Berita

Penyusunan program dan anggaran tahun 2023 di Kementerian PUPR diprioritaskan pada empat hal, yakni lanjutan kegiatan/Multi Years Contract (MYC), termasuk yang didanai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Kedua, Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) dan program kerakyatan. "Ketiga, Direktif Presiden dan Menteri PUPR. Keempat, kegiatan baru yang mendukung kawasan prioritas hasil Rakorbangwil (Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,-res)," papar Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR di Auditorim PUPR, Rabu 18 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, Arief menjelaskan beberapa prinsip penyusunan program infrastruktur PUPR. Menurutnya, saat alokasi anggaran sangat terbatas, maka harus memilih program super prioritas dari pilihan-pilihan prioritas yang ada. Termasuk, pemilihan program infrastruktur harus diarahkan pada program-program yang memiliki prospek daya ungkit yang paling besar, salah satunya terhadap pengembangan ekonomi kawasan/wilayah. Kesepakatan kawasan dan program prioritas TA 2023 di Kementerian PUPR telah dihasilkan dari Rakorbangwil dan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. Hal ini menjadi acuan penyusunan kegiatan baru Ditjen Perumahan TA 2023 untuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, bantuan PSU perumahan bagi MBR, dan bantuan PSU jalan akses perumahan MBR. Penentuan lokasi pembangunan yang tepat merupakan salah satu strategi optimalisasi manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur PUPR. “Program pembangunan harus berorientasi pada berfungsi dan bermanfaatnya infrastruktur yang terbangun, tidak sebatas selesainya pembangunan fisik," terang Arief. Beberapa arahan integrasi lintas sektor kegiatan sektor perumahan TA 2023 yaitu Ditjen Perumahan didorong untuk menyediakan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kawasan Industri (KI) yang sudah beroperasi, penyediaan sarhunta agar difokuskan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kolaborasi antara peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah khusus untuk kawasan terdampak bencana dan kawasan terdampak program pemerintah. Lebih lanjut Arief menyampaikan bahwa program  padat karya sektor perumahan perlu diintegrasikan dengan sektor cipta karya dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). "Kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,-red) diarahkan mendukung PKE, dengan lokus prioritas mengacu pada hasil kajian dan survey PKE Tahun 2022," papar Arief. Untuk TA 2023, PKE akan fokus pada 514 kab/kota dan BPIW akan melakukan percepatan penetapan lokasi prioritas TA 2023 sebelum Desember 2022. Sebagaimana diarahkan oleh Bapak Menteri PUPR untuk memperioritaskan kegiatan OPOR, maka Ditjen Perumahan diharapkan dapat menuntaskan kegiatan OPOR rumah susun dengan melengkapi infrastruktur permukiman. Di samping itu, percepatan serah terima aset rumah susun dan rumah khusus kepada penerima manfaat diharapkan terus didorong oleh Ditjen Perumahan di TA 2023. Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto dan juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, T. Iskandar, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Abdul Muis untuk menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. Sedangkan moderator dalam acara tersebut adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman. (ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW komitmen melakukan percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Percepatan penanganan dilakukan melalui kolaborasi program Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. "Sebetulnya selama ini penanganan kawasan kumuh perkotaan sudah ada dan berjalan, namun hasilnya masih belum terlalu ideal karena kurang terintegrasi program dan terkesan bergerak sendiri-sendiri," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief saat kunjungan ke kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi NTB, akhir pekan lalu. Kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, ungkap Rachman Arief, merupakan penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada jajaran Kementerian PUPR. Kolaborasi program dilakukan agar tercipta percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan lebih baik dan secara terintegrasi. Rachman Arief menjelaskan, pada kolaborasi ini BPIW berperan sebagai lead perencanaan kolaborasi program. "BPIW memang salah satu tugas dan fungsinya menterpadukan dan mensinkronkan program Kementerian PUPR. Kemudian, Unor teknis diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunannya," terangnya. Pada tahun ini kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, lanjutnya, dilaksanakan sementara pada 8 lokasi atau kota terpilih, yakni Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Pontianak, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu. Ia berharap, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mempercepat penanganan kawasan kumuh. Selain itu, hasil