Memuat halaman...

BPIW Lakukan Rapat Koordinasi Pengembangan Panduan Konsep Pra Rancangan Anjungan Cerdas

27 Mei 2016

1131

BPIW Lakukan Rapat Koordinasi Pengembangan Panduan Konsep Pra Rancangan Anjungan Cerdas

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, melakukan rapat koordinasi terkait Pengembangan Panduan Konsep Pra Rancangan Anjungan Cerdas, di Jakarta Selatan, Selasa (24/5). Hal ini dilakukan untuk lebih memantapkan program pembangunan anjungan cerdas yang akan dibangun di Jembrana, Bali dan Trenggalek, Jawa Timur.

Saat membuka kegiatan terseebut, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah BPIW Kementerian PUPR, Ir. Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc mengatakan dalam menyusun konsep desain anjungan cerdas yang terintegrasi, perlu memuat informasi lokasi tapak dan menetapkan kriteria desain. Selain itu aspek penting yang perlu diperhitungkan yakni, teknis penyampaian konsep dan parameter penting dalam konsep Pra Rancangan Anjungan Cerdas tersebut.

Pengembangan Panduan Konsep Pra Rancangan Anjungan Cerdas ini diharapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19 PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build). “Diharapkan juga dalam pengembangan konsep tersebut akan muncul rancangan terbaik. Oleh karena itu seluruh anggota tim memberikan masukan sesuai dengan keahliannya masing-masing,” tutur Samsi.

Ditegaskannya juga bahwa diperlukan kriteria format konsep pra rancangan yang sederhana, agar mempermudah proses pengembangan kedepan. Selain itu, format pengembangan panduan konsep pra rancangan terkait kapasitas akan berpengaruh pada harga. Samsi juga menyatakan, rancangan tersebut dapat menjadi tempat untuk mempromosikan produk daerah setempat, sehinga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Panduan Konsep Pra Rancangan Anjungan Cerdas ini dilakukan dengan melihat kriteria wilayah dari masing-masing anjungan cerdas yang akan dibangun. (Doris, Fikri /info BPIW)

