Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia hadir pada kegiatan High Level Meeting & Special Session: Infrastructure Financing Pra-Musrenbangnas RKP 2026 Bidang Infrastruktur di Kantor Kementerian PPN/ Bappenas pada Senin, 17 Maret 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Kepala BPIW pada kesempatan ini hadir menjadi narasumber pada sesi High Level Meeting Pra-Musrenbangnas RKP 2026 Bidang Infrastruktur. Disampaikan oleh Bob, Rencana Pengembangan Infrastruktur Prioritas Bidang PU yang meliputi gambaran umum rencana dan target 2025-2029, intervensi kunci kebijakan Tahun 2026 beserta identifikasi proyek prioritas, serta kendala regulasi, kelembagaan dan pendanaan. Bob menekankan pada 6 poin utama. Pertama, misi asta cita sebagai prioritas nasional. Kedua,  struktur kinerja RPJMN 2025-2029 Bidang PU. Ketiga,  visi, sasaran utama, dan target Kementerian PU 2025-2029. Keempat, target pembangunan infrastruktur PU Tahun 2025. Kelima, indikasi target pembangunan dan rencana infrastruktur PU Tahun 2026. Terakhir, tantangan pembangunan infrastruktur PU. Bob menyebut target Kementerian PU 2025-2029 yang diadaptasi dari indikator dan target dalam RPJPN 2045 dan RPJMN 2025-2029. “Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 50,48 Triliun yang akan digunakan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang maksimal,” ujar Bob. Diinformasikan target pembangunan infrastruktur PU tahun 2025 pada sektor Sumber Daya Air meliputi 16 Unit Pembangunan Bendungan & 1 Unit BP Rukoh, 14.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi, 140.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi, 11 km Pengendali Banjir,NULL,5 km pengaman pantai, dan 0,25 m3/ detik Penyediaan Air Baku. Pada sektor Jalan dan Jembatan meliputi 66 km Pembangunan Jalan Baru, 221 km Peningkatan Kapasitas & Preservasi Peningkatan, 1.096 m Pembangunan & Duplikasi Jembatan, 26.326 m Jembatan Gantung & Preservasi Jembatan, 242 m Pembangunan Flyover/ Underpass, 13 km Pembangunan Jalan Tol, 47.603 km Preservasi Rutin Jalan, dan 489.805 m Preservasi Rutin Jembatan. Selanjutnya pada sektor Cipta Karya meliputi 1.250 lt/detik Pembangunan & Peningkatan SPAM, 299 lokasi IBM Pamsimas, 1.702 SR Perluasan SPAM, 4000 KK Pengelolaan Air Limbah, 705 KK Pengelolaan Persampahan, IBM (Sanimas 463 Lokasi & TPS3R 53 Lokasi), 55.31 Ha Pengembangan Kawasan, 301 lokasi IBM PISEW, 7 Unit Bangunan Gedung, dan 8 Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Kemudian pada sektor Prasarana Strategjs meliputi 125 Unit PHTC Madrasah, 24 Unit Sekolah, 6 Unit Rehab & Renov Perguruan Tinggi, 2 Unit Rehab & Renov PT Keagamaan, 7 Unit Rehab & Renov Pasar, 2 Unit Prasarana Olahraga, dan 1 Unit Prasarana Strategis Lainnya.  “Indikasi target pembangunan infrastruktur PU Tahun 2026 terdapat pada sektor Sumber Daya Air (SDA), pada sektor Jalan dan Jembatan, pada sektor Cipta Karya (CK) , dan pada sektor Prasarana Strategis (PS),” jelas Bob. Dalam rangka mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat rencana infrastruktur prioritas Tahun 2026 pada sektor SDA untuk lanjutan pembangunan bendungan, lanjutan pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pembangunan pengaman pantai, penyediaan air baku, dan pelaksanaan Inpres Irigasi yang masih dalam proses penyusunan. Sedangkan pada sektor Jalan dan Jembatan pada pembangunan jalan tol, pembangunan jalan baru, penggantian dan duplikasi jembatan, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah yang masih dalam proses penyusunan. Kemudian pada sektor CK yakni pembangunan dan Pperluasan SPAM, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengembangan kawasan, bangunan gedung, serta pelaksanaan Inpres Air Minum dan Air Limbah yang masih dalam proses penyusunan. Selanjutnya pada sektor PS terdapat pembangunan dan rehabilitasi perguruan tinggi/keagamaan, prasarana olahraga, dan pasar. “Terdapat beberapa tantangan Pembangunan Infrastruktur yang menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian mekanisme sinkronisasi pemrograman dan penganggaran dengan memprioritaskan program prioritas nasional, inovasi pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur PU dengan keterlibatan swasta, peran aktif dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu penyiapan readiness criteria, terutama proses pengadaan tanah yang dikoordinasikan dengan lembaga terkait agar pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan,” jelas Bob. Kegiatan ini bertujuan sebagai sinkronisasi penyusunan, evaluasi pelaksanaan dan perkembangan, serta mengidentifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan  program dan proyek prioritas bidang infrastruktur tahun 2025-2029. Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan dari Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, serta stakeholder terkait. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino. (Fir/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat melalui usulan dari pemerintah daerah. Namun usulan-usulan program infrastruktur dari daerah tersebut menurut   Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra dievaluasi terlebih dahulu, dikarenakan keterbatasan anggaran.  “Menteri PUPR menugaskan kami untuk mengevaluasi program-program infrastruktur dari usulan daerah dan  kita memilih program yang berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan dan pertumbuhan wiilayah,” ujar Arief saat menjadi pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Kamis, 13 April 2023. Pembangunan infrastruktur yang dibangun menurutnya diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat.   Lebih lanjut ia menyatakan ada beberapa kriteria program prioritas sektor PUPR untuk tahun 2024 yakni program dengan readiness criteria harus sudah siap. “Bila readiness criteria tidak siap, mohon maaf, harus kami tolak. Demikian arahan Bapak Menteri PUPR terkait pengembangan infrastruktur tahun depan,” tuturnya. Kriteria lainnya adalah infrastruktur yang sudah terbangun melalui optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau OPOR.  “Bapak Menteri menginginkan di akhir 2024 tidak ada proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, karena akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Jadi dipastikan infrastruktur PUPR 2019-2024 tidak ada yang mangkrak,” ucapnya.  Selanjutnya, kriteria berupa prioritasi dan seleksi ketat untuk program pembangunan baru tahun anggaran (TA) 2024. Program pembangunan baru hanya atas instruksi presiden. Kemudian, tidak ada program tahun jamak baru mulai TA 2024, kecuali proyek loan dan bendungan. Kementerian PUPR menurutnya fokus pada kawasan strategis nasional pada 112 kawasan yang telah disepakati bersama pada Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil).  “Kawasan-kawasan tersebut dikerucutkan lagi menjadi 21 kawasan prioritas yang akan kita dukung di tahun 2024,” ungkapnya.  Dikatakannya juga bahwa koridor pertumbuhan di Pulau Jawa, masih di pantai utara (pantura) yang jauh berkembang ketimbang kawasan selatan dan tengah jawa. ”Sekarang tugas kita memeratakan pembangunan antara koridor utara dan selatan. Konektifitas akan memegang peranan penting agar bisa menarik potensi di Jawa Tengah untuk kita tarik ke utara. Sehingga selatan bisa ikut berkembang mengikuti utara Jawa,” ucap Arief.  Pada saat itu ia juga menyampaikan beberapa dukungan infrastruktur PUPR di Provinsi Jawa Tengah TA 2024, salah satunya dukungan infrastruktur untuk sektor industri Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak 1A (TA 2022-2025), pada Metropolotain Kedungsepur. Dukungan infrastruktur PUPR untuk sektor pertanian dan lumbung pangan, salah satunya adalah Modernisasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kedung Putri (SIMURP) TA 2018-2024, sedangkan dukungan infrastruktur PUPR sektor pariwisata antara lain Operasional dan Pemeliharaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur TA 2024.  Kemudian, dukungan infrastruktur PUPR kawasan perkotaan dan mitigasi bencana, seperti Pembangunan Bendungan Jragung (TA 2019-2024) pada Metropolitan Kedungsepur dan Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Wosusokas dengan kapasitas 750 L/detik (TA 2023-2024) pada pusat kegiatan nasional (PKN) Surakarta.  Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo menyatakan Musrenbang itu penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah sehingga kebijakan yang akan “dilahirkan” oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Hen/Tiara)  

Musyawarah Perencanaan Pengembangan Regional Pulau Kalimantan diinisiasi oleh seluruh Gubernur di Pulau Kalimantan, dimana agenda ini diharapkan menjadi agenda penajaman program pembangunan masing-masing Provinsi di Kalimantan serta upaya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan dan pembangunan dengan turut melibatkan K/L terkait termasuk juga dalam kaitannya untuk mempersiapkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.  Kepala BPIW menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan dengan memilih kawasan prioritas untuk kemudian dilakukan analisa kebutuhan infrastruktur berdasarkan kebutuhan infrastuktur PUPR yang paling prioritas.  Langkah ini dilakukan mengingat Kementerian PUPR dihadapkan dengan keterbatasan alokasi anggaran dan banyaknya tugas Kementerian PUPR kebutuhan infrastruktur PUPR yang akan dibangun. “Pembangunan infrastruktur dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap dan memilih infrastruktur yang benar-benar prioritas atau super prioritas,” ujar Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra saat menjadi salah satu pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan, Kamis, 19 Mei 2022.  Menurutnya salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi super prioritas yang akan ditangani Kementerian PUPR adalah infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini merupakan amanat RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020.  Pada kesempatan itu juga Kepala BPIW menyampaikan beberapa pencapaian yang sudah dilakukan Kementerian PUPR di Pulau Kalimantan, antara lain Pembangunan Jalan Paralel Temajuk-Aruk , PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, dll di Kalimantan Barat; Intake Sungai Kayan, Akses Kota Baru Tanjung Selor, TPA dan IPLT di Kabupaten Bulungan, dll di Kalimantan Utara; Bendungan Teritip, TPA Manggar, Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, dll di Kalimantan Timur, Pembangunan Jembatan Sei Alalak, SPAM regional Banjarbakula, Bendungan Tapin, di Kalimantan Selatan, dll; dan Peningakatan Kualitas Jalan dan Pembangunan Irigasi Dadahup, di Kalimantan Tengah.  Kementerian PUPR menurutnya juga memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur jangka pendek 2023-2024 di Pulau Kalimantan antara lain Penuntasan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik di Kalimantan Barat, Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Pembangunan Kanal Banjir Kota Kasongan di Kalimantan Tengah, Rusun MBR dan Peningkatan kuantitas Air baku Perkotaan di Kalimantan Utara, dan Penuntasan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi serta intake Sungai Sepaku di Kalimantan Timur .  Acara yang dibuka Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Tengah mewakili Gubernur Kalimantan. Tengah.  Selain itu dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Mewakili Menteri Perindustrian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat mewakili Menteri Perhubungan, dan Direktur Dana Transfer Khusus mewakili Menteri Keuangan. (Hen/infobpiw)  

Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, salah satunya melalui 20 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan saat memberikan paparan mewakili Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Gorontalo, melalui virtual, Senin, 18 April 2022.  Lebih lanjut Rudy menjelaskan ke-20 KSN itu antara lain satu Lokasi Prioritas Nasional (Lokpri) di Gorontalo, empat Kawasan Transmigrasi Nasional (KTN) yakni Paguyaman Pantai, Pawonsari, Pulubala, Sumalata, satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kwandang, Daerah Rawan air di Kab. Boalemo, dan tiga Daerah Tertinggal yakni Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.  Dukungan infrastruktur PUPR juga untuk tiga Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara, serta Taman Nasional (TN) di Bogani Nani Wartabone. Tidak hanya itu, dukungan infrastruktur PUPR juga untuk program Provinsi Lumbung Pangan di Kab. Boalemo, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-Limboto, Konektivitas Multi Moda, tiga Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Tibawa, Kwandang, Tilamuta, serta Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Gorontalo.  Rudy juga mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR memperhatikan arahan Presiden yakni seluruh pekerjaan kontruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024 dan pembangunan infrastruktur harus fokus pada aspek kualitas dan aspek lingkungan.  Selain itu juga mengacu pada arahan Menteri PUPR yang menetapkan beberapa kriteria program prioritas PUPR yakni program dengan Readiness Criteria sudah siap dan infrastruktur yang sudah dibangun memperhatikan aspek OPOR atau Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi.  “Bapak Menteri juga menyampaikan bahwa “Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas tidak lepas dari proses perencanaan dan penyiapan program yang harus dilakukan secara cermat dan matang”. Pernyataan beliau itu menjadi perhatian kita di Kementerian PUPR,” tuturnya.  Rudy juga memaparkan mengenai beberapa program infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2022 PKN Gorontalo dsk yakni pada sektor Sumber Daya Air (SDA) terdapat beberapa program infrastruktur seperti Pengendalian Banjir Sungai Bolango Kota Gorontalo sepanjang 0.6 Km, Pembangunan Bendungan Bolango Ulu, dan Revitalisasi Danau Limboto.  Kemudian program infrastruktur sektor Bina Marga (BM) adalah Preservasi Jalan Ruas Taludaa-Kota Gorontalo-Biluhu Barat  sepanjang 1,3 Km. Saat ini proyek tersebut dalam tahap rekonstruksi. Pada sektor BM ini ada program Penyelesaian Gorontalo Outer Ring Road (GORR) segmen I sepanjang 0,90 Km.  Selanjutnya pada sektor Cipta Karya (CK) ada program KDP Lanjutan Universitas Negeri Gorontalo dan lanjutan Rehabilitasi Pasar Sentral Gorontalo. Sedangkan pada sektor Perumahan terdapat program Pembangunan Rumah Susun (Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Pekerja).  Pada kesempatan itu ia juga memaparkan beberapa arahan program infrastruktur PUPR TA 2023 yang merupakan hasil Konsultasi Regional, yakni 10 Prioritas Form Kegiatan Wajib, salah satunya adalah Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) / Pembangunan GORR.  Kemudian, arahan program untuk sektor BM yakni Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pembangunan Jalan / Pembangunan Jalan Shortcut Pontolo – Molingkapoto. Sedangkan pada sektor CK, salah satunya adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan / Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi / Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana PerguruanTinggi Negeri / KDP Lanjutan Universitas Negeri Gorontalo.  Pada sektor Perumahan, salah satu programnya adalah Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI / Pembangunan Rumah SusunKejaksaan Tinggi Gorontalo.  “Kegiatan prioritas Konreg PUPR diutamakan dari hasil Rakorbangwil PUPR dan RakorGub. Sedangkan kegiatan baru TA 2023 hasil Konreg PUPR akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri PUPR,” ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa Readiness Criteria perlu dituntaskan pada tahun 2022 secara clean and clear dan  kegiatan yang belum menjadi prioritas TA 2023 perlu dikawal dengan alternatif pembiayaan lainnya seperti APBD, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Danak Alokasi Khusus (DAK).  Acara yang dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ini juga menghadirkan beberapa narasumber lain yakni  Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. (Hen/infobpiw)   

Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satunya berupa memberi dukungan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar-Kab. Maros-Kab. Gowa-Kab. Takalar). Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono pada sesi dialog "Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan" dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel di Makassar, Selasa, (20/10). “Dukungan infrastruktur yang dapat diwujudkan Kementerian PUPR, yakni mulai dari konektivitas seperti pembangunan jalan nasional dan jalan akses pelabuhan. Selain itu, penyediaan air baku, permukiman dan air bersih serta perumahan," terang Hadi. Hadi menerangkan, ada sejumlah program yang telah disiapkan dengan harapan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan. “Pada tahun 2020, untuk sektor sumber daya air ada program penyelesaian pembangunan Bendungan Karalloe, pembangunan Bendungan Pamukkulu, pembangunan pengendalian banjir sedimen Bawakaraeng Sungai Jeneberang, pembangunan pengaman abrasi pantai Takalar, pembangunan intake, jaringan pipa transmisi air baku Barombong dan lainnya,” paparnya. Pada konektivitas, lanjutnya, ada program preservasi jalan dan jembatan Makassar-Gowa-Takalar-BTS. Kab. Jeneponto dengan Kab. Takalar, rehabilitasi jalan Makassar-Gowa-Takalar , rehabilitasi jalan BTS. Kota Sungguminasa-BTS dan lainnya.  “Kemudian untuk permukiman, ada pembangunan Gedung Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, pembangunan Gedung Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah Gowa dan lainnya,” ungkap Hadi. Ia menambahkan, untuk penyediaan perumahan ada pembangunan rumah susun Kota Makassar 86 unit termasuk bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya. Lebih lanjut Hadi menyampaikan, perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ke depan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain dan pemenuhan target pembangunan jangka menengah sesuai RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. Hadi juga menyampaikan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR dikaitkan juga dengan pemulihan ekonomi nasional yang sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional, antara lain dukungan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan dan lainnya. Tak hanya itu, Hadi juga menekankan, perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu mempertimbangkan pemenuhan pendanaan, tak hanya melalui dukungan APBN tetapi menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan juga peran swasta, KPBU, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, Musrenbang saat ini dirancang dan disiapkan sedemikian rupa, agar musrembang betul-betul efektif bisa mengakomodir seluruh inspirasi, ide, gagasan, dan kebutuhan-kebutuhan daerah. "Pada awal-awal pemerintahan saya bersama Pak Wagub, Andi Sudirman Sulaiman, Pemprov Sulsel memiliki 2.000 program dan 6.000 kegiatan. Kegiatan itu tentunya diharapkan akan bertambah pada tahun 2021 nanti," harapnya. Menurutnya, dari sisi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesbilitas di Sulsel diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, perkuatan interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan. Nurdin juga berharap dapat mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang produktif, distrategikan pada perkuatan dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menghasilkan beberapa program pembangunan infrastruktur yang siap dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun depan. “Program infrastruktur sektor PUPR tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang telah diadakan pada Februari dan Maret lalu,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono saat menjadi salah satu pembicara mewakil Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalteng di Palangka Raya, (8/4) lalu. Lebih lanjut Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur PUPR terkait Sumber Daya Air program usulan bersama yang masuk baseline seperti Pembangunan Bendung  dan Jaringan Irigasi DI, Takuam (suplesi) Jaringan Irigasi Karau. Kemudian terkait Bina Marga salah satu program usulan bersama yang masuk baseline yakni Pembangunan Jalan Tumbang Hiran-Tumbang Samba segmen1. Selanjutnya terkait Cipta Karya salah satu program usulah bersama yang masuk baseline yakni Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 20 L/Detik dan JaringanPerpipaan di Kota Waringin Timur. Selain Itu juga ada program 2020 hasil Konreg dan usulan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk baseline seperti Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Mentawa Baru Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur. Pada kesempatan itu Hadi juga menyampaikan beberapa isu strategis infrastruktur PUPR di provinsi tersebut seperti Dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Puting dan dukungan akses pelabuhan Teluk Segintung dan Pelabuhan Batanjung. Untuk Pulau Kalimantan ada beberapa isu strategis 2020-2024 seperti pelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung serta pemerataan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan. Menurut Hadi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR termasuk di Kalimantan Tengah berbasis wilayah pengembangan wilayah (WPS). Untuk melaksanakan 35 WPS di seluruh Indonesia maka diperlukan keterpaduan perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. Kemudian dibutuhkan sinkronisasi program antar infrastruktur. “Koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan WPS ini juga diperlukan,” tegasnya. Saat memberikan kata sambutannya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berharap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalteng dapat merencanakan pembangunan secara merata di berbagai sektor baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bidang pendapatan belanja daerah yang ada harus digunakan sesuai fungsinya. Usai mengikuti kegiatan tersebut, Hadi dan rombongan melakukan survei pembangunan Pile Slab Bukit Rawi di  Kab. Pulang Pisau.  (Mangapul/Hen/infobpiw)