Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2019-2019, di Semarang, 15-16 Juni. Saat membuka kegiatan tersebut Plt. Kepala Pusat Pemprograman dan  Evaluasi  Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi seluruh stakeholder agar melakukan koordinasi, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. “Tujuan kegiatan ini pertama, untuk melaksanakan koordinasi atau konsolidasi program PUPR, program pembangunan bidang PUPR, termasuk sinkronisasi antar sektor. Kedua, untuk melakukan sinkronisasi, mensinergikan dan menterpadukan masing-masing wilayah pengembangan strategis,” ungkap Bobby saat membuka acara tersebut, Kamis (15/6). Lebih lanjut dikatakannya bahwa rapat koordinasi ini dilakukan di 11 lokasi yakni Batam, Padang, Gorontalo, Tarakan, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Labuan Bajo, Pangkal Pinang, Sorong, dan Palu.   Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR itu juga berharap, kegiatan ini mampu melakukan proses perencanaan dan pemprograman yang efektif, efisien, dan akuntabel. “Muaranya adalah tercapainya dokumen perencanaan makin berkualitas dan sinkronisasi program dan pembiayaan yang semakin baik,” ujar Bobby. Saat memberikan kata sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko menyatakan forum ini merupakan waktu yang tepat untuk memadukan antara kebutuhan pengembangan wilayah, rencana pembangunan infrastruktur, kewenangan antar tingkatan pemerintahan serta permasalahan dan kondisi di lapangan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia berharap sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan rencana pengembangan kawasan, dapat selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan membantu mengatasi permasalahan di Jawa Tengah seperti  masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pangan dan energi yang belum sepenuhnya berdaulat. Ia juga menjelaskan dari 35 WPS di seluruh Indonesia, 5 diantaranya terkait dengan Provinsi Jawa Tengah. Kelima WPS tersebut yakni WPS 8 Pusat Pertumbuhan Terpadu (Jakarta – Cirebon – Semarang), WPS 9 Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap,  dan WPS 10 Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta – Solo – Semarang. Kemudian ada WPS 11 Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya dan WPS 12 Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang.  Sudjarwanto mengatakan realisasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di 5 WPS tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan bagi Semarang. “Pembangunan infrastruktur di 5 WPS meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Sudjarwanto. Program tiga tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil masterplan dan development plan yang telah disusun BPIW. Selain pembahasan untuk program tiga tahunan untuk Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini juga membahas program tiga tahunan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Kementerian PUPR. Selain itu juga diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah Lingkup PUPR, Bappeda, Kepala Balai dan Satuan Kerja Lingkup PUPR. Hen/infobpiw

Saat ini telah disusun masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), khususnya untuk Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk lebih menyempurnakan masterplan dan Pra DED tersebut, dibutuhkan masukan banyak pihak, termasuk yang langsung bersentuhan dengan masalah perdesaan, yakni aparat desa. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR,  Agusta Ersada, saat Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra DED Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tabanan, di Bali, belum lama ini. Lebih lanjut Agusta menjelaskan, masterplan yang disusun tersebut, merupakan tindak lanjut dari pengembangan KPPN. Masterplan ini menurut Agusta merupakan dokumen kesepakatan bersama yang berisi visi misi yang dijabarkan pada matriks program. “Dengan adanya intervensi bersama diharapkan masterplan yang telah disusun dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. BPIW memiliki tanggung jawab dalam menterpadukan infrastruktur yang ada,” tutur Agusta. Menurut Agusta, Tabanan merupakan salah satu lumbung pangan di Bali, selain itu juga memiliki potensi pada