Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melaksanakan rapat koordinasi pembahasan persiapan National Urban Transformation Program (NUTP) sebagai tindak lanjut dari Kegiatan National Urban Development Project (NUDP) yang telah berakhir pada tahun 2025. Pertemuan antara BPIW dan World Bank dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Januari 2026, di Ruang Rapat Gedung G, Kementerian PU.    Rapat ini dihadiri oleh Bob Arthur Lombogia, Kepala BPIW; Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional; Mangapul L. Nababan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja; Alis Listalatu, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional; serta Tim Persiapan NUTP dari World Bank.    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIW menekankan bahwa NUTP diarahkan untuk mendorong transformasi perkotaan sehingga dapat sejalan dengan Asta Cita Presiden, mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta mewujudkan target RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan sebagai stimulan infrastruktur guna mempercepat transformasi kota menjadi pusat pertumbuhan yang layak huni dan berkelanjutan.    “Program NUTP tidak kami kehendaki berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus dapat diimplementasikan menjadi pembangunan kota yang nyata. Untuk itu, kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program ini dapat segera dilanjutkan,” ujar Bob.    NUTP akan melibatkan 17 pemangku kepentingan, dengan indikasi kebutuhan biaya tahap pertama sebesar USD 750 juta. Lokasi program ditargetkan sebanyak 23 kota/kabupaten dari NUDP, dengan tambahan tiga Wilayah Metropolitan (WM). Namun, telah dipilih beberapa kota prioritas yang dipertimbangkan berdasarkan kesiapan dokumen Pra-FS, Pra-DED, status lahan, dan komitmen pemerintah daerah.     Program NUTP memiliki tiga komponen utama, yaitu: infrastruktur transformatif; pengembangan kebijakan, rencana terpadu, dan kapasitas; serta dukungan pelaksanaan proyek dan bantuan teknis, berfokus pada implementasi misi yang tertuang dalam KPN. Tata kelola proyek dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, Central Project Management Unit (CPMU), dan Project Management Unit (PMU) pada setiap Kementerian yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian PU, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.    Dalam kesempatan tersebut, perwakilan World Bank menyampaikan dukungan terhadap keberlangsungan NUTP, termasuk potensi penerapan creative financing, blended financing, dan peran investasi swasta sebagai katalis pembangunan perkotaan. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi jembatan agar NUTP segera diimplementasikan secara nyata, termasuk melalui pembangunan fisik dan penyusunan kajian teknis tambahan.    BPIW juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan teknis daerah. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan roadshow ke Kabupaten Belitung sebagai salah satu kota prioritas. Rangkaian kegiatan ini meliputi peninjauan lokasi pilot project Kawasan Tanjung Pendam dan kawasan pendukung seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pasar Sungai Siburik, dan Bundaran Satam, sekaligus menilai kesiapan daerah terkait readiness criteria dan komitmen pemerintah daerah.    Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, menegaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan program.    “Kami telah melihat langsung komitmen pemerintah daerah, termasuk di Belitung. Hal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan proposal Blue Book, sekaligus pelaporan kesediaan para pemangku kepentingan sebagai Implementing Agency (IA),” ujar Zevi.    Sejalan dengan hal tersebut, BPIW telah bersurat kepada KementerianPPN/Bappenas dan Kemendagri terkait kesediaan sebagai IA. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah menyampaikan kesediaannya sebagai IA, sedangkan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses koordinasi internal.    Ke depannya, BPIW menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan finalisasi dokumen Blue Book sebagai dasar pengusulan pinjaman luar negeri NUTP periode 2025–2029, termasuk pemetaan peran pembiayaan pemerintah daerah dan swasta agar implementasi program dapat berjalan optimal. (Fir/Tiara)

Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan rapat pembahasan Kelembagaan Rencana Kegiatan National Urban Transformation Project (NUTP) di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Agustus 2024. Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas,  Tri Dewi Virgiyanti menjelaskan bahwa ada tiga agenda pertemuan tersebut yakni pertama penyamaan persepsi kegiatan NUTP, penyepakatan kelembagaan NUTP, dan pembahasan rencana tindaklanjut kegiatan NUTP.  Dijelaskannya bahwa ada tiga usulan komponen kegiatan NUTP. Komponen pertama yakni Perencanaan, Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan. Komponen kedua adalah Investasi Terintegrasi Berbasis Kawasan, dan komponen ketiga yaitu Dukungan Manajemen Proyek dan Peningkatan Kapasitas.  Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPIW Yudha Mediawan. Yudha menjelaskan bahwa BPIW sudah banyak melakukan kajian, terutama terkait dengan pengembangan perkotaan di tanah air, salah satuanya melalui EA di kegiatan National Urban Development Project (NUDP) yang melibatkan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR. Tujuan NUDP ada dua, pertama, mewujudkan kota-kota di Indonesia yang berperan sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem perkotaan nasional dan karakter wilayahnya, untuk menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standar global.  Tujuan kedua adalah meningkatkan kemampuan kota (kelembagaan dan sumber daya manusia atau SDM) terkait manajemen dan pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dengan berbagai pembiayaan alternatif (creative financing).  Salah satu komponen NUDP yang menjadi bagian Kementerian PUPR/BPIW adalah National Urban Development Strategy (NUDS), NUDS sebagai basis kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan nasional dalam menghadapi tantangan dunia terkait pengembangan kawasan perkotaan. Hasil NUDS ini menjadi masukan bagi kegiatan BPIW lainnya yaitu kajian terkait Integrated City Planning (ICP). Ia juga menerangkan bahwa BPIW juga telah menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 38 provinsi di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 817/KPTS/M/2024.  RPIW merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu  2025-2034 yang menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian PUPR.  Pada rapat itu, Yudha didampingi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino dan tim. Pembahasan Kelembagaan Rencana Kegiatan NUTP dihadiri Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Dunia.  Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati beberapa hal. Pertama, Steering Committee melibatkan Kementerian PNN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait. Kedua, BPIW Kementerian PUPR menjadi Executing Agency.  Kesepakatan yang ketiga adalah Central Project Management Unit (CPMU) adalah BPIW, dan akan dibantu oleh Deputi CPMU yaitu Kementerian Dalam Negeri (unit kerja teknis akan ditentukan lebih lanjut). Kesepakatan yang keempat yakni pemilihan kota akan dibahas lebih lanjut dalam workshop. Kemudian kesepakatan yang kelima bahwa Bank Dunia akan menyediakan dukungan studi untuk mempersiapkan loan ini melalui trust fund. (Hen/MBA)