Memuat halaman...

Kolaborasi BPIW Rumuskan Indikator Swasembada Pangan, Energi, dan Air Berbasis Pendekatan Food–Energy–Water (FEW) Nexus

15 November 2025

Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia ketika memberikan sambutan pada RFocus Group Discussion (FGD) Perumusan Indikator dan Kebutuhan Data Swasembada Pangan, Energi, dan Air (PEA) di ITB, Bandung-Jawa Barat

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Indikator dan Kebutuhan Data Swasembada Pangan, Energi, dan Air (PEA) sebagai rangkaian kegiatan penyusunan pedoman standar data dan analisis dalam perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah. Kegiatan ini berlangsung pada 13-14 November 2025 di Gedung Sugijanto Soegijoko, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara hybrid (luring dan daring).

FGD menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga, akademisi dan internal di BPIW. Narasumber dan peserta yang hadir antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, akademisi ITB, serta perwakilan unit kerja teknis di BPIW.

FGD ini merupakan lanjutan dari diskusi sebelumnya yang telah merumuskan kerangka umum penyusunan pedoman. Pada FGD kedua kali ini, pembahasan diarahkan secara lebih teknis dan mendalam, khususnya terkait dengan indikator dan kebutuhan data yang diperlukan dalam mendukung ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menegaskan bahwa penyusunan pedoman ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa perencanaan infrastruktur PU mendukung target nasional.

“BPIW menyusun perencanaan program dan monev pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendukung kawasan pertanian pangan. Oleh karena itu, setiap rencana harus berbasis pada target, indikator, dan kebutuhan data yang selaras dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional,” ujar Riska.

Dalam sesi materi hari pertama, Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan ITB, Sri Maryati memaparkan prinsip-prinsip indikator swasembada pangan, energi, dan air serta pentingnya integrasi pendekatan Food–Energy–Water (FEW) Nexus dalam perencanaan infrastruktur wilayah.

Menurutnya, indikator merupakan alat ukur objektif untuk memahami sejauh mana tujuan swasembada pangan, energi, dan air telah tercapai di setiap wilayah.

“Indikator yang baik harus relevan dengan prinsip-prinsip indikator Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Tanpa indikator yang tepat, sulit menilai capaian swasembada atau merumuskan intervensi kebijakan yang berbasis data,” jelas Sri Maryati.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, Asdianto, menekankan bahwa lahan suboptimal seperti rawa, gambut, dan pasang surut berpotensi besar menjadi basis swasembada FEW bila dikelola dengan teknologi dan pendekatan terpadu.

“Swasembada adalah pilar kemandirian bangsa. Dengan mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan pengelolaan lahan yang tepat, sumber daya suboptimal sekalipun dapat meningkatkan ketahanan nasional,” jelas Asdianto.

Paparan Kementerian Pertanian menunjukkan adanya peta jalan swasembada, modernisasi alat mesin pertanian, sistem SISCrop, serta rancangan matriks indikator untuk pangan, energi, air, lahan, dan SDM.

Pada pembukaan FGD hari kedua, Sekretaris BPIW menekankan bahwa BPIW tengah menyusun pedoman standar yang akan menjadi dasar penting bagi perencanaan infrastruktur di sektor pangan, energi, dan air. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan kementerian/lembaga dan akademisi.

“Untuk memastikan rencana pengembangan infrastruktur benar-benar mendukung ketahanan pangan nasional, kita membutuhkan pedoman standar data dan analisis yang kokoh. Karena itu, BPIW menggandeng Kementerian Pertanian, Bappenas, ITB, dan IPB untuk merumuskan standar yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.”

FGD hari kedua turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Direktur Pangan dan Pertanian, Jarot Indarto. Dalam paparannya, Jarot menjelaskan arah kebijakan nasional terkait dengan swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025–2029.

“Swasembada pangan merupakan fondasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Indonesia. Setiap wilayah harus mampu membangun sistem pangan lokal berbasis sumber daya dan kearifan lokal,” ungkap Jarot.

Pada sesi diskusi, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi BPIW, Ande Akhmad Sanusi, menegaskan pentingnya integrasi data lintas sektor serta perlunya menyusun indikator secara sistematis dan komprehensif.

“FGD kedua ini membawa diskusi ke arah yang lebih konkret. Kita perlu mengidentifikasi seluruh indikator terlebih dahulu, lalu memilih indikator yang paling relevan dan realistis untuk digunakan. Pendekatan FEW Nexus harus tercermin secara jelas dalam penyusunan RPIW,” tutur Ande.

