Memuat halaman...

Kepala BPIW Tinjau Pemanfaatan Infrastruktur PU di Kabupaten Bintan

11 November 2025

142

Pemanfaatan Infrastruktur PU di Kabupaten Bintan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, bersama dengan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, kunjungi Bintan, Kepulauan Riau, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PU pada Selasa, 11 September 2025.

Terdapat beberapa lokasi yang menjadi tujuan survei, pertama adalah Kolam Retensi Pengendali Banjir Srikaton yang berfungsi sebagai upaya penanganan dan pengendalian banjir yang terjadi di kawasan sekitar Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah.

Survei kedua dilanjutkan dengan meninjau pelebaran jalan provinsi ruas Sp. Km. 15-Jl. Nusantara Kijang, sepanjang 3 km, usulan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan merupakan bagian dari Inpres Jalan Daerah guna meningkatkan konektivitas jalan daerah mendukung swasembada pangan, air, dan energi nasional.

Lokasi survey ketiga yaitu Embung Das Kawal, Kabupaten Bintan. Berdasarkan neraca air baku, Pulau Bintan mengalami defisit air sebesar 82 liter/detik dan akan terus defisit jika tidak dibangun sarana air baku baru. Dengan adanya embung ini, ketersedian air baku untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan akan tercukupi dengan kapasitas waduk 300 liter/detik.

Turut hadir mendampingi, Kepala BWS Sumatera IV Batam, Syauqiatul Afnani Rangkuti, Kepala BPJN Kepulauan Riau, Soendiarto, dan Kepala BPBPK Kepulauan Riau, Rocky Adam. (Cid/Tiara)

#BPIW #Bintan

Berita Terkait

24 Desember 2025

BPIW Dukung Penguatan SDM Penanganan Bencana melalui Pelatihan Relawan Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi membuka Pelatihan Pendampingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PU yang akan ditugaskan sebagai relawan penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah I Medan dan dilaksanakan secara klasikal pada 22–24 Desember 2025 bertempat di UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis peserta dalam melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, sekaligus memperkuat peran ASN sebagai relawan kemanusiaan di lapangan. Dari total 69 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, BPIW mengirimkan sebanyak 9 orang perwakilan, yang berasal dari unit kerja terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah. Kepala BPSDM Kementerian PU, Apri Artoto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran para peserta pelatihan merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. “Hari ini Saudara hadir bukan sekadar sebagai peserta pelatihan, tetapi sebagai wajah negara di tengah masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Kehadiran Saudara adalah simbol kepedulian, keberpihakan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar Apri. Lebih lanjut, Apri menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan rasa aman serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. “Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali seperti semula. Kita harus membangun lebih kuat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan agar infrastruktur yang dipulihkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan,” tegasnya. Materi pelatihan disusun secara komprehensif dengan total 30 jam pelajaran, dari identifikasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana, pendampingan masyarakat, pemeriksaan kerusakan bangunan pascabencana, pengawasan konstruksi, pengenalan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), hingga administrasi kontrak penanganan bencana. Pelatihan ini didukung oleh widyaiswara serta pejabat struktural dan fungsional Kementerian PU sebagai pengajar. Menutup sambutannya, Kepala BPSDM secara resmi membuka pelatihan dan menyampaikan pesan moral kepada seluruh peserta agar menjalankan tugas dengan profesionalisme dan empati. “Ketika tangan bekerja dengan ilmu dan hati bergerak dengan empati, di situlah pengabdian menemukan maknanya,” tutup Apri. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu menjalankan peran sebagai relawan yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam mendampingi masyarakat menuju pemulihan yang lebih aman dan berkelanjutan pascabencana. Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi eksisting pascabencana, Tim BPIW melaksanakan pemantauan lapangan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Palembayaan dan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemantauan awal dilakukan dengan meninjau langsung kondisi akses jalan dan badan jalan, serta kerusakan prasarana pendukung lainnya. Di beberapa titik, terdapat gangguan fungsi infrastruktur yang berpotensi menghambat konektivitas wilayah dan akses logistik masyarakat, terutama pada koridor yang menjadi jalur utama mobilitas antarwilayah.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW dan Pemerintah Daerah Laksanakan Rapat Konsolidasi Perencanaan Perkotaan

