Berita

Guna mempercepat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025-2029, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Konsinyasi Finalisasi Penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, 14 dan 15 April 2025 di Ruang Serba Guna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta Selatan.  Saat memberi pengantar kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Zevi Azzaino mengatakan konsinyasi ini dihadiri Kementerian PPN/Bapppenas untuk memberikan masukan terhadap Renstra Kementerian PU yang ditargetkan selesai pada akhir bulan ini.  Renstra Kementerian PU mengacu pada Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN). Dari 8 Misi Asta Cita terdapat 5 Asta Cita yang terkait Kementerian PU yakni Asta Cita yang ke-2 yakni “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi , air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” Kemudian, Asta Cita yang ke-3 yakni “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi “. Selanjutnya, Asta Cita yang ke-4 berbunyi “Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”.  Asta Cita yang ke-6 yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.  Kemudian Asta Cita yang ke-8 berbunyi “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam , dan budaya , serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur”.  Dikatakannya juga bahwa Renstra Kementerian PU akan disusun dengan basis kewilayahan. Disebutkannya bahwa Visi Kementerian PU 2025-2029 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan”. Visi ini akan terwujud melalui pencapaian Sasaran Utama Kementerian PU 608. Dijabarkannnya  bahwa angka “6” untuk Efisiensi Investasi ICOR <6, angka “0” untuk Pengentasan Kemiskinan menuju 0%, dan angka “8” yakni Pendorong Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.  Ia juga berharap dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, maka penyusunan Renstra PU dapat selesai pada waktunya.  Zevi juga menyampaikan beberapa Arahan Konsinyasi Finalisasi Renstra PU 2025-2029. Arahan pertama bahwa selama Rapat Konsinyasi Finalisasi Renstra PU 2025-2029 (14-15 April 2025), setiap Unit Organisasi diharapkan dapat melakukan finalisasi muatan matriks kinerja dan penganggarannya.  Arahan yang kedua, bahwa sebagai tindak lanjut dari arahan Ibu Wakil Menteri PU pada Kick-off Penyusunan Renstra PU 2025-2029 tanggal 03 Januari 2025, yang mana Renstra PU 2025-2029 harus diselesaikan paling lambat 30 April 2025, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat segera membuka akses pengisian platform KRISNA Renstra dan melaksanakan penelaahan muatan Renstra PU 2025-2029. Setelah akses pengisian KRISNA telah dibuka oleh Kementerian PPN/Bappenas, diharapkan setiap Unit Organisasi dapat segera melakukan pengisian matriks kinerja dan penganggaran yang telah difinalisasi. Arahan ketiga disebutkan bahwa sembari melakukan finalisasi dan pengisian matriks kinerja dan penganggaran pada platform KRISNA Renstra PU, setiap Unit Organisasi secara paralel dapat melanjutkan dan menyelesaikan perumusan matriks metode perhitungan dan kerangka regulasinya masing-masing. Saat memberikan paparan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infratruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo meyarankan agar BPIW melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Hal ini agar dapat diketahui apakah infrastruktur yang dibangun sesuai demand pelaku usaha. Ia juga mengusulkan ada simulasi Renstra Kementerian PU dan Kementerian lain dalam mencapai pengembangan  wilayah. Ia juga meminta BPIW juga memperhatikan dua hal yakni narasi yang digunakan dan data digital. “Dua hal itu yang harus diperhatikan,” tuturnya.  Ditegaskannya bahwa Renstra K/L mendukung program dan proyek prioritas menjadi komitmen politik yakni Asta Cita 8 Prioritas, dan 8 Program Hasil Cepat Terbaik harus tuntas sebelum 2029.  Ia juga menyampaikan beberapa hal, terutama terkait Isu Pembangunan Infrastruktur seperti adanya ketidakseimbangan kapasitas manajemen dan peralatan di setiap wilayah. Solusi mengenai hal ini menurutnya dengan penyediaan data dan informasi infrastruktur terpadu dan mutakhir, serta pemetaan dan analisis kebutuhan (gap analysis) hard and soft infrastructure di setiap wilayah. (Hen/Fir/Tir)  

