Berita

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III terus memacu percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi di Provinsi Maluku Utara. Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi yang dipimpin, Melva Eryani Marpaung, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.B, BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (27/8).  Melva menjelaskan, awal pengembangan Kota Baru Sofifi digagas pada tahun 2010. "Saat itu Kota Baru Sofifi diresmikan sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara," terangnya.   Ia menceritakan, tahun 2015 merupakan pencanangan pembangunan Kota Baru Sofifi oleh Presiden Jokowi. "Bappenas menyusun Master Plan Kota Baru Sofifi," lanjutnya. Pada 2016, lanjutnya, BPIW Kementerian PUPR menyusun rencana pengembangan Kawasan Kota Baru Sofifi-Tidore. "Pada 2019, BPIW Kementerian PUPR menyusun strategi implementasi keterpaduan infrastruktur PUPR dan non PUPR," jelas Melva. Menurutnya, untuk isu strategis pengembangan Kota Baru Sofifi antara lain, secara administrasi Kota Baru Sofifi masih berupa kecamatan di bawah administrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga tidak ada keleluasaan kewenangan. “Dengan begitu, implikasinya Sofifi hanya berkembang sebagai ibukota kecamatan dengan skala pelayanan desa yang berada di sekitarnya, belum menjadi ibukota provinsi dengan skala pelayanan regional,” papar Melva. Kemudian, lanjutnya, masih terbatasnya skala pelayanan fasilitas, sehingga belum menarik minat warga untuk bermukim. “Serta Sofifi belum tumbuh sebagai kota yang mandiri secara ekonomi, dikarenakan masih tergantung dari kota Ternate sebagai kota induk.” Jelasnya. Melva juga memaparkan, analisa BPIW terhadap kebutuhan infrastruktur PUPR di Kota Baru Sofifi, antara lain pelayanan perpipan air bersih saat ini baru mencapai 26,53% yang terpenuhi. “Belum terpenuhinya kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN), TPA Regional Taba Damai sedang dalam proses untuk operasionalisasi, namun belum terdapat sistem pengelolaan sampah skala kota maupun kawasan. Selain itu,  Embung Sofifi yang berkapasitas 100 lt/dtk belum maksimal termanfaatkan karena sedimentasi dan berada pada kawasan hutan lindung dan lainnya,” paparnya. Untuk kebutuhan infrastruktur non PUPR, papar Melva, ada  sarana perekonomian, sarana kesehatan, sarana pendidikan, serta jaringan listrik. “Ke depan Sofifi berpeluang menjadi pusat pengolahan untuk agro dan mina industri, serta pusat pengumpulan serta pusat distribusi menuju pelabuhan ekspor,” terangnya. Ia berharap, berkat dukungan kolaborasi semua Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat luas Kota Baru Sofifi kedapan akan dapat berkembang dengan baik. Rakor tersebut disiarkan pula secara zoom meeting yang diikuti peserta dari K/L, unit organisasi di Kementerian PUPR, dan perwakilan Pemda. (Ris/infoBPIW)   

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) komitmen melakukan percepatan pengembangan Kota Baru Maja.   "Pengembangan Kota Baru Maja menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah,-red) dan akan berkontribusi terhadap penyediaan hunian untuk masyarakat,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja di Kantor BPIW, Selasa, 29 Oktober 2019. Untuk itu, lanjutnya, pengembangan Kota Baru Maja perlu mendapat dukungan Kementerian PUPR agar dapat cepat berkembang. Salah satu dukungan untuk mempercepat pengembangkan Kota Baru Maja adalah penanganan pembangunan jalan akses yang menghubungkan kawasan pertumbuhan di sekitarnya. “Keberadaan posisi jalan akses tersebut memang sedang ditunggu pengembang. Adanya pembangunan jalan akses itu akan memacu pengembang untuk melakukan pembangunan," terangnya. Sebelumnya, terang Hadi, pada tahun 2017 telah direncanakan pembangunan jalan akses Pamulang-Maja sepanjang kurang lebih 53 KM, namun dalam studi terbaru terdapat alternatif trase yang lebih pendek sehingga lebih murah dalam pelaksanaannya. Hadi mengatakan, saat ini BPIW telah merencanakan tiga