Memuat halaman...

Penajaman Desk Dalam Rangka Persiapan Rakorbangwil Bidang PU

15 November 2024

564

Penajaman Desk Dalam Rangka Persiapan Rakorbangwil Bidang PU

Zevi Azzaino menyampaikan sambutan sesuai arahan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Persiapan Rakorbangwil Bidang Pekerjaan Umum (PU) untuk Pemrograman Infrastruktur TA 2026 pada Rabu-Jumat, 13-15 November 2024 secara hybrid. Rapat ini merupakan tindak lanjut pembukaan Rakorbangwil bersama K/L terkait yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2024.

Membuka kegiatan rapat, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menyampaikan sambutan sesuai arahan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPIW pada pembukaan Rakorbangwil sebelumnya. Disampaikan oleh Zevi arahan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2024 yang selaras dengan Asta Cita serta Ranwal RPJMN 2025-2029.

“Terdapat tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2026. Pertama, dengan mempedomani Asta Cita, termasuk fokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah. Kedua, mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional di bidang infrastruktur,” ujar Zevi.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional turut menyampaikan kriteria penyusunan program kegiatan TA 2026 yang perlu melihat tingkat urgensi pembangunan baru. Dijelaskan juga program dan kebutuhan anggaran APBN TA 2026 yang meliputi 379 program pada Ditjen SDA, 416 program pada Ditjen BM, dan 406 program pada <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW190102309 BCX0" style="-webkit

#BPIW #Rakorbangwil #Asta Cita

Berita Terkait

18 Mei 2026

Terima Audiensi Pemkab Belitung, BPIW Bahas Implementasi ICP dan Revitalisasi Kawasan Pariwisata

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, menerima kunjungan audiensi Pemerintah Kabupaten Belitung di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Kunjungan audiensi tersebut dipimpin oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Oskar Yulianto, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung. Audiensi dilaksanakan dalam rangka membahas tindak lanjut implementasi dokumen Integrated City Planning (ICP) Kabupaten Belitung Tahun 2025 serta rencana revitalisasi Kawasan Pantai Tanjungpendam sebagai kawasan strategis pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat identitas Kota Tanjungpandan sebagai pusat ekonomi pesisir berbasis pariwisata. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belitung menyampaikan sejumlah hal strategis terkait kepastian implementasi revitalisasi kawasan, termasuk skema pendanaan, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta langkah konkret agar program revitalisasi dapat menjadi prioritas nasional dan segera masuk tahap implementasi. Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa BPIW akan terus mengawal tindak lanjut program National Urban Development Project (NUDP) di Belitung agar dapat masuk ke tahap implementasi investasi infrastruktur secara bertahap dan terintegrasi. “Akan ada tindak lanjut NUDP untuk Belitung yang lebih fokus pada investasi. Biasanya sumber pendanaan dapat melalui skema loan dan nantinya ditindaklanjuti melalui loan fisik,” kata Adenan. Adenan juga menekankan pentingnya sinkronisasi hasil ICP Belitung dengan program prioritas infrastruktur agar implementasi revitalisasi kawasan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan pariwisata daerah. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW, Benny Hermawan, menyampaikan bahwa pengembangan ICP Belitung telah didorong melalui skema pendanaan kolaboratif melalui program NUDP. Program tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan masa depan yang layak huni sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta pembiayaan pembangunan perkotaan melalui skema creative financing. “Saat ini NUDP masih dalam proses pengajuan revisi blue book sebelum memasuki tahap pembahasan green book di Kementerian PPN/Bappenas, dengan fokus awal pada penguatan tata kelola dan kelembagaan,” ujar Benny. Benny juga menegaskan bahwa Belitung memiliki core utama pada sektor pariwisata, khususnya kawasan Tanjung Kelayang, sehingga kualitas pelayanan dan pengembangan kawasan wisata perlu terus dijaga dan ditingkatkan. “Belitung core-nya pariwisata, khususnya Tanjung Kelayang. Karena itu kualitas pelayanan kawasan wisatanya perlu terus dijaga,” tambahnya. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan hasil ICP Belitung terkait rencana program tahap I tahun 2026–2029 berupa revitalisasi dan penataan Kawasan Pariwisata Pantai Tanjungpendam. Zevi juga menyampaikan program infrastruktur PU Tahun Anggaran 2026 dan rencana program tahun 2027, salah satunya penataan koridor jalan utama Bundaran Satam–Tanjungpendam–Jalan Pattimura. Menutup audiensi, Adenan menyampaikan bahwa BPIW akan terus mengawal delapan usulan program Kabupaten Belitung, yaitu penataan kawasan strategis destinasi geo-ekowisata Bukit Peramun, perluasan SPAM Batu Mentas, penyiapan desain pembangunan bangunan pengaman pantai Desa Juru Seberang, penyiapan dokumen teknis pengaman Pantai Tanjungpendam, rehabilitasi mayor jalan, rehabilitasi jembatan, penanggulangan banjir Kampung Amau Kota Tanjungpandan, serta perluasan jaringan distribusi SPAM Air Seruk. “Program-program ini perlu terus dikawal bersama agar pengembangan kawasan strategis Belitung dapat berjalan sesuai arah pengembangan yang telah disusun,” tutup Adenan. (Fir)