sektor perkebunan, khususnya kopi. Agusta juga menyatakan bahwa sasaran pengembangan wilayah, yaitu pertama, penguatan 40 pusat - pusat pertumbuhan baru desa – kota. Kedua,  pengurangan desa tertinggal sebanyak 5 ribu desa, dan desa berkembang sebanyak 2 ribu desa. Saat membuka kegiatan tersebut, Perwakilan Sekretaris Bappeda Tabanan, I Made Widhi Dharma, menambahkan FGD merupakan sebagai ajang diskusi yang dihaapkan dapat melahirkan persepsi yang sama, sehingga desa membangun dapat diwujudkan dengan baik. Made juga menyebutkan, bahwa pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan kawasan secara luas, sehingga tidak ada lagi kota miskin yang ada di sekitar KPPN. Made juga meminta agar dalam pembangunan KPPN Tabanan tidak bisa dilepaskan dengan seni budaya, dikarenakan Tabanan sangat kental dengan budaya. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW, Sanusi Sitorus menjelaskan KPPN Tabanan masuk kedalam 40 pusat pertumbuhan baru. Selain itu kawasan tersebut masuk kedalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) pertumbuhan wisata Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay. Dalam WPS ini juga akan dibangun Anjungan Cerdas. Dengan adanya rencana pembangunan Anjungan Cerdas tersebut menurut Sanusi diharapkan sebagian produksi pertanian akan dibawa ke Anjungan Cerdas tersebut. Dikatakannya juga bahwa masterplan KPPN tidak membuat desa menjadi kota, tapi melestarikan desa dengan cara mengembangkan sumber daya lokal yang tersedia. “petani tidak hanya menjual dalam bentuk mentah, melainkan produk olahan setidaknya menjadi intermediate produk,” ungkap Sanusi. Kegiatan ini dihadiri beberapa instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, Perwakilan Bappeda Tabanan, dan Ketua DPRD Tabanan. Devi/infobpiw

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan bekerjasama dengan Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Keruak – Praya, Lombok, beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus mengatakan, pelaksana utama pengembangan KPPN Keruak - Praya  adalah pemerintah daerah dan desa, sehingga diperlukan kemauan keras dan inovasi dari pemerintah daerah. Sanusi berharap, pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Timur diharapkan lebih aktif menyampaikan masukan dalam finalisasi masterplan dan pra DED pengembangan KPPN Praya.  “Kegiatan ini sebagai pertemuan final. Kemudian hasil dari pertemuan ini akan kami bawa ke pusat untuk dikoordinasikan antar kementerian/lembaga terkait,” terangnya. Menurutnya, konsep yang diusung dalam masterplan KPPN Praya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari potensi yang ada. Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Akhmad Dewanto menerangkan, Lombok Timur merupakan kawasan indikator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Dapat dikatakan keberadaan Lombok Timur itu mewarnai Provinsi NTB,” terangnya. Saat ini, lanjutnya, dana yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur kondisinya terbatas. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh elemen di Kabupaten Lombok Timur mendukung dan berperan aktif dalam rangka pengembangan KPPN Keruak - Praya.   Dalam FGD ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Unit Pertanian Keruak, Kepala Desa Senyiur, Kepala Desa Ketapang Raya, Kepala Desa Paremas, Sekretaris Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Selebung Ketangga serta Perwakilan Kabupaten Lombok Timur.(devi/infoBPIW)

Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten akan dijadikan kota baru. Kota baru Maja ini merupakan satu dari  10  kota baru publik yang ditetapkan sebagai kota mandiri dan terpadu. Terkait hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Derah (Bappeda) Bogor, dan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Lebak, Tbk, serta satminkal terkait,  di Gedung BPIW Kementerian PUPR, Kamis (10/3). Dalam rapat ini juga dibahas mengenai rencana Memorandum of Understanding atau MoU antara Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan terkait pengembangan 10 kota baru tersebut. Langkah yang dilakukan ini merupakan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 mengenai pengembangan kota baru yang diharapkan dapat mendukung program sejuta rumah. Saat memimpin rapat itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengatakan bahwa nantinya proyek ini memadukan jalan eksisting dengan jalan yang sama sekali belum ada. Tujuannya untuk membuka akses menuju kota baru tersebut. Diharapkan nantinya ada perpaduan jalan nasional dengan jalur kereta api, agar terdapat alternatif transportasi bagi masyarakat. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menambahkan persiapan Maja sebagai kota baru sudah cukup matang. Terbukti, dengan telah disiapkannya masterplan kota baru tersebut. Sebelumnya juga telah dilakukan tinjauan ke lapangan.  “Masterplan sudah disusun dari beberapa waktu lalu, dan kita berkolaborasi dengan Cipta Karya,” ujar Kuswardono Dalam paparannya, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Dirjen Bina Marga, Triono Junoasmono mengatakan direncanakan akan dibangun jalan yang menghubungkan jalan Tol Jakarta-Serpong dengan Kota Baru Maja. Rapat ini juga membagi tugas dari masing-masing kegiatan seperti terkait pembebasan lahan, pelebaran jalan, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Hal ini dilakukan  agar proyek ini terlaksana dengan baik. Masing-masing pihak juga sepakat mendukung serta memberikan kontribusi nyata demi terlaksananya pengembangan kota baru tersebut. (Nina/InfoBPIW)  

Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas  yang akan dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan World Bank, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dan kementerian terkait lainnya, di Medan Rabu (2/3). Dalam paparannya, Kabid Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Poppy M. Hutagalung menjelaskan bahwa kawasan Danau Toba merupakan terbesar di Indonesia, karena meliputi 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan. Namun diakuinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah permasalahan akses menuju kawasan wisata tersebut. Bila menggunakan kendaraan pribadi dari bandara Kualanamu menuju Danau Toba  membutuhkan waktu 4-5 jam.   Selain permasalahan akses darat, masalah angkutan udara juga menjadi kendala serius. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin menjelaskan pada tahun 1991 wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba mencapai 500 ribu wisatawan, namun dikarenakan lemahnya manajemen transportasi udara jumlah wisatawan turun drastis menjadi 200 ribu wisatawan. Untuk mengatasi hal itu menurutnya Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan bandara Sibisa dan Silangit. “Garuda juga sudah ditugaskan untuk menambahkan rute Jakarta-Silangit yang akan beroperasi 3 kali dalam seminggu guna mencapai target 1, 5 juta  wisatawan tahun 2024,” tambah Ridwan. Terkait pembangunan infrastruktur menurut Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, Harris H. Batubara, dukungan Kementerian PUPR dalam hal pengembangan jalan tol Tebing Tinggi-Siantar, Siantar-Parapat, dan Parapat-Sibolga sepanjang 175 km. Kemudian dilakukan pelebaran jalan kolektor primer di ruas Pemantang Siantar-Merek, Tomok-Pangururan, Ajibata-Dermaga Ajibata, rehabilitasi serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan normalisasi saluran Tanah Ponggol, serta Penataan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM. Perwakilan dari World Bank, George menjelaskan bahwa World Bank memiliki misi besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, sehingga perlu dilakukan koordinasi bersama dengan pemerintah dalam mewujudkannya.  Dalam rapat yang digelar di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara tersebut juga disampaikan tiga poin penting hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, mengenai perintah untuk segera mengimplementasikan hasil rapat yang telah beberapa kali digelar. Kedua, pembentukan Badan Otorita Danau Toba yang telah disetujui semua pihak dan direncanakan akan selesai pada 31 Maret mendatang. Ketiga, mengenai percepatan, terutama dalam pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. (andina/infobpiw)    

