Berita

Pada 28 September 2018 lalu terjadi bencana alam gempa bumi,  tsunami, dan likuefaksi yang memporak-porandakan infrastruktur dan menimbulkan ribuan korban jiwa di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala)  Sulawesi Tengah. Pasca kejadian itu, Kementerian PUPR bergerak cepat melakukan langkah-langkah pemulihan dan perbaikan infrastruktur, salah satunya membangun kembali Jembatan Kuning di Teluk Talise yang menghubungkan wilayah Palu Barat dan Palu Utara yang roboh pada saat kejadian.  Dalam pengembangan wilayah dan perencanaan infrastruktur pasca bencana, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono, BPIW menghimpun berbagai sumber data dan analisa pendukung, termasuk diantaranya analisis geologi dan geofisika. Analisis tersebut bermanfaat untuk memberikan gambaran potensi tsunami, longsor, banjir, likuefaksi, dan lokasi patahan sehingga dapat disiapkan antisipasinya. Tidak hanya Kota Palu, analisis juga dilakukan secara regional yakni seluruh kawasan yang teridentifikasi rawan bencana geologi di Sulawesi Tengah. “Analisis geologi sangat membantu kita merencanakan pembangunan infrastruktur pasca bencana. Data geologi juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur PUPR sebagai pertimbangan pada proses perencanaan, desain, hingga kontruksi di lapangan,” tutur Hadi saat menjadi salah satu pembicara pada Webinar dan Talk Show Peran Data Geologi Dalam Penataan Ruang Pasca Bencana Gempa Bumi Pasigala 2018, Selasa 29 September 2020.  BPIW telah membuat kajian sebagai arahan pembangunan infrastruktur PUPR sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Dengan kajian itu, maka dapat diketahui kondisi regional kawasan terdampak, pemetaan infrastruktur yang rusak, dan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR dalam bentuk masterplan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Pasigala. Disampig itu, Kementerian PUPR menyusun rencana tapak untuk kawasan yang ditetapkan sebagai hunian tetap (huntap) yaitu di Kawasan Duyu, Tondo (Kota Palu), dan Pombewe (Kabupaten  Sigi), dengan didukung analisa data geologi kawasan sekitar.   Dikatakannya juga bahwa dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur PUPR memperhatikan penetapan Zona Ruang Rawan Bencana (ZRB) , sehingga diupayakan berada di lokasi yang relatif aman untuk dilakukan pembangunan infrastruktur. Dalam penetapan ZRB tersebut,  BPIW turut berperan bersama lembaga terkait  seperti Badan Geologi Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan BMKG. Selain itu juga dijalin kerjasama dengan konsorsium asing seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam kebencanaan.   Dalam penanganan pasca bencana kawasan Pasigala, koordinasi tidak hanya dilakukan dengan instansi pusat, tapi juga dengan pemerintah daerah setempat. Menurut Hadi pemda mempunyai peran yang sangat penting  sebagai pemegang otoritas wilayah dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kondisi wilayahnya.  Pada kesempatan itu, Hadi menyatakan bahwa inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Sehubungan dengan inovasi teknologi itu, Kementerian PUPR telah mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang tahan gempa, murah, dan dapat dibangun dengan cepat. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta secara virtual dan dimoderatori Supartoyo itu menghadirkan narasumber lain, yakni Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM Sri Hidayati. Ia menyatakan, kejadian di Palu dan sekitarnya diawali dengan gempa bumi. Menurutnya gempa bumi memiliki tiga bahaya yakni sesar di permukaan, guncangan gempa bumi, dan bahaya ikutan seperti gerakan tanah atau longsor, likuefaksi, dan gelombang tsunami yang dipicu oleh longsoran bawah laut.   Narasumber berikutnya adalah Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi  Kementerian ESDM Andiani. Menurutnya Badan Geologi telah menyusun Peta Geologi Tata Lingkungan untuk kawasan terdampak bencana di Pasigala yang telah memasukan berbagai unsur daya dukung dan kendala geologi untuk masukan bagi penataan ruang pasca bencana.  Dalam perencanaan tata ruang dan arahan pemanfaatan ruang, maka informasi yang dibutuhkan diantaranya adalah informasi terkait daerah yang akan dibangun apakah rawan bencana atau tidak.  Data-data terkait hal itu disajikan dalam peta geologi. “Persyaratan pembangunan dan kesesuaian lahan sangat diperlukan para perencana. “Berbagai data dan informasi geologi digambarkan ke dalam peta geologi yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi bahaya kebencanaan geologi di Palu dan sekitarnya,” tuturnya.  