Berita

BPIW Kementerian PUPR menggelar Rapat Konsolidasi Rancangan Program Jangka Menengah 2025-2029 di kantor BPIW Jakarta Selatan, Senin, 20 November 2023. Rapat ini digelar pasca pembahasan dengan unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR 16-17 November lalu. Rapat konsolidasi di lingkungan BPIW juga membahas Hasil Evaluasi Manfaat Infrastruktur Terbangun.  Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menegaskan, sesuai hasil pembahasan Program Jangka Menengah 2025-2029 dengan unor tersebut, ada beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, penyesuaian jumlah Penanganan Danau Prioritas menjadi 15 danau, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, serta nomenklatur program/kegiatan bersifat revitalisasi.  Poin kedua, terdapat usulan penambahan satu Program Jangka Menengah 2025-2029 sektoral berupa Peningkatan Keselamatan Simpang Sebidang dengan Rel Kereta Api di Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, poin hasil rapat ketiga adalah pendetailan Program Jangka Menengah 2025-2029 sektor Cipta Karya memerlukan arahan prioritas untuk masing-masing subsektor. Sebagai contoh, prioritas utama subsektor air minum pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, subsektor sanitasi pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpadu (SPALD-T), dll.   Poin keempat menurut Zevi adalah pendetailan Program Jangka Menengah 2025-2029 sektor perumahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pembagian target pembangunan baru, penuntasan rumah tidak layak huni, dan pembiayaan perumahan.   Kemudian, poin kelima adalah penajaman program non APBN sesuai dengan pipeline program/kegiatan 2025-2029 yang telah disusun Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.   Zevi juga menjelaskan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yaitu pembahasan internal BPIW dan pembukaan Rakorbangwil dijadwalkan tanggal 24 atau 28 November 2023. Hasil yang diharapkan dari pembahasan internal BPIW adalah laporan kepada Menteri PUPR mengenai Daftar Program Jangka Menengah 2025-2029,  dan daftar program/kegiatan TA 2025 sesuai dengan tema pemanfaatan infrastruktur terbangun.  Selain itu dilakukan finalisasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang telah memuat substansi pemanfaatan infrastruktur terbangun. “Penajaman hasil evaluasi manfaat sebagai rekomendasi program/kegiatan 2025-2029 akan ditindaklanjuti sesuai arahan Bapak Menteri PUPR terkait pemanfaatan infrastruktur terbangun,” tuturnya.  Rapat yang juga dihadari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari ini dibagi dua desk yakni satu desk membahas Rancangan Program Jangka Menengah 2025-2029 dan desk kedua membahas Hasil Evaluasi Manfaat Infrastruktur Terbangun.  Beberapa pejabat Administrator turut hadir seperti Kepala Bidang Keterpaduan Program, Mangapul L. Nababan, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Djuang Fadjar Sodikin, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti,  dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Entatarina Simanjuntak. Kemudian juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestary, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto. (Hen/Tiara)  

Kementerian PUPR mendukung terwujudnya Bali Era Baru melalui percepatan pemulihan pariwisata di Kawasan Pariwisata Ubud, Tegallalang dan Payangan (Ulapan). Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat mengikuti kunjungan kerja pemerintah yang dipimpin Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana di Kantor Bappeda Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat siang 18 Maret 2022. Hadir juga pada kunjungan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Rudi Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Yayasan Bina Wisata Ubud, Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati. Arief mengatakan, Kementerian PUPR mendukung program Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru yang salah satunya melalui pemulihan pariwisata di Kawasan Pariwisata Ulapan dan dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi. "Memang kami sangat merindukan integrasi keterpaduan program semua pihak dalam mengembangkan suatu kawasan, seperti terhadap pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan," paparnya. Lebih lanjut, Arief mengatakan, dukungan infrastruktur PUPR pada Kawasan Ulapan ini menempatkan Kecamatan Ubud menjadi pusat pelayanan kegiatan dan inti pengembangan KSPN Ubud dan sekitarnya. Menurutnya pengembangan infrastruktur sektor bina marga di Ubud dapat dilakukan melalui peningkatan jalur pejalan kaki, perbaikan drainase jalan, serta beautification jalan. "Seperti yang dilakukan Kementerian PUPR di jalan-jalan yang ada di destinasi wisata Labuan Bajo, dimana terdapat banyak ornamen yang menguatkan ciri khas lokal pada trotoar jalan atau area pinggir-pinggir jalannya," terangnya. Hal itu perlu dilakukan, ungkap Arief, untuk mendorong wisatawan dapat berjalan dengan nyaman mengeliling Ubud dengan pedestrian ways yang menarik dan terintegrasi dengan moda angkutan umum. Pengembangan area parkir diluar kawasan sentral Ubud juga perlu dilakukan seperti optimalisasi area parkir di Monkey Forest (Padangtegal), Desa Mas, dan juga Singakerta. Ia