Berita

  Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat BPIW Kementerian PUPR menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa, 5 Oktober 2021.    Saat membuka kegiatan tersebut secara virtual, Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto berharap Permen PAN dan RB ini dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi BPIW. Salah satu hal yang dibahas dalam Permen ini adalah matriks bagi peran-hasil yang harus disepakati oleh atasan dan bawahan melalui Dialog Kinerja. Kegiatan yang dilakukan selama dua hari ini menghadirkan narasumber yakni Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Devi Anantha.  Menurutnya Sistem Manajemen Kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/ atasan langsung dengan bawahan. Tujuan lainnya adalah melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja. Sistem Manajemen Kinerja PNS ini juga bertujuan menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.   Dalam pelaksanaan Permen PAN dan RB ini menurut Anantha pentingnya leadership dalam peningkatan kinerja PNS, yakni atasan harus bisa memimpin dialog kinerja bersama bawahannya, menyampaikan ekspektasi kinerja dan strategi pencapaian kinerja, serta memberikan ongoing feedback kepada bawahan.    Menurutnya ada lima dampak positif jika  Sistem Manajemen Kinerja ini berjalan dengan baik. Dampak pertama adalah membangun pengembangan karir PNS, mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi berdasarkan kinerja.  Kedua, terciptanya manajemen talenta, kinerja pegawai harus menjadi salah satu dasar penempatan talent pool.  Dampak ketiga dari Sistem Manajemen Kinerja tersebut adalah tunjangan kinerja berdasarkan pencapaian kinerja. Selanjutnya, dampak yang keempat adalah penghargaan kepada pegawai teladan secara objektif dan transparan. Dampak yang terakhir atau yang kelima yakni diberikannya  sanksi administrasi hingga pemberhentian baik PNS dengan kinerja dengan predikat kurang dan sangat kurang.    Kelak, penerapan Permen tersebut akan menjadikan SKP sebuah living document, yang harus disepakati, dipantau dan diupdate perkembangannya dengan persetujuan atasan.   Kegiatan yang juga dilaksanakan secara langsung di Tangerang Selatan dan berlangsung selama dua hari  ini diikuti pejabat dan pegawai di lingkungan BPIW seperti Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Eko Susanto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C Doedoeng Z. Arifin,  dan Subkoordinator Hukum Rahindro. (Hen/infobpiw)  

Tantangan kerja yang dihadapi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR semakin hari terus bertambah, sehingga para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 yang nantinya ditempatkan di lingkungan BPIW diharapkan dapat terus mengembangkan diri dan menjaga disiplin agar dapat memberikan warna dan kinerja yang positif. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan dalam kegiatan On The Job Training (OJT) terhadap CPNS 2019 yang dilaksanakan secara video conference dari Kantor BPIW, Jakarta, Senin (4/1/2021). Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto, Plt. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto serta perwakilan bidang di lingkungan BPIW. Hadi menyatakan, kedisiplinan merupakan dasar menggapai keberhasilan untuk bidang apapun, sehingga perlu dilaksanakan sekuat tenaga untuk selamanya. Menurutnya, disiplin itu beragam bentuknya termasuk menghargai jam kerja, jam undangan rapat dan lain-lain. “Bahkan, alangkah baiknya kita membiasakan diri datang ke tempat kerja ataupun undangan rapat sebelum waktu yang ditentukan," terangnya. Selain itu, Hadi menerangkan, guna dapat menghadapi berbagai tantangan semua jajaran terutama CPNS perlu senantiasa melakukan pengembangan kapasitas diri. “Saya titip teman-teman CPNS untuk terus giat belajar, banyak diskusi positif dengan para senior, mengikuti pelatihan dan berbagai cara baik lainnya,” ujar Hadi menyarankan. Apalagi, ungkap Hadi, BPIW memiliki fungsi yang strategis, mulai dari melakukan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan memastikan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR. Ia menambahkan, CPNS Kementerian PUPR juga dituntut menjadi sosok yang berakhlakul karimah, yakni sosok yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan dan ketenangan bagi lingkungan, khususnya di lingkungan kantor. Di tempat yang sama, Iwan mengungkapkan, OJT merupakan program pembinaan awal CPNS PUPR selama 1 tahun sebelum nantinya ditempatkan di lingkungan kerja baru pada masing-masing unit organisasi. “Pada OJT di BPIW diikuti 17 CPNS formasi 2019,” terangnya. Dalam masa OJT ini para CPNS ini juga akan diatur dan tata penempatan di unit-unit kerja yang ada di BPIW.(ris/infoBPIW)