program Kementerian PUPR dapat lebih dirasakan kebermanfaatannya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya. Untuk di Kota Mataram, Rachman Arief mengatakan, penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan. Program Kotaku bertarget mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Bernadi Haryawan mengatakan, kolaborasi perencanaan penanganan kumuh untuk tahun mendatang dapat lebih dimatangkan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. "Termasuk untuk tema kolaborasi program-program lainnya. Dalam Konreg Kementerian PUPR itu terdapat tahap sinkronisasi, sehingga tahap sinkronisasi itu dapat lebih dimanfaatkan dan implementasi pembangunan semoga dapat dirasakan lebih manfaat oleh masyarakat luas," terangnya. Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana kepada wartawan mengaku, gembira dengan rencana Kementerian PUPR memperkuat kolaborasi dan menyasar Kota Mataram dalam penanganan kawasan kumuh. Ia berharap, kawasan kumuh di Kota Mataram bisa semakin cepat diselesaikan semuanya, agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Kunjungan rombongan yang dipimpin Rachman Arief ke kawasan kumuh di Kota Mataram tersebut, didampingi perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan Ditjen Perumahan, perwakilan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan NTB, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan lainnya. Untuk kawasan kumuh yang dikunjungi langsung adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok, Pengempel, Gontoran, serta pembangunan Rumah Susun Nelayan di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.(ris/cit/infoBPIW)    

Tim BPIW Kementerian PUPR yang dipimpin Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik Sekretariat BPIW, Hari Suharto Diyaksa mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti kunjungan kerja (Kunker) ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 23 September 2021. Terkait kunjungan ini, Hari menyatakan, BPIW berperan untuk memfasilitasi keterpaduan program perumahan (Ditjen Perumahan) dan program KotaKu (Ditjen Cipta Karya). “Koordinasi program perlu dilakukan agar terjadi sinergi atau keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur PUPR, agar tercipta percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan lebih baik dan terintegrasi,” terangnya.      Sementara itu, Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah banyak melakukan kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak. Ia juga menyatakan pada tahun ini kolaborasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dilaksanakan di delapan lokasi kota terpilih, yakni Kota Pontianak, Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu. Dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh, pemerintah melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak. Untuk itu, Kementerian PUPR akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pengentasan kawasan kumuh dan kemiskinan. Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur PUPR di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan diawali dengan mendatangi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Progres fisik proyek tersebut sudah mencapai 35,47 persen dan direncanakan akan selesai pada Desember Tahun 2021. Tidak hanya itu, kunjungan lapangan juga dilakukan ke proyek pembangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Pembangunan itu merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR pada sektor pendidikan. Progres fisik pembangunan gedung mencapai 86,64 persen dan direncanakan rampung pada 2021. Selain itu, ada juga kunjungan ke Kawasan Kumuh Parit Nanas. Program penangan kawasan kumuh Parit Nanas telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan saat ini progres fisik sudah mencapai 100 persen.  Tidak berhenti sampai disitu, kunjungan dilanjutkan ke Kawasan Kumuh Mendawai. Kawasan Kampung Mendawai terletak di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kawasan ini dijadikan sebagai kota wisata, khususnya kuliner di pinggir sungai. Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan penataan sebagian kawasan dan pembangunan sarana pendukung seperti perpustakaan umum dan rumah kreatif, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 120 m dan penanganan Sembilan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kemudian, kunjungan dilakukan ke Proyek Pembangunan Rumah Susun Aparat Sipil Negara (ASN) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kalimantan I Pontianak. Lokasi rusun itu terletak di Sungai Durian, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan rusun tersebut diharapkan selesai pada 2020. Diana Kusumastuti berharap, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mempercepat penghapusan kawasan kumuh. Selain itu, hasil program Kementerian PUPR dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi  masyarakat miskin dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya. (ras/zim/infoBPIW)

