Berita

Kementerian PUPR saat ini sedang gencar melakukan survei kolaborasi kemiskinan ekstrem dan stunting di beberapa daerah di Indonesia. Agar survei tersebut lebih efisien dan efektif, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggagas pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) Survei Kolaborasi dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tahap II. Hal itu disosiasialisasikan pada rapat, bersama unit organisasi (unor) terkait seperti Ditjen Cipta Karya dan Perumahan, di ruang rapat lantai 2 BPIW, Kamis, 28 April 2022.  Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, dengan dibuatnya SOP ini, dapat memperjelas tugas saat survei terutama masing-masing unor di lingkungan Kementerian PUPR baik yang ada di pusat maupun di daerah (balai-balai). Data-data hasil survei menurutnya harus dipertanggungjawabkan dengan penandatangan berita acara survei yang dilakukan tim dari unor-unor terkait. “Data-data hasil survei, akan ditindaklanjuti oleh Ditjen Cipta Karya dan Perumahan dengan membangun fisik infrastruktur sesuai program masing-masing,” tuturnya.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono menambahkan persiapan survei dibagi dalam tiga tahap yakni tahap Pembentukan Tim Survei, Pelaksanaan Koordinasi Awal (secara daring), dan Penyiapan Perangkat Survei.  Pada tahap Pembentukan Tim Survei dilakukan penyusunan jadwal dan lokasi survei (tentatif). Selain itu dilakukan pembentukan tim kolabolarasi dan penyampaian nama pelaksana survei yang terdiri dari perwakilan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (PMK),  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN), Ditjen Cipta Karya (unor - balai),  Ditjen Perumahan (unor - balai),  BPIW, dan Pemerintah Daerah. “Pada tahap ini, untuk tim Kementerian PUPR, setiap unor minimal mengirimkan tiga pelaksana survei,” ucapnya. Sedangkan tahap Pelaksanaan Koordinasi Awal (secara daring) bertujuan untuk koordinasi jadwal dan lokasi survei, konfirmasi terkait status pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) pada lokasi survei, konfirmasi terkait apakah lokasi survei representatif untuk disurvei, dan pengecekan terhadap data BNBA (NIK double), dan apakah sudah pernah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).  Pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi awal ini adalah BKKBN, Ditjen Cipta Karya dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Ditjen Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) , BPIW, dan Pemerintah Daerah.  Pada tahap Penyiapan Perangkat Survei, menurutnya BPIW menyiapkan Peta Lokus Survei, melakukan Install Aplikasi ArcGIS123, dan Data BNBA ditambah form hasil survei (untuk diisi Ditjen Perumahan dan Perumahan pada saat survei). Ditjen Cipta Karya menyiapkan Data  Infrastruktur berbasis Masyarakat  (IBM) tahun 2020-2021 pada lokus survei (jika ada) atau data IBM pada lingkup kecamatan yang disurvei dan data Infrastruktur Ditjen Cipta Karya eksisting pada lokus/kecamatan survei. Pada tahap ini Ditjen Perumahan melakukan data penerima BSPS pada tahun tahun sebelumnya di lokus survei dan Form Penilaian Cepat Kualitas Rumah. Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan K.M. Arsyad menyambut baik SOP tersebut, karena merupakan petunjuk teknis yang mempercepat hasil survei. Ia juga berharap validasi data tetap ditangani BPIW.  Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Ditjen Perumahan Edward Aburrahman dan perwakilan dari Ditjen Cipta Karya diantaranya Yuniar Fajriani (Direktorat Sanitasi) dan Tommy Permadhi (Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman atau SSPIP).  Sedangkan dari BPIW dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A Melva Eryani Marpaung dan beberapa subkoordinator. (Hen/infobpiw)    

Tim Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung pembangunan Anjungan Cerdas pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk–Denpasar–Padang Bai (Rambut Siwi) yang belokasi di desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali (7/10). Kunjungan yang dilaksanakan bersamaan dengan acara penyusunan Standar Operasi Prosedur di lingkungan BPIW ini terlebih dahulu diawali dengan koordinasi bersama Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW. Anjungan cerdas merupakan serangkaian bangunan yang terletak di tepi jalan nasional yang melayani pengguna jalan serta masyarakat lokal dengan fungsi informasi, promosi serta edukasi yang dilengkapi fasilitas penunjang. Dalam kunjungan kerja terhadap salah satu produk dari fungsi fasilitasi pengadaan tanah dan inkubasi BPIW ini, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW, Hasna Widiastuti  mengungkapkan Sekretariat BPIW dalam melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan terhadap internal organisasi BPIW, perlu juga mengenal produk-produk BPIW. Kunjungan rombongan didampingi oleh Kepala Subbidang Wilayah I, Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Johannes Tumpal Panjaitan serta tim konsultan pengawas PT. Virama Karya (Persero) dan tim konsultan pelaksana PT. Nindya Karya (Persero).  