Sedangkan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Eko Budi Kurniawan menerangkan mengenai Arahan Tata Ruang Pasca Bencana Sulawesi Tengah (Peta Zona Ruang Rawan Bencana /ZRB dan Arahan Spasialnya).  Dijelaskannya bahwa ada empat arahan terkait hal itu yakni pertama, memberikan rekomendasi arahan tata ruang pascabencana. Kedua, memfasilitasi revisi rencana tata ruang daerah (RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota) utamanya pada aspek mitigasi bencana yang disertai sinkronisasi dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. Arahan ketiga, koordinasi lintas kementerian dan lembaga (Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, BMKG, dan BNPB) serta pemda dalam penetapan lokasi huntap. Keempat, memfasilitasi pengadaan, penataan, dan konsolidasi tanah dalam rangka relokasi dan pembangunan kembali pascabencana.   Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah didasari pada Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya yang dipedomani bersama untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan pasca bencana sehingga pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan cepat. (Hen-in/infobpiw)  

Guna memudahkan dalam pengadaan tanah untuk relokasi hunian tetap (huntap) pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat (11/1). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan, saat ini telah disepakati ada empat lokasi sebagai zona aman pasca bencana di kawasan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Hadi mengungkapkan, kesepakatan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut dilakukan di Kantor Wakil Presiden pada 19 Desember 2018 lalu. Kemudian kesepakatan tersebut menjadi bahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulteng. "Ke empat lokasi tersebut, antara lain kawasan Tondo di Kota Palu, Pombewe di Kabupaten Sigi, Duyu di Kota Palu dan Petobo di Kabupaten Sigi," ungkap Hadi yang didamping jajarannya. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, tanah relokasi huntap di Kawasan Tondo untuk penduduk maksimal 72.245 jiwa. "Lahan yang akan dibebaskan seluas 481,63 Ha, estimasi jumlah rumah tinggal yang akan dibangun sebanyak 14.449 unit," terang Hadi. Untuk tanah relokasi huntap di Kawasan Pombewe, lanjutnya, untuk penduduk maksimal 54.300 jiwa dengan lahan yang akan dibebaskan seluas 362 Ha dan estimasi jumlah rumah tinggal yang akan dibangun sebanyak 10.860 unit. Kemudian relokasi huntap di Kawasan Duyu, untuk penduduk maksimal 6.248 jiwa dengan lahan yang akan dibebaskan seluas 41,65 Ha dan estimasi jumlah rumah tinggal yang akan dibangun sebanyak 1.250 unit. "Adapun relokasi huntap di Kawasan Petobo, untuk penduduk maksimal 30.801 jiwa. Kemudian lahan yang akan dibebaskan seluas 205,34 Ha dan estimasi jumlah rumah tinggal yang akan dibangun sebanyak 6.160 unit," ungkap Hadi. Ia menegaskan, total tanah yang akan dibebaskan untuk empat lokasi relokasi tersebut mencapai 1.090,62 Ha dan jumlah rumah tinggal yang akan dibangun sebanyak 32.719 unit. Hadi menyatakan, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan untuk mendapatkan kemudahan dalam pengadaan tanah, sebelum dilakukan penyusunan site plan dan pembangunan rumah tinggal oleh Kementerian PUPR.  Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin yang didampingi jajarannya mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk mengupayakan kemudahan pengadaan tanah untuk relokasi huntap pasca bencana di Provinsi Sulteng. Arie menyatakan, pihaknya saat ini masih akan mematangkan koordinasi dengan jajaran BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng. "Maksudnya dari empat lokasi itu, mana saja yang dapat lebih cepat dibebaskan, agar bisa segera dilakukan pembangunan rumah tinggal," terang Arie. Ia menjelaskan, dari informasi sementara tanah di empat lokasi tersebut sudah ada pemiliknya, baik masyarakat dan perusahaan pengembang properti. "Dalam melakukan rencana pembebasan tanah memang diperlukan pendekatan, agar bisa berjalan dengan baik," terangnya. Arie berharap, dalam pembebasan lahan tersebut tidak akan menemukan tantangan yang berarti. Terlebih, upaya relokasi tersebut bagian dari upaya membantu masyarakat Sulteng pasca bencana.(ris/infoBPIW)

