Berita

Guna memberikan gambaran umum mengenai apa yang telah dilakukan pada bulan pertama dari penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, digelar pembahasan Laporan Pendahuluan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, di Magelang Senin (3/9). Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Kuswardono, kegiatan tersebut juga untuk mengomunikasikan rencana kerja tim konsultan terutama kepada  Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan ITMP tersebut, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komunikasi rencana kerja tim tersebut juga dilakukan dengan kementerian atau lembaga lain yang juga turut hadir pada acara tersebut seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pariwisata. Ia menilai kegiatan tersebut menghasilkan banyak masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang dibantu Bank Dunia tersebut. “Satu bulan setelah ini, akan ada baseline analysis dan skenario pertumbuhan kawasan. Itu yang paling penting. Kita akan melihat struktur destinasi Kawasan Pariwisata Borobudur dan perspektif yang lebih luas,” ungkapnya. Kuswardono juga menyatakan kajian yang sudah yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Nantinya pihak konsultan akan mereview dan menilai dari beberapa obyek atraksi terkait Borobudur yang bisa dikembangkan,” ucapnya. Kuswardono berharap dari semua masukan peserta rapat, dengan mempertimbangkan semua rencana yang telah tersusun dapat teridentifikasinya struktur pengembangan destinasi wisata saat ini. Dengan struktur tersebut menurutnya dapat dilihat lebih lanjut bagaimana sebaiknya pengembangan kawasan pariwisata Borobudur.   Ia juga menyatakan bahwa BPIW mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengawal penyusunan ITMP. Hasil dari penyusunan ITMP menurutnya menjadi milik semua pihak terutama yang berkaitan langsung dengan kawasan pariwisata tersebut. “Kita tidak memyentuh kawasan yang dikembangkan badan otorita, kita diluarnya,” tutur Kuswardono. Saat memberikan paparannya, Ketua Tim Konsultan, Jim Jessamine mengungkapkan laporan itu tersebut juga bertujuan untuk memaparkan perkembangan yang telah dicapai selama bulan pelaksanaan survei terhadap KSPN Borobudur. “Namun yang lebih penting adalah laporan ini dapat menjadi pendahuluan dan gambaran umum yang padu dalam proses penyusunan ITMP itu,” ucap Jim. Dikatakannya juga bahwa secara keseluruhan tujuan ITMP adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata terpilih di Indonesia. Lanjutnya, pada tahap awal, tim ITMP melakukan beberapa pengamatan yang dapat memberikan informasi terhadap pendekatan yang akan dilakukan. Pengamatan meliputi akses dan infrastruktur, permintaan dan pertumbuhan, perilaku wisatawan, aspek-aspek sosial, dan pengaturan kelembagaan. Selain itu juga dilakukan pengamatan terkait perencanaan kota dan lingkungan. George Soraya dari Bank Dunia menambahkan seluruh daerah yang berada di sekitar Borobudur dinilai penting untuk dikembangkan. Namun menurutnya tantangan terbesar pada penyusunan ITMP ini adalah mengambil struktur yang paling penting dari sistem yang semuanya penting tersebut. Namun yang jelas menurutnya penyusunan ITMP ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kegiatan itu juga menampilkan beberapa pembicara seperti Kasubbid Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah , Arif Wahyudhi. Pada kesempatan tersebut Arif menjelaskan bahwa Kawasan Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya merupakan salah satu dari empat destinasi pariwisata nasional di Provinsi Jawa Tengah. Tiga destinasi pariwisata lainnya adalah Semarang–Karimun Jawa dan sekitarnya, Solo – Sangiran dan sekitarnya, serta Nusa Kambangan-Pangandaran dan sekitarnya. Ia juga menjelaskan mengenai beberapa arahan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur seperti pengembangan kawasan pariwisata tidak boleh mengancam keberadaan candi yang ada, harus melindungi karakter kawasan perdesaan, dan perbukitan Menoreh tidak dikembangkan secara masif sebab merupakan kawasan konservasi Candi Borobudur. Dikatakannya juga bahwa pengembangan Borobudur harus mempertimbangkan limitasi kawasan, menjaga bentang pandang, dan memperhatikan kawasan   yang harus dilindungi. Sedangkan Kabid Sarana Prasarana Bappeda Provinsi DIY, Munarta mengakui bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di daerahnya masih lambat, menurutnya perlu dilakukan event yang unik yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dan berkelas internasional dengan pemasaran yang efektif.   Kegiatan yang diwarnai dialog ini dihadiri beberapa kalangan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Semarang. Selain itu juga hadir Badan Otorita Borobudur. (Hen/Ico/Dextrin/infobpiw)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali mengadakan rapat koordinasi atau rakor pemberdayaan kawasan perdesaan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dengan beberapa perwakilan dari instansi terkait seperti Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan tersebut diadakan di ruang rapat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Selasa (15/3). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rakor sinkronisasi program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan tahun 2016 antar kementerian dan lembaga. Selain itu rakor tersebut dilakukan untuk mendapatkan lokasi yang akan direkomendasikan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional. Pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi tersebut merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan itu Kementerian PUPR telah menetapkan lokasi kawasan perdesaan yang termasuk ke dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Selain itu juga telah disusun rencana pembangunan tahun 2017 sesuai dengan hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang telah dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu. “Tahun 2016 ini, ada mekanisme penting yang sudah disusun BPIW yakni kegiatan Pra Konreg yang sudah dilakukan pada bulan lalu. Dalam Pra Konreg tersebut, kami sudah menyusun rencana program 2017 bersama teman-teman Satminkal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan, dan juga dengan Pemerintah Daerah, ” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono saat membuka rapat tersebut. Lebih lanjut Kuswardono menjelaskan bahwa 35 WPS tersebut mendukung pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah. Sedangkan daerah yang tidak termasuk ke dalam 35 WPS akan dikembangkan melalui pendekatan antar WPS, sehingga diharapkan tidak ada daerah yang luput dari program pembangunan infrastruktur PUPR. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Awal Subandar menyatakan hasil multilateral meeting yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2016 lalu menghasilkan tujuh program prioritas dalam rangka pemberdayaan kawasan perdesaan yaitu  pemenuhan standar pelayanan minimum di desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Selanjutnya, pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, penguatan pemerintah desa serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), keberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa dengan tujuan berkurangnya 5000 desa tertinggal, dan bertambahnya paling sedikit 2000 desa mandiri yang turut melibatkan 30 kementerian dan lembaga yang salah satunya adalah Kementerian PUPR. Kendala yang saat ini masih dihadapai dalam menjalankan menjalankan tujuh program prioritas tersebut adalah masih belum seragamnya konsep kawasan di masing-masing kementerian dan lembaga. “Berdasarkan hasil sandingan kawasan yang ditentukan oleh Bappenas dan Kementeriaan Desa, saat ini sudah ditemui 18 kawasan prioritas yang telah disepakati,” ungkapnya.   Didalam rapat tersebut, selain dilakukan diskusi tentang sinkronisasi lokasi strategis kawasan perdesaan, juga dibahas kendala teknis pelaksanaan yang berpotensi terjadi sehingga diharapkan tetap mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam membangun kawasan perdesaan. Adn/infobpiw