Berita

Pengembangan KPPN Butuh Kolaborasi Antar Kementerian/Lembaga dan Dengan Pemerintah Daerah   Kementerian PUPR mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penyusunan Master Plan KPPN. Pada periode 2015-2019, BPIW Kementerian PUPR turut menyusun master plan tersebut, beberapa diantaranya  Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan.  Selain itu Kementerian PUPR turut mendukung pembangunan di beberapa  KPPN seperti KPPN Towuti di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Tenggara, dan KPPN SOA Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur.  “Master plan KPPN yang dibuat pada periode tersebut dibuat bersama-sama  dengan Kementerian Agraris Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN,red) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT,red). Master plan yang dibuat sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono saat menjadi salah satu narasumber pada rapat Koordinasi dan Konsolidasi dalam Rangka Revitalisasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melalui video conference (vicon),  13 Agustus 2020. Lebih lanjut Hadi menyatakan dukungan infrastruktur sektor PUPR di KPPN dilaksanakan sesuai dengan prinsip hilirisasi komoditas unggulan dan sesuai batas kewenangan penanganan infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR tersebut membutuhkan kolaborasi dan kerja sama antar kementerian/Lembaga (K/L). “Kolaborasi yang dilakukan untuk mensinergikan dukungan program di masing-masing K/L sesuai dengan arahan master plan yang telah disusun untuk KPPN tersebut,” tuturnya. Bagi Hadi koordinasi dengan Pemerintah Daerah diperlukan, terutama dalam mencari alternatif sumber pembiayaan agar kawasan perdesaan menjadi mandiri . Saat itu Hadi juga  menjelaskan terkait tipologi dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan KPPN. Dijelaskannya bahwa Ditjen Bina Marga melakukan pembangunan Jalan akses menuju titik-titik pemasaran untuk mempermudah distribusi hasil pengolahan komoditas unggulan. Sedangkan Ditjen Sumber Daya Air mendukung terkait jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian yang pada umumnya sektor pertanian menjadi komoditas unggulan KPPN dan sumber air baku bagi masyarakat. Sementara Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan jalan akses dari lahan produksi ke pusat pengolahan (jalan poros desa, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan), bangunan pengolahan komoditas unggulan menjadi intermediate product, bangunan pemasaran lokal, dan  Infrastruktur permukiman bagi masyarakat. Kemudian, Ditjen Perumahan membangun rumah layak huni bagi masyarakat. Dalam vicon ini narasumber lain yang hadir yakni Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) Ernan Rustiadi.  Paparan yang disampaikan terkait pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Acara yang dimoderatori Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Syahrul ini, dibuka oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini. Saat pembukaan tersebut ia menyampaikan mengenai kebijakan pembangunan desa dan perdesaan dalam Renstra Kemendes PDTT  2020-2024.  (Hen/infobpiw)

Kementerian PUPR mendukung pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan cara mengintegrasikan program-program prioritas lain seperti Lokasi Prioritas (Lokpri)  Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, dan Kota Kecil. Pengembangan kawasan itu juga diintegrasikan dengan progam prioritas Pulau-pulau Kecil Terluar, Kawasan Transmigrasi, serta Kabupaten Rawan Air dan Sanitasi. Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyampaikan hal itu saat Webinar Bappenas “Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Rabu, 6 Juli 2020. Dukungan infrastruktur PUPR di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip hilirisasi komoditas unggulan dan sesuai batas kewenangan penanganan infrastruktur Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah sektor PUPR itu dilakukan secara terpadu dengan empat unit organisasi yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Beberapa dukungan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembangunan jembatan konstruksi sederhana, tambatan perahu, dan irigasi tersier perdesaan. Hadi menilai untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan dibutuhkan keterpaduan implementasi program  yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga(K/L) seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. “Diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar K/L, untuk mensinergikan dukungan program di masing-masing K/L sesuai dengan arahan Master Plan yang telah disusun untuk Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi,” kata Hadi. Saat membuka acara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan karakter, potensi, dan dampaknya bagi masyarakat setempat.   Ia juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini menerapkan collaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaboratif) untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah desa, kota, antarkelompok penduduk, maupun kesenjangan antarsektor. Ia juga mengajak segenap lapisan untuk memperkuat pola baru dalam pengelolaan pembangunan, yakni dengan memperkuat kebersamaan, rasa tanggung jawab, berbagi peran, dan gotong royong dalam mengatasi masalah kesenjangan. Prinsip-prinsip itu disebutnya merupakan makna mendasar dalam strategi kolaboratif.   Selain Hadi, narasumber lain yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini adalah Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Samsul Widodo, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaaan Kementerian Desa PDTT Harlina Sulistyorini,  Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT H.M.Nurdin, dan Sekretaris Utama (Sestama) BNPP Suhajar Diantoro.   Acara yang diikuti ratusan peserta melalui video conference ini juga menghadirkan pembahas antara lain Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Velix Vernando Wanggai, dan Ketua Umum IAP Hendricus Andy Simarmata. Pembicara lainnya yakni Founder, Director of Product dan Community Development Timurasa Martin Kreshna. A. Asda serta Project Director NSLIC/SELRED Cavelle Dove. (Hen/infobpiw)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan keseimbangan pertumbuhan di kota dan perdesaan. Saat ini upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pengembangan keterpaduan infrastruktur PUPR yang berbasis kewilayahan. “Pola ini dikenal juga dengan WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan menjadi 35 WPS,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan dalam Forum Group Discussion (FGD) “Pemantapan Pembangunan Wilayah melalui Sistem Perkotaan dan Keterkaitan Desa-Kota Dalam Merespon Fenomena Urbanisasi” yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (23/5). Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan-kawasan tematik yang pengembangan infrastruktur didukung Kementerian PUPR, mulai dari 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), seperti Muncar di Kabupaten Banyuwangi atau Komodo di Kabupaten Labuan Bajo. Rido menjelaskan, pengembangan infrastruktur terhadap 40 KPPN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perdesaan. “Ada juga dukungan untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan lainnya,” kata Rido. Selain itu, dukungan untuk 15 Provinsi Lumbang Pangan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. “Ada juga 13 Kota Metropolitan, seperti Cekungan Bandung atau Jabodetabek. Serta ada 10 Kota Baru Publik seperti Maja, Sofifi dan lainnya,” jelas Rido. Dukungan infrastruktur PUPR, ujar Rido, ada juga untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) seperti pembanguanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. “Termasuk 13 Kawasan Industri seperti Sei Mangkei, serta 10 Kawasan Ekonomi Khusus, seperti di Tanjung Lesung, Mandalika dan lainnya,” papar Rido. Selain itu, ada juga dukungan infrastruktur PUPR untuk konektivitas multimoda, mulai dari akses ke bandara, stasion kereta api atau pelabuhan. Sementara itu, untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan-kawasan tersebut memang perlu keterlibatan lintas sektoral. Sehingga, diperlukan koordinasi yang sinkron antar sektoral, mulai dari lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Dalam acara yang dibuka Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Abdul Kamarzuki ini menghadirkan juga Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Pedesaan ITB, Prof. Ir Tommy Firman dan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Yuswanda A. Temenggung. Prof Tommy mengatakan, urbanisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga pengembangan kota dan kawasan-kawasan di sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus agar disparitas antara kota dan desa dapat semakin ditekan.   Sementara itu, Yuswanda A. Temenggung mengatakan, tata ruang merupakan instrument pengembangan wilayah yang berfungsi sebagai pengarah pertumbuhan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. “Adapun wujudnya melalui penyusunan Rencana Tata Ruang yang berjenjang,” terangnya. Hadir dalam FGD ini sejumlah perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jabotabek.(ris/infoBPIW)  

Skala prioritas dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti mengacu pada kebutuhan setiap Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai karakteristiknya. Demikian ditekankan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menyampaikan arahan dalam "Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pengembangan KPPN Tahun 2017" di Jakarta, Senin, (13/3). Rapat koordinasi tersebut dihadiri Perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) serta pemerintah kabupaten (Pemkab) lokasi 10 KPPN yang akan disusun masterplannya pada 2017. Rido menerangkan, posisi dukungan infrastruktur PUPR dalam pengembangan KPPN dapat berada di depan atau pertengahan. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap KPPN. “Jangan sampai dukungan infrastruktur PUPR dilakukan di depan atau awal-awal, namun tak semua infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal akibat tak sesuai kebutuhan KPPN,” papar Rido. Selain itu, Rido mengatakan, dalam melakukan perencanaan pengembanagn KPPN harus efektif sekaligus mampu meningkatkan perekonomian. Dengan begitu dukungan perlu diarahkan agar masyarakat perdesaan mampu meningkatkan nilai tambah. “Misalnya, kalau sebelumnya masyarakat menjual bahan mentah dari potensi yang ada di perdesaannya. Ke depan diharapkan masyarakat akan mampu mengolah bahan baku sebelum dijual ke pasar, agar tercipta peningkatan nilai tambah,” terangnya. Rido juga menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan penguatan terhadap 40 KPPN.  Dukungan dari Kementerian PUPR dimulai dengan penyusunan dokumen masterplan hingga aksi pengembangan infrastruktur di kawasan KPPN. Dokumen masterplan pengembangan KPPN merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku pembangunan, yakni  pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW,  Sanusi Sitorus mengatakan, pada tahun 2016 telah berhasil disusun masterplan 14 KPPN oleh beberapa kementerian. Misalnya. lanjut Sanusi, Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun masterplan 4 KPPN, Kementerian PDTT menyusun masterplan 6 KPPN, dan Kementerian ATR sebanyak 2 KPPN  Ia menjelaskan, masterplan KPPN disusun melalui beberapa tahapan, mulai survei lapangan dan koordinasi awal.  