Baca Selengkapnya

Mentawai Luncurkan City Branding “Surf and Soul”, Dorong Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya

8 Mei 2026

116

Mentawai Luncurkan City Branding “Surf and Soul”, Dorong Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Riska Rahmadia menghadiri acara Jakarta Marketing Week 2026 di Jakarta, Rabu 7 Mei 2026. Dalam rangkaian agenda acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara resmi meluncurkan city branding bertajuk Mentawai: Surf and Soul yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat positioning Kepulauan Mentawai sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis kekayaan alam dan budaya lokal. Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai konsep branding Mentawai: Surf and Soul oleh tokoh pemasaran nasional, Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan, branding Surf and Soul merepresentasikan kekuatan utama Kepulauan Mentawai yang tidak hanya dikenal melalui potensi wisata selancar kelas dunia, tetapi juga kekayaan tradisi dan budaya masyarakat adat Mentawai. Dalam konsep progression of economic value, Mentawai dinilai telah berada pada level Stage Experience melalui pengalaman wisata selancar (surfing experience), serta mencapai level Guide Transformation melalui peran Sikerei sebagai tabib sekaligus tokoh adat masyarakat Mentawai yang merepresentasikan nilai spiritual dan kearifan lokal. “Mentawai memiliki kekuatan yang sangat autentik. Surfing bukan hanya atraksi wisata, tetapi pengalaman yang membentuk identitas destinasi, sementara keberadaan Sikerei menjadi simbol transformasi dan jiwa budaya Mentawai. Inilah yang kami rangkum dalam konsep Surf and Soul,” ujar Hermawan. Dalam paparannya, Hermawan menjelaskan bahwa tema tersebut juga akan diangkat dalam ajang International Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang akan berlangsung di Bali pada 14–18 Oktober 2026 dengan mengusung tema Reimagining Tourism: in Fragmented World. Peluncuran resmi city branding tersebut ditandai dengan penandatanganan simbolis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jacop Saguruk, Anggota DPD RI Irman Gusman, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Ibrani Sababalat, Kapolres Kepulauan Mentawai, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, serta perwakilan Persatuan Selancar Ombak Indonesia Al Fathir Muchtar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa selain memperkuat promosi potensi alam dan budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata secara optimal. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas dan kenyamanan wisatawan menuju kawasan destinasi unggulan di Kepulauan Mentawai. “Kami berharap branding Mentawai: Surf and Soul dapat semakin memperkenalkan Mentawai ke dunia internasional. Namun demikian, pengembangan pariwisata juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai agar aksesibilitas dan pelayanan bagi wisatawan dapat terus meningkat,” ujar Rinto Wardana. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan prosesi tato tradisional Mentawai serta penampilan tarian adat oleh para Sikerei yang semakin mempertegas identitas budaya lokal sebagai bagian integral dari branding Mentawai: Surf and Soul.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

4 Mei 2026

274

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 4 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu di wilayah Pantura Jawa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dalam arahannya, Menteri Koordinator menyampaikan bahwa Pantura Jawa merupakan kawasan strategis ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun juga kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko lingkungan. Ia memaparkan kondisi pesisir di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon, hingga Surabaya yang menghadapi tekanan serius. “Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menambahkan bahwa penurunan muka tanah yang mencapai 1–20 cm per tahun serta kenaikan muka air laut sekitar 0,8–1,2 cm per tahun telah meningkatkan risiko banjir rob di kawasan pesisir. “Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi juga sangat rentan. Oleh karena itu, kita membutuhkan infrastruktur perlindungan pesisir yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. “Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama, dengan dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis harus didasarkan pada data yang valid serta kajian ilmiah yang terintegrasi. Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Kepala BPIW dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi perencanaan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Pantura Jawa. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Airlangga Mardjono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pemerintah daerah di wilayah Pantura Jawa. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya