BPIW Kementerian PUPR memastikan akan mempercepat pengembangan 10 Kawasan Metropolitan prioritas di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam "Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di 10 Kawasan Metropolitan" yang digelar di Jakarta, Senin (20/7). Rakor tersebut dihadiri jajaran pejabat BPIW dan konsultan pengembangan Kawasan Metropolitan.
10 Kawasan Metropolitan prioritas di Indonesia yang segera dikembangkan yakni, Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabekpunjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur).
Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kab. Grobogan). Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan), Banjar Bakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan), Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) dan Bimindo (Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara).
Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini ada arahan dari Menteri PUPR untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Produk perencanaan dan program pengembangan 10 Kawasan Metropolitan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat.
"Terutama untuk Kawasan Metropolitan Kedungsepur, targetnya dua pekan kedepan harus sudah jadi produk perencanaannya," terangnya.
Ia berharap, penyusunan rencana pengembangan Kawasan Kedungsepur dilakukan cepat. "Untuk itu, penyusunan perencanaan 9 Kawasan Metropolitan lainnya juga harus bisa cepat, agar saat ada permintaan dokumen perencanaan Kawasan Metropolitan sudah siap," terangnya.
Hadi menekankan, kerja luar biasa harus bisa dilakukan mengingat saat ini masa krisis. "Seperti amanat Presiden Joko Widodo, pada masa krisis perasaan pejabat publik harus sama, rasa dalam krisis. Dengan begitu pola kerja sudah tidak bisa biasa-biasa lagi atau linier. Harus ada kerja luar biasa dan terobosan-terobosan baru," lanjutnya.
Lebih lanjut, menurutnya, Kementerian PUPR diminta pemerintah memberikan masukan dan menyampaikan program pembangunan jangka pendek serta jangka panjang di 10 Kawasan Metropolitan.
"Selain itu, saya titip dalam penyusunan perencanaan pengembangan 10 kawasan Metropolitan ini harus betul-betul berkualitas. Perencanaan yang disusun betul-betul menjadi arahan dalam pengembangan Kawasan Metropolitan yang bisa diterapkan,” terangnya.(ris/infoBPIW)