Kawasan Wisata Tanjung Lesung yang berada di Provinsi Banten, merupakan satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Tanjung Lesung juga  telah ditetapkan sebagai salah satu dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Guna membahas rencana pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan World Bank melakukan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten,  di ruang rapat Bappeda, Selasa (23/2).   Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginagin mengatakan pengembangan pariwisata di wilayah selatan seperti Tanjung Lesung akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian Provinsi Banten. Selain Tanjung Lesung, dampak pariwisata akan mempengaruhi kawasan wisata di sekitarnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Bayah, dan Kampung Suku Baduy.   “Pengembangan wisata tersebut masih perlu didukung oleh pengembangan infrastruktur. Saat ini, terdapat jalan nasional dari Cibaliung menuju Sukabumi yang melintasi wilayah selatan Provinsi Banten. Nantinya akan dibantu dengan pembangunan jalan tol dari Serang menuju Panimbang sepanjang 83,7 kilometer dan rencana pembangunan bandara di Panimbang,” jelas Rezeki.                                                                                         Kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsia dalam paparannya menyatakan, saat ini Bappeda sedang menselaraskan pembangunan infrastruktur dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dari Kementerian PUPR. Sehubungan dengan hal itu ia memastikan, Provinsi Banten akan membantu pusat dalam pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung. “Dengan pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung dan ditambah lagi dengan penetapan Tanjung Lesung sebagai KEK, diharapkan wilayah bagian selatan dari Provinsi Banten akan terus meningkat dari segi pendapatan wisata,” tutur Hudaya.   Diakuinya pendapatan Provinsi Banten didominasi dari wilayah bagian utara sebesar 80 %,  sedangkan pendapatan dari wilayah bagian selatan hanya sebesar 20 %. Hal ini menunjukkan masih terjadinya disparitas yang cukup tinggi di wilayah selatan dan utara Provinsi Banten.   Terkait jumlah wisatawan asing dan domestik yang datang selama tahun 2015 ke kawasan wisata di bagian selatan Provinsi Banten terutama di Kawasan Wisata Pantai Bayah dan Tanjung Lesung, Hudaya menjelaskan jumlah wisatawan asing yang datang mencapai 180 ribu pengunjung dan wisatawan domestik mencapai 2 juta pengunjung.  Ia berharap, ke depan  jumlah tersebut akan meningkat 4 kali lipat.     “Jika kawasan wisata Tanjung Lesung sudah dikembangkan, harapan kita untuk pertumbuhan kedatangan wisatawan asing per tahun, akan meningkat sebesar 5 % dan untuk wisatawan domestik 10 %,” ungkapnya. Selama ini, wisatawan asing yang datang ke kawasan wisata Tanjung Lesung berasal dari Belanda, Perancis dan negara-negara di Asia Tenggara.   Menurutnya  Provinsi Banten memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, karena menggelar beberapa kegiatan wisata yang dilakukan tiap tahun. Beberapa agenda tahunan tersebut seperti Festival Cisadane, Festival Bahari, Festival Kuliner Tangsel, Panjang Maulud, Ethnic Festival, Seba Baduy dan Festival Debus.     Sehari sebelum rapat koordinasi ini, BPIW dan World Bank telah melakukan survei ke Tanjung Lesung yang dipimpin langsung oleh Dirut PT. Banten West Java, Setiawan Mardjuki. Dalam kesempatan itu Setiawan menjelaskan bahwa Tanjung Lesung direncanakan akan dikembangkan sebagai resort seluas 1.500 hektar. Resort ini nantinya akan terintegrasi dengan prasarana infrastruktur yang lengkap dengan suplai air bersih yang mandiri, pengolahan air limbah, listrik, gas dan jaringan fiber optik di seluruh kawasan. Hal ini untuk menjamin kenyamanan para stakeholder dan wisatawan dalam mengintegrasikan keindahan alam Tanjung Lesung.   Dalam paparannya, Setiawan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginstrusikan Kementerian PUPR membangun Jalan Tol Serang-Tanjung Lesung guna mendukung pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Jalan tol sepanjang sekitar 67 kilometer diinstruksikan Presiden selesai dalam kurun waktu tiga tahun.   "Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata, dan Gubernur Banten juga memberikan dukungan sepenuhnya serta komitmen untuk program ini. KEK dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten khususnya, serta mendukung ekonomi nasional," tukas Setiawan. (Naufal/Nina)