FGD ini mempertegas komitmen BPIW dalam memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah yang berbasis data, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional. Dengan adanya pedoman standar data dan analisis, diharapkan seluruh rencana pengembangan infrastruktur PU dapat mendukung tercapainya swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia. (Zim/Tiara)

#BPIW #ITB #SWASEMBADA PANGAN #FGD

Berita Terkait

18 November 2025

Pra-Rakorbangwil 2025 Hari Terakhir Bahas PN 6 dan PN 8: Pemerataan Wilayah hingga Infrastruktur Tanggap Bencana

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra-Rakorbangwil) 2025 memasuki hari terakhir pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kali ini memfokuskan pembahasan pada Prioritas Nasional (PN) 6 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, serta PN 8 terkait dengan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, saat membuka acara kembali menekankan bahwa Pra-Rakorbangwil merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan pemrograman infrastruktur PU untuk TA 2027. Zevi juga mejelaskan bahwa forum ini menjadi sarana koordinasi untuk memastikan keterpaduan antar sektor dan kelembagaan. Lebih lanjut, Zevi memaparkan bahwa berdasarkan RPJMN dan dokumen RPIW, terdapat 547 kawasan prioritas yang menjadi acuan perencanaan. Untuk TA 2027, telah teridentifikasi 7 kawasan atau lokus PN 6 yang membutuhkan dukungan infrastruktur PU meliputi tiga kawasan di Bali-Nusa Tenggara serta empat kawasan di Sulawesi-Papua. Adapun dukungan terhadap PN 8 masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari K/L terkait karena proses penajaman kebutuhan dan tagging program masih terus berlangsung. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan menyampaikan bahwa usulan program infrastruktur PU TA 2027 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berkaitan dengan PN 6 dan PN 8 hingga saat ini belum memiliki tagging langsung dalam dokumen perencanaan. “Secara tagging memang belum masuk ke PN 6 dan PN 8, namun program tetap berjalan sesuai dengan rencana,” jelasnya. Benny menjelaskan bahwa Pusat Pengembangan Wilayah I tetap melakukan identifikasi kawasan strategis dan memetakan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi air minum, sanitasi, lingkungan hunian, dan sarana pendidikan dasar. Selain itu, identifikasi kawasan rawan bencana sebagai bagian dari dukungan terhadap PN 8, mencakup wilayah rawan abrasi, tsunami, banjir, dan resiko geologi lainnya telah dilakukan. “Seluruh data teknis sudah kami siapkan dan kami menunggu arahan untuk penajaman program 2027,” tambah Benny. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono memperkenalkan program infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2027 yang mendukung PN 6, khususnya di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dijelaskan oleh Airlangga bahwa di tahun 2027 provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang mendapatkan intervensi dari Kementerian PU, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang masih terbatas oleh infrastruktur yang ada. Terdapat tiga kawasan lokus prioritas yang mendapatkan intervensi yaitu Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, termasuk dalam tema swasembada pangan, air, dan energi. “Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar intervensi infrastruktur PU dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian PN 6 dan PN 8 wilayah tersebut,” ujar Airlangga. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menyampaikan pentingnya memperhatikan daya dukung wilayah. “Salah satunya, Papua Barat Daya yang peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanannya masih perlu dioptimalkan, perlu pengembangan infrastruktur konektivitas, pelayanan dasar, dan yang terpenting adalah infrastruktur tanggap bencana,” ucap Pranoto. Dalam kesempatan yang sama, Taufik Hidayat Putra, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menanggapi pemaparan dengan menyampaikan beberapa hal mengenai cara mengatasi isu dan tantangan keterpaduan pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah memperkuat dan menjabarkan tema pembangunan, mengintegrasikan kerangka pikir, kerangka kerja, penguatan narasi serta kelembagaan. “Banyak permasalahan urbanisasi yang harus kita selesaikan terutama bagaimana sebuah infrastruktur bisa membentuk konteks pemanfaatan ruang misalnya jadi backbone arah pengembangan pola fisik kegiatan masyarakat seperti sekolah, pekerjaan, konektivitas, termasuk yang bersifat well-being, seperti tempat rekreasi atau pelayanan kesehatan,” ucap Taufik. Selanjutnya, Zaharatur Hasanah, mewakili Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti mengenai pentingnya strategi pengendalian emerging cities yang tersebar di Indonesia. “Kita pandang bersama bahwa emerging cities ini merupakan pusat-pusat perkotaan yang tumbuh secara cepat, namun kita perlu kawal kawasan perkotaan ini agar perkembangannya tidak terlalu masif dan tidak terkontrol lagi,” ucap Zahara. Sebagai penutup, Arkha Demas, yang juga merupakan perwakilan dari Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan masukan yang dapat dipertimbangkan terkait dengan pembangunan infrastruktur PU Tahun 2027 mendukung PN 6 dan 8. “Kita perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahan bencana terutama di 32 lokasi prioritas wilayah berisiko tinggi gempa dan tsunami, secara proporsional dengan memperhatikan risiko, kebutuhan masyarakat, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga,” tegas Arkha. (MF/Tiara)

Baca Selengkapnya

17 November 2025

Dorong Hilirisasi Nasional, Pra-Rakorbangwil 2025 Bahas Kebutuhan Infrastruktur PN 5