#anjungancerdas #trenggalek #jembrana #BPIW #KementerianPUPR #WayanSamsiGunarta

Berita Terkait

BPIW Matangkan Persiapan Pengelolaan Integrated Rest Area Rambut Siwi

26 Juli 2018

1303

BPIW Matangkan Persiapan Pengelolaan Integrated Rest Area Rambut Siwi

Menjelang peresmian Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi di Provinsi Bali, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memantapkan persiapan pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut dengan menggelar “Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Business Plan Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi" di Bali, Rabu (25/7). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Asosiasi Komunitas Kuliner Jembrana, Asosiasi Komunitas Kerajinan Jembrana, Asosiasi Perhotelan dan Restoran Jembrana, Asosiasi Komunitas Seni Budaya Jembrana, Akademisi dan para Kepala Desa di sekitar Anjungan Cerdas Rambut Siwi. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono saat menyampaikan arahan mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW terus mematangkan persiapan pengelolaan Anjungan Cerdas Rambut Siwi seiring selesai proses pembangunannya. "Saat ini Anjungan Cerdas Rambut Siwi sudah jadi. Untuk itu, bagaimana memanfaatkannya, agar dapat mewujudkan cita-cita dari pembangunan Anjungan Cerdas sebagai model inkubasi pusat pertumbuhan," terang Kuswardono. Ia berharap, setelah bangunan tersebut diserahterimakan dari pihak kontraktor kepada BPIW Kementerian PUPR akan dapat langsung dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal untuk kebaikan masyarakat luas. Menurutnya, aset bangunan tersebut akan menjadi milik pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah pusat yang diwakili BPIW akan melakukan langkah-langkah agar Anjungan Cerdas itu segera dapat dimanfaatkan masyarakat. Seperti melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah yang akan turut memanfaatkan bangunan tersebut. "Iya pemerintah daerah dipersilahkan memanfaatkan bangunan tersebut seoptimal mungkin demi kebaikan masyarakat luas," terangnya. Di tempat sama, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, I Gde Wayan Samsi Gunarta menyatakan, Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi memiliki dasar jelas sebagai infrastruktur publik dalam mendukung pengembangan di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk–Denpasar–Padangbay. "WPS 15 didukung dengan kawasan inkubasi, untuk memacu percepatan pengembangan wilayah melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan tangkap, agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat, industri sedang-kecil termasuk mendorong pengembangan wilayah Bali bagian Barat," papar Samsi. Menurutnya, Anjungan Cerdas juga memiliki fungsi lainnya, seperti tempat beristirahat pengguna jalan nasional, pengembangan usaha unggulan produk lokal, sarana edukasi, sarana pertunjukan seni lokal yang dapat menarik wisatawan dan layanan lainnya. Lebih jauh, Ia menilai, pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut akan membutuhkan karyawan dan manager. “Sekurang-kurangnya dibutuhkan empat manager, yakni manager pemasaran, manager program, manager IT dan HRD serta manager keuangan,” terang Samsi. Ia menambahkan, karyawan yang bekerja juga akan dibagi menjadi 3 bagian. Sebab, Anjungan Cerdas akan beroperasi 24 jam. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi (HKLI), Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, P. Yudantoro mengatakan, untuk berbagai skenario pemanfaatan Anjungan Cerdas sudah dilakukan dialog dengan jajaran Pemkab Jembrana. “Kita harapkan, beberapa pekan ke depan ini penandatanganan MoU (BPIW-Pemkab Jembrana,-red) sudah dilakukan,” terangnya seraya menambahkan, terlebih serah terima Anjungan Cerdas dari kontraktor diperkirakan akan berlangsung pada awal Agustus 2018. Di tempat yang sama, Asisten Daerah III Pemkab Jembrana, Gusti Putu Mertadama mengatakan, Pemkab Jembrana sangat berharap dapat melakukan pengelolaan Anjungan Cerdas Rambut Siwi tersebut. Sebab, Pemkab Jembrana dari segi anggaran belum mampu membuat anjungan semegah itu. Ia berharap, proses pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut dapat segera ditindaklanjuti Kementerian PUPR, agar Pemkab Jembrana mengetahui pasti perannya nanti. “Untuk itu, mari membangun komunikasi yang lebih intens terkait pengelolaan Anjungan Cerdas ini,” harapnya. Gusti menambahkan, pihaknya akan selalu menunggu keputusan untuk pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jembrana, Nengah Alit menyatakan, saat ini Pemkab Jembrana sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk mendukung pagelaran seni dan budaya di Anjungan Cerdas Rambut Siwi. Nengah berharap anggaran yang sudah disiapkan tersebut akan dapat terserap dengan baik. Ia juga berjanji, pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan seni secara teratur saat Anjungan Cerdas tersebut dapat dimanfaatkan. “Baik pertunjukan Jegog Jembrana atau pagelaran Makepung, balapan sapi khas Jembrana yang sangat disukai masyarakat,” terangnya. Ia menegaskan, Pemkab Jembrana siap untuk mendukung pemanfaatan Ajungan Cerdas secara optimal dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah.(ris/infoBPIW)

Baca Selengkapnya

BPIW Siapkan Pola Kerjasama Pengelolaan Anjungan Cerdas

28 November 2017

1160

BPIW Siapkan Pola Kerjasama Pengelolaan Anjungan Cerdas

Dalam rangka melakukan persiapan kerjasama pengelolaan Anjungan Cerdas, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar “Workshop Penyiapan Kerjasama Pengelolaan Anjungan Cerdas” di Badung, Provinsi Bali, Jumat, (24/11). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan mengatakan, hadirnya workshop ini diharapkan memunculkan umpan balik dari peserta. Pasalnya, saat ini pembangunan Anjungan Cerdas sudah hampir selesai. “Tepatnya, sekitar awal tahun depan (2018,-red) pembangunan Anjungan Cerdas telah selesai, sehingga dibutuhkan pengelolaan untuk keberlajutannya,” ungkap Hadi. Ia menjelaskan, salah satunya model pengembangan growth center (pusat pertumbuhan,-red) yang tengah dilaksanakan BPIW adalah pembangunan Anjungan Cerdas. Pembangunan model Anjungan Cerdas yang dikembangkan BPIW saat ini ada di dua lokasi, yakni di kawasan Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dan kawasan Rambut Siwi, Kabupaten Jembrana, Bali. “Untuk pembangunan Anjungan Cerdas di Bali sendiri, memanfaatkan jaringan infrastruktur di koridor Bali bagian barat dan selatan,” terangnya. Menurutnya, Anjungan Cerdas merupakan integrasi pembangunan infrastruktur PUPR yang memiliki multifungsi. “Mulai dari berfungsi sebagai rest area (tempat istirahat,-red) dengan tambahan fungsi lain, yaitu sarana penyampaian informasi tentang infrastruktur PUPR dan penyediaan gedung serbaguna, sarana edukasi tentang infrastruktur PUPR, museum dan galeri, pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti kuliner, kerajinan lokal dan lainnya,” terang Hadi. Selain itu, lanjutnya, sarana untuk pengembangan kesenian lokal, berupa tempat pertunjukan kesenian dengan penyediaan amphitheater, gardu pandang untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan jaringan internet gratis. Terkait pengelolaan Anjungan Cerdas, Hadi menerangkan, sebetulnya ada sejumlah peluang, yakni seutuhnya pemerintah pusat dan daerah, swasta murni dan gabungan antara pemerintah dan swasta. “Kita berharap pilihan yang diambil nanti, merupakan pilihan yang terbaik yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas,” terangnya. Menurutnya, peran berbagai stakeholder dalam pengelolaan Anjungan Cerdas memang perlu ditentukan dengan jelas, agar nantinya Anjungan Cerdas dapat beroperasi dengan optimal. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo mengatakan, perencanaan pembangunan Anjungan Cerdas dapat dianggap sukses kalau setelah selesai pembangunannya sudah ada pengelolanya. “Dalam Anjungan Cerdas, sebetulnya pemerintah daerah diharapkan menjadi pengelola utamanya. Mengingat, salah satu fungsi Anjungan Cerdas adalah pengembangan daerah sekitar,” terangnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah setempat pasti akan lebih mengenal kawasannya, sehingga informasi yang akan disampaikan ke masyarakat sebagai target pengguna Anjungan Cerdas lebih akurat dan informatif. “Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah memang tidak akan langsung dilepas oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, namun pada tahap berikutnya akan diarahkan lebih mandiri lagi,” ungkap Boby. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana, Nengah Alit mengakui, pembangunan Anjungan Cerdas semakin menambah semangat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana untuk semakin mempromosikan potensi pariwisatanya. Terlebih, sejak 2017 wisata asing mulai banyak mengunjungi destinasi di Jembrana. “Sebelumnya Jembrana masih belum terlalu dilirik sebagai destinasi wisata yang menarik oleh wisatawan asing,” terang Nengah. Ia berharap, keberadaan Anjungan Cerdas turut mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke Jembrana. “Terlebih, ada sejumlah fasilitas pertunjukan seni tradisi yang dapat menjadi menjadi daya tarik baru untuk wisatawan asing,” terang Nengah. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana, I Ketut Swijana mengatakan, jalan nasional penghubung Jawa–Bali– Nusa Tenggara Barat merupakan jalur sibuk. “Jalur itu sering dijuluki jalur tengkorak karena seringnya terjadi kecelakaan, sehingga sangat cocok dengan adanya pembangunan Anjungan Cerdas dengan konsep rest area untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan jalan,” terangnya. Untuk membuat Anjungan Cerdas semakin lengkap, lanjutnya, Pemkab Jembrana sudah menganggarkan dana untuk membangun patung ikon dancing water, serta pertunjukan Makepung dan Jegog yang merupakan seni asli Jembrana. “Hal ini untuk memperkuat daya tarik, agar dapat semakin banyak wisatawan domestik serta manca negara berkunjung ke kawasan Jembrana,” terangnya. Seperti diketahui, proses konstruksi Anjungan Cerdas akan selesai paling lambat April 2018. Peresmian Anjungan Cerdas sendiri rencananya akan dilakukan langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Saat peresmian nanti diharapkan semua klaster sudah siap dan terisi penuh berikut konsep pengelolaannya. Pada workshop tersebut hadir dari berbagai perwakilan, mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kabupaten Jembrana, Komunitas Kuliner Jembrana, Komunitas Seni Tradisi dan lainnya yang nantinya diharapkan menjadi mitra dalam pengelolaan Anjungan Cerdas.(timBPIW)

