Berita

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menggelar Focus Group Disscussion (FGD) dalam rangka kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Terpadu, di Jakarta Selatan, 12 September 2022. Saat membuka kegiatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan menjelaskan FGD ini dilakukan untuk pemantauan dan evaluasi perencanaan terpadu pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong, terutama dalam konteks investasi infrastruktur PUPR yang sudah dilakukan.  Ia berharap FGD kali ini dapat mempertajam informasi, konfirmasi, dan klarifikasi sesuai dengan peran Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat. Selain itu, Benny juga berharap diskusi kali ini dapat menghasilkan masukan untuk dapat direalisasikan ke dalam pembangunan Kota Baru yang masuk kategori Major Project. “Mengingat akan berakhirnya tahun perencanaan 2020-2024, tantangannya adalah bagaimana membuat rencana yang bisa dijalankan secara rasional,” terangnya.  Lebih lanjut ia mengatakan membangun Kota Baru Publik membutuhkan kolaborasi lintas K/L dan Pemerintah Daerah terkait rencana terpadu untuk menyukseskan project yang dikerjakan.  Plt. Direktur Regional II  Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan pembangunan Kota Baru Tanjung Selor sejalan dengan Agenda Prioritas Nawa Cita dan Quick Wins Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019.  “Pembangunan 10 Kota Baru Publik tersebut “dipayungi” oleh Perpres No.2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yang menjadi Prioritas Nasional,” ujarnya.  Menurut Roudo pembangunan Kota Baru mempunyai visi mewujudkan perkotaan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen Pembangunan Kota Baru diantaranya, keterpaduan perencanaan, penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan serta perbaikan pengelolaan.  Narasumber lainnya, Plt. Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas,  Ika Retna Wulandary menyatakan peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi khusus, dan penguatan konektivitas menjadi poin penting dalam strategi pembangunan Kota Baru Sofifi dan Sorong. “Arahan kebijakan dan strategi tersebut masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023,” tambahnya. Dari segi tata ruang, hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan Kota Baru adalah komitmen pembangunan, penyediaan lahan, dan inklusifitas dalam pengembangan. Diperlukan juga alternatif sektor basis kegiatan ekonomi dan mendorong efisiensi ruang yang memaksimalkan ruang terbuka hijau serta konektivitas internal antar kawasan. Kegiatan FGD ini dihadiri Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kartika Listriana, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri,  Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, dan Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah IIA Kementerian ATR/BPN Rif Abrar Raflis. Kemudian dari BPIW dihadiri Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Riska Rahmadia dan perwakilan unit kerja di BPIW. (Zim/infobpiw)    

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr A. Hermanto Dardak mendukung rencana penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus kawasan superblok. Sebab, sejauh ini regulasi pengembangan kawasan terkait superblok masih berupa arahan pola ruang yang bersifat campuran dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan arahan zona campuran dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi (PZ).   Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) “Gagasan Penyusunan RUU Superblok Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial,” yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, (16/12/2015). Dalam FGD tersebut, Dardak juga mengatakan, sejauh ini aturan tentang hunian berimbang pada UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU No. 21 tahun 2011 tentang Rumah Susun. “Undang-undang yang khusus mengatur superblok memang belum ada,” ungkap Dardak. Kendati begitu, Dardak menyarankan, agar RUU Superblok itu membuat superblok bersifat inklusif. “Artinya, regulasi itu nantinya memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk dijamin ruang kehidupannya,” ungkapnya. Selain itu, lanjut Dardak, perundang-undangan itu perlu menjaga cohesiveness. “Jadi, harus menjamin keselarasan dan keharmonisan bersama masyarakat yang menggunakan ruang superblok,” terangnya. Ia menambahkan, superblok juga harus menyediakan infrastruktur secara efisien. “Bangunan vertikal dan smart,” ujar Dardak. Selain itu, superblok harus mengurangi konsumsi sumber daya alam, yakni hemat lahan, hemat tranportasi  serta pengelolaan yang lebih mudah. “Hal penting juga superblok harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperluas penyediaan ruang terbuka hijau,” papar Dardak. Dardak juga menambahkan bahwa dalam melakukan planning, harus diperlukan konsistensi dalam pelaksanaannya. “Dapat dibilang the future is now, jadi now adalah perencanaannya dan the future adalah dampak ke depan dari perencanaan tersebut,” tutur Dardak. Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI, H Jazuli Juwaini MA saat membuka FGD menyatakan, pihaknya menilai saat ini memang sudah diperlukan keberadaan UU mengenai Superblok. “Hal itu dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial,” terangnya. Ia berharap, regulasi tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada yang paling dominan dan tersingkirkan. “Semuanya bisa hidup bersinergi. Artinya, kami setuju dengan pembangunan, namun pembangunan itu mesti berkeadilan sosial,” ujarnya. Hadir pula dalam FGD tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiastomo, Pakar Sosial, Prof. Gumilar Sumantri, Ahli Perkotaan, Marco Kusumawijaya sebagai narasumber. Selain itu, hadir juga para staf ahli perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR RI. (humasbpiw/ini)