alternatif pengembangunan jalan, antara lain Jalan Akses Maja ke Kawasan Industri Cikande sepanjang 6,3 KM, Jalan Akses Maja ke Rangkasbitung sepanjang 6,1 KM serta Jalan Akses Maja ke Jalan Tol Serpong-Balaraja sepanjang 8,1 KM. "Pembangunan jalan akses untuk memacu percepatan pengembangan Kota Baru Maja, perlu mendapat kajian yang mendalam dengan melibatkan pemerintah daerah," terang Hadi. Ia berharap, rapat koordinasi pengembangan Kota Baru Maja selanjutnya dapat dihadiri Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemprov Jabar serta Pemkab yang akan terlibat dalam perencanaan pembangunan jalan, agar keputusan yang diambil telah mempertimbangkan secara menyeluruh. Di tempat sama, Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW,  Allien Dyah Lestary mengatakan, rapat koordinasi pengembangan Kota Baru Maja selanjutnya akan melibatkan pemerintah daerah sambil meninjau langsung ke lapangan. Dengan turun ke lapangan  bersama, ujar Allien, kendala yang ada dapat segera tertangani dan pembangunan jalan akses dapat cepat dilaksanakan.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tengah menyusun review dan strategi implementasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan.  KBM Tanjung Selor diharapkan mampu memberikan pelayanan skala provinsi untuk beberapa kota dan kabupaten sekitarnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor memiliki posisi yang strategis dalam pertumbuhan kawasan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.  Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga saat membuka “Rapat Penyusunan Tindak Lanjut Target Capaian dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor,” di Jakarta, Kamis (31/1). Menurutnya, tahun ini ada beberapa prioritas program yang diusulkan dalam pengembangan KBM Tanjung Selor, antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan rumah susun, ruman swadaya dan peningkatan jalan. “Untuk desain Masterplan KBM Tanjung Selor sendiri sudah dibuat, namun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah,-red) tengah direvisi, sehingga review masterplan ini akan dilakukan secara paralel,” terang Agusta. Menurutnya, pembangunan fisik di KBM Tanjung Selor sendiri akan dilakukan setelah proses revisi RTRW rampung.  Untuk memudahkan koordinasi dan terwujudnya percepatan pengembangan KBM Tanjung Selor, lanjutnya, dalam waktu dekat akan dibentuk Sekretariat KBM Tanjung Selor. “Baik di daerah maupun di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” tegasnya. Selain itu, Agusta menyatakan, kendati pemerintah tahun ini hanya memprioritaskan pengembangan KBM Tanjung Selor, namun Kementerian PUPR menargetkan tercipta pengembangan dua KBM lainnya. “Yakni KBM Sofifi dan Maja,” ujarnya.  Di tempat yang sama, Widyaiswara Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyatakan, untuk mewujudkan percepatan pengembangan KBM Tanjung Selor perlu dilakukan penegasan kepada Pemda bahwa pengembangan KBM Tanjung Selor tak akan terlalu luas.  “Selanjutnya, MPDP juga harus bisa menampung apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan,” terang Lana. Ia melanjutkan, berdasarkan prinsip New Urban Agenda (NUA) KBM harus mampu menampung konsep compact dan efisien serta memerlukan kajian mendalam terkait hal–hal yang mempegaruhi kota baru seperti proyeksi kebutuhan penduduk, pengaruh kawasan di sekelilingnya dan kondisi eksisting kota lama.(aje/ayu/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan realisasi 11 Kota Baru. Ke 11 Kota Baru tersebut, terdiri atas Kota Baru Maja, Kota Baru Pontianak, Kota Baru Sofifi, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Palembang, Kota Baru Manado, Kota Baru Makassar, Kota Baru Sorong, Kota Baru Padang, Kota Baru Banjar Baru dan Kota Baru Jayapura. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat menjadi nara sumber Real Estate Round Table yang mengambil tema "The Economics of New Towns" di Jakarta, Kamis sore (15/3). Lebih lanjut Lana mengatakan, guna mewujudkan percepatan tersebut pihaknya telah menyusun 10 Master Plan dan Development Plan (MPDP) Kota Baru serta akan menyusul satu MPDP untuk Kota Baru Jayapura. Menurutnya, saat ini perkembangan kota berlangsung sangat cepat seiring tingginya jumlah penduduk di perkotaan. Bahkan, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Sehingga, berbagai permasalahan yang dihadapi perkotaan juga semakin kompleks, mulai dari kemacetan, permukiman kumuh, ketersediaan air baku, air bersih, sanitasi, persampahan dan lainnya.  Pengembangan Kota Baru, lanjutnya, merupakan respon atas kenyataan kota eksisting yang tumbuh cepat. Bahkan, menyebabkan kota eksisting itu menjadi tidak layak huni, rawan atas bencana lingkungan maupun sosial. "Hadirnya konsep pengembangan Kota Baru ini, merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kota yang aman, nyaman dan layak huni," jelasnya. Lana juga menyatakan, dukungan pengembangan infrastruktur di Kota Baru sejatinya dapat memfasilitasi realisasi daerah baru, namun juga dapat menghasilkan urban sprawl yang perlu dikendalikan. "Untuk itu kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan yang kuat dan jelas diperlukan setiap tingkat (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,-rd). Hal itu dalam rangka mendukung percepatan proyek pembangunan Kota Baru," jelasnya. Dalam proyek Kota Baru, lanjutnya, pemerintah juga perlu lebih kreatif dan inovatif melibatkan investasi sektor swasta. "Terutama untuk mengatasi kendala keuangan," terangnya. Ia mencontohkan, Kementerian PUPR telah berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa pengembang Real Estate untuk pengembangan Kota Baru Maja, yakni Perum Perumnas, PT. Agung Podomoro Land Tbk, kelompok Ciputra dan lainnya, salah satunya untuk menyediakan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) Selain itu, ungkap Lana, aspek perencanaan dan pembangunan Kota Baru juga membutuhkan mekanisme pengelolaan, institusi, dan pendanaan yang layak. Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber lainnya, yakni Prof. Richard B. Peiser, Guru Besar Desain Universitas Harvard, Huynh The Du, Dosen Kebijakan Publik, Vietnam, Liong Tjung dan Dimitar Angulov, Dosen Universitas Tarumanagara.  Kemudian hadir sebagai penelis Prof. M Daniswara, Handa Sulaiman, Ahmad Djuhara, Soelaeman Soemawinata serta Bernadus Djonoputro. (Ris/InfoBPIW)      

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pencanangan Kota Baru Publik Maja. Pencanangan kota baru publik tersebut rencananya akan dilakukan pada 18 November mendatang, bertempat di Areal Perumahan Citra Maja Raya, Lebak, Banten. Untuk mempersiapkan pencanangan tersebut, dilakukan rapat koordinasi di kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, (6/11).  Saat membuka rapat itu,  Kepala BPIW,  Rido Matari Ichwan menjelaskan, tujuan dari pencanangan ini adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan juga untuk mempublikasikan kepada berbagai pihak bahwa Kementerian PUPR sudah mulai melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Kota Baru Publik Maja merupakan salah satu arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pengembangan kota baru yang berada di Provinsi Banten tersebut sudah dilakukan penandatanganan MoU oleh beberapa pihak yakni Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah sekitar Maja dan para pengembangan, pada 27 Juni 2017 lalu. Rido juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR sudah merealisasikan beberapa hal, seperti penyusunan feasibility study (FS) Jalan Pamulang – Maja dan menyusun masterplan atau rencana induk, dimana didalamnya terdapat perhitungan/proyeksi jumlah kebutuhan air baku, sehingga nantinya Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dapat mengalokasikan kebutuhan air baku dari Bendungan Karian.  Sementara pembangunan Bendungan Karian yang ditangani Ditjen SDA saat ini mencapai 40 persen, dimana telah dialokasikan 0,2 m3/detik untuk kebutuhan air baku Kota Baru Maja.Ditargetkan, bendungan ini dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Pada akhir tahun 2017 mendatang, Ditjen Bina Marga sudah mendapat hasil dari FS Trase Jalan Akses Maja.  