juga mengatakan, pengembangan infrastruktur sektor keciptakaryaan sudah cukup banyak dilakukan di Kawasan Ubud dan sekitarnya, misalnya TPS3R Taro yang dapat dijadikan showcase dan percontohan bagi rencana TPS3R lainnya. "Termasuk mengusulkan agar Dinas Bina Marga Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali memanfaatkan pupuk organik hasil pengolahan sampah yang dilakukan warga desa, dimanfaatkan untuk menyuburkan pohon-pohon di pinggir jalan di kawasan Ubud ini," terangnya. Kemudian, penataan Pasar Seni Ubud diharapkan dapat menciptakan ikon baru di Kawasan Ulapan yang dapat menjadi sarana promosi budaya tempat bertemunya wisatawan dan masyarakat lokal. "Temasuk penataan Lapangan Astina sebagai pusat ruang terbuka publik di kecamatan Ubud, yang terkoneksi dengan angkutan pariwisata dari arah Denpasar, Mengwi, Gianyar dan Klungkung." terang Arief seraya menambahkan, perlunya rute angkutan transportasi loop wisata Ubud menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, serta peningkatan pelayanan air minum perpipaan di Kecamatan Ubud. Arief mengatakan, hasil kunjungan kerja tersebut akan segera dilaporkan kepada Menteri PUPR, guna mendapat arahan lebih lanjut dalam mendukung percepatan Bali Era Baru dan pemulihan pariwisata di Kawasan Pariwisata Ulapan. Di tempat yang sama, Ari Dwipayana mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali sudah meluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan pada Desember 2021 lalu. Ari berharap program yang mengintegrasikan banyak pihak ini dapat berjalan sesuai yang dicanangkan. Menurutnya, peta jalan yang menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi Bali pasca Covid-19 ini untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali, baik alam, manusia, maupun budayanya secara berkelanjutan. “Dan ini harus dipastikan berjalan dengan baik,” ungkapnya. Sementara itu, Rudi Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pelaksanaan pengembangan wilayah Ulapan bertujuan untuk mendorong pengembangan Pariwisata Kawasan Ulapan sebagai Healing Paradise, serta pengembangan Ubud menitikberatkan menjaga Cultural Landscape Heritage yang meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Termasuk, mendorong pengembangan sektor ekonomi utama yaitu sektor pariwisata berbasis budaya pura, subak, bentang alam, kuliner, kerajinan lokal, dan sektor pertanian dengan revitalisasi budaya pertanian Bali. “Ubud sebagai teras kebudayaan Bali dengan mempertahankan lansekap kawasan melalui penataan kawasan,” terangnya. Ia mengakui, saat ini pemerintah daerah di Bali relatif sudah siap. “Bahkan sudah ada yang menyiapkan lahan untuk dibangun instalasi pengolahan limbah, seperti di Desa Junjungan, Kecamatan Ubud,” terangnya. Menurutnya, kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memantau perkembangan program, kegiatan, serta proyek yang mendukung pemulihan ekonomi Bali. Hal senada diungkapkan, Amalia Adininggar. Ia mengajak Pemerintah Provinsi Bali dan Pemda Gianyar untuk semakin bersiap melaksanakan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan. “Salah satunya untuk penataan Pasar Ubud. Pengembangan pasar Ubud akan didukung pemerintah pusat dengan konsep tuntas. Artinya, Pasar Ubud akan didukung anggaran memadai untuk dikembangkan secara tuntas mulai dari proses perencanaan hingga pembangunan fisik dengan karakter yang menarik minat wisatawan asing maupun domestik,” terangnya. Di sisi lain, saat mendampingi kunjungan kerja di lokasi pembangunan Pasar Ubud, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha mengaku, mengapresiasi pemerintah pusat yang telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya Bali Baru dan pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan. Kunjungan lapangan ini diawali dengan mengunjungi Tempat Pengelolaan Sampah Reduse, Reuse, Recycle (TPS3R) di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar. Kunjungan dilanjutkan ke lokasi indikatif Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Junjungan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar. Kemudian kunjungan kerja berlanjut ke gedung Tourism Information Center (TIC) Ulapan di Kelurahan Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar serta berlanjut ke lokasi pembangunan Pasar Tematik Ubud di Kelurahan Ubud Kec. Ubud, Kab. Gianyar. Kunjungan kerja ini diakhiri dengan melakukan Wrap Up Meeting: Pembahasan hasil kunjungan kerja Kawasan Ulapan di Kantor Bappeda Kabupaten Gianyar.(ris/infoBPIW)                                                                                                      

