Memuat halaman...

Lima Kementerian Lakukan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN

8 Maret 2017

989

Lima Kementerian Lakukan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019.

Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan di Jakarta, Selasa (7/3).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kemen PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang selanjutnya disebut sebagai KPPN.

Kemudian, lanjut Agusta, KPPN yang harus ditangani periode 2015–2019 terdiri dari 40 pusat pertumbuhan. "Lokasi-lokasi KPPN telah diusulkan Bappenas dan selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 667/D.VII/MDK.00.02/05/2016 Tanggal 9 Mei 2016 mengenai Target Nasional dalam RKP 2017 tentang Desa dan Kawasan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," paparnya.

Ia mengatakan, Masterplan untuk KPPN mesti disusun secara partisipatif dan difasilitasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Desa PDTT di bawah koordinasi Kementerian Koordinator PMK dan Bappenas.

“Masterplan yang disusun akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Masterplan juga menjadi acuan implementasi pembangunan kawasan perdesaan bagi Pemerintah Pusat serta pihak terkait,” paparnya.

Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019 ini dilakukan pejabat eselon 2 dari Kementerian/lembaga terkait.(cindy/infoBPIW)

##KPPN ##BPIW ##KementerianPUPR ##Infrastruktur ##Perdesaan ##Masterplan ##Kerjasama ##Kementerian

Berita Terkait

BPIW Komitmen Dukung Percepatan Pengembangan KPPN Bone

28 Agustus 2020

2342

BPIW Komitmen Dukung Percepatan Pengembangan KPPN Bone

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III berkomitmen mendukung percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Bone di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat judul "Penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP), Pra Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan KPPN Bone," di Jakarta, Selasa (25/8) yang juga disiarkan secara video conference (Vicon). FGD ini diikuti peserta dari Kementerian/Lembaga (KL), unit organisasi di Kementerian PUPR, serta perwakilan pemerintah daerah. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M. Rudy Siahaan saat menyampaikan sambutan dan arahan mengatakan, kegiatan FGD tersebut sengaja digelar dengan melibatkan banyak pihak, guna memperoleh banyak masukan dan informasi untuk skenario pembangunan di KPPN Bone. "Dari FGD ini akan berlanjut pada penyusunan MPDP, pra studi kelayakan, dan pra desainnya,” ungkap Rudy. Sasarannya, ujar Rudy, untuk membuat skenario pembangunan infrastruktur jangka menengah pada masa kehidupan normal baru, pengembangan infrastruktur dalam stimulus percepatan pemulihan ekonomi, serta adanya penyepakatan delineasi wilayah KPPN Bone. Rudy menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan KPPN, antara lain pada sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti, pembangunan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian, agar pertanian dapat menjadi komoditas unggulan, serta sumber air baku untuk masyarakat. "Sektor konektivitas, seperti pembangunan jalan akses menuju titik-titik pemasaran agar mempermudah distribusi hasil pengolahan komoditas unggulan," ungkapnya. Ia juga mengatakan, pembangunan jalan akses dari lahan produksi ke pusat pengolahan, mulai dari jalan poros desa, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan. Untuk sektor Cipta Karya, dukungan seperti bangunan pengolahan komoditas unggulan menjadi intermediate produk, bangunan pemasaran lokal, serta infrastruktur permukiman bagi masyarakat. Sedangkan terkait sektor Perumahan seperti penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat perdesaan. Ia juga memaparkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengarahkan pembangunan wilayah di Sulawesi menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi. Untuk pengembangan Kabupaten Bone masuk dalam koridor pemerataan. Menurutnya, pengembangan KPPN dapat dilakukan melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta peningkatan konservasi. Rudy juga berharap, pada KPPN Bone dapat diwujudkan hilirisasi komunitas unggulan. “Misalnya di KPPN Bone, komunitas unggulannya adalah rumput laut. Dari rumput laut tersebut lahir produk olahannya seperti produk makanan minuman produk farmasi, produk kosmetik, dan beragam produk dari bahan baku rumput laut tersebut,” tegas Rudy. Di tempat yang sama, Sugiyantoro, Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB mengatakan, muatan yang sangat perlu dirumuskan pada MPDP, pra studi kelayakan dan pra desain adalah hal yang mendukung KPPN Bone menjadi lokomotif dalam pengembangan ekonomi desa dan kawasan perdesaan. "Kemudian dalam konteks perkembangan koridor ekonomi, pembangunan konektivitas nasional di sekitar KPPN Bone perlu diarahkan dalam mendukung pada meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional," terangnya. Ia juga menerangkan, pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan di KPPN antara lain, pengembangan jalan daerah untuk pengembangan kawasan, dan pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. "Seperti peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan, pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan berbasis masyarakat dan pembangunan infrastruktur SPAM di kawasan nelayan," paparnya. Di tempat berbeda, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan, transformasi desa, kawasan serta daerah akan terwujud apabila didukung empat hal, yakni akumulasi modal sosial, akumulasi modal pengetahuan, akumulasi modal fisik, serta akumulasi modal keuangan. “Kemudian, basis kemajuan dan keunggulan kawasan itu ditentukan tiga hal, yakni keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan keunggulan kolaboratif semua stakeholder,” terangnya. Sementara itu, Ade Fariq Ashar, Kepala Bappeda Kabupaten Bone menyatakan, dalam prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 pada poin 4 menegaskan percepatan pembangunan daerah bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan. "Hal ini sangat sejalan dengan program pengembangan KPPN," terangnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun ini juga mengalokasikan anggaran yang cukup banyak dalam mendukung pengembangan kawasan di sekitar KPPN Bone. Dengan begitu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bone menyambut hangat rencana pengembangan KPPN Bone.(ris/infoBPIW)