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia menyampaikan arahan rencana pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan TA 2025 Direktorat Jenderal SDA. Rakor diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal SDA, Lantai 8, Jakarta Selatan.  Dalam Rakor Pelaksanaan Kegiatan tersebut, Bob Arthur menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025-2029 pada Sektor SDA dan Sinkronisasi Renstra PU Sektor SDA dengan Struktur Kinerja RPJMN 2025-2029. Bob juga turut menyampaikan tahapan perencanaan dan pemrograman infrastruktur Kementerian PU  yang berlandaskan Permen PUPR 6/2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.  “Produk Rencana BPIW adalah RPIW, Renstra Kementerian PU, dan ITMP di 6 KSPN. Sedangkan Produk Pemrograman meliputi Rakorbangwil, Konreg PU, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kementerian PU, Penyusunan Renja Kementerian PU, dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) Kementerian PU,” ujar Bob Arhtur.  Kepala BPIW memberikan penjelasan terkait sinkronisasi Struktur Kinerja RPJMN 2025-2029 yang memiliki 5 Sasaran Pembangunan dengan Struktur Kinerja RENSTRA PU 2025-2029 yang berisikan 3 Sasaran Utama Kementerian PU 608. Dijelaskan oleh Bob terkait peran Kementerian PU sebagai enabler pertumbuhan ekonomi sesuai dengan pemikiran Menteri PU yakni berfokus bagaimana infrastruktur membuat investasi di sektor produktif (industri/pariwisata/dll) menjadi lebih efisien.  “Visi Kementerian PU 2025-2029 adalah Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan. Visi ini akan terwujud melalui pencapaian sasaran utama Kementerian PU 608 yakni efisiensi investasi investasi ICOR <6,  pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target mencapai 8%,” jelas Bob.  Dalam kesempatan itu, Bob menyebutkan indikator dan target Kementerian PU pada sektor SDA 2025-2029 antara lain pada kapasitas tampungan air, rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk, presentase luas baku sawah fungsional beririgasi, rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, efisiensi pemanfaatan air irigasi, dan presentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air.  “Masih ada harapan terkait pembangunan infrastruktur untuk 5 tahun ke depan. Semoga semua target untuk matriks kinerja Tahun 2025-2029 bisa diperhitungkan untuk dapat tercapai maksimal,” harapnya.  Direktur Jenderal SDA, Lilik Retno Cahyadiningsih menyampaikan bahwa Rakor kali ini juga menjadi ajang silaturahmi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PU. “Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Rakor Pelaksanaan Kegiatan TA 2025 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini dapat segera diwujudkan untuk ditindaklanjuti,” ujar Lilik.  Hadir dalam Rakor Pelaksanaan Kegiatan TA 2025, Direktur Jenderal SDA, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Inspektur Jenderal Kementerian PU, serta sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU. (Fir/Tiara)                     

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siap mengakselerasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025-2029. Hal itu diketahui dalam Rapat Pembahasan Rancangan Renstra Kementerian PU yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Yudha Mediawan di Kantor BPIW, Jakarta, Kamis 2 Januari 2025.  Yudha dalam arahannya menyampaikan, rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjabarkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" ke dalam 8 Misi Asta Cita sebagai Prioritas Nasional, yang didukung oleh 17 program prioritas, 8 program quick wins dan 320 program kerja.  