP juga siap menjembatani BPIW dengan industri, dunia profesional, dan komunitas untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait pengembangan wilayah. "Anggota IAP tidak hanya terdiri dari profesional dengan latar belakang planologi, tetapi juga berbagai keilmuan pada rumpun bidang konstruksi, dan IAP menyiapkan tagline untuk BPIW yaitu “Membangun Terencana”," jelasnya. Hadir dalam pertemuan tersebut dari jajaran BPIW, yakni Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Puswil) I BPIW, Boby Ali Azhari, Kepala Puswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung, serta jajaran staf. Selain itu, hadir Penasehat IAP Indonesia, Kuswardono, serta jajaran pengurus harian IAP.(Ris/Tiara)

Tugas yang diemban Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang perencanaan dan pemrograman sektor PUPR memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan kedepan, BPIW akan menjajaki kerja sama dengn IAP sebagai organisasi profesional di bidang perencanaan.  “Kedepan, kerja sama dengan IAP sebagai asosiasi. Selama ini sebenarnya kita sudah menjalin kerja sama dengan tenaga ahli IAP. Jadi kerja sama dengan beberapa orang di IAP sebagai pribadi yang memiliki perusahaan. Beberapa project  yang dilakukan BPIW, mereka  ikut andil,” ujar Hadi saat video conference (vicon) dengan Ketua  IAP Hendricus Andi Simarmata, Jumat lalu. Pada pelaksanaan vicon ini, Hadi didampingi Mangapul L. Nababan Kepala Bagian Program Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Menurut Hadi, BPIW menjadi partner dengan IAP untuk berdiskusi dan sharing pengetahuan terkait pengalaman BPIW melaksanakan beberapa hal seperti penanganan perencanaan dan pemrograman dukungan Kementerian PUPR terhadap dunia pariwisata nasional. “Anggota baru IAP banyak yang muda-muda. Sedangkan BPIW banyak ahli perencanaan yang senior. Jadi kita memberikan sharing pengetahuan kepada anggota baru IAP itu,” ujar Hadi.  Saat vicon tersebut, Hadi mengusulkan IAP membuat lembaga penelitian. Dengan dibentuknya lembaga penelitian, IAP nantinya dapat turut andil dalam berbagai project nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. “IAP dapat ikut berperan melalui perusahaan-perusahaan yang menjadi pemenang tender IKN, yang saat ini ditangani oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan nasional,” usul Hadi.  IAP menurutnya dapat juga berperan dalam pembangunan melalui sumbangsih pengetahuan dari para ahli IAP secara individu.  Pada saat vicon Hendricus Andi Simarmata Ketua  IAP  menyambut baik usulan dari Kepala BPIW tersebut. Menurutnya usulan lembaga penelitian itu sedang diupayakan. (Hen/infobpiw)

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengadakan kegiatan Lanjutan Persiapan dan Simulasi Pelaksanaan Pra Konreg Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.  Kegiatan yang dibuka Kepala Pusat Pemrogaman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW, Harris Batubara tersebut dilaksanakan di Gedung Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, (22/01) dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II serta eselon III di BPIW. Harris menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan pelaksanaan Pra Konreg Kementerian PUPR Tahun 2016 dan konsolidasi lanjutan materi Pra Konreg.   Acara tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan materi dan teknis Pra Konreg, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni 4-5 Februari 2016 di Medan.  Beberapa hal yang dibahas yakni mengenai progres kegiatan,  permasalahan teknis,  dan membahas hakekat dari Pra Konreg. Dikatakannya Pra Konreg bukan serta merta  memutuskan satu kebijakan dalam satu waktu, melainkan memberikan waktu yang cukup untuk menilai tingkat skala kepentingan di setiap usulan dari daerah.   “Hakekat Pra Konreg ini memberikan ruang waktu panjang hingga berlangsungnya Konreg. Jadi pada saat ada usulan, tidak serta merta kita langsung mengambil keputusan,” ujarnya.  Hal ini dibenarkan Sekretaris BPIW Dadang Rukmana, yang turut hadir dalam acara tersebut. Dadang menilai bila ada perbedaan usulan maka hal itu merupakan hal yang wajar, karena masih berstatus usulan yang masih mengalami proses panjang untuk menjadi sebuah keputusan. “Nanti kan ada Konreg, tapi kita tetap harus mengacu dengan baseline,” ungkapnya.   Pelaksanaan Pra Konreg tentu saja akan mendapat banyak usulan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu penting bagi panitia pelaksana Pra Konreg maupun Konreg menguasai data penunjang subtansi untuk bisa membuat suatu kebijakan. Mengenai masalah yang bersifat substansi Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW, Hadi Sucahyono berharap penanggung jawab desk memiliki beberapa hal yakni bahan informasi minimal yang dimiliki dari tiap provinsi, setiap pengendali desk memiliki informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM), dan potensi masalah yang ada di setiap provinsi.   “Gunanya mempelajari RTRW dan RPJM setiap daerah untuk membuat bank informasi tiap provinsi. Selanjutnya dari informasi yang ada kita menganalisis masalah. Kita harus cari tahu daerah genangan banjir dimana, sebaran kawasan kumuh, kebutuhan jalan akses yang dibutuhkan di setiap provinsi,” ungkap Hadi.   Dengan menggabungkan beberapa hal itu menurut Hadi akan ditemukan filter untuk menilai prioritas pembangunan. Diluar itu, usulan yang masuk bisa dipertimbangkan lagi setelah tahun 2017 mendatang. Tiga hal yang disampaikan Hadi ini bisa menjadi filter agar perencanaan pembangunan tetap dalam jalur, yakni pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.   Untuk mencapai itu, pembangunan infrastruktur harus mendukung sektor-sektor strategis lain. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Kuswardono. Menurutnya tugas BPIW bukan sekedar mengembangkan kawasan, tapi juga  memberikan dukungan kepada kawasan pariwisata, pelabuhan, dan sektor strategis lain.   Dukungan yang diberikan kepada masing-masing daerah juga sebaiknya disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Wilayah  Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR. Kedua hal ini menurut Kuswardono menggunakan pendekatan wilayah yang diharapkan dapat menangkap kebutuhan terkait pengembangan kawasan.   Sehubungan dengan beberapa target Renstra seperti pencapaian 1000 kilometer  jalan tol, 2.600 kilometer jalan nasional, dan 11.400 meter jembatan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin menyatakan sebaiknya dicari tahu lokasi pemenuhan semua target tersebut. “Nanti teman-teman yang bertugas di masing-masing desk berusaha mencari ini, supaya diskusi dengan Satminkal juga bisa seirama. Seandainya mereka sudah menargetkan satu lokasi, nanti kita diskusikan dan bandingkan dengan kompetensinya dan master plan yang sudah disusun,” tuturnya.   Kemudian untuk program 2017 yang sudah ditentukan dalam WPS menurutnya harus dipastikan bahwa sudah dilakukan kajian yang mendalam dan dijadikan sebagai program yang strategis. Sebagai sebuah kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun, diharapkan Konreg dapat memberikan keuntungan secara langsung bagi masyarakat. Meski Konreg dilaksanakan BPIW namun dukungan semua pihak  sangat diharapkan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.  (nina)