Baca Selengkapnya

Dukung Percepatan Pengembangan KPPN, Kementerian PUPR Bangun Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

1 April 2019

1216

Dukung Percepatan Pengembangan KPPN, Kementerian PUPR Bangun Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh langkah-langkah percepatan pengembangan seluruh Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam "Rapat Koordinasi Implementasi Program dan Kegiatan pada KPPN" di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, (28/3). Agusta mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW pada 2016 hingga 2018 telah melaksanakan penyusunan 20 masterplan KPPN. "Yakni tahun 2016 ada empat masterplan KPPN, tahun 2017 ada sepuluh masterplan KPPN dan tahun 2018 ada enam masterplan KPPN," terangnya. Untuk masterplan KPPN yang telah disusun, lanjut Agusta, Kementerian PUPR kemudian melakukan tindaklanjut dengan menentukan program prioritas tiga tahunan dan program tahunan. Dalam mendukung KPPN, lanjutnya, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional. "Dukungannya berupa pengembangan jalan daerah untuk pengembangan kawasan," ungkap Agustas. Selain itu, ada juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar, guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. "Mulai dari peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan, pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan berbasis masyarakat dan pembangunan infrastruktur SPAM di kawasan nelayan," papar Agusta. Lebih lanjut, Agusta mengatakan, saat ini dalam mengembangkan infrastruktur Kementerian PUPR melakukan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Dimana seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang pengembangnya didukung Kementerian PUPR, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Kawasan Industri dan lainya," terang Agusta. Menurutnya, pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung. Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry saat membuka dan menyampaikan arahannya mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan menjadi prioritas ke depan. Menurutnya, KPPN akan menjadi lokomotif dalam pengembangan ekonomi desa dan kawasan perdesaan, apabila KPPN menjadi pusat pertumbuhan baru. Sonny menyatakan, kunci dari pengembangan KPPN adalah keberadaan masterplan yang diikuti semua pihak serta menjadi acuan bersama. “Seluruh sektor harus terlibat dalam percepatan pengembangan KPPN ini, agar dapat benar-benar tercipta percepatan dalam proses pengembangannya,” terang Sonny. Pada rapat koordinasi tersebut hadir perwakilan dari kementerian dan pemerintah daerah terkait, yang berkomitmen untuk bersama-sama mendukung percepatan pengembangan KPPN di Tanah Air. (ris/infoBPIW)