Menurutnya, Renstra PU diharapkan dapat memberikan arahan serta strategi dukungan Kementerian PU terhadap Misi Asta Cita dan RPJMN tersebut. "Hal itu perlu disesuaikan dengan kewenangan Kementerian PU, agar dapat dipedomani oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PU," jelas Yudha. Beberapa hal penting yang menjadi muatan dalam Renstra PU, lanjut Yudha, masih perlu dilakukan koordinasi penajaman lintas unor serta penyesuaian pasca pengesahan RPJMN. "Diantaranya adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran K/L, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan," terang Yudha. Menurut Yudha, penyusunan Renstra PU saat ini telah merumuskan usulan struktur kinerja melalui serangkaian pembahasan internal dan eksternal bersama Bappenas dan seluruh unor di Kementerian PU. Ia menjelaskan, usulan tersebut selalu diperbarui berdasarkan dinamika perencanaan nasional, meliputi penerbitan Rancangan Awal RPJMN, Rancangan Penugasan Kinerja K/L serta pengesahan Permen PU terkait SOTK. Ia juga mengatakan, setelah serangkaian pembahasan dalam penyusunan Renstra PU bersama Bappenas dan seluruh Unor Kementerian PU kemudian draft Renstra PU telah menjadi dasar perencanaan anggaran untuk tahun 2025-2029. Hal itu sejalan dengan program 2025 dan muatan pembahasan dalam Rakorbangwil untuk tahun 2026 yang akan dilanjutkan di forum Konreg. Yudha juga mengatakan, proses penyusunan Renstra melibatkan dua tahap utama yaitu proses Bappenas terkait penetapan dokumen nasional RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai referensi utama Renstra dan proses internal Kementerian PU. "Sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan Renstra yakni Permen PPN/Bappenas No. 10 tahun 2023, Renstra K/L ditargetkan ditetapkan pada Juni 2025 yakni 5 bulan setelah RPJMN disahkan," terangnya. Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino mengatakan, Renstra PU diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya, yakni pada akhir bulan April 2025. BPIW sebagai pengampu Renstra Kementerian PU seperti tercantum dalam Permen PU No 1/2024 akan melakukan koordinasi untuk penyelarasan dan penyesuaian substansi yang termuat dalam RPIW Nasional, RPIW Provinsi serta berkoordinasi dengan unor dalam mendukung perumusan Lokasi Rincian Output. Pusnas BPIW, ungkap Zevi, akan segera melanjutkan pembahasan intensif dalam menindaklanjuti arahan Menteri PU terkait Program Utama dan Strategi Kementerian PU 608 melalui Rapat Eselon 1 untuk mempertajam Renstra PU sebagai dasar penentuan kebutuhan anggaran selama 5 tahun baik APBN maupun Non APBN.(Ris/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penajaman muatan rancangan teknokratik Rencana Strategis (Renstra) BPIW 2025-2029. Kegiatan "Rapat Koordinasi Pembahasan Materi Teknis Rancangan Teknokratik Renstra BPIW 2025-2029" dibuka oleh Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, di Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023.   Benny menyampaikan, saat ini Sekretariat BPIW tengah menyusun rancangan teknokratik Renstra BPIW 2025-2029, mulai dari perumusan konsep muatan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan, indikasi output kegiatan hingga kerangka pendanaan dan regulasi BPIW periode 2025-2029. "Penajaman rancangan teknokratik Renstra BPIW periode 2025-2029 diharapkan dapat memuat hal strategis yang relevan, dibutuhkan dan dapat dilaksanakan dalam mendukung tugas dan fungsi BPIW serta memberikan nilai tambah terhadap kinerja Kementerian PUPR," terang Benny saat menyampaikan sambutannya secara dalam jaringan (daring). Ia menerangkan, rancangan teknokratik Renstra harus berdasarkan pada evaluasi kinerja BPIW periode sebelumnya serta prakiraan isu dan tantangan ke depan. Hal ini dilakukan agar peran strategis BPIW pada periode 2020-2024 dapat terus dilanjutkan serta menjawab gap kinerja sesuai dengan harapan customer BPIW. Ia menambahkan, BPIW ke depan harus dapat memberikan nilai tambah bagi Kementerian PUPR melalui keterpaduan dan sinkronisasi untuk melihat benang merah antara perencanaan yang telah disusun dengan kondisi di lapangan, memberikan rekomendasi prioritisasi pembangunan infrastruktur PUPR yang dapat secara handal menyelesaikan berbagai permasalahan ke depan, serta inovasi terobosan pembangunan kawasan-kawasan baru. Seluruh nilai tambah yang diberikan oleh BPIW dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang fokus pada dimensi fungsi, lokasi, jenis infrastruktur, hingga skema pembiayaan. Selain itu, Benny menekankan ke depannya BPIW tidak hanya menajamkan peran pada aspek planning dan programming, namun juga budgeting dan controlling. Termasuk, lanjutnya, penguatan peran BPIW tersebut harus dapat mendorong kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Ia menambahkan, “Hal terpenting juga tidak ada pembangunan yang mangkrak,”. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan Sekretariat BPIW, Bernadi Haryawan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi serta melakukan validasi terhadap rumusan isu strategis, tujuan, dan sasaran, rumusan arah kebijakan, rumusan target kinerja, rumusan indikasi output kegiatan BPIW, serta rumusan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan BPIW 2025-2029. Para akademisi/praktisi yang turut hadir pada kegiatan ini, memberikan tanggapan dan respon atas rancangan yang telah disusun. Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sugiyantoro menyampaikan “Peran dan Kegiatan Strategis BPIW 2025-2029”, Praktisi Kelembagaan dan Pengembangan Wilayah, Tito Budiarto menyampaikan “Perumusan Kelembagaan dan Tata Kelola BPIW 2025-2029”, serta Praktisi Rencana Strategis, Tulus Guritno menyampaikan “Knowledge Sharing Penyusunan Rencana Strategis”. (Ris/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kick off meeting Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024. Kegiatan ini digelar di ruang rapat lantai 2 BPIW, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Juni 2023.  Dalam arahannya Kepala BPIW, Yudha Mediawan mengatakan reviu renstra ini didasari pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Dalam peraturan menteri disebutkan bahwa Evaluasi Renstra Kementerian/ Lembaga (K/ L) atau RPJMN dilakukan setidaknya dua kali dalam satu periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir periode. Lebih lanjut ia mengatakan evaluasi dilakukan terhadap target dan realisasi kinerja serta kebijakan yang strategis yang kemudian disebut reviu renstra. Dalam perjalanan pelaksanaan implementasi renstra PUPR 2020-2024, terdapat beberapa perubahan kebijakan maupun target dan capaian yang perlu disesuaikan didalam renstra sehingga dirasa perlu dilakukan penyempurnaan/revisi renstra.  “Kalau kita menyimak arahan Pak Sekjen yang disampaikan pada rapat sebelumnya, penyempurnaan renstra PUPR 2020-2024 ini diberikan target pengerjaan selama dua bulan, terhitung dari 17 Mei,” tuturnya.  Ia berharap akhir Juli, penyempurnaan renstra sudah ditandatangani Menteri PUPR dan diproses lebih lanjut. Penyempurnaan renstra ini tidak hanya dikerjakan BPIW tapi juga melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR. “Materi penyempurnaan dapat disampaikan masing-masing unit organisasi, sehingga bisa dilakukan bersama-sama,” tuturnya.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menyampaikan penyempurnaan atau disebut juga revisi renstra yang dilakukan Kementerian PUPR ini dimulai dengan evaluasi bidang yang dilakukan oleh masing-masing unor. Kemudian hasil revisi tersebut disampaikan kepada BPIW dan Sekretaris Jenderal yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan dilakukan proses legalisasi menjadi Peraturan Menteri PUPR. Sejumlah perwakilan unit organisasi yang hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya perwakilan dari Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen  Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPSDM), Inspektorat Jenderal. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR menggelar Serial Meeting Midterm Reviu Renstra BPIW 2020-2024 dengan dengan tema “Prioritas Penanganan Kawasan 2020-2024 yang Terintegrasi dan Rencana Kegiatan BPIW TA 2023” selama dua hari, 20 dan 21 April 2022 di BSD Tangerang Selatan Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan konsep Midterm Reviu Renstra BPIW 2020-2024 serta merumuskan prioritisasi rencana kegiatan BPIW TA 2023 yang memperhatikan dinamika kebijakan nasional dan perkembangan isu strategis.  