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW komitmen melakukan percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Percepatan penanganan dilakukan melalui kolaborasi program Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. "Sebetulnya selama ini penanganan kawasan kumuh perkotaan sudah ada dan berjalan, namun hasilnya masih belum terlalu ideal karena kurang terintegrasi program dan terkesan bergerak sendiri-sendiri," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief saat kunjungan ke kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi NTB, akhir pekan lalu. Kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, ungkap Rachman Arief, merupakan penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada jajaran Kementerian PUPR. Kolaborasi program dilakukan agar tercipta percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan lebih baik dan secara terintegrasi. Rachman Arief menjelaskan, pada kolaborasi ini BPIW berperan sebagai lead perencanaan kolaborasi program. "BPIW memang salah satu tugas dan fungsinya menterpadukan dan mensinkronkan program Kementerian PUPR. Kemudian, Unor teknis diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunannya," terangnya. Pada tahun ini kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, lanjutnya, dilaksanakan sementara pada 8 lokasi atau kota terpilih, yakni Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Pontianak, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu. Ia berharap, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mempercepat penanganan kawasan kumuh. Selain itu, hasil program Kementerian PUPR dapat lebih dirasakan kebermanfaatannya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya. Untuk di Kota Mataram, Rachman Arief mengatakan, penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan. Program Kotaku bertarget mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Bernadi Haryawan mengatakan, kolaborasi perencanaan penanganan kumuh untuk tahun mendatang dapat lebih dimatangkan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. "Termasuk untuk tema kolaborasi program-program lainnya. Dalam Konreg Kementerian PUPR itu terdapat tahap sinkronisasi, sehingga tahap sinkronisasi itu dapat lebih dimanfaatkan dan implementasi pembangunan semoga dapat dirasakan lebih manfaat oleh masyarakat luas," terangnya. Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana kepada wartawan mengaku, gembira dengan rencana Kementerian PUPR memperkuat kolaborasi dan menyasar Kota Mataram dalam penanganan kawasan kumuh. Ia berharap, kawasan kumuh di Kota Mataram bisa semakin cepat diselesaikan semuanya, agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Kunjungan rombongan yang dipimpin Rachman Arief ke kawasan kumuh di Kota Mataram tersebut, didampingi perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan Ditjen Perumahan, perwakilan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan NTB, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan lainnya. Untuk kawasan kumuh yang dikunjungi langsung adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok, Pengempel, Gontoran, serta pembangunan Rumah Susun Nelayan di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.(ris/cit/infoBPIW)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW mendukung adanya percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Upaya percepatan penanganan tersebut dengan memfasilitasi kolaborasi program Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR.  Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief mengakui, selama ini Kementerian PUPR sesungguhnya sudah menjalankan penanganan kawasan kumuh perkotaan, namun hasilnya masih belum optimal karena jumlah kawasan kumuh terus bertambah. "Untuk itu perlu penanganan inovasi yang terintegrasi, melalui kolaborasi program dari unit organisasi eseon I, yakni Ditjen Perumahan dan Ditjen Cipta Karya," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief saat kunjungan lapangan ke kawasan kumuh perkotaan di wilayah Semanggi, Kota Surakarta, Jateng, Jumat 1 Oktober 2021. Ia mengungkapkan, kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada jajaran Kementerian PUPR. Menurutnya, kolaborasi program ini diharapkan terwujud percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang lebih baik. BPIW yang mendapat tugas sebagai lead perencanaan akan memfasilitasi terciptanya perencanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terintegrasi. Rachman Arief menjelaskan, tahun ini kolaborasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dilaksanakan pada 8 lokasi terpilih, yakni Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Pontianak, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu. "Survey dari Kementerian PUPR saat ini sudah dilaksanakan pada delapan lokasi. Untuk kemudian ditindaklanjuti agar penanganan untuk kawasan kumuh dapat berjalan optimal sesuai harapan," terangnya. Arief meyakini, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh. "Kemudian, kebermanfaatan program Kementerian PUPR dapat makin dirasakan oleh masyarakat di kawasan kumuh karena kualitas rumah dan lingkungan perumahannya sama-sama diperbaiki," ujarnya.  Penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan. Program Kotaku bertujuan mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Program BSPS berupa bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.  Kunjungan rombongan yang dipimpin Rachman Arief ke kawasan kumuh Semanggi Selatan dan Semanggi Utara di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tersebut dihadiri juga perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan Ditjen Perumahan, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jateng, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng. (ris/cit/infoBPIW)  