Baca Selengkapnya

Dukung Percepatan Pengembangan KPPN, BPIW Selesaikan Enam Masterplan

28 November 2018

752

Dukung Percepatan Pengembangan KPPN, BPIW Selesaikan Enam Masterplan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Kementerian PUPR pada tahun 2018 telah melakukan penyusunan enam masterplan KPPN dari 20 masterplan KPPN yang menjadi tanggung jawab kementerian PUPR dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Adapun 14 masterplan KPPN lain telah diselesaikan penyusunannya pada tahun 2016 dan 2017. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, dalam hal KPPN Kementerian PUPR juga memberikan dukungan pengembangan infrastruktur, mulai dari sektor konektivitas, permukiman, pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan. “Masterplan KPPN yang disusun akan menjadi acuan semua pihak dalam melakukan pengembangan KPPN. Dalam penyusunannya memang melibatkan semua pihak terkait,“ ungkap Hadi dalam acara “Sarasehan Nasional Pengembangan KPPN” di Jakarta, Selasa (27/11). Menurutnya, penyusunan Masterplan KPPN tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru menuju kota kecil dan kota baru. Selain itu, penurunan desa tertinggal sampai 5.000 desa dan peningkatan desa mandiri sampai 2.000 desa. Untuk masterplan KPPN yang telah disusun, lanjut Hadi, Kementerian PUPR selalu melakukan tindaklanjut dalam Pra Konsolidasi Regional (Pra Konreg) dan Konsolidasi Regional (Konreg) untuk menentukan program prioritas tiga tahunan dan program tahunan. Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan menjadi prioritas ke depan. “Dengan pengembangan KPPN menjadi pusat pertumbuhan baru, nantinya KPPN akan menjadi lokomotif dalam pengembangan ekonomi desa dan kawasan perdesaan,” jelas Sonny. Menurutnya, keberadaan masterplan sangat diperlukan untuk mengendalikan semua pihak serta menjadi acuan bersama, sehingga masterplan menjadi kunci dalam pengembangan KPPN. “Masterplan yang disusun akan diserahkan kepada kepala daerah. Dimana nantinya harus dibuatkan peraturan daerah yang mendukung pengembangannya,” terang Sonny. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, R Soeprihadi Prawiradinata menyatakan, arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memiliki Visi yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai hal itu, lanjutnya, pemerintah mengandalkan aset penghidupan terdiri dari 5 dimensi yaitu Modal Manusia, Modal Alam, Modal Sosial, Modal Fisik dan Modal Keuangan. “Salah satunya dengan pengembangan ekonomi digital, dapat memperpendek alur logistik komoditas. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan teknologi digital dalam pengembangan kawasan perdesaan, baik dari hulu hingga hilir,” jelasnya. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Tertinggal (Kemen Desa PDTT), Herlina Sulistyorini mengatakan, pihaknya komitmen untuk mengembangkan apa yang sudah ditetapkan dalam masterplan KPPN. “Kemen Desa PDTT akan mengawal sepenuhnya, mulai dari perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan ekonomi kawasan,” jelasnya. Saat ini, lanjutnya, Kemen Desa PDTT juga tengah melakukan pembuatan indikasi keberhasilan dalam pengembangan KPPN. Di tempat sama, Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengakui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan sangat antusias dalam pengembangan kawasan perdesaan. “Kami sudah melakukan intervensi terhadap KPPN yang sedang dikembangkan,” terangnya. Ia menjelaskan, saat ini sudah ada kerjasama dengan perusahaan swasta terhadap komoditas cabe dan kelapa serta menyusul untuk komoditas udang. Ia berharap, semangat pemerintah daerah dalam mengembangkan KPPN diharapkan terus mendapat dukungan pemerintah pusat, agar dalam pengembangan KPPN dapat tercipta percepatan. (ris/infoBPIW)

Baca Selengkapnya