Sedangkan Satker Air Minum Ditjen Cipta  sedang melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 100 liter/detik dan saat ini sudah tersusun Detail Engineering Design (DED). IPA tersebut bersumber dari Rangkas Bitung sekitar 50 l/dtk dan telah melayani  28.000 jiwa. “Disisi lain bahwa pemerintah daerah terkait sudah menerbitkan perizinan untuk mendukung pembangunan Kota Baru Maja,” tutur Rido. Pencanangan yang diusulkan pengembang Citra Maja Raya  ini menurut Rido, perlu dilakukan agar pembangunan Kota Maja dapat diakui dan didukung oleh seluruh pihak.  Saat memimpin rapat tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kementerian PUPR. Agusta Ersada Sinulingga mengatakan ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam percepatan pembangunan Kota Baru Maja seperti Grand Design dari Bappenas dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus diselesaikan masing-masing daerah yang dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kondisi eksisting ini akan dilaporkan kepada Presiden sebagai pertimbangan dalam Pencanangan Kota Baru Maja,” ucap Agusta.  Sebagai kota baru publik, maka di kawasan Maja akan dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Agusta para pengembang punya kewajiban untuk membangun perumahan untuk MBR tersebut. “Bila pengembang membangun perumahan bagi MBR, maka Kementerian PUPR membangun jalan aksesnya. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta,” ungkap Agusta.  Selain dihadiri kepala dan perwakilan masing-masing pusat di BPIW, rapat ini juga dihadiri beberapa instansi seperti unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN. Selain itu juga dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah sekitar Maja, seperti Bappeda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,  Pemprov Banten, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini adalah perwakilan dari pengembang dan Perum Perumnas. Dalam rapat tersebut terungkap beberapa hal seperti Kementerian ATR/BPN yang siap memfasilitasi bimbingan teknis dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan.   Selain itu juga terungkap bahwa didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat sudah menyebutkan bahwa kawasan perbatasan harus dilakukan penataan, sehingga Pemprov memiliki kewajiban dalam melakukan penataan. Kemudian, dalam Perda No.11 Tahun 2016 tentang Revisi RTRW Kabupaten Bogor, juga sudah tercantum tentang pembangunan Kota Baru Publik Maja. Shindie/hen/infobpiw    

Sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Tanah Air, antara lain; kesenjangan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), rendahnya daya saing kota serta belum optimalnya pengelolaan perkotaan. Demikian dipaparkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan saat membuka "Audiensi Strategi Pembangunan Perkotaan Indonesia" di Kantor BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (19/7). Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh perkotaan yang juga mantan Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999, Rachmadi Bambang Sumadhijo, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agus Wijanarko, mantan Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus serta seluruh perwakilan unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR.  Rido mengatakan, untuk dapat menyelesaikan isu-isu perkotaan memang diperlukan mendengar dari banyak kalangan. “Termasuk para senior yang telah berpengalaman menangani isu-isu perkotaan,” terangnya. Saat ini, Rido menerangkan, banyak kebijakan dan konsep pembangunan perkotaan. “Seperti arahan pengembangan perkotaan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UU 26 tahun 2007,-red) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 tahun 2014,-red),” ungkap Rido. Kemudian arahan pengembangan perkotaan dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kemudian arahan kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan perkotaan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN). Selain itu, ada Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Perkotaan di dalam Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres 2/2015 tentang RPJMN)  “Kemudian, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045 (KSPPN), Rencana Strategis Kementerian PUPR sampai pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Perkotaan berdasarkan Konsep Kota Cerdas Berkelanjutan,” terangnya Rido. Dari arahan, kebijakan dan konsep pembangunan perkotaan tersebut, lanjut Rido, pada akhirnya diperlukan strategi pembangunan perkotaan terencana dan implementatif, agar isu perkotaan secara perlahan dapat diselesaikan.  Di tempat sama, Mantan Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999, Rachmadi Bambang Sumadhijo mengatakan, saat ini dalam menyelesaikan masalah perkotaan perlu diutamakan adalah desentralisasi dari pusat ke daerah dalam pengelolaan wilayah. “Desentralisasi harus dilakukan, karena pemerintah pusat akan kesulitan kalau harus eksekusi sampai pengawasan di seluruh daerah,” terangnya. Rachmadi mengatakan, hal utama adanya desentralisasi tersebut agar terwujudnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kota.  “Selain itu tata kelola itu, hal yang harus dijaga adalah jangan sampai pemerintah daerah didrive (dikendalikan,-red) oleh pengembang,” terangnya.  Menurut Rachmadi, jika pemerintah daerah dapat dikendalikan pengembang, hal yang terjadi adalah pembangunan merugikan masyarakat kecil. Sebab, karakter pengembang hanya mencari peluang keuntungan. Hal senada diungkapkan, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agus Wijanarko. Ia berpendapat, aturan yang berimbang kepada pengembangan dapat menjadi salah satu solusi dalam penataan kota yang lebih baik.   “Selama ini pengembang memang kerap peduli terkait keuntungannya.  Bahkan, malah menambah kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Sebut saja kasus di kawasan Karawaci, banyak masyarakat kecil di lingkungan perumahan-perumahan elite itu kesulitan mendapat air minum. Padahal, perumahan-perumahan elite yang dibangun pengembang memiliki air bersih yang berlebih,” paparnya. Mantan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengatakan, aturan-aturan pembangunan yang dilakukan pengembang memang perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, untuk persoalan permukiman di perkotaan kerap dipicu oleh pengembang. Ia mencontohkan, banyak masyarakat korban penggusuran tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan subsidi perumahan dan uang ganti lahan. Pasalnya, lokasi rumah subsidi yang didapat korban penggusuran posisinya berada jauh dari tempat kerjanya.“Akhirnya uang ganti rugi dan subsidi perumahan, kurang memberi dampak positif karena dampak ongkos dari rumah ke tempat kerja yang jauh,” terang Maurin.  Sementara itu, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu mengatakan, aturan dan pengawasan terhadap pengembang memang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat dalam rangka meminimalisir persoalan perkotaan. Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, layak huni, berkelanjutan dan berdaya saing diperlukan strategi pembangunan perkotaan yang efektif dan implementatif.   “Adanya audiensi yang dihadiri seluruh perwakilan Unor di Kementerian PUPR ini, diharapkan dapat berkembang menjadi diskusi di masing-masing Unor serta menghasilkan strategi-strategi terbaik di sektornya untuk mendukung pembangunan perkotaan di Tanah Air,” terang Agusta. Sebelum acara ditutup, para pembicara mendapat Dua buku perencanaan kota, yaitu buku “Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-praktik Inspiratif” (Terjemahan dari Guidelines on Urban Territorial Planning: Towards a Compendium of Inspiring Practices) dan “Penataan Kota Bagi Para Pemimpin Daerah” (Terjemahan dari Urban Planning fot City Leader) yang diterbitkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). (ris/infoBPIW)