Tim konsultan PT. Nindya Karya Persero, Arum Sari Trihadiningsih memaparkan target item pekerjaan pembangunan Anjungan Cerdas Rambut Siwi sampai dengan Oktober 2016 adalah bangunan amphitheater, jalan dan drainase dan renovasi bangunan eksisting. Untuk mengoptimalkan fungsi Anjungan Cerdas ini partisipasi dari pemerintah setempat dan tokoh masyarakat juga dilibatkan. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perancangan kebutuhan dan fungsi dari anjungan ini. Anjungan Cerdas ini selain mengakomodasi aktivitas keagamaan di Pura Luhur Anjungan Cerdas ini juga akan mengakomodasi aktivitas budaya lokal (Mekepung).(bri/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan menyusun tata laksana organisasi yang baik, agar pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien serta mendapat output dan outcome yang sesuai target organisasi. Demikian disampaikan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana BPIW, Kementerian PUPR, Hasna Widiastuti saat membuka acara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Bali (6/10). Hasna mengungkapkan bahwa BPIW berupaya mendorong perkembangan organisasi BPIW salah satunya melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan BPIW. Menurutnya, dengan tersusunnya SOP BPIW, tata laksana setiap unit kerja akan dapat terpetakan dengan baik. Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan BPIW dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.  “Kegiatan ini merupakan sarana untuk memberikan panduan bagi seluruh setiap unit kerja di lingkungan BPIW dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah,”  ujar Hasna. Senada dengan hal tersebut, Adrinal Tanjung, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan melaksanakan SOP sebagai bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi sesuai dengan isi UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. “SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan,” tambahnya. Adrinal mengungkapkan, kehadiran SOP penting  untuk pengembangan misi organisasi, pemantapan peraturan dan persyaratan yang mengatur pekerjaan, pengaturan kompleksitas peralatan dan teknik pelaksanaan pekerjaan dan memantapkan koordinasi dan sistem pelaporan dengan pihak yang terkait. “Dengan menerapkan SOP kita dapat menjelaskan kinerja yang diharapkan, ada standarisasi aktivitas, sistem analisis dan umpan balik dan komunikasi eksternal,” ungkapnya. Acara dilanjutkan dengan pembahasan SOP masing-masing bidang dan bagian di unit kerja eselon II BPIW dan kunjungan ke Anjungan Cerdas Rambut Siwi, sebagai salah satu implementasi SOP BPIW, pada hari berikutnya. (bri/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dinilai perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan sesuai dengan Permen PUPR No.15/PRT/M Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, saat membuka acara Pemantapan Konsepsi Rancangan Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Rancangan Pedoman Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR di Jakarta beberapa pekan lalu. Menurut Dadang, saat ini belum ada kaidah pengaturan yang baku dan standar dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR. Maka dari itu, kedua pedoman tersebut perlu disusun. Pedoman tersebut telah termuat dalam Rancangan Kepmen PUPR tentang Program Legislasi Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2017 – 2019 dan telah tersusun rancangan awal materi teknisnya. Lebih lanjut Dadang menjelaskan pedoman terdiri atas mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan selama ini oleh masing-masing pusat di BPIW namun belum dituangkan dalam bentuk format standar operasional prosedur (SOP) dan diformilkan dalam bentuk Peraturan Menteri. “Peraturan Menteri ini dapat memuat lampiran berupa matrik SOP yang sudah dilengkapi dengan penjelasan,” tutur Dadang. Dadang mengatakan bahwa peraturan ini sangat mendesak untuk segera diterbitkan sehingga ditargetkan pada akhir Agustus tahun 2016 sudah selesai. Penanggung jawab pembuatan SOP di tiap pusat perlu segera berkoordinasi untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi agar dapat diproses penetapannya. Dalam tindak lanjut ke depan, Dadang menginstruksikan Sub Bagian Bagian Hukum untuk memberikan contoh matrik SOP yang kemudian akan disesuakan isinya oleh tiap pusat di BPIW. Bagian Hukum akan memfasilitasi pembahasan terkait penyusunan pedoman ini. Selanjutnya, akan dilakukan ekspose kepada Kepala BPIW sebagai tindak lanjut dari acara tersebut. (INI/InfoBPIW)