Tingginya pertambahan penduduk pada kota-kota besar di Tanah Air, mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan perumahan. Hal ini mendorong banyaknya perumahan yang dibangun oleh pengembang swasta maupun pemerintah guna memenuhi kebutuhan penduduk.    Demikian terungkap dalam sharing session "Pemilihan dan Penyediaan Hunian bagi Generasi Muda" yang digelar BPIW Muda di Tangerang Selatan, Senin, 26 April 2021. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor PT BTN Wilayah 2 Jakarta-Banten, Dewi Fitrianingrum, serta Tim PT BTN,  Yulia Fitri dan, perwakilan dari PT Riscon Group, pengembang properti, Agus Haryadi.   Ketua Tim Pelaksana Tugas Data dan Informasi, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kompu, Sekretariat BPIW, Akhyar Farizal mengatakan, acara tersebut digelar dengan harapan dapat memberikan pencerahan terhadap generasi muda atau milenial BPIW.    "Bagaimana kita bisa memilih dengan tepat dan bijak untuk hunian yang representatif," ungkap Akhyar. Menurutnya, generasi muda perlu mengetahui bagaimana skenario penyediaan perumahan, salah satunya seperti yang disediakan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) serta pihak developer. Harapannya generasi muda memiliki wawasan untuk memilih hunian yang sesuai dan tidak bermasalah kedepannya.    Kepala Kantor PT BTN Wilayah 2 Jakarta-Banten, Dewi Fitrianingrum menerangkan, BTN memiliki semua layanan perbankan, namun memiliki ciri khas yaitu layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). "Kami salah satunya berkomitmen melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan," terang Dewi.   Ia juga menjelaskan, Bank BTN dalam melayani KPR tidak hanya yang bersubsidi, namun melayani juga KPR yang non subsidi.  "Saat ini kami juga mempunyai kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR terkait rumah subsidi dan non subsidi," terangnya.   Yulia Fitri mengatakan, BTN juga memiliki program baru, BTN Solusi. BTN Solusi adalah program bundling tabungan payroll dengan kemudahan kredit kepada nasabah. Nasabah dari Institusi maupun instansi yang telah bermitra dengan Bank BTN dapat menikmati suku bunga KPR dan kredit ringan yang terjangkau serta kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.   Dengan program BTN Solusi, pegawai yang ingin memiliki rumah lewat KPR BTN salah satu syaratnya wajib mengendapkan saldo tabungan BTN-nya sebesar satu kali angsuran. Hal tersebut dinilai cukup efektif untuk 'memaksa' pegawai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar cicilan KPR BTN. Di samping itu, BTN Solusi juga menawarkan fasilitas financial planner yang makin membuat nasabah dapat lebih bijak mengalokasikan gajinya.   Di sisi  lain, Agus Haryadi menerangkan, dalam memilih tempat hunian, hal yang utama adalah lokasi. "Lokasinya harus pas, misalnya jangan sampai sangat berjauhan dengan kantor," terangnya.   Selain itu, terangnya, dalam membeli rumah perlu lebih hati-hati dengan pengembang perumahannya. "Lebih aman memang memilih pengembang yang sudah teruji sepak terjangnya profesional," tegasnya.(ris/infoBPIW)

Perumahan merupakan aspek penting setelah pandang dan pangan. Terkait hal itu, Kementerian PUPR selalu konsisten dalam menyiapkan perumahan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, subsidi perumahan kepada masyarakat tersebut harus tepat sasaran. Disamping itu, perlu dilakukan relaksasi peraturan terkait perumahan. Langkah ini perlu dilakukan agar peraturan itu lebih fleksibel.  “Namun jangan melakukan relaksasi kualitas perumahan, karena kualitas perumahan harus terus ditingkatkan. Keterlibatan bank nasional dan bank daerah menjadi penting untuk meningkatkan kualitas layanan perumahan bagi masyarakat,” ujar Menteri Basuki saat Pameran Virtual dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas), 25 Agustus lalu.  Terkait masalah perumahan ini, Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan dalam kerangka pembangunan wilayah, maka BPIW dapat memberikan masukan dan arahan lokasi yang layak untuk dibangun, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Selain itu BPIW dapat memberikan arahan agar lokasi yang akan dibangun perumahan dengan menghindari daerah rawan bencana alam.  “Pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah juga perlu di dukung sektor lain, seperti dukungan akses jalan, dukungan air bersih, dan dukungan lainnya. Dalam konteks keterpaduan perencanaan, BPIW dapat mengkaitkan dukungan sektor lain di Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain,” ujarnya.  Selama ini menurut Hadi, BPIW melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang, misalnya untuk pembangunan Kota Baru Maja, Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), serta kawasan lainnya. Untuk ke depan menurut Hadi perlu ditingkatkan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap kawasan perumahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) daerah, seperti masalah perizinan dan dukungan fasilitas publik. Dukungan fasilitas publik ini salah satunya adalah moda transportasi publik. Dalam sambutannya di acara peresmian pameran itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Muhammad Hidayat mengatakan, pameran virtual ini merupakan kerja sama antara PUPR dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan 13 bank penyalur subsidi pembiayaan perumahan rakyat. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyaluran secara simbolis subsidi pembiayaan rumah bagi 16.180 debitur perumahan rakyat. Terdiri dari 10.917 unit Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan 5.263 unit penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (Hen/infobpiw)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad pada tahun 2019 dapat menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pasalnya, tahun 2019 merupakan periode akhir dari lima tahun pemerintahan, sehingga tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun penyelesaian. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dalam pembukaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam (28/2). Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara tersebut dilaksanakan mulai (28/2) hingga (2/3). Anita mengungkapkan, proyek infrastruktur prioritas di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara antara lain, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) pembangunan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimulai 2018 serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bendungan Kolhua di NTT dimulai 2019.  “Untuk yang ditargetkan selesai 2018 adalah Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Bintang Bano di NTB, Bendungan Marangkayu di Kaltim, Bendungan Mila di NTB. Kemudian, pembangunan yang selesai tahun 2019 adalah Bendungan Tapin di Kalsel,” terangnya. Selain itu, untuk pembangunan Daerah Irigasi (DI) dan air baku yang diharapkan selasai paling lambat tahun 2019 adalah DI Pitap di Kalimantan Selatan (Kalsel), DI Batang Alay di Kalsel, Air Baku Kab. Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula. “Kemudian proyek Pengendali Banjir Sungai Motamassi di Kab. Belu, NTT dan Pengendali Banjir Sungai Malibaka di Kab. Belu, NTT juga ditargetkan selesai 2019,” terangnya. Di sisi lain, Anita menjelaskan, untuk sektor Bina Marga proyek-proyek yang ditargetkan selesai 2019, antara lain, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kaltim, Jembatan Ruas Temajuk – Badau di Kalbar, Jembatan Tumbang Samba di Kalteng, Jembatan Ruas perbatasan di Kaltara, Jembatan Pulau Balang II di Kaltim. “Termasuk Jembatan Samota II di NTB, Jembatan Petuk I di NTT, Jalan Bts. Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kalbar, Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong–Rasau di Kalbar, Jalan Akses Pelabuhan Trisakti  di Kalsel, Jalan Long Boh–Metulang Long Nawang di Kaltara,” terangnya. Terkait pembangunan jalan perbatasan, yakni Jalan Trans Perbatasan Kalimantan pada tahun 2019 ditargetkan selesai 1.920 KM serta perbatasan NTT tahun 2018 ditargetkan selesai 176,2 km. Adapun sektor Cipta Karya, lanjut Anita, seperti dukungan untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. “Kemudian, untuk sektor perumahan, ada pembangunan rumah susun, rumah khusus untuk dokter/tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta rumah khusus di kawasan perbatasan,” jelasnya. Dengan begitu, Anita berharap, perencanaan program tahun 2019 yang dirumuskan dalam Pra Konreg dapat benar-benar melahirkan program yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan, rasa apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kementerian PUPR yang telah menggelar Pra Konreg di Kota Banjarmasin. Menurutnya, pelaksanaan Pra Konreg di Banjarmasin pasti akan memiliki pengaruh positif terhadap  pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalsel. “Adapun saat ini hal yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat Kalsel adalah pembangunan jalan tol. Kita ingin ada jalan tol di Kalsel,” harap Sahbiri.  Di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti  mengatakan, diselenggarakannya Pra Konreg 2018 untuk menyusun program pembangunan tahun anggaran 2019. “Prosesnya program-program usulan, akan dibahas seluruh stakeholder untuk menjadi program pembangunan pada tahun anggaran 2019,” terang Lana. Ia berharap, penyusunan program 2019 ini dapat dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder dari pusat maupun daerah. “Adapun peserta Pra Konreg ini, seluruh pejabat perencana di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Kalimantan-Nusa Tenggara, Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Kalimantan-Nusa Tenggara,” ungkap Lana. Seperti diketahui, sebelumnya BPIW telah menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada (12-14/2) serta Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari, Sulawesi Tenggara pada (21-23). Adapun Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera akan dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret mendatang.(ris/hen/ind/infoBPIW)