Pada tanggal 29November 2018 telah dilaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo di kota Palu, Sulawesi Tengah. Rombongan meninjau Jembatan Palu IV (Jembatan Kuning) yang runtuh diterjang tsunami yang melanda Palu, Sigi dan Donggala pada tanggal 28 September 2018. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan XIV Palu, A. Satriyo Utomo mengatakan jembatan yang disebut sebagai Jembatan Kuning oleh masyarakat ini ke depannya akan dibangun dan ditata kembali kawasannya agar dapat menjadi ikon baru Kota Palu. “Desain awal untuk jembatan kuning sudah ada, tahun depan rencana lelang. Untuk transportasi logistik akan dibangun jembatan baru yang berjarak kurang lebih 500 meter dari jembatan kuning” kata Satriyo. Pembangunan jembatan kuning yang merupakan ikon Kota Palu itu akan diawali dengan penyelidikan teknik dan geologi untuk mengetahui tingkat keamanan terhadap risiko gempa yang mungkin terjadi di masa yang mendatang. Jembatan setinggi 20,2 meter dari badan jembatan dan memiliki lebar 7,5 meter tersebut menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan untuk mengabadikan foto. Beragam momen cantik pun kerap disaksikan para masyarakat sekitar dari atas jembatan ini, mulai dari pemandangan matahari terbenam hingga pemandangan lautan. Sementara Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantamo menambahkan, Komisi V sangat mengapresiasi pemerintah untuk penanganan yang termasuk cukup cepat di Kota Palu. “Anggaran untuk alokasi bencana kurang lebih Rp 14 Triliun sudah disiapkan oleh Badan Anggaran agar kota Palu dan sekitarnya pasca bencana tsunami. Dan nantinya dapat segera digunakan sebaik mungkin dalam masa pemulihan kota Palu” kata Sigit. Turut mendampingi pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Palu adalah Direktur Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya,  Agus Ahyar, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW,  Agusta Ersada Sinulingga, Kepala BPJN XIV Palu,  Satriyo Utomo, dan Kepala BWS Sulawesi III, Yusuf Tambing. (Birkompu PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk pasca gempa di Palu-Donggala, yang terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan BPIW telah diberi amanat oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono  untuk menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk tersebut.  Hadi dan tim BPIW bersama Dirjen Tata Ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN),  Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan pemda setempat, langsung bergerak melakukan survei beberapa lokasi yang akan dijadikan relokasi hunian, beberapa hari yang lalu.    “Ada dua konsep hunian, yakni hunian sementara dan hunian tetap,” ujar Hadi di Palu, Jumat (12/10). Untuk itu terdapat beberapa lokasi yang layak menjadi tempat relokasi hunian, seperti di kawasan Duyu, Tondo, dan Pembeda. namun saat ini masih menunggu hasil penelitian lebih detail kondisi tanah dan kondisi geologi oleh badan geologi. Hadi menyatakan relokasi hunian tetap direncanakan untuk masyarakat terdampak gempa dan tsunami agar diarahkan sesuai zona aman dari gempa. Mengingat bahwa sebagian besar permukiman tersebut terjadi gerakan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan pergeseran atau disebut likuifaksi tanah. Dalam kunjungan Sekjen PBB yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Palu hari Jumat tersebut, Hadi memberikan informasi terkait relokasi hunian. Saat itu, Hadi didampingi Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan rehabilitasi dan rekontruksi di palu tidak hanya membangun rumah yang rusak pada area terdampak gempa. Kami merencanakan membangun kembali kota Palu yang tangguh terhadap bencana. Masterplan atau rencana induk, termasuk rencana relokasi permukiman, tengah disusun oleh BPIW Kementerian PUPR bersama Kemen ATR/BPN, Bappenas, BMKG, dan pemerintah setempat. "Pendekatannya adalah build back better. Jadi tidak sekadar rebuild. Oleh karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bantuan tanggap darurat untuk korban bencana tsunami Palu dan Donggala di Jakarta, Selasa (10/2).  Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Umum, Eko Susanto mengatakan, bantuan tanggap darurat untuk korban tsunami Palu dan Donggala digalang dari para pegawai dan pejabat di lingkungan BPIW Kementerian PUPR.  "Saat ini masih ada yang akan menyampaikan bantuannya. Untuk penyaluran bantuannya akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR," terang Eko. Kepedulian pegawai dan pejabat di BPIW, harap Eko, dapat banyak membantu para korban bencana di Palu dan Donggala.(ris/infoBPIW)