Baca Selengkapnya

Dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BPIW Lakukan Rapat Koordinasi

18 Oktober 2017

694

Dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BPIW Lakukan Rapat Koordinasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rapat koordinasi memastikan bahwa setiap pegawai di lingkungan BPIW memiliki pengetahuan dasar yang sama terkait reformasi birokrasi. Demikian disampaikan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Hatorangan Napitupulu, saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIW di Jakarta, Kamis (12/10). Lebih lanjut Firman menyatakan, kegiatan ini merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang capaian dan tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PUPR dan khususnya di BPIW. “Kegiatan ini juga untuk mencapai terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh Kemen. PANRB,” ujar Firman. Dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik, ia berharap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi BPIW pada tahun ini dapat dilakukan dengan terencana dan terukur oleh setiap Kelompok Kerja dalam Tim Reformasi Birokrasi BPIW. Firman menjelaskan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara nasional saat ini telah memasuki tahap/fase ke-2 (2015 - 2019) dari 3 tahap pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tahap ini, menurut Firman salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerintahan berbasis kinerja (performance based bureaucracy) yang ditandai dengan, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Saat memberikan paparan, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat BPIW, Hasna Widiastuti mengatakan reformasi birokrasi merupakan proses penataan kembali birokrasi yang meliputi regulasi, manajemen, tugas dan fungsi. Menurut Hasna, ada 3 tujuan reformasi birokrasi BPIW 2015-2019. Pertama, meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas BPIW dalam penyelenggaraan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah bidang PUPR yang berkualitas. Tujuan kedua adalah mewujudkan revolusi mental di BPIW dalam penyelenggaraan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah bidang PUPR yang berkualitas. Selanjutnya tujuan ketiga reformasi birokrasi BPIW adalah mewujudkan birokrasi BPIW sebagai wujud nyata perubahan organisasi di Kementerian PUPR yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR. Terkait kedatangan tim evaluasi KemenPAN-RB, selama sebulan dan dimulai 16 Oktober mendatang, Hasna menyatakan ada beberapa hal yang harus disiapkan seluruh pegawai yakni menjalankan disiplin kerja, menjalankan pelayanan prima, dan menyiapkan seluruh laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan evaluasi program dalam 1 tahun berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Selain itu menyiapkan pegawai yang memiliki kapabilitas untuk menjadi narasumber ketika tim evaluator datang (the right man on the right job). “Laporan terkait inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan juga harus disiapkan. Kemudian seluruh pegawai wajib memiliki pengetahuan dasar mengenai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Balai dan mengenai reformasi birokrasi serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh unit kerja masing-masing,” tegas Hasna. Kegiatan yang diisi dengan tanya jawab ini dihadiri para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan BPIW. (Hendra/infoBPIW)

Baca Selengkapnya