BPIW Kementerian PUPR melakukan penajaman terhadap program usulan Ditjen Bina Marga terkait Penambahan Usulan Kegiatan Penanganan Jalan/Jembatan Non-Nasional dan Jembatan Gantung dengan Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Senin, 20 September 2021 melalui video conference.  Penajaman ini terkait pertimbangan BPIW terhadap program usulan tersebut. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR Iwan Nurwanto mengatakan pertimbangan yang diberikan BPIW tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dari infrastruktur yang ada.    Selain itu, pertimbangan yang diberikan lebih detail terkait beberapa hal seperti akses konektivitas mendukung aksesibilitas kawasan industri dan pusat pertumbuhan, serta mendukung koridor kawasan. “BPIW diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang kuat dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah atau kawasan yang didukung pembangunan infrastruktur PUPR,” tuturnya.    Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan Sekretariat BPIW Mangapul L. Nababan menambahkan perlu penajaman isu Kawasan dimana infrastruktur tersebut akan dibangun. Selain itu, juga diperlukan data-data pendukung yang lebih lengkap terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan Kawasan. Ia juga menyinggung rekomendasi BPIW terkait pembangunan infrastruktur di Tanah Naga Mori Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan infrastruktur terutama jalan di kawasan itu sebagai persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada 2022 Oktober. Menurutnya hal itu perlu dicermati lagi mengingat ada opsi bahwa KTT G-20 ini akan dipindahkan ke Pulau Bali.    Selain membahas usulan pembangunan jalan dan jembatan non nasional, pembahasan juga dilakukan untuk usulan jembatan gantung di Papua dan Kalimantan. Diskusi ini juga melibatkan beberapa Pejabat Administrator diantaranya Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B Sosilawati, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wlayah III.B Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wlayah II.A Entatarina Simanjuntak. Selain itu juga melibatkan Pejabat Fungsional maupun Subkoordinator di masing-masing pusat. (Hen/infobpiw)  

BPIW Kementerian PUPR menerapkan strategi pembangunan infrastruktur dan wilayah selama pandemi Covid-19 fokus pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, melakukan pemulihan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2024. Hal itu diungkapkan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat memaparkan Kebijakan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Pengembangan Wilayah 2020-2024, mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Forum Konsolidasi Rantai Pasok Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) Tahun 2020 yang digelar Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR secara video conference (vicon) di Jakarta, Kamis (17/9). Forum konsolidasi tersebut terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga (K/L), BUMN, akademsi, serta asosiasi konstruksi.  Iwan menjelaskan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan juga untuk pemulihan ekonomi nasional yang sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN). "Antara lain, dukungan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan, dan Food Estate," ungkapnya. Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan, fokus program pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2021 diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. "Kemudian peningkatan investasi, penguatan jaring pengaman nasional, dan peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim," terangnya. Dalam pengembangan rantai pasok MPK, Iwan menjelaskan, Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan-kawasan prioritas. “Adapun sasaran pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ada 5 prioritas, yakni pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah,” papar Iwan. Ia memandang, saat ini perlu peningkatan sinergitas stakeholder dalam pengembangan rantai pasok MPK. "Hal tersebut untuk menjamin ketersediaan MPK dalam memenuhi kebutuhan konstruksi nasional secara merata di seluruh negeri," tegasnya. Ia juga membuka rencana pendanaan infarstruktur PUPR untuk tahun 2020-2024 mencapai total Rp 887,9 triliun. Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto mengungkapkan, forum konsolidasi ini perlu melakukan konsolidasi guna bersama-sama mengembangkan pengelolaan rantai pasok MPK. Termasuk, menyusun langkah strategis guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Ia berharap, pada forum konsolidasi tersebut dapat terinformasikannya rencana program pelaksanaan Kementerian PUPR TA 2020-2021. “Kemudian, kebijakan dan regulasi di Kementerian terkait pengelolaan MPK,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, dapat tervalidasi data supply terkait material semen, beton pracetak dan prategang, baja, baja ringan, aspal minyak, aspal buton, dan alat berat konstruksi. Kemudian, Widianto menuturkan, dapat juga terumuskan strategi yang perlu dilakukan para pihak guna mendukung percepatan program sekaligus mewujudkan kemandirian industri konstruksi dan industri MPK nasional. “Termasuk pengayaan terhadap program-program kegiatan yang telah disusun Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya terkait MPK,” terangnya.(Ris/infoBPIW)