Kegiatan ini mengundang beberapa narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas secara online maupun offline untuk mendapatkan berbagai masukan dalam menajamkan konsep Midterm Reviu Renstra tersebut. Hasil dari evaluasi paruh waktu ini diharapkan akan menjadi input bagi BPIW untuk meningkatkan kinerjanya dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.  “BPIW ditugaskan Bapak Menteri PUPR menjadi penjuru program di Kementerian PUPR. Renstra BPIW yang kami susun sangat berkaitan erat dengan Renstranya Kementerian PUPR dan terkait dengan arah kebijakan yang akan dilakukan Kementerian ini,” ujar Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra saat membuka dan memberikan arahan pada acara tersebut, Rabu, 20 April 2022.  Lebih lanjut Arief menyampaikan bahwa dengan perencanaan yang lebih matang, maka alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebih tepat sasaran. Masukan dari Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat lebih memperjelas langkah-langkah yang harus dilakukan BPIW dalam perencanaan program infrastruktur PUPR ke depan.  Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas sebagai narasumber menyampaikan beberapa catatan terkait dengan perencanaan dan pembangunan infrastruktur, antara lain meliputi integrasi lokasi dalam penanganan kawasan permukiman, integrasi dan intervensi dalam pembangunan kawasan strategis dalam kaitannya dengan DAK, serta sinkronisasi data dan informasi yang dilakukan secara berkala. Erwin menyambut baik langkah Bapak Menteri PUPR yang mengubah strategi penanganan permukiman melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang semula berbasis proyek menjadi pendekatan kawasan. “Hal ini juga dipertegas oleh Kepala BPIW dengan mempertajam lokus prioritas penanganannya melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.  Ia juga menyampaikan hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan penajaman lokus prioritas.  Ia berharap BPIW dapat mendukung dengan menyampaikan lokasi prioritas yang tepat untuk kab/kota yang menjadi lokus prioritas penanganan kawasan kumuh tersebut. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan tantangan untuk Kementerian PUPR pada tahun 2023 sangat besar, karena harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur sebelum periode 2020-2024 berakhir. Menurutnya Kementerian PUPR merupakan sektor yang berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Ia juga menyampaikan agar Kementerian PUPR mempertajam penggunaan alokasi anggaran untuk dapat memenuhi capaian target yang diharapkan.  Selain itu, dalam rangka integrasi pembangunan infrastruktur dengan sektor lainnya diperlukan koordinasi antar unit organisasi (unor) teknis di Kementerian PUPR dan dengan K/L lain.  Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menambahkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian PUPR melalui BPIW telah melakukan penajaman kawasan prioritas tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat 31 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 33 PSN pada tahun 2023.  “Dari 118 kawasan prioritas 2023 dan PSN yang seakan-akan terpisah, kedua hal tersebut perlu didudukan untuk dapat mendukung satu sama lain.  Sehingga perlu dilakukan prioritisasi dari banyaknya kawasan dan infrastruktur prioritas dengan melakukan proses yang interaktif dan iteratif,” ucapnya. Sebagai tindak lanjut, Taufiq menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dan BPIW Kementerian PUPR perlu memperkuat monitoring dan evaluasi, karena merupakan tahapan yang penting untuk melakukan penilaian dari prioritas suatu kawasan serta mempertajam kajian untuk dapat mengoptimalkan penanganan kawasan. Acara ini juga dimoderatori oleh Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto dan dihadiri juga oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Koordinator, dan Sub Koordinator di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)