BPIW Kementerian PUPR menggelar Internalisasi Jabatan Fungsional dalam rangka Penyederhanaan Organisasi di lingkungan BPIW, Senin, 15 Juni 2020. Kegiatan melalui video conference (vicon)  diikuti Kepala BPIW Hadi Sucahyono, Sekretaris Iwan Nurwanto, eselon 3, dan 4. Saat itu, Kepala Biro Kepegawaian  Organisasi, dan Tata Laksana  Asep Arofah Permana memberikan paparannya melalui vicon terkait hal itu.  Asep menjelaskan bahwa penyetaraan jabatan didasari pada PP No.17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu berdasarkan  Permen PAN-RB 28 tahun 2019 tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.  Pengangkatan Jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional yang setara. Jabatan yang termasuk penyetaraan adalah administrator, pengawasan, dan pelaksana atau eselon V. “Eselon V ini tidak ada di kita, biasanya itu di kelurahan,” ungkapnya.  Tujuan penyetaraan jabatan ini untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.  Mekanismen penyetaraan jabatan menurut Asep tidak berlaku untuk jabatan pimpinan tinggi. Namun Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan atau proosi sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB No.13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, da Pembinaan Jabatan Fungsional.   Penyetaraan jabatan fungsional ini dilakukan pada 1.171 orang. Pelantikan secara massal bagi seluruh pejabat di seluruh unit organisasi di ligkungan Kementerian PUPR ini dilakukan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui pelantikan langsung dengan jumlah terbatas dan juga dilakukan dengan vicon, pada Selasa 16 Juni. Sekretaris Iwan Nurwanto berharap dengan penyetaraan jabatan ini dapat meningkatkan kinerja insan BPIW. (Hen/infobpiw)

Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar "Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BPIW melalui Peningkatan Komunikasi dan Kerja Sama Tim" di Bogor, Jawa Barat, 9-10 Oktober 2019. Kegiatan ini diikuti seluruh unit kerja di lingkungan BPIW. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, adanya kegiataan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian, kebersamaan, kekompakan, komunikasi yang harmonis. "Kalau itu semua terbawa pada suasana kerja, kinerja setiap unit kerja di BPIW akan meningkat," terangnya. Hadi menjelaskan, BPIW merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian PUPR yang mendapat tugas perencanaan dan pemrograman. Tugas tersebut merupakan kepercayaan yang  harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. “Kita laksanakan tersebut sepenuh hati. Untuk itu kerja sama diantara pegawai BPIW harus senantiasa terjalin baik," terangnya. Menurutnya, BPIW juga harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR terutama yang berhubungan langsung dengan pembangunan fisik seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penyediaan Perumahan. "Bahkan, menjalin keterpaduan dengan sektor terkait di kementerian yang lain," ungkap Hadi.  Ia optimis jajaran BPIW dapat melaksanakan membuktikan kinerjanya yang baik. Untuk itu, Ia berpesan untuk seluruh jajaran BPIW untuk bekerja secara sepenuh hati. Dalam kesempatan yang sama, Sekretariat BPIW, Firman H. Napitulu, Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Ir. Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo serta Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan, M. Rudi Siahaan memaparkan rencana kerja 2020 kepada seluruh pegawai BPIW. Kasubbag Pengembangan Pegawai, Bagian Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat  BPIW, Rikawati Thamrin menerangkan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya  menciptakan tim kerja yang solid, dapat bekerja sama secara efektif, berkomunikasi yang harmonis antar seluruh  pegawai BPIW, sehingga dapat tercipta suasana kerja yang sinergis. “Kegiatan ini diikuti seluruh unit kerja di linglungan BPIW,” terangnya.(ris/hen/infoBPIW)      

Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW) harus terus bekerja keras untuk menghasilkan produk-poduk yang berkualitas. Kepala BPIW Hadi Sucahyono meyakini dengan terus berkolaborasi, BPIW dapat konsisten berkontribusi pada pembangunan di seluruh tanah air. “Kita semua adalah sama. Kita harus lebih baik lagi, sehingga dapat terus berkontribusi untuk pembangunan negara kita. Bila pembangunan negara kita menjadi lebih baik, maka ada kontribusi Kementerian PUPR termasuk BPIW,” ujar Hadi saat membuka kegiatan Optimalisasi Kinerja Pegawai Melalui Kolaborasi dalam Mendukung Layanan Terpadu BPIW Kementerian PUPR, di Bogor (7/12). Bagi Hadi ketika BPIW ditugaskan untuk membuat perencanaan dan pemprograman, maka hal itu merupakan kepercayaan yang  harus dilakukan dengan optimal. Terlebih lagi saat BPIW diminta untuk mengawal penyusunan Integrated Tourism Masterpan (ITMP), maka itu juga harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. “Kita laksanakan kepercayaan tersebut dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain, salah satunya dengan Kementerian Pariwisata,” tutur Hadi. Kerja sama dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR terutama yang berhubungan langsung dengan pembangunan fisik seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Manusia, dan Penyediaan Perumahan, mutlak dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab  BPIW dalam menterpadukan pembangunan infrasruktur sektor PUPR yang berbasis pengembangan. Hadi optimis BPIW dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mengingat beragamnya keahlian yang dimiliki para pegawai. “Ketika BPIW diminta untuk membuat rencana tapak relokasi penduduk di Palu dan sekitarnya pasca bencana alam, kita kolaborasikan semua potensi seperti ahli geologi, arsitektur, dan dan planologi. Kita punya banyak sumber daya manusia yang berkualitas,” ucap Hadi. Kepada generasi muda Hadi berpesan untuk dapat bekerja secara optimal. Saat memberikan laporannya, Sekretaris BPIW Firman Hatorangan Napitupulu meminta agar para pegawai untuk jangan berhenti untuk berpikir untuk menemukan inovasi-inovasi baru. Hal ini demi kemajuan BPIW kedepan.   Kegiatan ini juga diisi dengan paparan oleh Staf Khusus Menteri PUPR Firdaus Ali. Saat itu ia memaparkan mengenai   kerja keras yang sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam membangun negeri dengan permasalahan, tantangan, dan arah kedepan. Firdaus menyatakan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan Kementerian PUPR, tidak terlepas dari perencanaan infrastruktur yang dilakukan BPIW. Acara yang diikuti sekitar 400 peserta ini dilanjutkan dengan permainan yang bersifat menjaga kekompakan antar pegawai BPIW. (Hen/ris/infobpiw)

Demi mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)” di Kabupaten Kuningan, akhir pekan lalu. Acara ini dihadiri Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan jajaran di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, untuk meningkatkan kinerja BPIW tentu sangat memerlukan kerja sama antar pegawai, antar bidang hingga antar pusat. “Kerjasama yang baik menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kinerja,” ujar Hadi. Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono mengatakan, semua jajaran di BPIW berkerja sama-sama. "Kita saling percaya, kalau saling percaya satu sama lain jadi enak kerja, tidak ada beban. Tidak perlu saling mengungguli satu sama lain yang penting bertanggungjawab," terang Kuswardono. Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan kunjungan lapangan ke Proyek Pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung proses pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat.  Pada hari kedua, kegiatan diisi dengan aktivitas Team Building yang berisi permainan dan olahraga bersama, mulai dari senam pagi, sepakbola, permainan konsentrasi kelompok dan kekompakan.  Selain aktivitas team building, kegiatan ini juga diisi dengan ramah tamah dan perkenalan dengan pejabat baru di Lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, yakni Kuswardono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Maulidya Indah Junica sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, dan Bernadi Haryawan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis. (rizkita)