Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 4 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu di wilayah Pantura Jawa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dalam arahannya, Menteri Koordinator menyampaikan bahwa Pantura Jawa merupakan kawasan strategis ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun juga kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko lingkungan. Ia memaparkan kondisi pesisir di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon, hingga Surabaya yang menghadapi tekanan serius. “Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menambahkan bahwa penurunan muka tanah yang mencapai 1–20 cm per tahun serta kenaikan muka air laut sekitar 0,8–1,2 cm per tahun telah meningkatkan risiko banjir rob di kawasan pesisir. “Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi juga sangat rentan. Oleh karena itu, kita membutuhkan infrastruktur perlindungan pesisir yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. “Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama, dengan dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis harus didasarkan pada data yang valid serta kajian ilmiah yang terintegrasi. Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Kepala BPIW dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi perencanaan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Pantura Jawa. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Airlangga Mardjono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pemerintah daerah di wilayah Pantura Jawa. (Fir/Tiara)  

Data dan informasi geologi sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur terutama sektor PUPR seperti Informasi tanah dan batuan untuk merencanakan penempatan bangunan ringan dan berat, keberadaan sesar atau sejarah kegempaan dan struktur bawah permukaan, dan kondisi hidrologi diperlukan dalam rangka menghindari banjir. Oleh karena itu menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono instansinya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat berbicara sebagai panelis pada diskusi melalui video cenference bertajuk “Berdampingan dengan Amblesan Tanah di Pantura Jawa Tengah: Geologi sebagai Acuan Mitigasi dan Adaptasi Dalam Penataan Ruang, 1 Desember 2020. Hadi mencontohkan pembangunan infrastruktur Pesisir Utara Semarang mendapat dukungan data geologi yakni data mengenai Geologi Teknik, Geologi Lingkungan,  Kebencanaan Geologi, dan Sumber Air Tanah. Dengan dukungan data tersebut, maka program pembangunan infrastruktur Pesisir Utara Semarang yang akan direalisasi yakni Pembangunan Harbour Toll Road (Outer Ring Road Kendal-Semarang), Tanggul Laut Kendal – Semarang, Penataan Kawasan Tambak Lorok, Pembangunan Kolam Retensi Kabupaten Demak, dan Pembangunan Rumah Susun (Rusun Pekerja). “Perlu ada intensitas penelitian yang lebih mendalam di kawasan pesisir dengan semakin banyaknya upaya penataan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Jawa,” ucap Hadi. Pada kesempatan itu ia mengusulkan adanya tim bersama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam survei terkait air tanah, geologi lingkungan dan lain-lain terutama di kawasan-kawasan yang sangat strategis. Disamping itu menurutnya keterlibatan stakeholder lain termasuk dunia usaha, masyarakat, dan akademisi perlu terus didorong untuk mitigasi terhadap kebencanaan maupun perencanaan pembangunan di kawasan pesisir. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang merupakan Peneliti Ahli Kementerian ESDM terkait Kegempaan dan Patahan Aktif, Supartoyo. Dikatakannya bahwa tektonik seperti kegempaan dan patahan aktif berpengaruh pada amblesan tanah. Kondisi yang sama  juga  terjadi di negara lain seperti di Mexico.  Menurutnya volume air yang banyak menyebabkan amblesan. Pakar Tanah dan Tata Lingkungan Kementerian ESDM, Budi Joko Purnomo turut memberikan paparan dalam kegiatan itu. Menurutnya pengembangan industri di Kawasan Pantura Jawa Tengah menggunakan air tanah sebagai salah satu sumber air baku. Penggunaan air tanah itu kata dia  harus disesuaikan dengan potensi air tanahnya. “Neraca air tanah untuk setiap cekunan air tanah harus dihitung secara detail, sesuai dengan urutan prioritasi penggunaan air tanah, “ungkapnya. Sedangkan Peneliti Ahli Geologi Teknik  Kementerian ESDM, Taufik Wira Buana menerangkan mengenai Kontribusi Tanah Lempung Terhadap Penurunan Tanah di Pantura Jawa Tengah. Menurut dia penurunan tanah di daerah itu, dikarenakan proses konsolidasi alamiah yang merupakan fenomena geologi yang secara natural terjadi pada tanah lempung menuju kestabilannya dalam skala umur geologi.  Peneliti Ahli Geologi Lingkungan yang juga dari Kementerian ESDM, Rustam, mengatakan amblesan tanah di daerah Pantura dari Pekalongan hingga Demak terjadi pada sebaran tanah lunak. Menurutnya pengambilan air tanah yang dilakukan industri di beberapa lokasi telah menyebabkan penurunan muka air tanah, namun penurunannya belum menyebabkan terjadinya amblesan tanah. Menurut Rustam, perlu monitoring berkelanjutan terhadap laju penurunan tanah, banjir rob, laju perubahan garis pantai, dan abrasi. (Hen/infobpiw)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastuktur di kawasan Pantura harus selesai sebelum lebaran, sehingga dapat digunakan saat musim mudik lebaran nanti. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat melakukan monitoring ke kawasan Pantura, tepatnya di sepanjang jalur Semarang - Purwokerto selama dua hari, 23-24 Mei lalu.   Agar target tersebut dapat tercapai, dilakukan percepatan dimana para pekerja dibagi dalam beberapa shift.  Contohnya pengerjaan pembangunan Jembatan Sipait dan Pah dilakukan tiga shift.  Menurut Dardak, lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan intesitas kendaraan yang melintasi Jalur Pantura. Namun Dardak memastikan terkait akses dan fisik lintas arus mudik/balik lebaran akan jauh lebih baik, karena terdapat beberapa tol baru yang akan dibuka saat lebaran nanti.   “Salah satu yang akan dibuka pada saat mudik lebaran nanti, adalah Tol Pejagan - Pemalang dan beberapa perbaikan jembatan dan pelebaran jalan di Jalur Pantura," tutur Dardak saat meninjau Exit Tol Brebes Timur.   Monitoring yang dilakukan BPIW dan Ditjen Bina Marga ini untuk melihat  persiapan pembangunan infrastruktur jalan sebagai persiapan arus mudik lebaran tahun ini. Pada hari pertama, monitoring dilakukan dengan meninjau pelebaran jalan di Jalan Walisongo Semarang, Rekonstruksi Jalan Batang - Kendal, Paket Pembangunan Jembatan Sipait dan Pah, serta Exit Tol Brebes Timur (Tol Pejagan - Brebes).   Dari peninjauan ini diketahui bahwa progres pembangunan Jembatan Sipait yang menghubungkan Pemalang – Pekalongan, sudah mencapai 35.4 %. Target Jembatan Sipait ini dapat dioperasikan pada H-12 sebelum lebaran. Sementara progres pembangunan Jembatan Pah yang menghubungkan Pemalang - Tegal, saat ini sudah mencapai 43,73% dan target pembangunan akan selesai H-20 sebelum lebaran.   Hari kedua monitoring terkait beberapa pembangunan infrastruktur seperti pemeliharaan Rutin Ruas Wangon-Banyumas, Lingkar Sumpiuh, paket rekonstruksi Kesiapan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Semarang,  pengadaan tanah di fly over Jombor Yogyakarta, rekonstruksi Jalan Kartosuro-Klaten dan tinjauan kondisi tol Semarang-Bawen.    "Hambatan di lapangan saat pembangunan pilar bagian barat dan bangunan bawah adalah pada saat kondisi cuaca hujan saja saat ini," tutur Sugiyono dari PT Perencana Jaya. (INI/InfoBPIW)