Kemudian, kunjungan lanjutan untuk penajaman informasi kawasan. “Selain itu, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring masukan dari daerah, guna penyempurnaan draft masterplan yang tengah disusun,,” terangnya. Rapat koordinasi ini, lanjut Sanusi, diharapkan tercipta kesamaan visi dari seluruh pemangku pembangunan dalam upaya mengembangkan KPPN, sehingga dapat berjalan lancar sesuai harapan. Sementara itu, M Sumedi dari Bappenas mengatakan, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan terdapat 40 KPPN. Pada tahun 2015 dan 2016 telah terfasilitasi untuk penyusunan 30 KPPN, sehingga pada 2017 dilakukan fasilitasi terhadap 10 KPPN. Ia berharap, para pemangku pembangunan dapat bersama-sama mendukung terwujudnya masterplan 10 KPPN. “Dengan begitu, pada 2017 ini akan tercipta 10 masterplan. Artinya, pada 2017 telah terpenuhi mandat RPJMN 2015-2019 mengenai pengembangan dan penguatan terhadap 40 KPPN ” jelasnya.(Cin/Ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019.   Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan di Jakarta, Selasa (7/3).  Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kemen PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang selanjutnya disebut sebagai KPPN. Kemudian, lanjut Agusta, KPPN yang harus ditangani periode 2015–2019 terdiri dari 40 pusat pertumbuhan. "Lokasi-lokasi KPPN telah diusulkan Bappenas dan selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 667/D.VII/MDK.00.02/05/2016 Tanggal 9 Mei 2016 mengenai Target Nasional dalam RKP 2017 tentang Desa dan Kawasan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," paparnya. Ia mengatakan, Masterplan untuk KPPN mesti disusun secara partisipatif dan difasilitasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Desa PDTT di bawah koordinasi Kementerian Koordinator PMK dan Bappenas. “Masterplan yang disusun akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Masterplan juga menjadi acuan implementasi pembangunan kawasan perdesaan bagi Pemerintah Pusat serta pihak terkait,” paparnya. Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019 ini dilakukan pejabat eselon 2 dari Kementerian/lembaga terkait.(cindy/infoBPIW)    

Guna membangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan  pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, di Bali, pekan lalu. Rapat tersebut melibatkan instansi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemangku kepentingan di 14 KPPN.  Sedangkan kementerian yang ikut hadir dalam kegiatan itu adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN, serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian PPN/Bappenas  “Kesenjangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan semakin besar. Dengan telah dibuatnya masterplan terutama di 14 KPPN, dapat mengurangi kesenjangan tersebut,” ujar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, saat memberikan sambutannya pada acara itu. Menurut Rido, didalam masterplan juga terdapat pemberdayaan kelembagaan tingkat lokal, seperti kelompok tani atau Poktan Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Dengan kolaborasi yang baik antar kelembagaan tersebut kata Rido dapat memasarkan produk pertanian yang sudah dihasilkan ke luar kawasan, sehingga mendapatkan nilai ekonomi lebih.   Lebih lanjut Rido mengatakan dalam pengembangan kawasan perdesaan, terdapat mile stone yang diterapkan Kementerian PUPR, dimana diawali penentuan tipologi desa di Indonesia dan pada akhirnya mengarah pada terjadinya pembangunan fisik. Diharapkan desa-desa yang ada, dapat menjadi desa mandiri. Selain itu menurut Rido juga diperlukan kolaborasi lintas instasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terkait anggaran untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan, kata Rido tergantung penganggaran di unit organisasi atau unor terutama di Kementerian PUPR, dimana tahun anggaran  2017 pendanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sudah tidak dapat diubah lagi.  Namun bisa dimungkinkan penambahan atau perubahan anggaran.  “Menyangkut hal itu diperlukan bantuan dari Kemenko PMK maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mengajukan ke Presiden agar semakin memprioritaskan kawasan perdesaan,” tuturnya. Saat memberi kata sambutan Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti menjelaskan Tabanan dikenal dengan lumbung pangan padi di Bali, dimana hampir sebagian masyarakatnya masih bekerja disektor pertanian. Pengembangan kawasan perdesaan secara terpadu di Kabupaten Tabanan, dikatakannya sejalan dengan rencana pengembangan yang sudah ada. Mengenai masterplan kawasan perdesaan menurut Eka, masterplan tersebut merupakan dokumen kesepakatan diperlukan komitmen bersama, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya dapat terjadinya implementasi berupa pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. “Pembangunan ekonomi tetap diarahkan tetap pada kaidah – kaidah pembangunan berkelanjutan. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur  Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW,  Sanusi Sitorus menjelaskan RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan 40 KPPN. Dari 40 KPPN tersebut, Kementerian PUPR yang diwakili BPIW telah menyusun empat masterplan, yaitu KPPN Labuan Bajo, KPPN Tabanan, KPPN Praya, dan KPPN Morotai. Sedangkan delapan masterplan KPPN disusun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan dua disusun Kementarian Agraria dan Tata Ruang/BPN. “Walaupun disusun oleh tiga kementerian, namun masterplan yang disusun bukan merupakan dokumen milik satu sektor saja, melainkan milik multi sektor sehingga menjadi dokumen bersama yang harus diwujudkan secara bersama – sama,” tegasnya. Dalam kegiatan tersebut diisi juga paparan dari perwakilan masing-masing KPPN, seperti Tabanan, Kecamatan Bula  Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Devi/infobpiw