Berita

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan dan membangun perkotaan masa depan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan memenuhi standar global guna mencapai kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas dengan National Urban Development Project (NUDP). Salah satu instrumen NUDP dalam penyusunan dokumen kebijakan dan strategi nasional jangka panjang adalah National Urban Development Strategy (NUDS). Dalam rangka menyampaikan hasil kajian NUDS, BPIW menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Kajian NUDS yang diselenggarakan di Mercure Tanggerang BSD City pada Rabu, 15 Januari 2025 secara daring dan luring. Kegiatan sosialisasi yang sekaligus merupakan finalisasi hasil kajian NUDS volume 1-7 tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional yang diwakili Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan. Mangapul menyampaikan bahwa BPIW sedang melakukan adjusment untuk merespon Asta Cita ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “NUDP telah menjadi platform bagaimana kita mengembangkan perkotaan di masa depan. Melalui kajian ini, diharapkan akan menghasilkan realisasi yang dapat menjadi milestone dalam perjalanan penting NUDS,” ujar Mangapul. Kegiatan berlanjut dengan penyampaian hasil NUDS volume 1-7 serta diskusi untuk menjaring masukan yang dipimpin oleh Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu, Urban Infrastructure Planning Expert for NUDS, Hendricus Andy Simarmata, dan Wahyu Mulyana. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hasil pada laporan NUDS volume 1 memuat profil kebijakan perkotaan yang berasal dari kajian dan survey. Sedangkan pada volume 2 memuat konsep sistem permukiman kota-kota Nasional dalam cluster dan tipologi. Volume 3 memuat usulan perubahan sistem kota-kota Nasional sebagai dampak kebijakan pengembangan perkotaan wilayah Nasional. Selanjutnya, pada volume 4 memuat rumusan skenario dan strategi pengembangan permukiman kota-kota nasional. Kemudian volume 5 memuat RPJPN/D 2025-2045 dan RPJMN/D 2025-2029 pengembangan infrastruktur kota-kota nasional. Volume 6 memuat rumusan standard (NSPM) dukungan infrastruktur permukiman, perkotaan berbasis NUA dan ukuran target capaian (KPI) minimal kualitas perkotaan dengan standard baru dunia. Terakhir pada hasil kajian NUDS volume 7 memuat konsep kelembagaan dan pembiayaan kebijakan pengembangan kota-kota nasional dengan standard baru dan stakholder engagement plan. Dalam diskusi tersebut, Firman Napitupulu menyampaikan bahwa NUDS sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan terkait perkotaan. Firman juga menyebut bahwa dokumen tersebut tidak hanya menjadi milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melainkan dapat digunakan oleh K/L lain sebagaimana fungsinya. “Dokumen NUDS diharapkan bisa menjadi tools bagi Kementerian PPN/Bappenas maupun Menko Infrastruktur dalam mengimplementasikan pekerjaan yang terkait perkotaan di lapangan nanti,” ujar Firman. Dengan terlaksananya kegiatan finalisasi hasil kajian NUDS ini diharapkan mampu menjaring masukan untuk hasil NUDS volume 1-7. Selain itu, kegiatan eksternal review juga diharapkan dapat dilaksanakan kedepannya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN), Sumedi Andono Mulyo, Deputy Director of Urban Affairs, Agung Dorodjatoen, Pemerhati Pekotaan Indonesia dan Anggota Executive Board Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kemal Taruc, Akademisi dan Asosiasi serta dihadiri oleh team leader dan experts NUDS dan Project Management Support (PMS). (Fir/Tiara)

BPIW Kementerian PUPR mendorong terwujudnya percepatan pengembangan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara. “Salah satu upayanya dilakukan melalui Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional atau National Urban Development Project (NUDP),” terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat Rapat Koordinasi Survei NUDS di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu 17 Juli 2024.  Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PUPR pada NUDP ini, antara lain National Urban Development Strategy (NUDS), Integrated City Planning (ICP) dan Project Management Support (PMS).   NUDP merupakan program kerja sama Bank Dunia, diharapkan akan menghasilkan program pembangunan infrastruktur permukiman kota terpadu berbasis New Urban Agenda. Termasuk, melaksanakan monitoring dan evaluasinya.   Selain itu, menyusun rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang dapat meningkatkan city competitiveness, keberlanjutan serta peluang investasi kota yang menghubungkan antara perencanaan spasial dengan investasi.   Yudha menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR memprioritaskan 10 kota/kawasan perkotaan pilot project, salah satunya yakni Weda yang berada di Provinsi Maluku Utara.   Lebih lanjut, Ia  menekankan, perencanaan yang disusun melingkupi penyiapan implementasi proyek infrastruktur, readiness criteria, Pra-Feasibility Study (FS) hingga  basic design.  Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino menyampaikan, penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan Weda ini diharapkan selesai pada Desember 2024.  Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur  PUPR Wilayah III, BPIW, Pranoto menyampaikan, rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan Weda  akan terfokus pada wilayah perkotaan dan menuju kawasan industri Weda .   Setelah rapat koordinasi, rombongan Tim Survey BPIW melakukan kunjungan lapangan ke lokasi penataan kawasan Water Front City Ternate. Selain itu, kunjungan lapangan berlanjut ke lokasi peningkatan kualitas permukiman kumuh di KelurahanKelurahan Makasar Timur, Kota Ternate. Kemudian, kunjungan lapangan dilanjut ke lokasi revitalisasi Kedaton Kesultanan Ternate.   Hadir pada rapat koordinasi tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Kalpin Nur, Kepala BPJN Maluku Utara, Herdianto Arifin, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPIW) Maluku Utara, Firman Aksara, perwakilan Balai Perumahan, perwakilan Balai Bina Konstruksi, tim konsultan NUDS, jajaran pejabat administrator dan staf di lingkungan BPIW. (Ris/Cid/Tiara)  

National Urban Development Strategy (NUDS) merupakan salah satu dari empat Instrumen Pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP).  Selain NUDS, instrumen pelaksanaan NUDP lainnya adalah National Urban Policy (NUP), Integrated City Planning (ICP), dan Capital Investment Planning (CIP). NUDS merupakan skenario dan strategi pengembangan kota berdasarkan sistem kota-kota nasional dan karakteristik (tipologi) wilayahnya sebagai basis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan nasional. Mengingat pentingnya NUDS, BPIW Kementerian PUPR akan melaksanakan kunjungan lapangan dan Focus Group Discussion (FGD)  pada 15 Mei hingga 10 Juni 2024. Kunjungan lapangan akan dilaksanakan pada 38 kota, sedangkan FGD dilaksanakan pada 18 kota. Persiapan terkait kunjungan lapangan dan FGD dilakukan pada rapat di BPIW, Senin,  13 Mei 2024.  Saat memimpin rapat tersebut, Kepala BPIW, Yudha Mediawan meminta agar dilakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait di daerah yang akan dilaksanakan kunjungan lapangan dan FGD.    Terkait NUDP Yudha menjelaskan, NUDP tersebut sebagai platform mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan masa depan yang lebih baik. Sementara tujuan NUDP adalah mewujudkan kota-kota di Indonesia yang berperan sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem perkotaan nasional dan karakter wilayahnya untuk menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standar global.  Tujuan NUDP lainnya adalah meningkatkan kemampuan kota (kelembagaan dan SDM) terkait manajemen dan pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dengan berbagai pembiayaan alternatif (creative financing). Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino juga berharap bahwa tim yang melaksanakan kunjungan lapangan dan melaksanakan FGD dapat melaksanakannya dengan baik.  Ketua Central Project Management Unit (CPMU)  NUDP, Firman Napitupulu, menyarankan perlu dilakukan internalisasi sebelum pelaksanaan kunjungan lapangan dan FGD tersebut. Hal ini agar tim yang melaksanakan dua kegiatan itu dapat memahami data-data yang perlu digali.  Kegiatan ini dihadiri Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I selaku Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto. Kegiatan ini dihadiri juga para pejabat administrator, konsultan NUDP, dan pegawai perwakilan unit kerja di BPIW. (Hen/Tiara)

National Urban Development Strategy (NUDS) merupakan bagian dari kegiatan National Urban Development Project (NUDP) sebagai basis kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan nasional dalam menghadapi tantangan dunia terkait pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan dan strategi nasional jangka panjang tersebut dikembangkan berdasarkan sistem kota-kota dan karakteristik wilayah dengan memperhatikan pada standar global yang berlaku untuk mewujudkan kota masa depan berdasarkan prinsip-prinsip layak huni, kota hijau (green and ecologically sustain), dan kota cerdas.  Saat membuka Diskusi Inception Report (Laporan Awal)  dan Task 1-4 Report NUDS, di Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2024, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR, Zevi  Azzaino menyampaikan bahwa output yang dihasilkan NUDS berupa strategi dan skenario pengembangan perkotaan nasional, serta Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) dan Key Performance Indicators (KPI). Output disusun berdasarkan standar yang disepakati secara global (NUA, SDGs, Paris Agreement, dan lainnya) untuk mewujudkan kota layak huni (liveable), kota hijau (green and ecologically sustain), dan kota cerdas (smart city).  Pembahasan Inception Report dan Task 1-4 Report NUDS diawali dengan penyampaian materi oleh konsultan NUDS, kemudian dilanjutkan sesi tanggapan dengan menjaring masukan dari Ketua CPMU NUDP, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, serta praktisi kelembagaan perkotaan. Diskusi ini dimoderatori oleh Hendricus Andy Simarmata selaku Urban Infrastructure Planning Expert for NUDS. Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu, menyampaikan bahwa untuk ke depannya perlu dilakukan pertemuan secara berkala dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait untuk bersama-sama mengawal penyusunan dokumen strategis pengembangan perkotaan nasional. Selain itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I selaku Ketua Tim Sekretariat CPMU NUDP, Boby Ali Azhari, menyampaikan bahwa penyusunan NUDS perlu melibatkan pihak swasta yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan Kawasan perkotaan, sebagai contoh pengelola Kawasan BSD di Tangerang Selatan. Dalam kegiatan ini turut hadir Melva Eryani Marpaung selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Pranoto selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang hadir secara online, yakni Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian ATR/BPN. Pada kegiatan tersebut ketua tim Task I hingga IV memaparkan Inception Report masing-masing. (Hen/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melakukan sinkronisasi program terkait Nasional Urban Development Strategy (NUDS) melalui National Urban Development Program (NUDP). Hal itu terungkap dalam Diskusi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan NUDS melalui NUDP di Ruang Rapat Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR, Jakarta, Kamis (18/1).  Diskusi yang dibuka langsung Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki ini menghadirkan narasumber Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu serta Tenaga Ahli Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR, Maurin Sitorus. Diskusi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Unit Organisasi di Kementerian ATR. Firman Napitupulu memaparkan, perkembangan kota saat ini sangat cepat seiring dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Bahkan, pada tahun 2045 diprediksi 82% populasi penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. "Dengan begitu permasalahan-permasalahan perkotaan yang akan muncul juga semakin kompleks, mulai dari kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, ketersediaan air baku, air bersih, sanitasi, persampahan dan lainnya," ungkap Firman. BPIW dalam inovasi penanganan perkotaan menyusun konsep dan perencanaan pengelolaan perkotaan layak huni, green serta kota cerdas berdaya saing yang berbasis teknologi. "Misalnya dalam pengelolaan sampah, kota bukan hanya didorong menanggulanginya, namun bagaimana pengolahan sampah itu agar menjadi sumber energi," terang Firman. Ia menambahkan, cara-cara seperti itu perlu dilakukan untuk menciptakan kota-kota di Indonesia sangat efisien serta mampu meminimalisir dampak-dampak negatif dari permasalahan perkotaan. Terlebih, ungkap Firman, saat ini kondisi lingkungan di perkotaan semakin menurun, struktur kota sudah semakin kurang memadai, pertumbuhan kota besar timpang dari kota kecil dan sedang, "Kemudian kondisi tata ruang makin sulit diatur lagi," jelasnya. Menurutnya, sebuah kota masa depan bukan hanya sekadar kota, tetapi harus menjadi kota yang pembangunannya berkelanjutan. Kota yang membuat semua orang nyaman, akses masyarakat terhadap pelayanan publik dapat diperoleh dengan mudah, ada kemudahan pelayanan melalui aplikasi teknologi yang lebih inovatif dan lainnya. Dalam penanganan kota yang lebih baik ke depannya, Firman mengakui, BPIW dan ATR perlu pengambil peran dalam kebijakan tata ruang konstruksi kawasan. Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menggulirkan program nasional untuk penanganan kota-kota yang dinilai sudah mendesak. Sehingga muncul program pengembangan infrastruktur dengan melihat kemampuan daerah yang melibatkan kerjasama dengan swasta. Di tempat sama, Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Cipta Karya, Maurin Sitorus menerangkan, dalam kebijakan pembangunan perkotaan ke depan pemerintah telah menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. “Yang salah satu amanatnya, kota-kota di luar Jawa didorong berkembang sebagai counter magnet dari kota besar di Jawa,” terangnya. Menurutnya, kota-kota menengah dan kecil tersebut diarahkan melakukan pengembangan industri, penyediaan prasarana dan sarana, penguatan kapasitas pemda dan lainnya. “Adapun untuk urban sprawl di kota-kota besar di Jawa, dikelola melalui optimasi pemanfaatan ruang, pengamanan zona penyangga, peningkatan fungsi kota-kota satelit sekitar kota inti dan lainnya,” ungkapnya seraya menambahkan, pengembangan kota diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing  untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum menutup kegiatan, Abdul Kamarzuki menyatakan, kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi program terkait NUDP antar kementerian PUPR dan ATR, khususnya peran BPIW dan ATR dalam pelaksanaan NUDS melalui NUDP yang digulirkan Bappenas. “Kami ingin banyak mengetahui yang dilakukan BPIW dalam perencanaan pengelolaan kota, agar didapat bahan untuk menyusun program terkait NUDP,” terangnya. Menurutnya, tantangan perkotaan ke depan menuntut semua pihak untuk banyak berinovasi dalam mengantisipasi dampak negatifnyanya. “Kami menilai dalam merumuskan program terkait NUDP yang lebih tajam, perlu dibentuk tim gabungan dari Kementerian PUPR, seperti BPIW, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan serta Kementerian ATR, agar dapat lebih fokus dalam penyusunan programnya,” tegasnya yang juga disepakati peserta diskusi.(ris/infoBPIW)