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra-Rakorbangwil) Tahun 2025 memasuki hari keempat pada Senin, 17 November 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kali ini, memusatkan perhatian pada Prioritas Nasional (PN) 5 yang menekankan hilirisasi industri di berbagai wilayah Indonesia. Sesi pagi diawali dengan pembukaan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino yang menegaskan bahwa Pra-Rakorbangwil merupakan tahap strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur sebelum pembahasan difinalisasi dalam forum Rakorbangwil nasional. Ia menjelaskan bahwa BPIW mengemban amanah mendukung delapan Prioritas Nasional, termasuk PN 5 yang menjadi fokus pembahasan hari ini. “Kebutuhan dukungan infrastruktur untuk PN 5 telah diidentifikasi dan diperkirakan membutuhkan pendanaan APBN sekitar Rp0,97 triliun. Kami harap seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif sebagai bagian dari proses penyelarasan program menjelang Rakorbangwil yang nantinya akan diselenggarakan 26 November 2025,” jelas Zevi. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan yang dipandu moderator Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi. Sesi pertama pemaparan dimulai oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti mewakili Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I. Dalam penjelasannya, Hasna menyampaikan bahwa wilayah Sumatera dan Kalimantan menitikberatkan kebutuhan PN 5 pada pengembangan hilirisasi industri di Aceh, dukungan infrastruktur yang diperlukan meliputi preservasi jalan, pembangunan Tol Banda Aceh–Lhokseumawe, koridor Sigli–Lhokseumawe, serta penguatan kawasan pendukung seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Paparan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono yang menjelaskan kebutuhan PN 5 pada wilayah Jawa dan Bali. Disebutkan bahwa wilayah tersebut memiliki empat kawasan prioritas yang mencakup kawasan pertumbuhan dan kawasan yang mendukung swasembada pangan, air, dan energi. Beliau juga menambahkan bahwa Jawa Timur juga mengusulkan tiga kawasan tambahan yang membutuhkan penguatan infrastruktur untuk mempercepat pengembangan hilirisasi industri serta memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Usai pemaparan dari kedua wilayah tersebut, diskusi berlanjut pada penyampaian situasi dan kebutuhan dari wilayah Indonesia Timur, mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. Ia turut menekankan kebutuhan infrastruktur untuk memperkuat ketahanan pangan, mendukung hilirisasi komoditas unggulan, dan meningkatkan konektivitas logistik, terutama di kawasan-kawasan yang aksesnya masih terbatas. Kepulauan Maluku menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur pangan dan kawasan industri, sementara Papua menegaskan pentingnya pembangunan jaringan logistik untuk mendukung hilirisasi dan membuka akses ekonomi baru. Dalam kesempatan yang sama, narasumber Perwakilan Direktorat Industri Perdagangan dan Peningkatan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Fajar Hadi Pratama, menekankan pentingnya sinkronisasi antarsektor agar program pembangunan yang dirumuskan tidak saling tumpang tindih. Ia menegaskan bahwa masukan dari Pra-Rakorbangwil sangat membantu dalam memastikan program pemerintah sejalan dengan arah kebijakan nasional. Selanjutnya, Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, Winardi menyampaikan perkembangan regulasi kawasan industri yang menjadi pijakan dalam penyusunan pengembangan kawasan berbasis industri. (Fir/Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

17 November 2025

Kementerian PU dan Komisi V DPR RI Bahas Evaluasi APBN 2025 serta Rencana Program 2026

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU, di Jakarta, Senin 17 November 2025. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus membuka rapat dengan menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 yang baru mencapai 56,53% dari total pagu 109,81 triliun dimana pencapaian ini masih di bawah target rencana awal 89,03%. “Kami ingin dapat penjelasan tentang apa saja yang menjadi kendala dalam capaian penyerapan ini serta upaya-upaya apa saja yang akan ditempuh agar penyerapan anggaran tahun 2025 sesuai dengan target yang ditentukan,” ujar Lasarus. Sebagai informasi, agenda pembahasan dalam Raker kali ini meliputi evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan November 2025 dan membahas rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PU. Pertama, banyak kegiatan strategis berdasarkan Instruksi Presiden pada tahun 2025 masih dalam proses pengadaan dan realisasi fisiknya masih rendah. Kedua, kesiapan rencana teknis/DED,kesesuaian rencana anggaran, dan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kegiatan/Program tahun 2026 terutama pada pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan pembangunan jalan nasional. Ketiga, program penanggulangan dan pencegahan banjir agar lebih dioptimalkan. “Kementerian Pekerjaan Umum juga berperan dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur agar lebih berperan aktif dan memberikan dukungan pada layanan teknis kepada masyarakat sehingga kualitas struktur dan konstruksi bangunan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, keselamatan, serta memberikan manfaat yang maksimal,” tambah Lasarus. Dalam kesempatan tersebut, Dody menjelaskan pagu efektif Kementerian PU yang sebelumnya Rp86,60 triliun mengalami penambahan sehingga total menjadi Rp109,81 triliun. Selanjutnya, Dody menjelaskan target pembangunan infrastruktur Kementerian sepanjang tahun 2025. “Telah teralokasi di bidang Sumber Daya Air sebesar Rp38,25 triliun dengan kegiatan prioritas pembangunan jaringan irigasi baru seluas 13 ribu hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada sebesar 123 ribu hektar, serta melanjutkan pembangunan 15 bendungan tersisa,” ucap Dody. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian PU mendukung swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi daerah seluas 589 ribu hektar melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang sedang dipusatkan di Papua Selatan. Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PU, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, dan para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PU. (MF/ Tiara)

Baca Selengkapnya