Berita

Dalam rangka memperkuat pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia mewakili Menteri PU Doddy Hanggodo menghadiri Seminar Nasional yang di gelar Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dengan tema “Strategi Implementasi Rumah Transformasi Kota Berkelanjutan”. Acara ini menjadi wadah strategis bagi para perencana wilayah dan kota dari seluruh Indonesia, bersama pemerintah, akademisi, dan mitra profesional nasional serta internasional, untuk bertukar pengalaman dan merumuskan arah kebijakan transformasi perkotaan yang inklusif, efisien, dan berorientasi masa depan. Dalam sambutannya, Bob menegaskan bahwa pembangunan perkotaan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar seperti laju urbanisasi yang tinggi, urban sprawl, regulasi penggunaan lahan, status kepemilikan lahan, degradasi lingkungan, penyediaan air bersih dan energi, banjir, pencemaran air dan udara, limbah domestik, kemacetan, hingga bencana alam. Untuk menyikapi hal tersebut, pengarusutamaan pengembangan perkotaan berkelanjutan dalam kebijakan nasional telah dilakukan — di antaranya penetapan Prioritas Nasional 6 dalam RPJMN 2025-2029, penetapan Sasaran Strategis 7 Perkotaan dalam Rancangan Renstra Kementerian PU 2025-2029, penambahan program baru Kementerian PU “Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan”, serta peluncuran  peta jalan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fondasi transformasi kota terletak pada komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Fondasi ini ditopang oleh empat pilar utama: (1) infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan; (2) ketersediaan modal—termasuk pembiayaan, lahan, teknologi, dan SDM; (3) institusi yang kuat dan regulasi yang ramah investasi; (4) serta partisipasi aktif masyarakat. Keempat pilar tersebut diharapkan mendorong delapan indikator utama transformasi kota, seperti peningkatan kinerja pembangunan, keterpaduan antar sektor dan wilayah, pelayanan publik inklusif, kapasitas masyarakat yang adaptif, kesadaran partisipasi, optimalisasi ekonomi lokal, pertumbuhan kota yang ramah lingkungan, dan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah. Dalam upaya implementasi, Bob juga memaparkan enam aspek daya dukung utama perkotaan: infrastruktur, sosial, budaya-identitas kota, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Agar setiap kota — baik kota kecil, sedang, besar, metropolitan, maupun megapolitan — mampu menjalankan fungsinya sebagai kutub pertumbuhan, sistem konektivitas dan jaringan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta) wajib dibangun dan diintegrasikan. Upaya ini menjadikan kota sebagai ruang produktif, inklusif, dan mendukung peningkatan kualitas hidup. Sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka menengah 2025-2029, pemerintah telah menetapkan 50 kota prioritas nasional yang mencakup berbagai tipologi: metropolitan, kota industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, maupun kota kecil berkarakter khusus. Program National Urban Development Project (NUDP) juga dihadirkan untuk memperkuat kerangka kebijakan, strategi, dan rencana teknis menuju kota-kota yang layak huni, berketahanan, dan inklusif. Kolaborasi turut dibuka dengan sektor swasta dan masyarakat melalui skema pembiayaan kreatif, seperti KPBU, investasi swasta, obligasi, pembiayaan syariah, dan kebijakan land value capture. Mengakhiri sambutannya, Bob menegaskan bahwa “membangun kota berarti membangun ekosistem” — mulai dari jalan yang menghubungkan rumah ke rumah, ruang publik, jaringan air bersih dan sanitasi, hingga transportasi yang terintegrasi. Konsolidasi antar kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci agar Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana kota-kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan keberlanjutan.(Cid/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, bersama dengan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, kunjungi Bintan, Kepulauan Riau, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PU pada Selasa, 11 September 2025.   Terdapat beberapa lokasi yang menjadi tujuan survei, pertama adalah Kolam Retensi Pengendali Banjir Srikaton yang berfungsi sebagai upaya penanganan dan pengendalian banjir yang terjadi di kawasan sekitar Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah.    Survei kedua dilanjutkan dengan meninjau pelebaran jalan provinsi ruas Sp. Km. 15-Jl. Nusantara Kijang, sepanjang 3 km, usulan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan merupakan bagian dari Inpres Jalan Daerah guna meningkatkan konektivitas jalan daerah mendukung swasembada pangan, air, dan energi nasional.   Lokasi survey ketiga yaitu Embung Das Kawal, Kabupaten Bintan. Berdasarkan neraca air baku, Pulau Bintan mengalami defisit air sebesar 82 liter/detik dan akan terus defisit jika tidak dibangun sarana air baku baru. Dengan adanya embung ini, ketersedian air baku untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan akan tercukupi dengan kapasitas waduk 300 liter/detik.   Turut hadir mendampingi, Kepala BWS Sumatera IV Batam, Syauqiatul Afnani Rangkuti, Kepala BPJN Kepulauan Riau, Soendiarto, dan Kepala BPBPK Kepulauan Riau, Rocky Adam. (Cid/Tiara)

Rencana pembangunan Jembatan Pulau Batam-Pulau Bintan terus dikaji mengenai keterpaduannya dengan pengembangan wilayah/kawasan, serta daya dukungnya. Saat ini, Program pembangunan jembatan ini sudah disebut di dalam peraturan pemerintah berupa Peraturan Presiden, RPJMN 2020 - 2024, dan RTR Pulau Sumatera sehingga termasuk program yang memerlukan perhatian khusus. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menindaklanjuti rencana ini dengan kajian dan survei lapangan. Kepala BPIW didampingi Tim BBPJN /P2JN Provinsi Kepulauan Riau melakukan survei ke lapangan pada Kamis, 4/7 kemarin. Survei pertama dilakukan untuk meninjau landing point rencana kaki jembatan Batam-Bintan di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal. Survei dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, landing point di Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang, serta landing point di Tanjung Uban dilihat dari sisi laut. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, mengatakan bahwa selain aspek-aspek teknis terkait informasi-informasi underground (aspek geologi), design teknis jembatan karena melalui palung yang dalam, aspek nilai tambah dan manfaat pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini perlu dikawal semua pihak. Dalam waktu dekat pihaknya akan duduk bersama dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, “diharapkan pembangunan Jembatan Batam Bintan ini semakin membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam, sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan permukiman nelayan seyogyanya menjadi bagian yg tidak terpisahkan,” ujarnya. Hadi melanjutkan, survei dan kajian yang komprehensif mengenai rencana pembangunan jembatan ini memang harus dilakukan mengingat karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan. Pembangunan jembatan ini pun harus memperhitungkan evaluasi pembangunan jembatan-jembatan penghubung pulau lainnya dalam memajukan salah satu wilayahnya. (Tim Humas BPIW)