19 Desember 2025

108

BPIW dan Pemerintah Daerah Laksanakan Rapat Konsolidasi Perencanaan Perkotaan

Di penghujung rangkaian kegiatan Integrated City Planning (ICP) Mempawah, BPIW bersama pemerintah daerah melaksanakan rapat konsolidasi sebagai bagian akhir dari proses perencanaan perkotaan yang telah disusun secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, menegaskan pentingnya pendekatan place making dan perencanaan terintegrasi dalam pengembangan kota. Kawasan perkotaan Sungai Kunyit disepakati sebagai daya ungkit (leverage) utama pengembangan Mempawah, dengan intervensi kawasan yang diarahkan untuk menghadirkan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan kota secara menyeluruh. Lebih lanjut disampaikan bahwa major project dalam ICP Mempawah–Kijing perlu segera didorong ke tahap implementasi. Untuk itu, BPIW bersama para ahli akan memperkuat justifikasi dan analisis manfaat, serta memastikan keselarasan kebijakan dan strategi dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita, RPJMN, dan arah kebijakan perkotaan menuju 2045. Pada kesempatan sebelumnya, Bappenas selaku steering committee juga menyatakan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan ICP hingga tahap implementatif. Pada kesempatan yang sama, Ibu Erlina, Bupati Mempawah, menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan kolaborasi yang telah terjalin. Beliau menegaskan bahwa ICP bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pijakan awal pembangunan kota. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal implementasi ICP secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor dan sinergi pendanaan.

Baca Selengkapnya

Kementerian PU Dorong Zero Delta Q Policy sebagai Jawaban Tantangan Tata Ruang Jawa Barat

19 Desember 2025

135

Kementerian PU Dorong Zero Delta Q Policy sebagai Jawaban Tantangan Tata Ruang Jawa Barat

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, mewakili Menteri PU hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 18 Desember 2025. Rapat dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk membahas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat. Dalam sesi pembahasan bencana banjir, Dedi mendesak Kementerian PU untuk segera menetapkan batas definitif sempadan sungai sebagai dasar hukum penertiban bangunan yang berdiri di kawasan lindung. “Kejelasan batas sempadan sungai akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan memulihkan fungsi ekologis sungai yang selama ini terdegradasi akibat urbanisasi yang tidak terkendali.” jelasnya. Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar hukum untuk menertibkan bangunan liar maupun komersial yang menjadi biang kerok bencana banjir di berbagai daerah. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, menjelaskan bahwa tekanan urbanisasi memang berdampak signifikan terhadap perubahan keseimbangan siklus hidrologi. Dalam paparannya, ia menunjukkan bahwa sebelum urbanisasi, air hujan masih dapat terdistribusi secara seimbang melalui infiltrasi, limpasan permukaan, dan evapotranspirasi. Namun, setelah terjadi perubahan tata guna lahan, porsi limpasan meningkat dan daya serap tanah menurun, sehingga memperbesar potensi banjir. “Tantangan utama kita saat ini adalah bagaimana mempertahankan persentase keseimbangan variabel siklus hidrologi di tengah tekanan pembangunan. Karena itu, strategi yang harus dikedepankan adalah memberikan ruang untuk air,” ujar Bob. Ia menambahkan, Kementerian PU mendorong penerapan Zero Delta Q Policy, yaitu kebijakan pengendalian debit limpasan agar tidak melebihi kondisi alami sebelum pembangunan dilakukan. Konsep ini bertujuan menjaga agar puncak debit banjir pasca pembangunan tetap setara dengan kondisi awal, melalui penyediaan tampungan air, penguatan sistem drainase berwawasan lingkungan, serta optimalisasi infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun. “Zero Delta Q bukan sekadar konsep teknis, tetapi pendekatan tata ruang yang menempatkan air sebagai elemen utama. Setiap kawasan permukiman, industri, pertanian, maupun hingga pesisir harus menyediakan ruang tampungan agar limpasan tidak langsung dibebankan ke sungai,” jelasnya. Lebih lanjut, Bob menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan upaya pemerintah daerah Jawa Barat dalam melakukan revisi RTRW. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi lindung lingkungan dan keselamatan masyarakat. Melalui penguatan kebijakan tata ruang, penetapan sempadan sungai yang tegas, serta implementasi Zero Delta Q Policy secara konsisten, Kementerian PU berharap risiko bencana banjir di Jawa Barat dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk generasi mendatang. Sementara itu, Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas. "Saya minta Kementerian PU segera menetapkan di mana saja titik sempadan sungai di Jawa Barat. Jika sudah ditetapkan secara resmi sebagai kawasan lindung, maka sertifikat perorangan yang terbit di atasnya tinggal dicabut oleh Kementerian ATR/BPN," tegas Dedi. Turut hadir dalam rapat Menteri Agraria Tata Ruang/BPN, Nusron Wahid, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino dan para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PU.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya